Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Jurnal Hukum Kyadiren menerima manuskrip dengan topik-topik terkait masalah hukum di indonesia dan mancanegara secara umum. Artikel-artikel yang dikirim mencakup permasalahan seputar hukum perdata (Civil Law), hukum pidana(Criminal Law), hukum acara perdata (Civil Procedural Law), Hukum acara pidana (Criminal Procedure Law), hukum dagang (Commercial Law), hukum konstitusi (Constitutional Law), hukum internasional (International Law), hukum administrasi negara (State Administrative Law), hukum adat (Adat Law), hukum agama (Islamic Law), hukum agraria (Agrarian Law), hukum lingkungan (Environmental Law), Hukum Pendidikan (Educational Law), Bahasa Hukum (Legal Linguistics) dan sebagainya.
Articles
198 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Chaerani Nur, Nurul]]>;
<![CDATA[Djabbar, Asdar]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.88 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v4i2.24
<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Tujuan diadakannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Biak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Biak. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut : studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak didik pemasyarakatan adalah dengan memenuhi hak-haknya dan memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. terhadap anak didik pemasyarakatan akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Jenis pembinaan yang dilakukan kepada nak didik pemasyarakatan diantaranya dengan melakukan pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara tak terkecuali terhadap anak didik pemasyarakatan. Namun masih terdapat faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak, yaitu diantaranya faktor tempat, faktor SDM, faktor peningkatan keahlian dibidang penanganan anak didik pemasyarakatan dan faktor kerjasama antar instansi.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996: STUDI PADA BANK PAPUA CABANG BIAK ]]>
<![CDATA[Baneftar , Frengky]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (589.64 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v5i1.25
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat ditempuh oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (doktrinal) dan penelitian yuridis empiris (non doktrinal). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi menurut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terdapat dalam bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang tertuang dalam bentuk tertulis, yaitu baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik, yang lebih menjamin hak kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya ketika debitur wanprestasi adalah pada perjanjian kredit dengan akta autentik. Akta autentik ini memiliki kelebihan yaitu dapat dimintakan grosse akta pengakuan hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial dan menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji. Upaya yang dapat ditempuh oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi ialah penyelesaian secara damai, penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga dan penyelesaian kredit macet dengan bantuan pihak ketiga.]]>
<![CDATA[PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKANTIBMAS) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN: STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR YENDIDORI ]]>
<![CDATA[A. Djamil , Zasima]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (435.9 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v5i1.26
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri, sehingga dari proses tersebut dapat diketahui sejauh mana peranan Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidiori. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Tugas seorang Bhabinkamtibmas Polri adalah tugas yang sangat mulia karena kewenangannya sangat luas berdasarkan Peraturan Kapolri yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial. Dalam penanganan tindak pidana ringan. Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada di wilayah tanggungjawabnya. Dengan banyaknya permasalahan/tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyiidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah (problem solving) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas antara lain : adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah (problem solving) terutama masalah administrasi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN YAHUKIMO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 ]]>
<![CDATA[Supusepa, Devi]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (528.017 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v5i1.27
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tata kepemerintahan yang dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam rangka penerapan tata kepemerintahan yang baik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Yahukimo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan yang di teliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo khususnya pada Kantor Sekretariat Daerah dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah dengan mengadakan wawancara dengan Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Yahukimo secara umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kendala dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Yahukimo tidak sepenuhnya memenuhi harapan tata kepemerintahan yang baik, masalah ini disebabkan : (1) Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah baik tidak mengatur secara jelas; (2) Belum dibentuknya lembaga yang secara khusus menangani pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pada Kabupaten Yahukimo; (3) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia; (4) Sarana dan prasarana informasi dan teknologi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat menunjang untuk pengadaan barang dan jasa.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN CD/VCD DI KABUPATEN BIAK NUMFOR ]]>
<![CDATA[Hasniah]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (541.633 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v5i1.28
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor dan untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (doktrinal). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : munculnya pembajakan CD/VCD di Biak Numfor tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat Biak Numfor. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk bajakan yang murah. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset CD/VCD hasil bajakan. Upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta pada pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor adalah upaya preventif dan represif.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SALAH UKUR TANAH MILIK MASYARAKAT OLEH BPN KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Wahyu]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.935 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v5i2.29
<![CDATA[Based on Article 1 number (5) Regulation of the Minister of Agrarian (PMNA) Number 3 of 1997 concerning Mapping plots of land is an activity describing the results of measurements of land plots systematically or sporadically by a certain method on certain media such as paper sheets, drafting films or other media so that the location and the size of the plot of land can be known from the media where the mapping of the plot of land is. This research is trying to answer how the legal implications of community land misstatement by BPN and what are the efforts and obstacles of BPN in the settlement of misalignment of community owned land. In this study the authors used normative and empirical juridical research methods. Normative juridical research is research conducted by examining library materials or secondary data. As a result of the Legal Measure of Misuse of Community Owned Land By BPN, in this case we can know that this can be contested and can be canceled due to incorrect measurements of community owned land, especially in the future which can have an effect on landowners in carrying out the sale and purchase deed, therefore the consequences of this law can be said to be administrative defects. In solving cases of community land misstatement here BPN still lacks human resources who understand the mediation of land disputes settlement. This was revealed by Mr. Syahrizal that in resolving land disputes through mediation by the East Aceh District Land Agency, which was carried out by the Deputy for Management, Study and Handling of Land Disputes due to the lack of mediators in the Office.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BYAK ]]>
<![CDATA[Toatubun, Hamza]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (598.627 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v4i2.36
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembagaian warisan bagi anak perempuan ditinjau dari hukum adat Byak dan Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Byak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sampel diambil dengan Purposif Sampling, sample yang dipilih adalah Kampung Inggiri Distrik Biak Kota. Analisa dilakukan secara deskriptif kwalitatif.Hasil penelitian yang diperoleh adalah, 1) Proses pembagaian warisan bagi anak perempuan ditinjau dari hukum adat Byak terjadi pada saat pewaris sudah meninggal, dimana jika pewaris meninggal kedudukan pewaris diambil alih secara otomatis kepada ahli waris yang merupakan bagian dari marga (keret) atau anak kandung dari si pewaris. Yang mana anak perempuan dapat diberikan harta warisan (Kayan) dengan syarat dilaksanakannya upacara adat (Wor) sebagai bentuk pengakuan adat namun mendapat bagian yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus keturunan (Keret) keluarga. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat byak adalah : Faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial. dimana yang paling menonjol terlihat dari pendidikan karena peradaban dan perkembangan masyarakat lambat laun berkembang mengikuti pola pendidikan yang lebih maju dan agama sebagai landasan berpijak pergaulan dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[PENGATURAN FREEDOM OF PANORAMA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PELINDUNGAN KARYA CIPTA YANG ADA DI RUANG PUBLIK DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA DAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ]]>
<![CDATA[Leoni Andrea, Danetta]]>;
<![CDATA[Rika Ratna Permata]]>;
<![CDATA[Tasya Safiranita]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (545.784 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v5i2.37
<![CDATA[Hadirnya teknologi digital semakin memudahkan manusia dalam menciptakan konten kreatif secara tanpa batas, misalnya dalam mengabadikan karya-karya cipta yang berada di ruang publik dan kemudian dapat menggunakannya secara komersil ataupun non-komersil ke dalam platform ataupun media online. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yakni bagaimana apabila karya cipta di ruang publik yang diabadikan dan diunggah ke dalam media-media online tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dimana di beberapa negara, mengambil potret suatu karya cipta di ruang publik hanya dapat dilakukan di bawah ketentuan Freedom of Panorama. Tujuan dari penelitian ini yaitu diketahuinya sejauh mana UUHC dapat melindungi karya cipta yang ada di ruang publik, serta diketahuinya upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia platform terhadap karya cipta yang ada di ruang publik atas konten yang diunggah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada dasarnya UUHC belum mengatur mengenai Freedom of Panorama dan pelindungan karya cipta yang ada di ruang publik, serta upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia platform juga belum secara maksimal dalam memberikan pelindungan terhadap karya cipta yang ada di ruang publik atas konten yang diunggah.]]>
<![CDATA[PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Danetta Leoni Andrea]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.312 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v5i2.43
<![CDATA[Adanya otonomi daerah menimbulkan hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dengan daerah. Dalam hal ini, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah yang akan dibahas oleh penulis adalah lebih mengkhususkan kedalam hubungan kewenangan di bidang pendidikan. Mengingat bahwa sistem pendidikan nasional memiliki peran yang penting dalam mencerdaskan bangsa Indonesia. Selain itu, sebubungan dengan era globaisasi maka diperlukan pendidikan yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas agar dapat bersaing di dunia Internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, dimana sumber data yang digunakan adalah dengan menggunakan insturumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah dan Sistem Pendidikan Nasional serta dengan menggunakan hasil kajian dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan antara pusat dengan daerah dapat terlihat dariotonomi daerah melahirkan hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah salah satunya yaitu hubungan kewenangan yang dalam hal ini adalah hubungan kewenangan di bidang pendidikan yang meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta dalam hal bahasa dan sastra.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI IMF, WORLD BANK, ILO SEBAGAI ORGANISASI EKONOMI INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Muhammad Rafi Darajati]]>
<![CDATA[ Kyadiren Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (595.762 KB)
|
DOI: 10.46924/jihk.v5i2.44
<![CDATA[Sebagai salah satu subjek hukum internasional, organisasi internasional memegang peranan penting di dalam perekeonomian internasional. Hukum ekonomi internasional tidak sekedar membahas mengenai aturan-aturan hukum melalui perjanjian internasional dan prinsip-prinsip, tetapi juga mengatur mengenai fungsi dan kewenangan organisasi ekonomi internasional yang telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Di antara organisasi internasional tersebut terdapat IMF, World Bank, dan ILO. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai eksistensi IMF, World Bank, dan ILO di dalam bidang hukum ekeonomi internasional. Pendekatan penulisan ini menggunakan yuridis normatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa IMF dan World Bank lebih bergerak dibidang dalam membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, sedangkan ILO lebih berfokus mengenai isu perburuhan.]]>
