cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adam Nugraha Wiradhana
Contact Email
adam@stiabinabanuabjm.ac.id
Phone
+628115111335
Journal Mail Official
publikasi@stiabinabanuabjm.ac.id
Editorial Address
Jl. Pramuka No.17 Banjarmasin 70249
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Published by STIA Bina Banua Banjarmasin
ISSN : -     EISSN : 25809695     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Tujuan dari publikasi jurnal ini adalah untuk menyebarkan pemikiran konseptual atau gagasan dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang Ilmu Administrasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 199 Documents
 2   3   4   5   6 
STANDARISASI PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT BERDASARKAN UNPAN (United Nations Online Network in Public Administration and Finance) UNTUK INDONESIA Teddy Rosady
Administraus Vol. 2 No. 2 (2018): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1284.467 KB)

Abstract

Electronic government (e-government) has accepted a considerable attention in last few years. Development of information and communication technology (ICT), especially the Internet, is considered as main driver behind egovernment initiatives. Indonesia, like other countries, can take advantages of e-government initiatives, those advantages such as: 1. to support the government change towards a democratic governance practices; 2. to facilitate communication between central and local governments; 3. to improve transparency, control, and accountability towards implementation good corporate governance; and 4. to enable transformation towards information society era. But previous research found that adoption of e-government increased in most countries but at the same time the rate of adoption varied from country to country. Generally, developing counties, includes Indonesia, is lagging in e-government adoption compared to developed countries. To faster the development of e-government, Presidential Instruction No. 3/2003, which contains national policy and strategy pertaining e-government development in Indonesia was introduced on July 2003. However, before the introduction of the instruction, local governments have taken initiatives to develop e-government without any guideline from the central authority. Organizational and cultural inertia, financial constraints, and low ICT penetration, lack of ICT skills are of identified obstacles of e-government implementation. However, some government offices have proven to eliminate degree of the obstacles with several initiatives. In national level as well as in local level, programs to increase capacity ICT infrastructure and accessibility are important to broaden coverage of the services offered by e-government. Without this, only a handful of citizens who will get benefits from e-government and hence digital divide will widen. Electronic government telah mendapatkan perhatian banyak dari berbagai pihak pada beberapa tahun belakang ini. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT), terutama internet, dianggap sebagai penggerak utama dibelakang pengembangan e-government. Indonesia, seperti negara-negara lainnya, bisa mengambil keuntungan dari munculnya e-government ini, keuntungan-keuntungan seperti: 1. menimbulkan suatu dukungan terhadap munculnya perubahan pada sebuah pemerintahan yang lebih demokratis, 2. memfasilitasi suatu komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat, 3. untuk meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas menuju implementasi pada pengembangan tata pemerintahan yang baik, dan 4. untuk memungkinkan transformasi menuju abad masyarakat informasi. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya mendapatkan bahwa tingkat adaptasi pengelolaan dari e-government walaupun meningkat pada banyak negara tapi menghadapi kendala yang beragam pada masing-masingnya. Pada umumnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mendapatkan banyak kendala dalam menerapkan e-government dibandingkan dengan negara-negara maju. Untuk mengembangkan Electronic government dikeluarkanlah Instruksi Presiden No. 3/2003 yang memuat mengenai kebijakan nasional dan strategi pengembangan e-government di Indonesia, yang dimulai pada bulan Juli tahun 2003. Namun sebelum munculnya instruksi tersebut, pemerintah daerah telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan e-government tanpa ada arahan yang jelas dari otoritas pemerintah pusat. Tidak adanya budaya dan organisasi pengembangannya yang baik, kurangnya perhatian pada fasilitas finansial yang menunjang, dan rendahnya pemahaman akan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi halangan-halangan untuk implementasi dari e-government. Namun beberapa inisitif pengembangan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan swasta berupaya untuk mengatasi halangan-halangan tersebut. Pada tingkat nasional dan daerah, program-program untuk meningkatkan infrastruktur dan aksesbilitas pengembangan TIK sangatlah penting untuk memperluas cakupan akan penggunaan layanan dari e-government, tanpa hal ini, hanya sebagian kecil dari masyarakat yang akan mendapatkan keuntungan dari pengembangan e-government dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mengglobal selama ini.
PENGARUH REKRUTMEN, SELEKSI, DAN PENEMPATAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS: (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN) Marhamila Sari; Misransyah Akos; Muhammad Akbar
Administraus Vol. 3 No. 2 (2019): Vol 3 No 2 (2019): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.812 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaruh rekrutmen terhadap kinerja pegawai pemerintah Non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, (2) menganalisis pengaruh seleksi terhadap kinerja pegawai pemerintah Non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, (3) menganalisis pengaruh penempatan terhadap kinerja pegawai pemerintah Non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas. Populasi penelitian adalah Pegawai Pemerintah Non PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan teknik yang digunakan dalam menentukan sampel adalah probability sampilng; simple random sampling dimana populasi dipilih menjadi sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner. Teknik analisis data menggunakan persamaan regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rekrutmen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, (2) seleksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, (3) penempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan (4) penempatan adalah variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai pemerintah non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
Evaluasi Implementasi Pelatihan Kerja di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Kapuas Haris Saputa Noordi; H. Suyanto; Ade Hermawan
Administraus Vol. 2 No. 1 (2018): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.485 KB)

Abstract

The purpose of this study is to evaluate how the implementation of job training in the Technical Implementation Unit of the Kapuas Training Center in Kapuas Regency analyzes what constraints are encountered in the implementation of job training and makes solutions / problems solving constraints inimplementation. This research uses Qualitative Descriptive method. The population in this research as a whole consists of 40 (forty) people involved in the implementation of training year 2016 at UPT Training Center Kapuas Regency, Samples selected by purposive, research data collected by using interview technique to Key Informants, questionnaires to informants and document analysis, data analysis using interactive analysis model. The results of this study indicate that Implementation of the evaluation of the implementation of job training in the Technical Implementation Unit (UPT) Kapuas Training Center has been running well enough, this is evidenced by the enthusiasm of former participants Vocational Computer Training and Sewing Classes Year 2016 to provide opinions on the implementation of job training as well The results of the questions that have been collected showed very positive training activities implemented, which means the implementation of training is good enough, The obstacles encountered in the implementation of job training include: 1). Duration of training that impacts on the effectiveness of the implementation of job training; 2). Workers Instructor training; and 3). Lack of facilities or infrastructure of training facilities, The solution to these obstacles are: a). The existence of policies and additional local and central government budgets to prioritize improving the quality of local human resources in Kapuas district in particular in order to compete with workers from outside the region through a competency-based training program implemented through the Technical Implementation Unit of Kapuas Training Center Kapuas; B). The need for a revision of the standard time of implementation of competency-based training to comply with the rules set by the central government; C). The need for the addition of trainer candidates through the transfer of functions according to the required vocational training; D). The need for local governments and centers for the addition of facilities or infrastructure of training facilities; E). The need for local and central government in the addition of work equipment in accordance with the standards of the establishment of BLK compiled by the Ministry of Labor of the Republic of Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana implementasi pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Kapuas, menganalisis tentang kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam implementasi pelatihan kerja dan membuat solusi/pemecahan masalah terhadap kendala-kendala dalam implementasi.Metode Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, Populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) orang yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan tahun anggaran 2016 di UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Kapuas, Sampel dipilih secara purposive, data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Key Informan, angket terhadap informan dan analisis dokumen, analisis data menggunakan model analisis interaktif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan evaluasi implementasi pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja Kapuas sudah berjalan dengan cukup baik, ini dibuktikan dengan antusiasnya eks peserta pelatihan kejuruan Operator Komputer dan Menjahit angkatan Tahun 2016 untuk memberikan pendapatnya mengenai implementasi pelatihan kerja serta hasil dari pertanyaan yang telah dihimpun menunjukan sangat positifnya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, yang berarti implementasi pelatihan kerja sudah cukup baik, Kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi pelatihan kerja antara lain: 1). Lama waktu pelatihan yang berimbas kepada efektivitas implementasi pelatihan kerja; 2). Tenaga Instruktur pelatihan kerja; dan 3). Kurangnya fasilitas atau prasarana sarana pelatihan kerja, Adapun solusi terhadap kendala-kendala tersebut adalah: a). Adanya kebijakan dan penambahan anggaran pemerintah daerah dan pusat untuk lebih mengedepankan peningkatan kualitas SDM lokal yang ada di Kabupaten Kapuas pada khususnya agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah melalui program pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan melalu Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kapuas; b). Perlunya revisi mengenai standar waktu pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi agar sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat; c). Perlunya penambahan calon tenaga instruktur melalu alih fungsi sesuai kejuruan pelatihan kerja yang dibutuhkan; d). Perlunya pemerintah daerah dan pusat penambahan fasilitas atau prasarana sarana pelatihan kerja; e). Perlunya pemerintah daerah dan pusat dalam penambahan peralatan kerja yang sesuai dengan standar pendirian BLK yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR K Kamarullah; Gerilyansyah Basrindu; Mumammad Jamili
Administraus Vol. 3 No. 1 (2019): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.767 KB)

Abstract

This study aims to: 1) To find out the implementation of the Minister of Home Affairs regulation number 19 of 2016 on the management of local property in the Health Office of Banjar Regency, 2) To know the factors supporting the implementation of the Minister of Home Affairs regulation number 19 of 2016 on the management of local property on the Department Health of Banjar Regency, 3) To know the factors that hamper the implementation of the regulation of the Minister of Home Affairs number 19 of 2016 on the management of regional property at the Banjar District Health Office, 4) To find out alternative solutions that can be done to overcome the obstacles to the implementation of the Minister of Home Affairs regulation number 19 Year 2016 on the management of property owned by the District Health Office Banjar. The result of the research shows that: 1) The management of local property in the scope of Banjar District Health Office has been guided by the Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 on the Management of Regional Property only in the implementation there are stages that are still not in accordance with the regulation, namely : planning stages, 2) Supporting factors for the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 on Management of Regional Property at the Health Office of Banjar Regency, namely: a. The existence of a Decree of the Regent of Banjar on the assessment of the management of BMD in the SOPD of Kabupaten Banjar, and, b. The existence of Socialization of Regulation of Minister of Home Affairs Number 19 Year 2016 About Management of Regional Property. 3) Factors inhibiting the implementation of the regulation of the Minister of Home Affairs number 19 of 2016 on the management of regional property at the Health Office of Banjar Regency, namely: 1) The quality of human resources of the management of goods is still relatively low, 2) facilities and infrastructure are still lacking, 3) planning and budgeting within the Banjar District Health Office, 4) Alternative solutions that can be done to overcome the obstacles to the implementation of the Minister of Home Affairs regulation number 19 of 2016 on the management of regional property at the Health Office of Banjar Regency, namely: 1) Increased education, Knowledge of the Assistant to the Management of Goods on Local Ownership Management Regulation, 2) Improvement of Facilities and Infrastructure, 3) The improvement of coordination in planning and budgeting of expenditure. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2) Untuk mengetahui faktor pendukung implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 3) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 4) Untuk mengetahui alternatif solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pengelolaan barang milik daerah yang ada di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya saja dalam pelaksanaannya ada tahapan yang masih tidak sesuai dengan peraturan tersebut, yaitu : tahapan perencanaan, 2) Faktor pendukung implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : a. Adanya Surat Keputusan Bupati Banjar tentang penilaian pengelolaan BMD pada SOPD Kabupaten Banjar, dan, b. Adanya Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3) Faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : 1) Kualitas SDM pembantu pengurus barang masih tergolong rendah, 2) sarana dan prasarana masih kurang, 3) Minimya koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran di internal Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 4) Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : 1) Peningkatan pendidikan, wawasan dan pengetahuan pembantu pengurus barang terhadap peraturan pengelolaan barang milik daerah, 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana, 3) Peningkaan koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran belanja.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA Jhon Karigas; Irawanto Irawanto; Muhammad Jamili
Administraus Vol. 1 No. 1 (2017): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.196 KB) | DOI: 10.56662/administraus.v1i1.6

Abstract

Implementation of Barito Timur Regency’s RegulationNumber 6 year 2015 on Procurementof Goods / Services in the Village. Under the guidance of Mr. Irawanto as mentor I and Mr. M. Jamili As Supervisor II. The purpose of this research is to know the implementation of Regulation of Barito Timur Regent Number 6 Year 2015 concerning Procurement of Goods / Services in Village from Communication factor, Human Resources and Bureaucracy Structure but it will also give recommendation for Local Government in implementing Procurement of Goods / Services in Village East Barito Regency. The research method used is descriptive method with qualitative approach. Data collection was done by interview and documentation techniques. Triangulation technique is used to check the validity of research data. Data analysis in this research using steps Miles and Huberman is the process of analysis by using several components consisting of data reduction, presentation or display data and the conclusion / verification. The results showed that the Implementation of Barito Timur Regency’s RegulationNumber 6 year 2015 on Procurementof Goods / Services in the Village District Dusun East has not run optimally. Implementation still faces fundamental obstacles in communication is lack of socialization intensity done to executor of policy of procurement of goods / services in village. Another obstacle is the human resources, namely the low ability of procurement of goods / services in the village. While in the bureaucratic structure there has been no dispersion of responsibilities among the implementing Team for procurement of goods / services in the village. Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.Di Bawah Bimbingan Irawanto sebagai pembimbing I dan Muhammad Jamili Sebagai Pembimbing II. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa dari faktor Komunikasi, Sumber Daya Manusia dan Struktur Birokrasi selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Barito Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah Miles dan Huberman yaitu proses analisis dengan menggunakan beberapa komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian atau display data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa wilayah Kecamatan Dusun Timur belum berjalan optimal. Implementasi masih menghadapi hambatan yang mendasar dalam komunikasi yaitu kurangnya intesitas sosialisasi yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan pengadaan barang/jasa di desa. Hambatan lainya adalah pada sumber daya manusia, yaitu rendahnya kemampuan pelaksana pengadaan barang/jasa di desa. Sementara pada struktur birokrasi belum ada penyebaran tanggung jawab diantara Tim pelaksana pengadaan barang/jasa di desa.
KINERJA DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RSUD DR. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN Suryadi Ariyanto
Administraus Vol. 2 No. 3 (2018): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (916.883 KB)

Abstract

This research is motivated by public service performed by government personnel in hospitals Dr. H. Moch . Ansari Saleh Banjarmasin in the health care section, that basically for people who didn`t get any right for equality service in Helath Care section. Furthermore Discrimination in care service above, especially among people who are able and indicates poor still lack the accountability. Hospital to the public as mandated by Law No. 36 Year 2009 on Health. A good quality service care and Low Cost treatment, as well as the attitude of the medical staff is friendly and communicative demands of the majority of patients to the hospital. There are so many complains and Quality of service for people who indicates poor didn`t get any responsible service. This research for identification any obstacles factor improving performance the hospital to improve the quality of public health service quality. The research hypothesis is one of the characteristics of survey research is to apply a quantitative approach, the file and information gathered through the case study method is a phenomenon that captured the perceptions and expectations of hospital performance in providing services. Based file collection and reporting as well as support dokomen questionnaires. By using the method of assessment checklist. The process of file analysis starts from the social approach, and to obtain comparative results are also used file analysis tools such as the proportion in percentage. Based on the research, the study result conclude that the hospital performance or IKM of the hospital Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin valued 68,4. With good quality service performance category. Even more about Quality of IKM performance was Valued 64,41. And get Good Quality performance. But for system threadment level was in 59,81. That values are from interval conversion 43,76 – 62,50, similliar with Kepmenpan No : KEP/25/M.PAN/2/2004, with categories Less Under/ C. This means that the factor is the bottleneck of the performance of the hospital Dr H.Moch.Ansari Saleh Banjarmasin in implementing health services to the community, so it affects the level of performance and quality of service . Suggested in improving Quality of Service Quality and Performance Hospital to get the value of "EXCELLENT"/ A, to the management of the hospital to continue to provide assessment, monitoring of personnel or medical service personnel, and evaluate the need for support services for the implementation task. and apply the Minimum Service Standards. It is also expected to southern Kalimantan provincial government to pay more attention to the accelerated development of hospitals Dr.H.Moch Ansari Saleh, both to the building, the rooms, parking facilities, parks, places of worship, and others. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dalam sektor pelayanan kesehatan yang sepenuhnya merupakan salah satu hak dasar rakyat sebagai warga sipil yang masih belum merasakan sepenuhnya keadilan. Adanya diskriminatif pada pelayanan kesehatan di atas, khususnya antara masyarakat yang mampu dan miskin menandakan masih rendahnya pertanggungjawaban (akuntabilitas) Rumah Sakit kepada publik seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pelayanan yang cepat dan tepat, biaya pengobatan yang murah, serta sikap tenaga medis yang ramah dan komunikatif adalah sebagian dari tuntutan pasien terhadap rumah sakit. Banyaknya keluhan dan jenis pelayanan yang tidak mampu ditangani dan dipenuhi. Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam peningkatan kinerja perangkat RS dalam meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Hipotesis Penelitian ini merupakan salah satu ciri penelitian survei yang menerapkan pendekatan kuantitatif, data dan informasi dikumpulkan melalui metode studi kasus dengan fenomena yang ditangkap adalah persepsi dan ekspektasi kinerja Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan. Pengumpulan data berdasarkan laporan dan dokomen penunjang serta kuesioner. Dengan metode penilaiannya menggunakan checklist. Proses analisis data dimulai dari proses pendekatan sosial, dan untuk memperoleh hasil pembanding digunakan pula alat analisis data berupa proporsi dalam bentuk prosentase. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa IKM terhadap kinerja RSUD Dr. H. M. Ansari Saleh Banjarmasin berada pada angka 68,4, dengan kategori mutu pelayanan Baik. Begitu pula dengan IKM terhadap kualitas pelayanan berada pada angka 64,41, dengan kategori mutu pelayanan Baik. Namun terhadap faktor penentu kinerja dapat disimpulkan, bahwa IKM terhadap faktor pendukung dan penghambat kinerja RSUD Dr.H.M.Ansari Saleh Banjarmasin berada pada angka 59,81. Angka tersebut berada pada Nilai Interval Konversi 43,76 – 62,50 sesuai Kepmenpan Nomor: KEP-25/M.PAN/2/2004, dengan kategori Kurang Sesuai/ C. Hal ini berarti faktor tersebut menjadi penghambat kinerja rumah sakit Dr. H.Moch.Ansari Saleh Banjarmasin dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga sangat berpengaruh pada tingkat kinerja dan mutu pelayanan. Disarankan dalam peningkatan Kualitas Mutu Pelayanan dan Kinerja Rumah Sakit untuk mendapatkan nilai “SANGAT BAIK”/ A, kepada Pimpinan rumah sakit untuk terus memberikan penilaian, monitoring terhadap aparatur atau tenaga pelayanan medis, dan mengevaluasi kebutuhan penunjang terhadap terlaksananya tugas pelayanan. serta menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Diharapkan pula kepada pemerintah provinsi Kalimantan selatan lebih memperhatikan dalam percepatan pembangunan RSUD Dr.H.Moch Ansari Saleh, baik terhadap gedung, ruangan-ruangan, fasilitas parkir, taman, tempat ibadah, dan lain-lain.
Pengaruh Pelatihan Pegawai Negeri Sipil ( PNS )Terhadap Kinerja Melalui Variabel Motivasi Sebagai Variabel yang Memediasi Pada Kantor Kelurahan Di Kabupaten Kapuas Dwi Purnamasari
Administraus Vol. 2 No. 2 (2018): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.027 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung Pelatihan terhadap Kinerja melalui Motivasi Pegawai Kelurahan di Kabupaten Kapuas. Populasi pegawai PNS yang bekerja di Kelurahan di Kabupaten Kapuas dengan total 72 responden. Teknik pengambilan sample dengan Multistage sampling dengan menggunakan total populasi. Teknik analisa data Uji t tuk secara parsial dan uji path untuk analisis jalur. Dari hasil penelitian ada pengaruh positif dan signifikan Pelatihan terhadap Motivasi kerja PNS kelurahan di Kabupaten Kapuas R = 0,945 dan thitung = 24,214> ttabel = 1,997. Sumbangan yang diberikan sebesar 89,3% kemudian sisanya 10,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Ada pengaruh positif dan signifikan pelatihan terhadap Kinerja PNS kelurahan di Kabupaten Kapuas R = 0,515 dan thitung = 5,023 > ttabel = 1,997. Sumbangan yang diberikan sebesar 26,5% kemudian sisanya 73,5% dipengaruhi oleh variabel lain ,ada pengaruh tidak langsung pelatihan dan motivasi terhadap Kinerja PNS Kelurahan di Kabupaten Kapuas.
PENGARUH BEBAN KERJA DAN PENEMPATAN TERHADAP KEPUASAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Akhmad Ramadhan; I Irawanto; Singgih Priono
Administraus Vol. 3 No. 2 (2019): Vol 3 No 2 (2019): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.646 KB)

Abstract

This study aims to determine the effect of workload and placement on the job satisfaction of employees of the Regional Office of the Ministry of Religion of South Kalimantan. This study uses explanatory research with multiple linear regression analysis techniques. The study population was 133 civil servants from the Regional Office of the Ministry of Religion of the Province of South Kalimantan with a total sample of 100 people. The results of the study show that the picture of the Employee workload is good even though it is not fully evenly distributed, the placement of employees is good even though there are some who are not in accordance with the educational background and job satisfaction of employees included in the good classification. The effect that occurs on workload on job satisfaction is based on the value of t count for workload of 5.491> Value of t table is 1.988 with a probability of 0.000 lower than α = 0.05 or smaller than the real level of 5%. This shows that there is a significant effect of workload (X1) on employee job satisfaction (Y) in the Regional Office of the Ministry of Religion of South Kalimantan Province. While the effect that occurs on the placement of job satisfaction is based on the value of t count for placement of 2,440> The value of t table is 1,988 with a probability of 0,017 which is lower than α = 0,05 or smaller than the real level of 5%. This shows that there is a significant effect of placement (X2) on employee job satisfaction (Y). The most dominant factor influencing employee job satisfaction is workload, expressed with a significance level greater than other variables which is seen from the magnitude of β = 0.636. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban kerja dan penempatan terhadap kepuasan kerja pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat eksplanatory dengan teknik analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian adalah ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 133 orang dengan jumlah sample sebanyak 100 orang. Hasil penelitian menunjukan gambaran terhadap adanya beban kerja Pegawai adalah baik walaupun belum sepenuhnya merata, penempatan pegawai adalah baik walaupun ada beberapa yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kepuasan kerja pegawai masuk dalam klasifikasi baik. Adapun Pengaruh yang terjadi pada beban kerja terhadap kepuasan kerja berdasarkan pada nilai t hitung untuk beban kerja sebesar 5,491 > Nilai t tabel sebesar 1,988 dengan probabilitas sebesar 0,000 yang lebih rendah dari α = 0,05 atau lebih kecil dari taraf nyata 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari beban kerja (X1) terhadap kepuasan kerja pegawai (Y) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Pengaruh yang terjadi pada penempatan terhadap kepuasan kerja berdasarkan pada nilai t hitung untuk penempatan sebesar 2,440 > Nilai t tabel sebesar 1,988 dengan probabilitas sebesar 0,017 yang lebih rendah dari α = 0,05 atau lebih kecil dari taraf nyata 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari penempatan (X2) terhadap kepuasan kerja pegawai (Y). Faktor yang paling dominan mempengaruhi kepuasan kerja pegawai adalah beban kerja, dinyatakan dengan taraf signifikansi yang lebih besar daripada variabel lain yaitu dilihat dari besarnya β = 0,636.
MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN IZIN GANGGUAN / HO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Andhika Dwitama; Murakhman Sayuti Enggok; Anhar Yani
Administraus Vol. 1 No. 1 (2017): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.996 KB) | DOI: 10.56662/administraus.v1i1.15

Abstract

This study aims to determine the level of public satisfaction in the service permit disruption in Kota Banjarmasin. The research method used is a quantitative descriptive approach, to determine the public's satisfaction in the management of permit disruption. This study uses a sample of 150 people who are determined based on the cluster region with a reference to KepMenPan. 16 of 2014. While the Data Analysis Technique using the four steps of procedures that have been standard set by the Decree of the Minister of Administrative Reform. The results showed that of 14 indicators used that refer to the results of the Satisfaction Survey Kota Banjarmasin is as follows; The indicator of the requirement of obtaining, the average value service is 3.57 very good; Procedure to get Service, the average value is 3.79 very good; the service completion time, the average value is 2.77 good; Service cost, the average value is 2.80 good; Standard Service, the average rating is 3.55 very good; Ability officer in serving, average value is 3,63 very good; Hospitality officer Service, the average value is 3,67 very good; Response Officer Service, the average value is 2.71 Good; Informed / Promise Service, the average score is 3.60 Very good; Complaint Procedure, the average value is 3.38 is very good; Response Officer Complaint, the average value is 3.29 very good; Phone Service, Fax, Email and website, the average value is 3.09 good; Comfort and cleanliness facilities (waiting room, toilets, parking etc.), the average value is 2.42 bad; and Security products service, the average value is 3.19 good. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan pembuatan izin gangguan/HO di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang dunakan adalah penedekatan deskriptif kuantitatif, untuk mengetahui kepuassan masyarakat dalam pengurusan ijin gangguan/HO dalam penelitian ini menggunakan sample sebanyak 150 orang yang ditetapkan berdasarkan kluster wilayah dengan berpatokan pada KepMenPan No. 16 Tahun 2014. Sedangkan Teknik Analisa Data dengan menggunakan 4 langkah prosedur yang telah baku yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 14 indikator yang digunakan yang merujuk pada hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut.Indikator persyaratan mendapatkan pelayanan nilai rata-ratanya adalah 3,57 sangat baik, Prosedur mendapatkan Pelayanannilai rata-ratanya adalah 3,79 sangat baik, waktu penyelesaian pelayanannilai rata-ratanya adalah 2,77baik, Biaya Pelayanan, nilai rata-ratanya adalah 2,80 baik, Standart Pelayanan, nilai rata-ratanya adalah 3,55sangat baik, Kemampuan petugas dlam melayani, nilai rata-ratanya adalah 3,63sangat baik, Keramahan petugas Pelayanan, nilai rata-ratanya adalah 3,67 sangat baik, Respon Petugas Pelayanan, nilai rata-ratanya adalah 2,71 baik, maklumat/Janji Pelayanan, nilai rata-ratanya adalah 3,60sangat baik, Prosudur Pengaduan, nilai rata-ratanya adalah 3,38 sangat baik, Respon Petugas Pengaduan, nilai rata-ratanya adalah 3,29 sangat baik, Pelayanan Telpon, Fax, Email dan website, nilai rata-ratanya adalah 3,09 baik, Kenyamanan dan kebersihan sarana (ruang tunggu, toilet, parkir dll, nilai rata-ratanya adalah 2,42 berada pada tidak baik), dan Keamanan produk pelayanan, nilai rata-ratanya adalah 3,19 baik.
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA: (Studi Perbandingan Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru pada Pelaksanaan Program 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu) Cici Asmawatiy
Administraus Vol. 2 No. 3 (2018): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (816.177 KB)

Abstract

The results showed that the performance of the Village Government in the implementation of the 1 Billion 1 Village program in Mattone Kampung Baru Village and Pasar Baru Village, in terms of the Village Government's responsiveness in accommodating and realizing community aspirations, was considered good. Productivity of development implementation, especially infrastructure development in Pasar Baru Village is achieved more maximally and of good quality, while for New Mattone Kampung Village the achievement of infrastructure development productivity is in accordance with the standards. The responsibility of the Village Government in monitoring infrastructure development in Mattone Kampung Baru and Pasar Baru Villages, the Village Government divided the work according to the duties and functions of each business. Village Government Accountability in the form of Village Government Accountability Reports (LPJ) to the community in Pasar Baru Village was delivered in writing through the information media available at the Pasar Baru Village Office to the community through the BPD and verbally through village meetings, and for a period of 5 (five ) This year no village government LPJ that was rejected by the village community showed good accountability by the Pasar Baru Village Government. While in Mattone Kampung Baru village, it was only carried out verbally to the community members through village meetings and meetings. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program 1 Milyar 1 Desa di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru, dalam hal Responsivitas Pemerintah Desa dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dinilai sudah baik. Produktivitas pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur pada Desa Pasar Baru tercapai secara lebih maksimal dan berkualitas baik, sementara untuk Desa Mattone Kampung Baru pencapaian produktivitas pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan standar. Responsibilitas Pemerintah Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru, Pemerintah Desa melakukan pembagian pekerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing urusan. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada masyarakat di Desa Pasar Baru disampaikan secara tulisan melalui media-media informasi yang ada di Kantor Desa Pasar Baru kepada masyarakat melalui BPD dan lisan melalui pertemuan di desa, dan selama waktu 5 (lima) tahun ini tidak ada LPJ pemerintah desa yang ditolak oleh masyarakat Desa ini menunjukan akuntabilitas yang baik oleh Pemerintah Desa Pasar Baru. Sementara pada desa Mattone Kampung Baru hanya dilakukan secara lisan kepada warga masyarakat melalui pertemuan dan rapat desa.

Page 4 of 20 | Total Record : 199

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 8 No. 3 (2024): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 8 No. 2 (2024): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 8 No. 1 (2024): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 7 No. 3 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 7 No. 2 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 7 No. 1 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 6 No. 3 (2022): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 6 No. 2 (2022): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 6 No. 1 (2022): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 5 No. 3 (2021): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 5 No. 2 (2021): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 5 No. 1 (2021): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 4 No. 1 (2020): Vol 4 No 1 (2020): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 4 No. 3 (2020): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 4 No. 2 (2020): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 3 No. 3 (2019): Vol 3 No 3 (2019): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 3 No. 2 (2019): Vol 3 No 2 (2019): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 3 No. 1 (2019): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 2 No. 3 (2018): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 2 No. 2 (2018): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 2 No. 1 (2018): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol. 1 No. 1 (2017): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen More Issue