cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ihdi Karim Makinara
Contact Email
Ihdi Karim Makinara
Phone
+6282304008070
Journal Mail Official
mediasyariah@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 14112353     EISSN : 25795090     DOI : http://dx.doi.org/10.22373/jms
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This journal focused on Islamic Law Studies and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE Ahkam specializes on Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 275 Documents
 18   19   20   21   22 
Fiqh Responsive: Photographing Sewu Kupat Muria Tradition in Kudus Lathifah Munawaroh; Abdul Ghofur
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 2 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i2.12301

Abstract

Menjadi salah satu karakter fiqih yang selalu dinamis, memiliki kesiapan untuk berubah yang karenanya disifati dengan sholihun li kulli zaman wa makan. Layak untuk segala waktu dan ruang, itulah pola fikih.  Salah satu prinsip yang diusung adalah: “bahwa hukum Islam bergerak sesuai dengan illatnya”, menjadi salah satu bukti bahwa hukum Islam adalah fleksibel. Maka muncul sebuah istilah yang dinamakan dengan fiqih responsif yang memiliki titik tekan tentang kefleksibelan fikih, dan bahwasanya fiqih ini merespon perkembangan di segala lininya.Tradisi Sewu Kupat merupakan tradisi masyarakat sekitar daerah gunung muria sebagai luapan kegembiran merayakan hari raya Idul Fitri yang dilakukan sepekan setelah Idul Fitri 1 Syawal, atau pada hari kedelapan tiap tahunnya. Tradisi lokal ini berasal dari masyarakat Colo, Dawe, Muria di Kabupaten Kudus. Fiqih responsive membidik tradisi yang belum lama ini dengan pendekatan sosiologis-filosofis, didapati bahwa tradisi ini adalah tradisi positif dengan sederet aktitifas didalamnya. Sehingga, meskipun dalam tataran fiqih klasiknya tidak akan dijumpai hukumnya secara tekstualnya, namun secara kontekstual dengan pendekatan sosiologis-filosofis maka tradisi ini patut dilestarikan sehingga menjadi salah satu kebudayaan dari Kudus.
Majjallat Al-Ahkam Al-‘Adliyyah: Position and Influence on the Development of Fiqh Salman Abdul Muthalib
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 2 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i2.15905

Abstract

The establishment of Majjallat al-Ahkam al-'Adliyyah as the first qanun in Turkey was a new breakthrough in the development of Islamic law during the Ottoman period. The authority of Islamic law, which was previously in the hands of the ulama, had shifted to the rulers. The diversity of laws that existed had merged into uniformity in their implementation. This research will examine the style and scope of the content of Majjallat al-Ahkam al-'Adliyyah, its position in the development of Fiqh, and the influence of the Majallah in Islamic countries. This research is a literature study, with Majjallat al-Ahkam al-'Adliyyah as the main data source. The results show that the Majallah is a civil law whose material is taken from the Hanafi school, containing discussions only about muamalah law, and its writing is accompanied by numbering, similar to modern legislation. The emergence of the Majallah is considered a new period in the development of fiqh, where there has been a shift from the period of taqlid towards efforts of ijtihad among scholars. The Majallah gave birth to the pattern of collective ijtihad and became the law of the state. The Majallah has encouraged several Islamic countries to design laws by referring to the pattern of the Majallah. Ditetapkannya Majjallat al-Ahkam al-‘Adliyyah sebagai qanun pertama di Turki merupakan terobosan baru dalam perkembangan hukum Islam pada masa Turki Utsmani. Di mana wewenang hukum Islam yang sebelumnya berada pada tangan ulama telah berpindah ke tangan penguasa. Keberagaman hukum yang ada telah menyatu menjadi keseragaman dalam pelaksanaannya. Penelitian ini akan mengkaji corak dan cakupan isi Majjallat al-Ahkam al-‘Adliyyah, posisinya dalam perkembangan Fiqh, dan pengaruh Majallah di negara-negara Islam. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan, dengan menjadikan kitab Majjallat al-Ahkam al-‘Adliyyah sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majallah merupakan hukum perdata yang materinya diambil dari mazhab Hanafi, berisikan bahasan tentang hukum muamalah saja, penulisannya telah disertai dengan penomoran seperti dalam perundangan-undangan modern. Lahirnya Majallah dianggap menjadi periode baru dalam perkembangan fiqh, dimana telah terjadi pergeseran dari periode taklid menuju upaya-upaya ijtihad di kalangan ulama. Majallah melahirkan bentuk pola ijtihad jama'i dan menjadi undang-undang negara. Majallah telah mendorong beberapa negara Islam terinspirasi untuk merancang undang-undang dengan merujuk pada pola Majallah.
Pengecualian Narapidana Tertentu dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tinjauan Maslahah Mursalah Vatta Arisva; Moh. Tamtowi
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 2 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i2.14805

Abstract

Dalam pandemi covid-19 di lembaga pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan hak asimilasi dan intergrasi bagi dan anak dalam peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020. Namun dalam pemberlakuannya, kebijakan ini untuk mendapatkan hal tertentu. Oleh karena itu, muncullah pertanyaan tentang bagaimana kebijakan yang akan diberlakukan tertentu? Dan bagaimana analisis Maslahah Mursalah terhadap kebijakan yang mengecualikan hubungan tertentu?. Penelitian ini sebagai penelitian kualitatif normatif, dengan pendekatan pendekatan undang-undang dan penggunaan data sekunder sebagai bahan hukum dan aturan hukum sebagai bahan primernya. Sehingga, hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa Pertama, kebijakan pengambilan terhadap tindakan melaluiimilasi dan integrasi dengan mengecualikan keputusan tertentu maka ditetapkan dengan dua pertimbangan yaitu, berdasarkan pertimbangan sosial terhadap masyarakat dengan rasa keadilan dan pertimbangan hukum berdasarkan aturan No. 99 Tahun 2012 sebagai perubahan terakhir tentang pengajuan pengajuan kepada terpidana. Kedua , berdasarkan asaslahah mursalah bahwa kebijakan yang menentukan spesifik pada masa pandemi covid-19 berdasarkan tingkat akan kemasatan, artinya bahwa yang lebih utamakan adalah memelihara maslahah dharuriyat dari pada maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah. Pokok kemaslahatan dahuriyat yang menjadi catatan dalam hal-hal tersebut antara lain kemaslahatan dalam menjagaan terhadap memelihara umat ( hifdz ummah) dan menjagaan terhadap memelihara jiwa ( hifdz nafs ).
Interaction of Riwayah and Dirayah Science in Learning Hadith Tarmizi M. Jakfar
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 2 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i2.18714

Abstract

This article attempts to explain the pattern of interaction between history and dirayah in learning hadith. So far, hadith science tends to be classified into two types, namely riwayah hadith science and dirayah hadith science. In fact, in its development, these two types of hadith science interact with each other. Therefore, the focus of this study is to discuss how the interaction between the science of hadith history and the science of hadith is explored in learning hadith? The method used is qualitative by using data from the hadith books used by the scholars. The results of the study show that the science of riwayah hadith has a very close relationship with the science of hadith dirayah. Because the quality of riwayah hadith science is only known through research on the sanad of the hadith, while the sanad is the object of dirayah hadith science. In addition, the science of hadith riwayah only focuses on the narration as it is from the Prophet while the science of hadith dirayah discusses how to understand the material of the history. The science of hadith history is like the Koran, while the science of hadith is like interpretation of it, one cannot understand the Koran without knowing its meaning or interpretation. This is the interaction between these two fields of science that cannot be separated from one another. By integrating these two branches of knowledge, learning the science of hadith will be more useful as a second source of teachings in Islam. Artikel ini berusahan menjelaskan pola interaksi antara ilmu riwayah dan dirayah dalam pembelajaran hadis. Selama ini, ilmu hadis cenderung diklasifikasikan kepada dua jenis, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Padahal, dalam perkembangannya, kedua jenis ilmu hadis ini saling berintaeraksi satu sama lain. Oleh karena itu, fokus kajian ini membahas bagaimana interaksi antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah dalam pembelajaran hadis? Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data dari kitab-kitab hadis yang digunakan oleh para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu hadis riwayah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ilmu hadis dirayah. Karena kualitas ilmu hadis riwayah hanya diketahui melalui penelitian terhadap sanad dari hadis tersebut, sementara sanad itu adalah objek dari ilmu hadis dirayah. Selain itu, ilmu hadis riwayah hanya fokus kepada periwayatan apa adanya dari Nabi sementara ilmu hadis dirayah membahas bagaimana memahami materi riwayat tersebut. Ilmu hadis riwayah ibarat al-Qur’an, sementara ilmu hadis dirayah ibarat penafsiran terhadapnya, tidak bisa memahami al-Qur’an tanpa mengetahui makna atau penafsirannya. Inilah interaksi antara dua bidang ilmu ini yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Dengan memadukan kedua cabang ilmu ini maka pembelajaran ilmu hadis akan lebih berguna sebagai sumber ajaran yang kedua dalam Islam.
Comparison of Hajj Financial Management in Malaysia and Indonesia Ngah, Abdul Ghani Bin
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 2 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i2.18410

Abstract

The historical experience of organizing Hajj in Malaysia and Indonesia is long enough that the Malaysian Hajj Savings Institution (TH) and the Hajj Financial Management Agency (BPKH) were formed to manage the pilgrimage for the people of Malaysia and Indonesia. However, in practice, there are still many debates in terms of the use of contracts, Hajj management, facilities and human resources that have not been improved. This study aims to compare contract construction related to hajj performance which has an impact on haj financial management with a business and investment approach. This study uses a qualitative method using a document coding model. The data was obtained using a comparative normative approach, namely by exploring information about the contract, the impact of the contract on the financial management of the hajj in Malaysia and Indonesia. The results of this study can be concluded that the two countries use the Wakalah contract as the construction of the Hajj contract where the contract fulfills the pillars and conditions, but with a note that the other contract schemes still use the "Haj contract" at the beginning of the deposit or registration of the prospective Hajj and this should be considered by both governments. Also from the results of this study, Indonesia is far more complex in terms of concepts and mechanisms for haj financial management compared to Malaysia. Pengalaman sejarah pengelengaraan haji di Malaysia dan Indonesia cukup panjang sehingga tertubuhnya Lembaga Tabung Haji Malaysia (TH) dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) untuk mengelola penyelengaraan haji bagi masyarakat Malaysia dan juga Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak perdebatan baik dari segi pengunaan akad, manajemen haji, fasilitas maupun sumber daya manusia yang belum ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konstruksi akad terkait kinerja haji yang berdampak pada pengelolaan keuangan haji dengan pendekatan bisnis dan investasi. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan menggunakan model pengkodean dokumen. Data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan normative komparatif yaitu dengan menggali informasi mengenai akad, dampak akad terhadap pengelolaan keuangan haji di Malaysia dan Indonesia. Hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa kedua negara menggunakan akad Wakalah sebagai konstruksi akad haji dimana akad tersebut memenuhi rukun dan syarat, namun dengan catatan skema akad yang lain masih digunakan “akad haji” di awal setoran atau pendaftaraan calon Haji dan ini seharusnya diperhatikan oleh kedua pemerintah. Dari hasil penelitian ini juga, Indonesia jauh lebih kompleks dari segi konsep dan mekanisme pengelolaan keuangan haji berbanding Malaysia.
The Potential for Community Economic Development Through Mosque in Negeri Perak Ahmad Muzammil Mohamed Shapawi
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 2 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i2.14908

Abstract

The mosque holds a very important position for Muslims so that the mosque must be optimized in its operation. However, currently many mosques are limiting their functions to daily worship matters solely. Therefore, this article attempts to examine the economic development potential of the ummah through mosques. The focus of this study was carried out in three mosques in different regions, namely the Sultan Idris Shah II Mosque (National Mosque), the Sultan Idris Shah II Mosque (Regional Mosque) Slim River Perak and the Ar-Rashdiah During Perak Mosque. This study uses a qualitative method, namely by using a type of field research (field research) which is carried out in the form of interviews, observation and document analysis. The results of the study show that mosques in Negeri Perak have the potential to develop the people's economy on the condition that various mosques must be standardized in the form of preparing mosque financial accounts including mosque property records. Apart from that, there is also standardization of mosque committees for managers to master technology, standardization of accountability so that any information in the mosque must be available at the Regional Level (Regional Religion Department) and the Headquarters Level, namely the Mosque Management Division. This is to facilitate the supervision of the authorities in each mosque.Masjid memegang posisi yang sangat penting bagi umat Islam sehingga masjid harus dioptimalkan dalam pengoperasiannya. Namun, saat ini banyak masjid yang membatasi fungsinya pada urusan ibadah harian semata-mata. Oleh karena itu, artikel ini berusaha mengkaji potensi pengembangan ekonomi umat melalui masjid. Fokus kajian ini dilakukan di tiga buah masjid yang berbeda daerah yang berada di Negeri Perak, yaitu Masjid Sultan Idris Shah II (Masjid Negeri), Masjid Sultan Idris Shah II (Masjid Daerah) Slim River Perak dan Masjid Ar-Rashdiah Selama Perak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dalam bentuk wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid di Negeri Perak berpotensi dalam pengembangan ekonomi umat dengan syarat berbagai masjid harus distandardisasi berupa menyiapkan rekening keuangan masjid termasuk catatan properti masjid. Selain itu, juga standardisasi kepanitian masjid bagi pengelola agar  menguasai teknologi, standardisasi akuntabilitas agar setiap informasi yang ada di masjid harus ada di Tingkat Daerah (Departmen Agama Daerah) dan Tingkat Markas yaitu Bahagian Pengurusan Masjid. Hal ini untuk memudahkan pengawasan pihak berwenang di masing-masing masjid.
Land Conflicts in Wadas: Perspectives from Islamic Law Muna, Nailal; Faidati, Ashima
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 1 (2023)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.14973

Abstract

The Wadas case refers to a dispute over land that has arisen between a local community and the government in Wadas Village, Bener District, Purworejo, Central Java, as a direct outcome of a large-scale construction project. Since 2018, when an environmental permit was given by the governor stating that Wadas was included in the location of the impact of the construction of the Bener dam, the conflict has been ongoing. The governor's permit said that Wadas will be impacted by the construction of the dam. The construction of dam infrastructure brought up the conflict because locals were afraid that it would harm natural ecosystems and sources of livelihood in the area. After the apparatus launched oppressive activities, the disagreement escalated and became a national issue. This prompted NU and Muhammadiyah, the two largest community organizations in Indonesia, to take a stance on the matter. This investigation's objective is to ascertain the Islamic worldview with regard to the preservation of natural habitats and land in the context of wadas. The research method that was employed was looking through books in libraries, and the major data that was used was LBH Yogyakarta's findings from their investigation. The findings of the study lead one to the conclusion that the dispute over property in Wadas is not in line with the Islamic perspective on the importance of preserving the environment. Kasus Wadas mengacu pada sengketa tanah yang timbul antara masyarakat setempat dengan pemerintah di Desa Wadas, Kabupaten Bener, Purworejo, Jawa Tengah, sebagai akibat langsung dari proyek konstruksi skala besar. Sejak 2018, saat izin lingkungan diberikan gubernur yang menyatakan bahwa Wadas masuk dalam lokasi dampak pembangunan bendungan Bener, konflik terus berlangsung. Di dalam izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan, Wadas akan terkena dampak pembangunan bendungan tersebut. Pembangunan infrastruktur bendungan memunculkan konflik karena warga khawatir akan merusak ekosistem alam dan sumber penghidupan di daerah tersebut. Setelah aparat melancarkan aktivitas penindasan, ketidaksepakatan meningkat dan menjadi isu nasional. Hal itu mendorong NU dan Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia, mengambil sikap soal itu. Tujuan investigasi ini adalah untuk mengetahui pandangan Islam tentang pelestarian habitat alam dan lahan dalam konteks wadas. Metode penelitian yang digunakan adalah mencari melalui buku-buku di perpustakaan, dan data utama yang digunakan adalah temuan-temuan LBH Yogyakarta dari penyelidikan mereka. Temuan penelitian ini membawa pada kesimpulan bahwa sengketa harta benda di Wadas tidak sejalan dengan perspektif Islam tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
Radical Feminist and Interpretative Theories of Women: Career Women and Marriage Preparation Putra, Rachmat Triawan
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 1 (2023)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.17295

Abstract

This study talks about the situation of modern women, who have broad ideas about their jobs and live in a society with many rules about marriage, such as that a woman should be married and have kids by a certain age, etc. This study is to find out what marriage means to working women, what their social lives are like, and how well they are prepared for marriage. This article will use Weber's theory of interpretive understanding and radical feminist theory. This study is using qualitative methods and is being done in Kaliancar, Wonogiri Regency. Interviews are a way to get information. The results of this research  show that, just as times change, so do women. This has an effect on rational and modern ways of thinking in all parts of life, which makes people see marriage as something that needs to be thought about and planned carefully, both in terms of time and in terms of the person who will be chosen to carry it out.  Studi ini berusaha menelusuri situasi wanita modern, yang memiliki wawasan luas tentang pekerjaannya dan hidup dalam masyarakat dengan banyak aturan tentang pernikahan, seperti seorang wanita harus menikah dan memiliki anak pada usia tertentu, dan berbagai aturan lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa arti pernikahan bagi perempuan pekerja, seperti apa kehidupan sosial mereka, dan seberapa baik mereka mempersiapkan diri untuk menikah. Artikel ini akan menggunakan teori pemahaman interpretatif Weber dan teori feminis radikal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan di Kaliancar, Kabupaten Wonogiri. Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan perubahan zaman, begitu pula dengan wanita. Hal ini berpengaruh pada cara berpikir yang rasional dan modern di segala lini kehidupan, yang membuat masyarakat memandang pernikahan sebagai sesuatu yang perlu dipikirkan dan direncanakan dengan matang, baik dari segi waktu maupun dari segi orang yang akan dipilih. melaksanakannya.
An-Na'im's Nasakh and the Flexibility of Islamic Law Asman, Asman
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 1 (2023)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.15172

Abstract

This study analyzes the thoughts of Abdullahi Ahmed an Na'im in the reform of Islamic law, Abdullahi Ahmed an-Na'im is one of Sudan's intellectual figures. The purpose of this study is to uncover conceptual textual thinking, an object of study that is placed as part of the study of Islamic law studies in reform. This critical study emphasizes the need for a review of the naskh principle, for an-Na'im, which lies in the necessity to treat the texts of Al-Quran in a relevant manner in order to realize an adequate reform of Islamic law in a modern context. By understanding the texts of the verses in the Al-Quran as a form of delaying their implementation until the right time, he uses the logic or reverse paradigm of the conventional textual principles, namely by re-effective the principles of Islamic teachings contained in the verses of the Mecca phase, which in conventional text theory is stated to have been by later Madaniyyah verses. For him, reversing the naskh process is an evolutionary principle of interpretation. The method used is descriptive, hermeneutic, and phenomenological methods. Practically speaking, his textual thought, which is aimed at making the interpretation of Islamic teachings relevant in the context of the modern world, can be useful in its application for the good and benefit of the ummah in the renewal of Islamic law in the reform of Islamic law. Kajian ini menelaah pemikiran dalam pembaharuan hukum Islam, Abdullahi Ahmed an-Na’im merupakan seorang tokoh intelektual dari Sudan. Arah tujuan dari kajian ini diarahkan untuk mengungkap pemikiran naskh secara konseptual, sebuah objek kajian yang diletakkan bagian dari kajian pembaharuan hukum Islam. Dalam pembahasan ini menjelaskan bahwa perlunya adanya kajian ulang terhadap prinsip-prinsip naskh an­-Na'im, bagi yang harus segera diluruskan adalah harus memperlakukan teks-teks al-Quran secara relevan demi mewujudkan sebagai pembaruan hukum dalam Islam yang sesuia dengan perkembangan zama modern. Dengan menafsirkan teks-teks ayat-ayat Al-Qur'an sebagai  bentuk penundaan eksekusi sampai waktu yang tepat, ia menggunakan logika atau pola terbalik dibandingkan dengan prinsip tekstual biasa, yaitu dengan menegaskan kembali prinsip-prinsip doktrin Islam yang ditemukan dalam ayat-ayat periode Mekah, yang menurut teori naskah umum dikatakan terkandung dalam ayat-ayat Madaniyyah yang kemudian beredar. Bagin Abdullahi Ahmed an-Na'im, membalikkan proses naskh adalah prinsip interpretasi evolusioner Metode yang digunakan metode deskriptif, hermeneutika, dan fenomenologi. Secara praktis, bahwa pemikiran naskhnya yang ditujukan untuk merelevansikan penafsiran ajaran Islam dalam konteks dunia modem, dapat berguna penerapannya bagi kebaikan dan kemaslahatan umat dalam pembaharuan hukum Islam dalam reformasi hukum Islam.
Pancasila Legal Theory and Indonesia's Marine Economic Rights Management in International Law Sitorus, Andi Putra; Suhaidi, Suhaidi
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 1 (2023)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.15946

Abstract

As long as the government is unable to properly manage natural resources, the maritime economic rights of Indonesia will continue to be poorly managed, resulting in a significant loss of the country's marine wealth to other countries. Protecting Indonesia's marine resources requires an applicable legal theory. Pancasila's legal theory can provide answers since the principles it upholds have always been at the heart of Indonesian society. This justice and civilization need the state to correctly use its rights and obligations and not take away the maritime resources of other countries; therefore, these principles should be adopted by the entire country. By assembling information on Indonesia's marine riches and legal theory resources such as the Pancasila legal theory, this study aims to establish norms in the field.Selama pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya alam dengan baik, hak ekonomi maritim Indonesia akan terus tidak terkelola dengan baik, sehingga kekayaan laut negara hilang secara signifikan ke negara lain. Melindungi sumber daya laut Indonesia membutuhkan teori hukum yang aplikatif. Dalam hal ini, teori hukum Pancasila dapat memberikan jawaban karena prinsip-prinsip yang dijunjungnya selalu ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia. Keadilan dan peradaban ini membutuhkan negara untuk menggunakan hak dan kewajibannya dengan benar dan tidak merampas sumber daya maritim negara lain. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini harus diadopsi oleh seluruh negara. Dengan menghimpun informasi kekayaan laut Indonesia dan sumber teori hukum seperti teori hukum Pancasila, kajian ini bertujuan untuk menetapkan norma-norma pada tataran praktis. 

Page 20 of 28 | Total Record : 275

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2011 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 2 (2024) Vol 26 No 2 (2024) Vol 26, No 1 (2024) Vol 26 No 1 (2024) Vol 25 No 2 (2023) Vol 25, No 2 (2023) Vol 25 No 1 (2023) Vol 25, No 1 (2023) Vol 24 No 2 (2022) Vol 24, No 2 (2022) Vol 24, No 1 (2022) Vol 23, No 2 (2021) Vol 23, No 1 (2021) Vol 22, No 2 (2020) Vol 22, No 1 (2020) Vol 21, No 2 (2019) Vol 21, No 1 (2019) Vol 20, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 19, No 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol 15, No 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol 13, No 2 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol 14, No 2 (2012) Vol 14, No 1 (2012) More Issue