cover
Contact Name
Rino A. Nugroho, Ph.D
Contact Email
-
Phone
+62271637358
Journal Mail Official
spiritpublikfisip@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik
ISSN : 19070489     EISSN : 25803875     DOI : https://doi.org/10.20961/sp
Core Subject : Humanities, Social,
Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (UNS). Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel dalam lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik.
Articles 127 Documents
Efektivitas Implementasi Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak Sri Maryuni
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.886 KB) | DOI: 10.20961/sp.v12i1.11734

Abstract

Program Inovasi Kelurahan merupakan salah satu usaha Pemerintah Kota Pontianak untuk membangun kapasitas dan memberdayakan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat melalui kolaborasi, koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu sebagai partner kerjanya. Efektifitas implementasi Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak dapat dinilai dari empat ‘tepat’, yaitu: tepat kebijakannya, tepat pelaksananya, tepat target atau sasarannya dan tepat lingkungannya. Selain itu perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu: dukungan politik, dukungan strategik dan dukungan teknis. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak dinilai sudah efektif, karena sebagian besar kegiatan telah memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya guna meningkatkan kapasitas dan memberdayakan kelurahan. Implementor atau pelaksana Program Inovasi Kelurahan di masing masing kelurahan telah sesuai antara tema kegiatannya  dengan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) selaku Pembina kegiatan tersebut.Sedangkan kelompok sasaran yang terlibat dalam implementasi PIK adalah: institusi kelurahan, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan kelembagaan masyarakat di Kota Pontianak. Kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing kelurahan dalam Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak dinilai sudah sesuai dengan lingkungannya, karena kegiatannya disesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan telah memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Disarankan Program Inovasi Kelurahan di Kota Pontianak berkesinambungan dari tahun ke tahun, karena program ini dapat mendorong kemandirian masyarakat dan institusi kelurahan untuk memperbaiki lingkungannya.
Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kabul Setio Utomo; Sudarmo Setio -; Didik G. Suharto
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.761 KB) | DOI: 10.20961/sp.v13i1.22924

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis akuntabilitas, transparansi dan responsivitas  pengelolaan keuangan Desa di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel untuk menentukan informan dilakukan dengan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, serta analisis data dengan menggunakan model data berlangsung atau mengalir (flow model analysis). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun masih belum maksimal. Aspek Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara horizontal (horizontal accountability) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dilakukan dalam forum musyawarah desa dan pertanggungjawaban. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.  Transparansi pengelolaan Keuangan masih belum dikelola secara maksimal. Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa, Laporan yang disampaikan ke publik hanyalah belanja umum yang menyangkut belanja pembangunan, sedangkan belanja yang menyangkut urusan kedalam ( Alat Tulis Kantor, perjalanan  Dinas, Honorarium dan sebagainya) hanya diketahui oleh internal pemerintah Desa saja. Responsivitas pemerintah Desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan. Keluhan yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditampung untuk kemudian dijanjikan penyelesainnya. Beberapa keluhan ditindaklanjuti, namun keluhan yang lain  hanya ditampung tidak ditindaklanjuti sesuai harapan dan bahkan ada juga keluhan yang justru sudah dimentahkan di depan dengan alasan prosedur sudah dilakukan sesuai aturan.Kata Kunci: Akuntabilitas, Good Governance, Keuangan Desa
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PDAM DALAM MEWUJUDKAN SMART LIVING Kristina Setyowati; Priyanto Susiloadi; Retno Suryawati
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.829 KB) | DOI: 10.20961/sp.v14i1.34000

Abstract

Smart City dalam  kehidupan masyarakat diharapkan dapat meningkatakan pelayanan publik. Salah satu kriteria dalam Smart City adalah Smart Living yang  berarti suatu ide atau gagasan mengenai bagaimana menciptakan kondisi interior / lingkungan menjadi lebih efisien, lebih aman, lebih sehat dan estetis. Untuk mewujudkan  Smart Living, maka dilakukan dengan cara peningkatan kualitas pelayanan PDAM. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan  PDAM, sehingga tersedianya pelayanan air bersih yang sehat. Metode yang diginakan dengan metode diskriptif kuantitatif, dengan menggunakan skala Likert. Untuk mengukur  kualitas pelayanan dilakukan dengan melihat gap antara persepsi pelanggan atas kepentingan (harapan) dengan kinerja pelayanan yang diterima , yang dilihat dari dimensi menurut Parasuraman yang meliputi dimensi : RATER : Reliability, Assurance , Tangible, dan Empati dan Responsiveness. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kulaitas pelayanan PDAM belum bisa mewujudkan Smart Living, karena masih ada 7 kriteria di kuadran A, yaitu : a) jaminan ketersediaan air bersih dan jernih, b) jaminan higenis air, c) jaminan debit air yang banyak,  d) kontunitas air lancar,  e) jaminan adanya kontrol terhadap saluran air secara berkala , f)  kriteria ketepatan dalam  mencatat meteran,  g) kriteria kepekaan pegawai dalam merespon segala kebutuhan dan keluhan pelanggan yang merupakan kriteria yang sangat mendukung Smart Living. Rekomendasi yang diberikan hendaknya  sangat memprioritaskan  semua kriteria yang berada di kuadran A  untuk lebih ditingkatkan kinerjanya.
VOTING BEHAVIOUR AMONG MALAYSIAN STUDENTS IN INDONESIA IN THE 13TH MALAYSIAN GENERAL ELECTION Ign. Agung Satyawan; Budiarjo Budiarjo
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 1, Tahun 2015
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.359 KB) | DOI: 10.20961/sp.v10i1.1258

Abstract

The 13th general election in Malaysia is significant momentum in Malyasian politics. The election held in March 2013 was a testing for Barisan Nasional (BN) the biggest coalition parties led by United Malays National Organization (UMNO) to win the election.  Since 1998, the votes for BN decreased but the votes for the opposition increased. If the BN lost its power in thw 13th election, it will have an impact on domestic political change. It will also bring a change in economic policy. Malaysia's political-economic changes will also take effect on the political-economic of Indonesia given the relations of economic, trade and labor has a substantial aggregate in Indonesian macro economy. The prediction of political-economic change can be seen from the behavior of the voters in 13th election. This study will examine the voting behavior of Malaysian students who are studying in Indonesia. Survey technique is used as the method in this research. In general, students do not exercise their voting rights. There is a possibility that they are reluctant to use their right to vote because most of the respondents started to not respect the country's ruling BN and also do not trust the Election Commission in conducting free and fair elections. Key words: Voting Behavior, General Election, Malaysian Political System, Political Participation
Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas Abdul Latief Danu Aji; Tiyas Nur Haryani
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.668 KB) | DOI: 10.20961/sp.v12i2.16246

Abstract

Diversitas dalam angkatan kerja di era globalisasi saat ini telah mendapatkan perhatian yang lebih. Adanya ratifikasi terhadap konvensi ekosob dan konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi peluang munculnya diversitas dalam angkatan kerja. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak disabilitas dan di Kota Surakarta sebdiri telah memiliki Perda No 4 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Kaum Difabel. Artikel ini mendiskusikan mengenai keanekaragaman dalam angkatan kerja yang pada dasarnya memberikan peluang bagi mereka yang memiliki perbedaan fisik dan mental. Namun, dalam sebuah peluang keanekaragaman yang ada tersebut muncul pula tantangan bagi kaum disabilitas dalam memasuki dunia kerja. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendiskusikan peluang-peluang bagi kaum dasabilitas dalam memasuki dunia kerja yang telah tertuang dalam berbagai peraturan perUndang-Undanagn baik di tingkat nasional dan daerah sekaligus mendeskripsikan tantangan yang mereka hadapi. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini dengan melakukan kajian pustaka berbagai buku teks,  jurnal baik internasional dan nasional serta analisis konten dari peraturan perUndang-Undangan yang menyangkut tentang ketenagakerjaan dan disabilitas. Data dalam artikel ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan observasi. Dasar analisis yang digunakan adalah analisis konten dari regulasi ketenagakerjaan dan hak disabilitas yang telah diberlakukan di Indonesia pada umumnya dan Kota Surakarta pada khususnya. Temuan yang ada menyebutkan bahwa peraturan perUndang-Undangan yang ada telah memberikan peluang kesetaraan bagi kaum disabilitas memasuki dunia kerja, akan tetapi tantangan sosial masih menjadi penghambat kesetaraan disabilitas dalam kesempatan kerja. Implikasinya penyedia lapangan kerja harus memenuhi hak kaum disabilitas dalam kuota kerja yang telah diatur dalam perUndang-Undangan.Kata kunci: disabilitas, diversitas, kesempatan kerja, manajemen sumber daya manusia
Mempertanyakan Pengelolaan Publicness pada Kawasan Malioboro-Ahmad Yani di Tengah Dominasi Perekonomian Fadlurrahman -; Seiren Ikhtiara; Nike Mutiara Fauziah; Amaliatulwalidain -
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.62 KB) | DOI: 10.20961/sp.v13i2.24942

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan publicness yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Malioboro. Dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, ditemukan bahwa: (1) Pengelolaan publicness mengalami tekanan yang kuat dari pasar; (2) Eksistensi publicness dikelola dengan cara negosiasi kepentingan; (3) Otoritas pemerintah turut melemahkan derajat publicness ketika adanya tekanan dari kelompok ekonomi; (4) Publicness tereduksi ketika minimnya peran dan kontrol pemerintah; dan (5) Derajat publicness meningkat pasca adanya relokasi parkir kendaraan. Saran yang ditawarkan yaitu  pemerintah perlu memperkuat komitmen untuk mengelola kawasan Malioboro-Ahmad Yani yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu pemerintah perlu memprediksi perkembangan kelompok-kelompok ekonomi dan menciptakan sistem antisipasi/solusi tanpa melemahkan publicness.  Kata kunci : Publicness, kelompok ekonomi, Malioboro
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI PESISIR KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERBASIS INTERCONNECTED GOVERNANCE Tito Satria Pinandito; Nurul Asfiani; Ainun Mardziyah; Novarenda Pawestri
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.824 KB) | DOI: 10.20961/sp.v14i2.39294

Abstract

Ketimpangan sosial masih menjadi fenomena yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kesenjangan yang paling kontras terlihat antara daerah perkotaan dan pesisir. Hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh Myrdal, wilayah pesisir cenderung tertinggal karena jaraknya dari pusat kota. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ditemukan bahwa ada 35 daerah tertinggal yang tersebar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk daerah pesisir di Kabupaten Gunungkidul yang meliputi Kabupaten Panggang, Saptosari, Tanjungsari, dan Girisubo. Setelah melakukan pengamatan, peneliti menggunakan metode berpikir lintas dengan pembandingan. Tujuan menggunakan metode ini adalah untuk mengambil poin-poin keunggulan yang telah berhasil diterapkan oleh suatu daerah yang kemudian titik-titik ini juga dapat diterapkan di daerah lain yang terbelakang. Berdasarkan uraian masing-masing parameter, penulis menetapkan Desa Ngloro sebagai lokasi penelitian karena dianggap sebagai desa yang paling dirugikan dibandingkan dengan yang lain. Kemudian para peneliti menetapkan Pulau Osi sebagai wilayah pembanding. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran semua pemangku kepentingan, terutama sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, BAPPENAS memiliki porsi yang lebih besar dalam menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Karena itu, dalam upaya menyamakan pembangunan nasional, wilayah pesisir nusantara perlu mendapat perhatian.
KINERJA PEGAWAI KANTOR LURAH SUMAHILANG KECAMATAN PEKANBARU KOTA, KOTA PEKANBARU Prihatin, Prihatin; Nurpeni, Nurpeni; Sari, Fara Merian
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.703 KB) | DOI: 10.20961/sp.v14i2.39287

Abstract

Penelitian dengan judul Kineja Pegawai Kantor Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru di laksanakan lebih kurang lima bulan, dimana fenomena yang terjadi diantaranya kemampuan operator yang belum maksimal dan fasilitas kerja yang kurang mendukung, konsep teori dalam dalam penelitian ini mengacu pada konsep Kuth Davis dalam mangkunegara dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara mendalam. Adapun jenis penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif Kualitatif
SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN KELEMBAGAAN LOKAL SUBAK DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS SUBAK SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA ( STUDI KASUS : SUBAK JATILUWIH, KABUPATEN TABANAN) Komang Trisna Febriantini; Ni Kadek Indriani; Bima Oktadinata Kusuma; Ni Komang Yuli Yuniari
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.221 KB) | DOI: 10.20961/sp.v14i2.39295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas pemerintah desa dengan kelembagaan lokal subak dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan berbasis Subak sebagai warisan budaya dunia (WBD) dimana WBD merupakan terobosan wisata alternatif yang akan dapat mensinergikan potensi Desa Jatiluwih berdasarkan budaya, mempertahankan keberadaan potensi tempat wisata dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar berdasarkan peran sinergi dari pemerintah desa dan lembaga subak yang ada. Penelitian ini ingin mengetahui sinergi pemerintah desa dan lembaga subak lokal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ditinjau dari segi komunikasi dan koordinasi menurut Najiyati  (2011) dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan proses koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa Jatiluwih dan kelembagaan lokal subak dalam pembangunan desa termasuk kendala yang dialami dalam proses komunikasi dan koordinasi.
MANAJEMEN KELUHAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS Thahrina Azriah; Paulus Israwan Setyoko; Bambang Tri Harsanto
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.849 KB) | DOI: 10.20961/sp.v14i2.39288

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil survei pada situs PDAM Tirta Satria, yang menunjukkan 508 pelanggan atau 74,5 % menyatakan pelayanan masih belum maksimal. Selain itu, terdapat 1506 keluhan hingga bulan Juli 2017. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai manajemen keluhan pelanggan PDAM Tirta Satria beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan manajemen keluhan PDAM Tirta Satria, dan mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan manajemen keluhan PDAM Tirta Satria belum terlaksana secara maksimal berdasarkan teori Stauss dan Seidel. Sebagian pelanggan belum mengetahui informasi layanan Call Center dan media penyampaian keluhan lainnya. Standar operasi prosedur penanganan keluhan belum memiliki batas waktu maksimal yang jelas. Jumlah pegawai teknis terbatas sehingga terkadang sulit menangani banyak keluhan secara bersamaan. Survei kepuasan pelanggan atas penanganan keluhan belum terlaksana. Sementara itu, aspek-aspek yang mempengaruhi manajemen keluhan PDAM Tirta Satria adalah aspek sumber daya manusia, organisasional, dan teknologi informasi.

Page 6 of 13 | Total Record : 127