Garuda - Garba Rujukan Digital

The Heirs of Patah Titi in Gayo Community Jamhir Hasan; Irwansyah Muhammad Jamal; Riza Afrian Mustaqim
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 1 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i1.10668

Inheritance in the Gayo community assumes that grandchildren whose parents have died still have the authority to get inheritance. The solution to this problem has attracted the attention of many people, so it has significant urgency to be investigated. This study aims to explore and analyze; first, how is the inheritance of grandchildren whose parents died first by the heir according to Gayo customary law?, second, how is the settlement of grandchildren whose parents died first from those who bequeath their assets to the Gayo community? This research is an empirical legal research, with a non-doctrinal approach. The data was extracted by observation, interview and documentation methods, then analyzed qualitatively. The results of the study show that first, in general, the Gayo community divides their inheritance based on Islamic inheritance law which is sourced from the teachings of the Qur'an Al-Sunnah. Second, the Gayo community stated that the grandchildren who wore the hijab were given an inheritance divided into three forms; 1) said that he was given a modest inheritance. 2), stated that he was given an inheritance of half of the share received by his parents. 3), stating that the grandson is given an inheritance equal to the share received by his parents. The Gayo community does not know a substitute heir, because there is no stipulation on how much inheritance must be given to the grandson, when receiving an inheritance from his grandparents as a substitute for parents who have died first. Seeing the implementation of giving compensation to grandchildren whose parents died earlier than those who bequeath property to the Gayo community, giving inheritance to grandchildren whose parents died from the heirs does not conflict with Gayo customary law.Waris pada masyarakat Gayo beranggapan bahwa cucu yang telah meninggal orang tuanya masih mempunyai wewenang untuk mendapatkan harta warisan. Penyelesaian persoalan tersebut cukup menyita perhatian banyak kalangan, sehingga memiliki urgensi yang cukup signifikan untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisa; pertama, bagaimana kewarisan cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal oleh pewaris menurut Hukum adat Gayo?, kedua, bagaimana penyelesaian cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Gayo?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan non doktrinal. Data digali dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, secara umum masyarakat Gayo membagi warisannya berdasarkan hukum kewarisan Islam yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an Al-Sunnah. Kedua, masyarakat Gayo menyatakan bahwa cucu yang terhijab patah titi diberikan harta pusaka dengan pembagian dalam tiga bentuk; 1) mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja. 2), menyatakan diberi warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya. 3), menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang tuanya. Masyarakat Gayo tidak mengenal ahli waris pengganti, sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika menerina warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Melihat pelaksanaan pemberian imbal kasih kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Gayo maka pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris tidak bertentangan dengan Hukum adat Gayo.

Confession of Zina Offense in Aceh: Legal Awareness or Compulsion? Ali Abubakar
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 1 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i1.15371

AbstractThe purpose of this paper is to analyze the terminology of confession of guilt in the Qanun Jinayat Aceh, both material and formal law. This topic needs to be studied considering that Qanun Jinayat is seen as a new legal norm in Indonesia, which was adopted from a different legal system, namely Islamic jurisprudence. The difference in the source of this system gives rise to many problems with legal norms and their enforcement in cases. Research on the decisions of the Syar'iyah Court in Aceh in the adultery case; carried out using a normative juridical approach, by reviewing the Qanun viewed from legal norms, confession of guilt. The results of the study show that (1) juridically, confession gets an official place as special evidence for adultery; referring to the Koran; (2) the confession of guilt by the alleged perpetrators of adultery is influenced by the initial process of their arrest as the perpetrators of the crime; in part it may be an encouragement of the belief in obtaining forgiveness stemming from the Islamic religious doctrine that punishment in this world is a pardon and will abolish punishment in the hereafter; (3) the strategy of law enforcement officials does not play much role here because some of their duties have been "implemented" by the community which is understood as part of their legal awareness. AbstrakTujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis terminologi pengakuan bersalah dalam Qanun Jinayat Aceh (QAHJ) baik hukum materil maupun formil. Topik ini perlu dikaji mengingat Qanun Jinayat dipandang sebagai sebuah norma perundang-undangan baru di Indonesia, yang diadopsi dari sistem hukum yang berbeda yaitu hukum Islam. Perbedaan sumber sistem ini melahirkan banyak problematika norma hukum dan penegakannya pada kasus-kasus. Penelitian atas putusan Mahkamah Syar`iyah di Aceh dalam perkara perzinaan; dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji Qanun yang dilihat dari norma hukum, pengakuan bersalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara yuridis pengakuan mendapatkan tempat resmi sebagai alat bukti khusus zina; mengacu kepada al-Quran; (2) pengakuan bersalah oleh tersangka pelaku perzinaan dipengaruhi oleh proses awal penangkapan mereka sebagai pelaku kejahatan; sebagiannya mungkin merupakan dorongan keyakinan mendapatkan pengampunan yang berasal dari doktrin agama Islam bahwa hukuman di dunia merupakan sebuah pengampunan dan akan menghapuskan hukuman di akhirat; (3) strategi aparatur penegakan hukum tidak banyak berperan di sini karena sebagian tugas mereka sudah “dilaksanakan” oleh masyarakat yang dipahami sebagai bagian dari kesadaran hukum mereka.

Legal Consequences And Responsibility of Wa’ad Bonding Power to Sharia Compliance in Akad Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik Mustofa Abdul Basir; Dian Prihanto; Idhofi Fahrizal; Neni Sri Imaniyati
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 1 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i1.10758

The existence of sharia bukan-bank financial institutions (NBFI) today is very important and one form of financing is al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik (IMBT), which is a lease agreement (ijarah) with the transfer of ownership of the object that is used as a lease in when the IMBT contract ends which is based on the existence of wa’ad (promise). This research is a normative juridical research on the IMBT contract in the Fatwa of the National Sharia Council through analysis based on Islamic and Civil law. The nature of wa’ad in IMBT is that the law is not binding, this is contradictory to several arguments in the Qur'an and al-Hadith that command to fulfill and keep promises, which means the promise is binding. If wa’ad is carried out, the legal consequence is that rights and obligations arise between the lessee and the lessor to hand over and receive the object of the lease and violate the prohibition against making transactions in one contract. However, if the wa’ad is not implemented, the IMBT contract does not exist, there is only the Ijarah contract and the legal consequence is that the IMBT contract is null and void or considered to have never existed.Keberadaan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) syariah dewasa ini sangat penting dan salah satu bentuk pembiayaannya adalah al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik (IMBT) yang merupakan akad sewa menyewa (ijarah) dengan peralihan kepemilikan atas objek yang dijadikan sewa menyewa pada saat akad IMBT berakhir yang didasari atas adanya wa’ad (janji). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atas akad IMBT dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional melalui analisis berdasarkan hukum Islam dan Perdata. Sifat wa’ad dalam IMBT adalah hukumnya tidak mengikat, hal ini kontradiktif dengan beberapa dalil dalam al-Qur’an dan al-Hadits yang menyuruh untuk memenuhi dan menepati janji yang artinya janji itu mengikat. Jika wa’ad dilaksanakan maka akibat hukumnya adalah timbul hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan untuk menyerahkan dan menerima objek sewa menyewa dan melanggar larangan melakukan transaksi dalam satu akad. Tetapi, jika wa’ad tidak dilaksanakan maka akad IMBT menjadi tidak ada, yang ada adalah akad Ijarah saja serta akibat hukumnya adalah akad IMBT batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Classification of Awrah: Madhhab Scholars Perspective and Its Comparison With Muhammad Syahrur Zulhamdi Adnan
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 1 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i1.10303

Discussion of the categorization of awrah is an important thing to discuss, because it makes it easier for women/men to interact socially with mahrams or not. The purpose of the study was to examine the concept of categorization of genitalia according to school of law scholars, with a literature review using qualitative research methods with a normative approach. The findings in this study are differences in the categorization of genitalia according to Imam Malik and Muhammad Syahrur, the female genital mukhalazah according to Malikiyah includes the genitalia of mughallazah, while according to Muhammad Shahror the breast does not include genitalia of mughallazah, then the female genital mukhafafah according to Malik is the head, neck, ends of the hands and feet, while Muhammad Shahrur part of the female mukhaffafah genitalia is the hands, feet and chest. Regarding the permissibility of seeing a woman's awrah is for her husband only, other Muslim women are allowed to see it other than the navel to the knee, as is the case with the Malikiyah and Hanabilah perceptions which fence off a woman's genitals with other women from the knee to the navel, both blood mahrams and not. According to Syafi'iah, it is permitted. For a woman see all of a woman's nakedness except between the navel to her knees, it is a woman who has blood, while a woman who is not bloodless means that her entire body cannot be shown except for parts such as the hair and neck.Pembahasan kategorisasi aurat merupakan hal yang penting untuk dibahas, karena memudahkan kepada wanita/pria dalam berinteraksi sosial dengan mahram maupun bukan. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengkaji konsep tentang kategorisasi aurat menurut ulama mazhab, dengan kajian kepustakaan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Temuan dalam penelitian ini yaitu perbedaan kategorisasi aurat menurut Imam Malik dengan Muhammad Syahrur, bagian aurat mughallazah (berat) perempuan menurut Malikiyah dada termasuk aurat mughallazah sedangkan menurut muhammad Syahrur dada tidak termasuk aurat mughallazah, kemudian aurat mukhafafah (ringan) perempuan menurut malik adalah kepala, leher, ujung tangan dan kaki, sedangkan Muhammad Syahrur bagian aurat mukhaffafah perempuan adalah kedua tangan, kaki dan bagian dada. Mengenai kebolehan melihat aurat mughallazah dari perempuan adalah hanya suaminya saja, perempuan muslim lainnya dibolehkan melihatnya selain dari pusar hingga lutut, seperti halnya persepsi Malikiyah dan Hanabilah yang memagari aurat wanita dengan wanita lain pada bahagian lutut hingga pusar saja, baik yang sedarah maupun bukah, Sedangkan menurut Syafi’iah yang boleh melihat seluruh aurat wanita selain antara pusar sampai lutut adalah wanita yang sedarah, sedangkan aurat wanita yang bukan sedarah ialah seluruh anggota badannya tidak boleh diperlihatkan kecuali bagian seperti rambut dan leher.

Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih Dar’ Al-Mafᾱsid Muqadam A’Lᾱ Jalb Al-Mashᾱlih Abd Rouf
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 1 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i1.11326

This research was conducted in order to know breast milk Bank Laws in the perspective of the kaidah fikih dar’ al-mafᾱsid muqadam a’lᾱ jalb al-mashᾱlih, This research is a literature study, the data of which is sourced through journals, books, encyclopedias, magazines, and documents. The approach used is the tarjih approach, which is to collect two contradictory arguments and then look for the point. If no common ground is found, then one of the two arguments is favored. With this method, it is hoped that research on breast milk bank law will produce laws that are more appropriate and relevant in Indonesia. The results of the study show that 1) that the collection of breast milk by the breast milk Bank can cause a mix of lineages between babies who consume breast milk from all women who donate it. So the existence of an breast milk bank is contrary to maqāṣid al-Sharī‘ah which is in the form of maintaining nasab/ḥifẓ al-Nasb. After reviewing the establishment of breast milk banks in Indonesia by looking at the diverse social conditions and the low level of public understanding of the impact of breastfeeding (raḍāʽ), the legality of breastfeeding banks is something that must be prevented, (2) There is a high possibility that marriages are forbidden, as a result of mixing breast milk from the donors, (3) a statement from the team of doctors stating that the need for a breast milk bank is not too urgent. So the law for establishing an breast milk bank in Indonesia is from the perspective of the fiqh rules of dar' al-Mafᾱsid muqaddam alā jalb al-Maṣhāliḥ, so from the above review it can be concluded that it is unlawful to establish an breast milk bank. Considering that the disadvantages of a breast milk bank outweigh the benefits. The argument that breast milk banks are urgent due to many natural disasters, premature babies, and so on can actually be overcome by breastfeeding their children to their nursing mothers.Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui hukum bank ASI perpektif kaidah fikih dar’ al-mafᾱsid muqadam a’lᾱ jalb al-mashᾱlih, Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yang datanya bersumberkan melalui jurnal, buku, ensikolopedi, majalah, dan dokumen. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan tarjih yaitu mengumpulkan dua argumentasi yang bertentangan kemudian dicari titiknya. Bila tidak ditemukan titik temu, maka diunggulkan salah satu dari kedua argumen tersebut. Metode ini diharapkan penelitian mengenai hukum bank ASI menghasilkan hukum yang lebih sesuai dan relevan di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Bahwa pengumpulan ASI yang dilakukan Bank ASI dapat menyebabkan percampuran nasab antara bayi yang mengkonsumsi ASI dari semua perempuan yang mendonorkannya. Maka adanya bank ASI berlawanan dengan maqāṣid al-Sharī‘ah yang berupa menjaga nasab/ḥifẓ al-Nasb. Setelah mengkaji tentang pendirian bank ASI di Indonesia dengan melihat keadaan sosial yang beranekaragam serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak persusuan (raḍāʽ) maka kelegalan bank ASI adalah sesuatu yang harus dicegah, (2) Kemungkinan besar terjadi pernikahan yang diharamkan, sebagai akibat dari percampuran ASI dari para pendonor, (3) Keterangan tim dokter yang menyatakan kebutuhan bank ASI tidak terlalu mendesak. Maka hukum pendirian bank ASI di Indonesia perspektif kaidah fikih dar’ al-Mafᾱsid muqaddam ʽalā jalb al-Maṣhāliḥ, maka dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa haram hukum mendirikan bank ASI. Meninjau bahwa mudarat bank ASI lebih banyak daripada manfaatnya. Argumen yang menyatakan bahwa bank ASI urgen disebabkan banyaknya bencana alam, bayi prematur, dan lain sebagainya sesungguhnya telah dapat diatasi dengan menyusukan anaknya pada ibu susunya.

Community Legal Awareness in The Implementation of Land Administration in Tanjung Bunga Village Afdol Tasmara; Susi Fitria Dewi; Maria Montessori; Aldri Frinaldi
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 1 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i1.13312

This research is motivated by the lack legal awareness of the society in the administration of land administration in Tanjung Bunga Village. This study aims to analyze the mechanism, the causes of the lack legal awareness, and how to increase the legal awareness of the society in certifying land. This research is qualitative descriptive research with a case study method. In determining the informant, the researcher used purposive sampling technique obtained through observation, interviews and documentation. The results showed that there were 3 mechanisms used to certify land, namely land registration procedures, time for obtaining certificates, and costs for obtaining land certificates. The factors causing the lack public awareness of land certification are based on 3 (three) factors, namely, society confidence, less than optimal socialization methods, and less time available from the society. The efforts carried out were coordinating with the land office for socialization to the village society, utilizing the free land certificate program from the government, and visiting each resident's house by Tanjung Bunga Village officials. This study concludes that the mechanism for administering land administration in Tanjung Bunga Village is carried out in accordance with the provisions set by the land office, namely completing and follacking the requirements that have been set. In addition, related to the lack legal awareness of the society, in the future it is necessary to carry out intense cooperation from village officials and the government for the implementation of land administration for all society.Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di Desa Tanjung Bunga. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme, penyebab kurangnya kesadaran hukum, dan bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pensertifikatan tanah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 mekanisme yang digunakan untuk mensertifikatkan tanah, yaitu prosedur pendaftaran tanah, waktu pengurusan sertifikat, dan biaya pengurusan sertifikat tanah. Adapun penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pensertifikatan tanah berdasarkan 3 (tiga) faktor yaitu, keyakinan masyarakat, cara sosialisasi yang kurang maksimal, dan ketersediaan waktu yang kurang dari masyarakat. Adapun upaya yang dilaksanakan ialah melakukan koordinasi dengan pihak kantor pertanahan untuk sosialisasi kepada masyarakat Desa, pemanfaatan program sertifikat tanah gratis dari pemerintah, dan mendatangi rumah masing-masing warga oleh petugas Desa Tanjung Bunga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelenggaraan administrasi pertanahan di Desa Tanjung Bunga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pertananahan yaitu melengkapi dan mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, terkait dengan faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, untuk kedepannya perlu dilakukan kerjasama yang intens dari aparat desa dan pemerintah untuk terselenggaranya administrasi pertanahan bagi semua masyarakat.

Protection of Women in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayah Law (Acehnese Perception Analysis) Soraya Devy; Fakhrurrazi M. Yunus
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 2 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i2.15380

The presence of Qanun jinayah is a blessing for Acehnese women. Therefore, it is the hope of all parties that the qanun can provide adequate protection for women. Several articles in Qanun no.6 of 2014 which regulate rape substantially encourage legal protection for women, including; with the stipulation that a person who deliberately commits rape is threatened with 'Uqubat Ta'zir flogging at least 125 (one hundred twenty five) times, a maximum of 175 (one hundred seventy five) times or a fine of at least 1,250 (one thousand two hundred and five) twenty) grams of pure gold, a maximum of 1,750 (one thousand seven hundred and fifty) grams of pure gold or imprisonment for a minimum of 125 (one hundred twenty five) months, a maximum of 175 (one hundred seventy five) months. Even if the rape is committed against children, the punishment is even more severe, namely being threatened with 'Uqubat Ta'zir flogging at least 150 (one hundred and fifty) times, a maximum of 200 (two hundred) times or a fine of at least 1,500 (one thousand five hundred) ) grams of pure gold, a maximum of 2,000 (two thousand) grams of pure gold or imprisonment for a minimum of 150 (one hundred and fifty) months, and a maximum of 200 (two hundred) months. Departing from the background of the problems above, this research is more focused on how the forms of women's protection in Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning Jinayah Law and what is the public's perception of the protection of women in the Qanun? The results of this study concluded that the existence of this qanun jinayah has not provided adequate protection for women. One of the reasons is the lack of socialization of the qanun jinayah and the lack of firmness by law enforcers in taking action against perpetrators. So that the perpetrators of harassment and rape are not afraid of the uqubat threat that has been stipulated for the perpetrators of criminal acts of harassment against women in the qanun jinayah.Kehadiran Qanun jinayah adalah sebuah berkah bagi kaum perempuan Aceh. Oleh karenanya menjadi harapan semua pihak bahwa qanun tersebut dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada kaum perempuan. Beberapa pasal dalam Qanun no.6 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerkosaan secara substansi sangat mendorong perlindungan hukum terhadap perempuan diantaranya; dengan penetapan bahwa bagi orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan „Uqubat Ta‟zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. Bahkan jika pemerkosaan dilakukan terhadap anak-anak maka hukumannya lebih berat lagi, yaitu diancam dengan „Uqubat Ta‟zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas maka penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana bentuk-bentuk perlindungan perempuan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah serta Bagaimana persepsi masyarakat tentang perlindungan perempuan dalam Qanun tersebut?. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran qanun jinayah ini belum memberikan efek perlindungan yang memadai kepada perempuan. Salah satu sebabnya adalah kurangnya sosialisasi terhadap qanun jinayah tersebut dan kurang tegasnya penegak hukum dalam menindak pelaku. Sehingga para pelaku pelecehan dan perkosaan tidak merasa takut dengan ancaman uqubat yang telah ditetapkan bagi pelaku tindak pidana pelecehan terhadap perempuan di dalam qanun jinayah tersebut.

Legal Protection for Consumers Through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products Ilham Abdi Prawira
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 2 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i2.11477

This article will discuss legal protection for consumers through halal certification efforts as mandated in the JPH Law. By using a juridical-normative approach to examine in depth the legal protection for consumers regarding the implementation of halal certification. After analysis, it can be seen that there is harmony between the JPH Law and the PK Law in terms of legal protection for consumers. The existence of consumer rights that must be fulfilled as stated in the PK Law requires the fulfillment of consumer rights so that legal certainty for consumers can be realized. The right to security and safety as well as the right to obtain correct information is one of the rights guaranteed by law with the existence of halal certification. Through the obligation of product halal certification for business actors, it has a positive impact on consumers so that consumers no longer feel worried about product halal guarantees and consumers can be protected.Artikel ini akan mendiskusikan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen melalui upaya sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan dalam UU JPH. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menelaah secara mendalam perlindungan hukum bagi konsumen atas pemberlakuan sertifikasi halal. Setelah dilakukan analisis dapat diketahui bahwa adanya keharmonisan antara UU JPH dan UU PK dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen. Adanya hak-hak konsumen yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam UU PK menghendaki pemenuhan hak-hak konsumen agar kepastian hukum bagi konsumen dapat terwujud. Hak atas keamanan dan keselamatan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar merupakan salah satu hak yang dijamin oleh undang-undang dengan adanya sertifikasi halal. Melalui kewajiban sertifikasi halal produk bagi pelaku usaha memberikan dampak positif bagi konsumen sehingga konsumen tidak lagi merasa khawatir akan jaminan kehalalan produk serta konsumen dapat terlindungi.

Suing the Oligarchy of Ownership and Control of Agricultural Land in Indonesia: A Maqashid Sharia Review of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) Exceeding the Maximum Boundary Herlindah Herlindah; Moh Anas Kholish; Andi Muhammad Galib
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 2 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i2.12960

This article aims to identify and analyze Land Objects of Agrarian Reform (TORA) on agricultural land that exceeds the maximum limit in positive law in Indonesia, as well as analyze maqashid sharia and the future of TORA as a legal standing for lawsuits against the oligarchs of control and ownership of agricultural land in Indonesia. This article is a normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that in positive law in Indonesia there are six characteristics of TORA Agricultural land exceeding the maximum limit, namely: (1) The subject of the original owner's rights is an individual with the size of one family; (2) agricultural land is divided into two types, namely paddy fields and dry land; (3) non-HGU land tenure, temporary and limited rights obtained from the government and legal entities; (4) there is a violation of the maximum land area; (5) TORA exceeds the maximum limit of transfer to the state based on forced expropriation; (6) TORA in excess of the maximum limit is given to the subject of land recipient rights based on a government stipulation. In addition, the results of this study also show that the rules regarding land as objects of agrarian reform as stipulated in positive law in Indonesia are very compatible with the spirit of maqashid sharia, namely hifz al-mal. In the perspective of contemporary maqashid sharia, hifz al-mal is not only interpreted as a prevention of monopoly and exploitation of wealth by oligarchic elites, but also must be developed philosophically regarding the distribution of resources for society. If linked in this article, hifz al-mal which is one of the pillars of maqashid sharia must also be developed in the context of making positive rules regarding the distribution of ownership and control of land in a fair and equitable manner. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada tanah pertanian kelebihan batas maksimum dalam hukum positif di Indonesia, serta menganalisis maqashid syariah dan masa depan TORA sebagai legal standing atas gugatan terhadap oligarki penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil dari studi ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif di Indonesia terdapat enam karakteristik TORA Tanah pertanian kelebihan batas maksimum yaitu: (1) Subjek hak pemilik asal adalah orang perorangan dengan ukuran satu keluarga; (2) tanah pertanian dibedakan menjadi dua jenis yaitu tanah sawah dan dan tanah kering; (3) penguasaan tanah bukan HGU, hak-hak sementara dan terbatas yang didapat dari pemerintah dan badan-badan hukum; (4) terjadi pelanggaran luas batas maksimum tanah; (5) TORA kelebihan batas maksimum beralih kepada negara berdasarkan pengambilalihan secara paksa; (6) TORA kelebihan batas maksimum diberikan kepada subjek hak penerima tanah berdasarkan penetapan pemerintah. Selain itu, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa aturan-aturan tentang tanah objek reforma agraria sebagaimana ketentuan dalam hukum positif di Indonesia sangat kompatibel dengan spirit maqashid syariah yaitu hifz al-mal. Dalam perspektif maqashid syariah kontemporer, hifz al-mal bukan hanya dimaknai sebagai pencegahan atas monopoli dan eksploitasi harta dari para elit oligarki, namun juga harus dikembangkan secara filosofis tentang distribusi sumber daya bagi masyarakat. Jika dikaitkan dalam artikel ini, maka hifz al-mal yang menjadi salah satu pilar maqashid syariah juga harus dikembangkan dalam konteks pembuatan aturan secara positif tentang distribusi kepemilikan dan penguasaan tanah secara adil dan merata.

Analysis of Qiyas Preposition in the Thoughts of Ibn Hazm Ruhdiara Ruhdiara; Amrun Saleh
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 2 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i2.15608

Peran serta kehujahan qiyas selaku salah satu usaha menggali suatu hukum, nyatanya sedang meninggalkan suatu dilema serta perbincangan diantara jumhur malim dalam kurun durasi yang jauh. Sementara itu qiyas jadi harapan jumhur malim ketika suatu kasus tidak ditemui status ketetapannya dalam Al- Qur’ an, Sunnah, serta ijma’. Dalam catatan ini, pengarang hendak menelaah mengenai argumentasi yang dibentuk oleh Ibn Hazm dalam upayanya menyangkal qiyas selaku tata cara penentuan hukum Islam. Riset ini merupakan library research ataupun riset pustaka dengan memakai tata cara kualitatif yang bertabiat deskriptif analisa, ialah dengan mengakulasi sumber- sumber yang berhubungan dengan subjek, setelah itu dianalisis dengan cara kualitatif untuk menanggapi kasus yang sudah diformulasikan. Hasil riset ini membuktikan kalau Al-Qur’ dan Hadits merupakan pangkal penting hukum Islam, walaupun pangkal penting hukum Islam masih memiliki keterbatasan redaksional sedangkan permasalahan yang timbul senantiasa bertumbuh serta tanpa batasan, mengalami permasalahan ini supaya tidak terbebas dari nash para malim jumhur memakai qiyas selaku jalur keluar serta Jumhur malim akur kepada keabsahan qiyas. Sebaliknya beberapa malim dalam perihal ini ajaran Zhahiri yang dimotori Ibn Hazm menyangkal qiyas bagus selaku pangkal hukum ataupun selaku tata cara penentuan hukum Islam. Antipati Ibn Hazm atas qiyas didasarkan pada dalil- dalil al- Qur`an serta Perkataan nabi, tidak hanya itu beliau membelit- belitkan terdapatnya ijma’ kawan yang bagi klaim para pendukung qiyas selaku bawah keabsahan qiyas. Selaku keterkaitan dari penilakan Ibn Hazm kepada qiyas, dalam akal fiqhnya beliau lebih banyak memakai tata cara Istishâb serta pendekatan analisa kebahasaan dalam ijtihad yang beliau jalani.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ihdi Karim Makinara

Contact Email
Ihdi Karim Makinara

Phone
+6282304008070

Journal Mail Official
mediasyariah@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ihdi Karim Makinara

Contact Email Ihdi Karim Makinara

Phone +6282304008070

Journal Mail Official mediasyariah@ar-raniry.ac.id

Editorial Address Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Location Kota banda aceh, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ihdi Karim Makinara

Contact Email
Ihdi Karim Makinara

Phone
+6282304008070

Journal Mail Official
mediasyariah@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA