cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Patta Yusuf
Contact Email
pattayusuf@unmus.ac.id
Phone
+6281248131455
Journal Mail Official
mjpafisip@unmus.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke 99600
Location
Kab. merauke,
P a p u a
INDONESIA
Musamus Journal of Public Administration
Published by Universitas Musamus
ISSN : 26226499     EISSN : 2622917X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and Scope Musamus Journal of public administration (MJPA e-ISSN 2622-917X, p-ISSN 2622-6499) is a peer-reviewed journal published by the Department of administration, Faculty of political science, University of Musamus, Merauke, Papua, Indonesia. MJPA is published twice a year (October and April) is available in print or electronic versions. Therefore, we welcome the sending of articel in the United Kingdom or Indonesia language. the focus of the study: Public Policy; Public Management; Financial State; Development Administration; Local Autonomy; Executive- Legislative Relations; Public Administration Ethics; Public Administation; Public Service; Manegement Human Resources in Public Sector; Good Governance dan Local Governance; Leadership Public Sector.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 186 Documents
 8   9   10   11   12 
Pengembangan studi tentang pemilu dan digitalisasi secara global dan tantangannya di Indonesia: Analisis Bibliometrik Ricky Ricky
Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri pengembangan studi tentang pemilu dan digitalisasi secara global dan tantangannya di Indonesia melalui analisis bibliometrik. Penelitian ini menggunakan data bibliografi dari database Scopus, dengan fokus pada publikasi yang terkait dengan digitalisasi dalam konteks pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian tentang pemilu dan digitalisasi terus berkembang sejak tahun 1993, terutama di negara- negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Namun, penelitian tentang pemilu dan digitalisasi di Indonesia masih terbatas, meskipun ada beberapa publikasi yang relevan. Studi tentang pemilu dan digitalisasi secara global telah menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memberikan manfaat bagi proses pemilu, seperti mempercepat penghitungan suara, memudahkan pemilih untuk memperoleh informasi terkait calon dan partai politik, serta meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, terdapat juga beberapa tantangan dan risiko yang perlu diwaspadai dalam menerapkan digitalisasi dalam pemilu di Indonesia, seperti kesiapan teknologi dan infrastruktur Internet, keamanan siber, privasi data, dan potensi terjadinya kecurangan pemilu. Hal tersebut sangat membutuhkan respon pemerintah, termasuk penyelenggara pemilu. Itu dapat dilakukan dengan mempersiapkan aspek pendukung secara baik seperti penerapan inovasi teknologi komunikasi, penguatan sistem keamanan data, memperbaiki infrastruktur pendukung, dan penguatan regulasi yang memadai.
Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke Andri Irawan; Aenal Fuad Adam
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5142

Abstract

The development of border areas aims to realize the border paradigm as the homeland of the Republic of Indonesia and needs to be carried out comprehensively, in the sense not only through a welfare approach but also through a security and environmental approach. For this reason, collaborative governance is one of the concepts that can be applied in developing border areas. This research was conducted using a descriptive method and a qualitative approach in Sota District, which is an area directly adjacent to Papua New Guinea. The results of the study indicate that collaborative governance in the development of the RI-PNG border area in the Sota District has not gone well. Indicators of starting conditions and intermediate outcomes have been seen from several programs such as the formation of community groups for Pokos honey entrepreneurs, eucalyptus oil processors, and ant nest tea processors. However, when viewed from the indicators of the collaborative process and institutional design, there has not been an ideal collaboration between the government, the private sector, and universities. Where it can be seen that all community empowerment activities are still dominated by the government, in this case, the Regional Border Management Agency, the Natural Resources Conservation Center, the Wasur National Park Center, and Merauke Regency. Ideally, in a collaborative process, universities and the community should be involved as implementers and balancers of the programs provided by the government in improving the welfare of the community.
Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Beatus Tambaip; Alexander Phuk Tjilen
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5144

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Boven Digoel.Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti mewawancarai 13 orang sebagai informan. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten boven digoel telah melakukan kegiatan edukasi. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, kemudian Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten boven digoel memberikan sosialisasi langsung terhadap kelompok sasaran yaitu sekolah sekolah dan juga kalangan muda yang ada di kabupaten bovendigoel. Kemudian rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak boven digoel adalah melakukan proses pendampingan pada korban kekerasan seksual dari perasaan takut atau trauma yang dialaminya. Dimana korban kekerasan seksual di dampingi secara sungguh-sungguh mereka korban mengalami rasa takut yang berlebihan (trauma) serta adanya pendampingan psikososial yang melibatkan para psikolog, para psikolog melakukan tanggung jawab untuk memulihkan trauma korban kekerasan seksual. Kemudian, dalam melakukan pendampingan mereka melakukan pendekatan secara langsung dengan para korban dengan cara memberi motivasi dan semangat untuk menata kehidupan kea rah depan.
Perilaku Memilih Masyarakat Kota Bukittinggi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Yamen Soni Aprizandra; Ria Ariyani; Bakaruddin RA
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): Musamus Journal of Public Administration, Vol 6. 1. October 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.4521

Abstract

Studi perilaku memilih mulai menjadi trend di Indonesia paska reformasi 1998 dengan diberlakukannya pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada secara langsung. Perilaku memilih itu sendiri yaitu aktivitas pemberian suara. Dalam penelitian ini hal yang menarik adalah hasil pemilihan legislatif di Kota Bukittinggi sangat dinamis. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh identifikasi kepartaian, kualitas calon dan evaluasi ekonomi terhadap perilaku memilih Masyarakat Kota Bukittingi dalam Pemilu Legislatif tahun 2014. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku memilih yakni pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Untuk pencarian data digunakan pendekatan kuantitatif yakni metode survey dengan memakai jenis penelitian eksplanatory. Variabel penelitian terdapat tiga item , skala pengukuran yang digunakan adalah nominal dan ordinal, dengan uji hipotesis menggunakan chi-square ,koefisien kontingensi dan multinominal logistic regression. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling Probability Sampling dengan jumlah 400 orang sampel tersebar di Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh ,Guguak Panjang dan Mandiang Koto Salayan. Dari deskripsi dan penjelasan mengenai perilaku memilih Masyarakat Kota Bukittingi dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 ternyata, terdapat pengaruh identifikasi kepartaian terhadap perilaku memilih Masyarakat terutama pada tingkat pemilihan anggota DPRD Kota dan DPR RI. Pada tingkat DPRD Provinsi tidak terdapat pengaruh identifikasi kepartaian. Selanjutnya terdapat pengaruh kualitas calon terhadap perilaku memilih Masyarakat dilihat dari pemilihan anggota DPRD Kota, DPRD Provinsi maupun DPR RI. Sementara itu, untuk evaluasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap perilaku memilih Masyarakat Kota Bukittingi dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengambarkan bahwa untuk tingkat pemilihan anggota DPRD Kota variabel yang paling berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat yaitu identifikasi kepartaian dan untuk tingkat pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPR RI variabel yang berpengaruh yaitu kualitas calon. Hanya saja variabel yang berpengaruh ini memiliki kekuatan hubungan yang lemah.
Implementation of Determination of Families Recipients of Direct Cash Assistance Through Village Funds (DCA-VF) in Nagrak Village, Sukabumi Regency in 2022 M Rijal Amirulloh; Fanisya Dewi Rahmalia; Risma Sri Mulyani Sundari
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): Musamus Journal of Public Administration, Vol 6. 1. October 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5265

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Direct Cash Assistance program implementation starting from the socialization of RT/RW and Musdesus to the implementation of the program. This study uses qualitative methods and determines the informants used to obtain information for the correctness of the data and validation of the data. Collecting data using the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use the theory of Miles and Huberman. This study uses the implementation theory approach of the George Edwards III model. The success of this theory is measured by communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study showed that several obstacles occurred in the program, namely (1) several beneficiary families did not meet the program's criteria. (2) there are some invalid KPM data. In this case, the village government as the executor of the DCA-VF Program is looking for solutions and alternatives to overcome these problems so that the Village Fund Direct Cash Assistance Program can be implemented in Nagrak Village, namely, the Village government is more thorough in recording KPM criteria. It is necessary to re-emphasize socialization to the local RT/RW regarding the direct village fund cash assistance program (DCA-VF) as an effort to minimize social jealousy among the people of Nagrak Village, Cisaat District, Sukabumi Regency.
Konsep dan Penerapan Budaya Kerja BerAKHLAK pada Pelayanan Sektor Pubik di Indonesia Ismail Nurdin; Nadrah Izahari; Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): Musamus Journal of Public Administration, Vol 6. 1. October 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5301

Abstract

Sikap dan perilaku yang dijunjukkan oleh pemerintah dalam hal ini pegawai pemerintah merupakan cerminan budaya kerja pegawai. Oleh karena itu pemahaman terhadap budaya kerja yang kuat merupakan salah satu unsur yang mampu membantu pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan konsep, kedudukan hukum, penerapan dan evaluasi penerapan budaya kerja di Indonesia. Metode yang digunakan adalah systematic literatur review dengan merujuk pada berbagai hasil penelitian baik itu yang berasal dari jurnal dan dokumen-dokumen karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan budaya kerja di Indonesia termanifestasikan dalam peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 sebagai konstitusi, Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan yang paling akhir adalah Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Core Values ASN yaitu BerAKHLAK (BerAKHLAK adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sedangkan employer branding yaitu "Bangga Melayani Bangsa". Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa budaya kerja secara tekstual disimpulkan sebagai integritas dan profesionalisme, yaitu konsisten dalam kata dan perbuatan serta ahli dalam bidangnya. Ketepatan dan kecepatan, yaitu adanya kepastian waktu, kuantitas, kualitas dan finasial yang dibutuhkan. Prinsip yang harus dijadikan sebagai pedoman adalah semakin cepat semakin baik. Prinsip pelayanan yang harus dikembangkan dalam suatu institusi adalah pelayanan prima yang berbasis kecepatan dan ketepatan. Kebersamaan dan dinamika kelompok, yaitu mendorong agar cara kerjanya tidak bersifast individual dan pusat kekuasaan tidak pada satu tangan. Rasionalitas dan kecerdasan emosi, yaitu keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan emosional. Dalam pelaksanaannya penguatan nilai-nilai budaya kerja di Indonesia belum maksimal dan masih hanya sebatas branding dan simbol namun belum memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan bebas korupsi di Indonesia
Konsep Dan Terapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia (Eksistensi Kelembagaan BPSDM) Komedi Komedi; John Ferianto
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): Musamus Journal of Public Administration, Vol 6. 1. October 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5317

Abstract

Sumber Daya Manusia adalah dimensi yang dinamis dan unik dibandingkan dengan manajemen sumber daya yang memiliki sifat, karakter, motif, dan emosi yang berbeda Oleh karena itu diperlukan Penggunaan/ manajemen yang berbeda untuk masing-masing pribadi Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki setiap manusia sebuah organisasi di mana orang bertindak sebagai penggerak dan pemimpin sarana lain. Oleh karena itu tanggung jawab Organisasi memperoleh, memotivasi, dan mengelola sumber daya manusia mencapai kemajuan organisasi secara efektif, meninggalkan birokrasi dalam organisasi publik seperti Pemerintah Kabupaten Semarang harus dikelola dengan baik optimal dalam konteks bentuk birokrasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk target Penelitian ini merupakan data primer dari wawancara sumber dan informasi. Analisis data dilakukan dengan penyajian reduksi data informasi dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa BPSDM Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk menerapkan manajemen kepegawaian pejabat dalam kerangka bentuk birokrasi yang merupakan bagian dari penataan sistem. Perekrutan karyawan, analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, penetapan standar Kompetensi kerja, evaluasi individu berbasis kompetensi, implementasi sistem penilaian kinerja pribadi, pembentukan/pengembangan database karyawan dan Pengembangan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menuju Birokrasi Modern Rina Parlina; Sigit Wijatmoko; Roby Syafutra
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): Musamus Journal of Public Administration, Vol 6. 1. October 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5321

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai birokrasi modern dan menganalisis strategi pengembangan yang dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam menuju birokrasi modern meliputi perubahan budaya organisasi, reformasi struktural, pengembangan kompetensi, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta perubahan regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang disarankan meliputi komunikasi yang efektif dan pendidikan kepada pegawai untuk memperkenalkan konsep birokrasi modern, serta melibatkan seluruh pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan. Dengan menerapkan strategi ini secara holistik, diharapkan birokrasi modern dapat diwujudkan, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan responsif kepada masyarakat.
Efektifiktas Penilaian Kinerja Pegawai Sektor Publik di Indonesia Ismail Nurdin; Fesal Musaad; Yunita Mustika Putri; Dyan Airlangga
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): Musamus Journal of Public Administration, Vol 6. 1. October 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5324

Abstract

Penilaian kinerja pegawai di sektor publik adalah elemen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tujuannya adalah mengukur pencapaian target kerja dan memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Namun, penilaian kinerja di sektor publik memiliki tantangan pengukuran objektif dan bias penilai. Untuk mengatasi ini, diperlukan perencanaan yang matang, kolaborasi, kompetensi penilai, dan penggunaan instrumen yang tepat. Dasar hukum yang relevan meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah. Metodologi Literature Review digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam konteks penilaian kinerja pegawai di sektor publik, terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi, antara lain subjektivitas dan bias penilai, ketidakjelasan standar dan kriteria penilaian, pengukuran kinerja yang tidak memadai, kurangnya umpan balik dan pembinaan, serta kurangnya keterlibatan dan kepuasan pegawai. Berdasarkan analisis temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah yang paling mendekati teori adalah kurangnya umpan balik dan pembinaan. Temuan menunjukkan bahwa umpan balik yang konstruktif dan pembinaan yang efektif sangat penting dalam penilaian kinerja pegawai di sektor publik. Masalah ini memiliki kesesuaian tertinggi dengan temuan dalam tinjauan pustaka.
Efektifitas Skema Perekrutan PPPK Dalam Memenuhi Kebutuhan SDM Profesional Dalam Birokrasi Musa Musa; Muhani Muhani
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): Musamus Journal of Public Administration, Vol 6. 1. October 2023
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5401

Abstract

Salah satu upaya peningkatan pelayanan publik adalah meningkatkan sumberdaya manusia yaitu ASN sebagai sumber daya manusia yang berperan penting sebagai penggerak roda organisasi. Salah satu perubahan besar ialah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan pasal 6 dan 7 UU No. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua jenis Kepegawaian yakni PNS dan PPPK. Sayangnya PPPK yang dianggap sebuah inovasi kebijakan ini menimbulkan banyak kerancuan. Munculnya istilah PPPK sendiri telah banyak menimbulkan perdebatan dan diskusi kritis di kalangan pemangku kebijakan, pengelola kepegawaian, akademisi, dan masyarakat. Tulisan ini akan melihat sejauhmana efektivitas skema perekrutan PPPK dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan SDM professional dalam pemerintahan. Apakah sudah cukup hanya dengan menambahkan skema perekrutan PPPK sehingga dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan yang muncul saat perekrutan menggunakan skema CPNS. Metodologi penulisan ini menggunakan Literature Review, dengan mendeskripsikan data dan temuan dilapangan dengan apa adanya serta merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian yang relevan terkait sumber daya manusia. PPPK hanya merupakan salah satu tahap dalam sistem merit sebagai upaya mendapatkan SDM yang professional. PPPK sebagai skema perekrutan untuk mendapatkan calon pegawai dengan kompetensi terbaik dan meminimalisir beberapa permasalahan yang timbul pada perekrutan CPNS. Data yang disajikan menunjukkan belum sepenuhnya wilayah Indonesia yang dapat menerapkan sistem merit dengan optimal. Maka penambahan skema perekrutan PPPK belum cukup signifikan untuk mendorong efektifitas skema PPPK dalam memenuhi kebutuhan SDM profesional birokrasi

Page 10 of 19 | Total Record : 186

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2024): Oktober 2024 Vol 6 No 2 (2024): Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): Musamus Journal of Public Administration, Vol 6. 1. October 2023 Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2 Vol 5 No 1 (2022): Musamus Journal of Public Administration, Vol 5. 1. October 2022 Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 1 (2021): Musamus Journal Of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 1 (2020): Musamus Journal of Public Administration Vol 2 No 2 (2020): Musamus Journal of Public Administration Vol 2 No 01 (2019): Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 1 (2018): Musamus Journal of Public Administration More Issue