Articles
127 Documents
<![CDATA[SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI KEPESERTAAN MANDIRI BPJS KESEHATAN DI DESA SUNGAI BELIDAK KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[Sri Maryuni]]>;
<![CDATA[Agus Eka]]>;
<![CDATA[Pardi -]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1225.662 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v14i1.33946
<![CDATA[Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Konsep yang digunakan oleh BPJS Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dengan menggunakan sistem gotong-royong. Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Dalam kegiatan inilah, peneliti berusaha untuk memperkenalkan BPJS Kesehatan beserta program JKN-KIS kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk menjelaskan tentang manfaat dan pentingnya menjadi peserta JKN-KIS. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan melakukan survei lapangan dan sosialisasi. Berdasarkan hasil dari kegiatan ini ditemukan fakta bahwa sebelum sosialisasi dilakukan, masih banyaknya masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran yang masih terbatas terhadap pentingnya menjadi kepesertaan JKN-KIS.]]>
<![CDATA[POLICY IMPLEMENTATION EFFECTIVENESS OF SUBSIDIZED FERTILIZER ON CROPS IN THE ROKAN HILIR REGENCY ]]>
<![CDATA[Febri Yuliani]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 1, Tahun 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.693 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v10i1.908
<![CDATA[The role of fertilizers is significant in increasing production andquality of agricultural commodities. Availability of fertilizers to farmers should be conducted to meet six precise principles:precise in time, precise in size, precise in type, precise in place, precise in quality and precise in the right price. By having these principles farmers can apply a balanced fertilizer technology in accordance with specific recommendations. This study was conducted to assess the distribution of fertilizer subsidy policy in Rokan Hilir, Riau province, Indonesia. Rokan Hilir was chosen because nearly 50% of its revenue comes from agriculture, so that understanding the policy of subsidized fertilizer is noteworthy.This study was conducted in five districts in the administrative area for Rokan Hilir. The method used in this study is qualitative approach with descriptive research. Data collected in this study consist of primary and secondary data on the effectiveness of policy implementation of fertilizer distribution.The results showed that a wide range of alternative approaches have been made to overcome the fertilizer scarcity problems, either by local government or fertilizer manufacturers in Rokan HIlir. The local government asked manufacturers of fertilizers to supply fertilizer in the area in need. This policymay overcome the fertilizers’ shortages and dampen the rise in fertilizer prices in the market. Using this approach, the subsidy was only reflectingdelivery cost to the farmers. However there are some issues that need attention: the audit of the production costs and the operational structure of fertilizer producers need to be performed. This is because there are expenses that irrelevant to the operation of fertilizer producers and large enough. Another concern is no control of fertilizer distribution from upstream to downstream. To overcome this, the Minister of Agriculture should give more authority to local government to control fertilizer distribution. So that the local government head (regent)may distribute the fertilizer subsidy based on land acreage not only acts as fertilizer distributor. Recommendations from this study are also discussed in the article. Keywords: Policy Implementation, Fertilizer Subsidy, Effectiveness]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara) ]]>
<![CDATA[Hendra Wijayanto]]>;
<![CDATA[Ratih Kurnia Hidayati]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.641 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v12i2.16242
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa di setiap kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30%, dimana sebesar 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Persentase luas RTH Jakarta Utara yang dimiliki saat ini baru sebesar 5% dari luasan wilayahnya. Penelitian ini membahas mengenai “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan RTRW dalam penyediaanruang terbuka hijau di Jakarta Utara dan upaya-upaya yang dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.Teknik analisa data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTRW dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara masih belum optimal dan baru terealisasi sebesar 10%, dikarenakan penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya dan adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti lemahnya pengawasan, harga tanah yang mahal, peningkatan lahan terbangun dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Ruang Terbuka Hijau]]>
<![CDATA[Multiple Accountabilities Disorder dalam Kajian Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Yuliana Kusuma Dewi]]>;
<![CDATA[Herwan Parwiyanto]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (484.886 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v13i2.24878
<![CDATA[Penganggaran senantiasa dihiasi oleh kontestasi kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat sehinga memicu patologi akuntabilitas anggaran. Organisasi dalam melakukan pertanggungjawaban mengalami konflik ekspektasi dari tuntutan aktor-aktor dalam penganggaran (Multiple Accountabilities Disorder). Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena MAD dalam kajian penganggaran dana hibah dan bantuan sosial. Teori Multiple Accountabilities Disorder menginduk dari Jonathan GS Koppel (2005), dengan dimensi transparency, liability, controllability, responsibility, dan responsiveness. Kajian analisis menggunakan sudut pandang administrasi dengan fokus analisis politik anggaran dalam konflik akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan gejala patologi akuntabilitas anggaran buck passing, Antrophy of Personal Responsibility dan MAD. Diindikasikan dari adanya penyelewengan dan kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Sukararta. Patologi MAD dalam penganggaran hibah dan bansos terindikasi dari konflik ekpektasi antara dimensi controllability, responsibility, dan responsiveness. Berdasarkan hasil kajian, penganggaran hibah dan bansos perlu disertai monitoring-evaluasi berbasis outcome dan pendampingan berpastisipasi kelurahan-kecamatan sebagai upaya memperkecil peluang penyelewengan pada target group.Kata kunci: akuntabilitas, bantuan sosial, hibah, multiple accountabilites disorder, penganggaran.]]>
<![CDATA[DUTIES AND FUNCTIONS ANALYSIS ABOUT COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTION IN BONTANG CITY ]]>
<![CDATA[Hairunnisa Hairunnisa]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 2, Tahun 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.747 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v10i2.896
<![CDATA[ Institute for Community Empowerment (Lembaga Pemberdayan Masyarakat – LPM) has been established in Bontang City area since 2001 and strengthened by Regional Regulation No. 12 of 2003 on the Institute for Community Empowerment and RT in Bontang City area. This paper aimed to describe the presence of LPM in bringing progress to the Bontang city development. There are four sectors that receive equal attention from the LPM, which includes the religious, infrastructure development, human resources and economics. To develop those four sectors LPM has several functions, consist of: fertilizing sense of unity and cohesion function, coordination plan and perform function, coordination and plan of social institutions function, and utilization of public funds for rural development function. The first three functions had been implemented well, while the last function was implemented quite well. However there were concerns about the process of development planning where participatory approach was not all active. Having this results, it can be conclude that the presence of LPM has positively influence the development in Bontang City. Keywords : Community Empowerment Institution.]]>
<![CDATA[Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan) ]]>
<![CDATA[Rina Herlina Haryanti]]>;
<![CDATA[Candra Sari]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.84 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v12i1.11748
<![CDATA[This study aims to look at the complete facilities and their accessibility in existing tourist sites in the city of Surakarta namely Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug and Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari. Completeness of facilities and existing facilities at tourist sites is assessed based on the Minister of Public Works No. 30 Year 2006 on Technical Guidelines and Accessibility Facility On Building and Environment. This study assessed whether tourism in Surakarta was accessible or not and viewed based principles of accessibility. The method used is descriptive qualitative research with data collection technique using observation, interviews and documents. To obtain valid data, this study using triangulation of data sources. While data analysis techniques using interactive analysis techniques.Facilities were seen and assessed based on the Public Works Ministerial Regulation No. 30 Year 2006 on Technical Guidelines and Accessibility Facility Building and Environment On the basis of the size of the room, pedestrian paths, guide lines, parking areas, ramps, and traffic signs and markings. The results showed that the state of the facilities and existing facilities at tourist sites namely Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug and Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari yet complete and in accordance with policy. Incompleteness of this facility shows that tourist sites are not accessible for the disabled. It makes the accessibility of tourism in Surakarta not materialized.]]>
<![CDATA[Implementasi Perubahan Kelembagaan Pelayanan Terpadu dalam Merespon Kebijakan Pemerintah Pusat ]]>
<![CDATA[Ardiyati -]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (620.473 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v13i1.22938
<![CDATA[Bentuk kelembagaan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga pelayanan terpadu satu pintu. Bentuk kelembagaan pelayanan terpadu diatur menurut kemampuan daerah. Meskipun begitu kebijakan pemerintah pusat juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan kelembagaan daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauhmana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berpengaruh terhadap terwujudnya proses kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mendorong adanya perubahan nomenklatur Dinas Perijinan Terpadu Kabupaten Bantul (DPT) berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT). Terjadi peningkatan kewenangan lembaga dari sekedar sharing kewenangan proses perijinan permodalan dan investasi menjadi mempunyai kewenangan penuh dalam memproses dan monitoring evaluasi. Peningkatan kewenangan tersebut tidak disertai dengan perubahan pada nomenklatur kelembagaan, peningkatan kewenangan terkait dengan perijinan investasi, penambahan bidang dan seksi terkait investasi dan informasi. Peningkatan kewenangan pengolaan ijin investasi tersebut tidak diikuti dengan penambahan ijin yang dikelola dan sumber daya manusia lembaga pelayanan terpadu. Kebijakan perubahan nomenklatur lembaga pelayanan terpadu dengan peningkatan kewenangan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dalam penanaman modal berhasil dalam mempercepat proses perijinan penanaman modal. Disisi lain beban kerja ini dirasakan terlalu berat tanpa penambahan sumber daya dinas. Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Terpadu, Kelembagaan]]>
<![CDATA[IMPELEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI MELALUI ELEKTRONIK GOTONG ROYONG DI KOTA TANJUNGPINANG ]]>
<![CDATA[Ristiana Pramesti]]>;
<![CDATA[Adji Suradji Muhammad]]>;
<![CDATA[Dian Prima Safitri]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.457 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v14i1.34583
<![CDATA[Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000 melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di warung yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Kota Tanjungpinang serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi E-Warong dalam mendistribusikan BPNT di Kota Tanjungpinang. Informan yang digunakan dalam penelitian ini Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, pengelola E-Warong Kota Tanjungpinang serta KPM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model Implementasi Van Meter dan Van Horn dengan menggunakan enam indikator. Hasil penelitian dilihat dari indikator yang dipakai yaitu 1)Standar dan tujuan kebijakan kurang optimal, dapat dilihat dari tujuan yang dicapai belum maksimal dalam memberdayakan KPM, 2)Sumber daya yang ada kurang berjalan yakni para pelaksana dan sarana prasarana masih memiliki hambatan, 3)Karakteristik Organisasi program E-Warong belum optimal karena terhambat dalam pendataan calon KPM, 4)sikap pelaksana dari pihak Bank belum sepenuhnya bertanggungjawab dengan tugasnya, 5)komunikasi antar organisasi pelaksana cukup optimal dengan mengadakan rapat disetiap pelaksanaan program, 6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah optimal dapat dilihat dari masyarakat sosial sudah mendukung akan adanya program ini. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi BPNT melalui E-Warong di kota Tanjungpinang sudah optimal, hanya saja masih terdapatnya saldo dari KPM yang kosong. Serta kurang berdayanya KPM dalam menjalankan program E-Warong karena harus bersaing dengan pihak swasta yakni agen Bank himbara (BNI). Saran peneliti kepada pemerintah Kota Tanjungpinang agar mengeluarkan kebijakan perlunya rekomendasi Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam pendirian agen Bank sebagai tempat transaksi bantuan pangan sosial nontunai agar dapat dengan mudah mengontrol, serta mendata kembali masyarakat yang ada dikota Tanjungpinang untuk lebih bijak dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.]]>
<![CDATA[PERFORMANCE-BASED BUDGETING EVALUATION IN BONTANG REGIONAL CIVIL SERVICE AGENCY ]]>
<![CDATA[Fajar Apriani]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 1, Tahun 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (70.638 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v10i1.880
<![CDATA[The demands of democratization that becoming a global phenomenon that demands the centrality of transparency and accountability in the government sector, including in financial management scope, creating government budgeting management reform in order to increases public participation and increases rule of law in the field of financial aspect, while increasing government performance. Output and outcomes become successive indicator of budgeting implementation by budget user unit. The application of budget performance in financial management of each unit become a curbing expenditure that give priority to the achievement of the results of the planned and allocated input for the execution of the duties and functions of the organization. So basically, the budget performance linking expenditures with results with the benchmarks on the performance of the organization. Key words: Performance budget, public sector budgeting, transparency and accountability, budgeting reform. ]]>
<![CDATA[Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia ]]>
<![CDATA[Chairun Nasirin]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (341.353 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v12i1.11610
<![CDATA[Illegal fishing in Indonesia have caused huge losses fisheries sector in order to realize the welfare of society. Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia take resolute policy to combat illegal fishing through drownings action actors of illegal fishing vessels. This study aims to analyze and discuss the sinking of the policy implementation actors of illegal fishing and environmental reactions arising from the policy. The method used literature study and documentation. This study shows that the sinking of the policy implementation by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia is a top-down models are characterized by regulatory certainty, a strong command system, instructional pattern and effective coordination, budget support, and the support of a strong bureaucracy. Implementation of this policy also has provoked harsh reaction to the policy environment in the form of protests from the countries of origin where the ships were sunk. Empirically, this research can help improve the implementation of policies to eradicate illegal fishing with sinking action, particularly on the management aspects of the reaction that the future policy environment can be more conducive and supportive policy implementation.]]>
