cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Patta Yusuf
Contact Email
pattayusuf@unmus.ac.id
Phone
+6281248131455
Journal Mail Official
mjpafisip@unmus.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke 99600
Location
Kab. merauke,
P a p u a
INDONESIA
Musamus Journal of Public Administration
Published by Universitas Musamus
ISSN : 26226499     EISSN : 2622917X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and Scope Musamus Journal of public administration (MJPA e-ISSN 2622-917X, p-ISSN 2622-6499) is a peer-reviewed journal published by the Department of administration, Faculty of political science, University of Musamus, Merauke, Papua, Indonesia. MJPA is published twice a year (October and April) is available in print or electronic versions. Therefore, we welcome the sending of articel in the United Kingdom or Indonesia language. the focus of the study: Public Policy; Public Management; Financial State; Development Administration; Local Autonomy; Executive- Legislative Relations; Public Administration Ethics; Public Administation; Public Service; Manegement Human Resources in Public Sector; Good Governance dan Local Governance; Leadership Public Sector.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 186 Documents
 7   8   9   10   11 
Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia Syamsul Bahri
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i2.5036

Abstract

Abstract:The Village Fund, which was legally inaugurated in 2015, is expected to provide benefits to the development and economy of the community at the village level so as to reduce inequality in the welfare of the community in villages and cities. This study uses a systematic literature review approach where data is taken from various studies related to the impact of village fund allocation, constraints and obstacles found in the implementation of village funds. The results showed that the allocation of village funds had an impact on the development and economy of the village in the 2018-2020 period, this can be seen from village development involving the community such as road construction, irrigation, bridges, markets, Polyndes, clean water connections and so on. However, the realization of the budget in the 2019 and 2020 periods is still not optimal due to various obstacles faced in management such as dynamically changing regulations, the competence of stakeholders in managing and developing programs, and corruption crimes that occur in the distribution of village funds. Keywords: Village Fund, Impact, Barriers. Abstrak:Dana Desa yang secara undang-undang diresmikan tahun 2015 diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat pada tingkat desa sehingga dapat mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat di desa dan kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review dimana data diambil dari berbagai penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi atau penyaluaran dana desa, kendala yang menghambatan pada pelaksanaan alokasi dana desa. Penelitian menyatakan pengaplikasian dana desa berdampak pada pembangunan dan ekonomi desa pada periode 2018-2020, penyebab hal ini terjadi adalah terlibatnya masyarakat dalam hal kontribusi terhadap pembangunan jalan, irigasi, jembatan, pasar, Polindes, sambungan air bersih dan lain sebagainya. Akan tetapi realisasi anggaran pada periode 2019 dan 2020 masih belum optimal dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan seperti peraturan yang mengalami perubahan secara dinamis, kompetensi stakeholder dalam mengelola dan menyusun program, dan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penyaluran dana desa.
Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Dan Korea Selatan Wahid Hidayatulloh; Denok Kurniasih
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i2.5039

Abstract

Abstract: The problem faced by developing countries like Indonesia is the baby bomb. In Indonesia, the population explosion was felt in the late 1960s. In contrast to Indonesia, Korea has a low population growth rate. Korea has one of the lowest fertility rates in the world, and a steady decline in fertility rates has been observed since the late 20th century. The total fertility rate in Korea declined rapidly from 1.74 in 1984 to 1.08 in 2005 and then, surprisingly, fell to a level of 0.92 in 2019. The Family Planning (KB) program as a national movement. Meanwhile, the policies adopted by the Korean government in overcoming the declining birth rate are policies that focus on three areas: Expanding support for child care and education costs, and expanding after school education. Providing various incentives for families with children strengthens support for adopting families: expands child care facilities and workplaces. Improve the quality of services in private child care facilities, and expand child care services to meet diverse demands. Building health and nutrition systems, providing economic support for couples who suffer from infertility, and assistance for postnatal baby care from poor class. Abstrak: Masalah yang dihadapi negara berkembang seperti di Indonesia yaitu baby bom. Di Indonesia ledakan penduduk sangat terasa di akhir tahun 1960-an. Berbeda dengan Indonesia, di Korea laju pertumbuhan penduduknya rendah. Korea memiliki salah satu tingkat kesuburan terendah di dunia, dan penurunan tajam dalam tingkat kesuburan telah diamati sejak akhir abad ke-20. Tingkat kesuburan total di Korea menurun dengan cepat dari 1,74 pada tahun 1984 menjadi 1,08 pada tahun 2005 dan kemudian, secara mengejutkan, turun ke level 0,92 pada tahun 2019. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yaitu Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional. Sedangkan Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Korea dalam mengatasi penurunan angka kelahiran yaitu dengan kebijakan yang berfokus pada tiga bidang: Memperluas dukungan untuk biaya perawatan dan pendidikan anak, dan memperluas pendidikan setelah sekolah. Pemberian berbagai insentif bagi keluarga yang memiliki anak; memperkuat dukungan bagi keluarga yang mengadopsi; memperluas fasilitas penitipan anak dan tempat kerja, meningkatkan kualitas layanan di fasilitas penitipan anak swasta, dan memperluas layanan penitipan anak untuk memenuhi tuntutan yang beragam. Membangun sistem kesehatan dan gizi, memberikan dukungan ekonomi bagi pasangan yang menderita infertilitas, dan bantuan untuk perawatan bayi pasca persalinan dari kelas miskin.
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari Nita Lusiana; Najamudin Najamudin
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i2.5040

Abstract

Abstract: Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah aparatur Gampong Bumi Sari telah menerapkan prinisp-prinsip good governance dalam system pemerintahan nya, kemudian dengan dilakukannya penelitian ini maka akan dapat mengetahui apa saja kendala serta hambatan-hambatan dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan wawancara,observasi, serta dokumentasi yang kemudian dijadikan data primer, sedangkan untuk data sekunder didapatkan melalui media internet, buku bacaan berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Analisis data dimulai dari saat proses pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan Gampong Bumi sari belum optimal, dilihat dari keterlambatan pemerintah dalam pembangunan belum sesuai dengan RKPdes dan belum terlaksana pada waktu yang ditentukan, serta beberapa aparatur yang belum mampu dalam menjelaskan kejelasan terkait informasi tertulis yang dibuat. Kendala nya yaitu terbatasnya akses jaringan internet, kurangnya partsipasi masyarakat, tingkat pemahaman sebagian aparatur Gampong yang masih kurang. Disimpulkan bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip good governance aparatur Gampong sudah cukup baik, namun, dalam proses pelaksanaanya masih ada beberapa prinsip yang belum dapat terlaksana secara optimal.
Efektivitas Kinerja Aparatur Gampong Dalam Pelayanan Publik di Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Yusri Amril; Cut Asmaul Husna
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i2.5041

Abstract

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kinerja aparatur Gampong dalam pelayanan publik, selain itu dengan dilakukannya penelitian ini maka penulis dapat mengetahui penyebab aktivitas pelayanan publik di kantor keuchik tidak optimal. Penulisan pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berupa observasi dan wawancara dengan para informan. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Gampong Bumi Sari meliputi kasi pelayanan, keuchik dan masyarakat. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat efektivitas kinerja aparatur Gampong dalam pelayanan publik di Gampong Bumi Sari belum efektif, seperti belum adanya ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, minimnya kualitas sumberdaya manusia, belum adanya produktivitas pelayanan, tingkat kualitas layanan yang masih kurang, kurangnya daya tanggap dalam pelayanan. Kendala kinerja aparatur Gampong dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu aparatur Gampong belum melakukan inovasi pelayanan, faktor infrastruktur, terbatasnya akses jaringan, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat mengawasi kinerja aparatur Gampong. Disimpulkan bahwa aparatur Gampong Bumi Sari sudah bertanggungjawab terhadap kinerjanya sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapakan, namun dalam hal ini pelaksanaannya masih belum optimal ,aparatur Gampong sering terlambat masuk kerja dan tidak datang tepat waktu, dan masih ada aparatur Gampong yang tidak mengerti apa tugasnya dan jabatan yang diberikan.
PERBANDINGAN KOMUNIKASI BENCANA MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAN MASYARAKAT Alienra Davry Nanda Kadun MT
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i2.5051

Abstract

Sejauh ini belum ditemui penelitian mengenai perbandingan komunikasi bencana antara organisasi pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami komunikasi bencana lewat media sosial twitter pemerintah @infobmkgpapua, dan masyarakat @jayapuraupdate saat gempa Jayapura tahun 2023. Gempa beruntun yang terjadi di Jayapura mengakibatkan pemerintah setempat mengumumkan status tanggap darurat atas kota Jayapura. Data dari @infobmkgpapua dan @jayapuraupdate diambil menggunakan program RStudio selama gempa, tanggal 02 Januari – 01 Maret 2023. Dilakukan analisis deskriptif dan analisis isi untuk memahami komunikasi bencana dari tweet kedua akun ini. Temuan penelitian menjelaskan frekuensi tweet kedua akun, sebaran kata dan konteks tweet serta interaksi dari kedua akun dengan akun lain. Penelitian ini menyimpulkan karakter komunikasi bencana akun organisasi pemerintah, @infobmkgpapua dan masyarakat, @jayapuraupdate. Manfaat penelitian ini agar untuk mendorong kolaborasi antar aktor dalam upaya peningkatan efektivitas praktek komunikasi saat bencana.
CAPACITY OF THE CHILD FORUM IN ADVOCATING CHILD INTERESTS IN THE CHILD-FRIENDLY CITY PROGRAM IN PADANG CITY Fadhillah Dzulfiqri; Hidayatul Fajri
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i2.5072

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the capacity of the children's forum in advocating for children's interests in the child-friendly city program in Padang City, as well as the obstacles and constraints experienced by the children's forum in advocating for children's interests in the child-friendly city program in Padang City. This research was conducted using a descriptive qualitative research method. The results showed that the advocacy activities carried out by FORANDANG were socialization of child rights and protection, child rights and protection campaigns, FGDs about fulfilling children's rights and protection, as well as hearings about fulfilling children's rights and protection. The results showed that, FORANDANG did not yet have the capacity to advocate the interests of children in the KLA program, because there are still several categories that have not been fulfilled, such as human resource capacity, financial capacity, and network and relationship capacity. Meanwhile, in terms of carrying out advocacy activities, several obstacles were found, such as a lack of human resources, insufficient funds and difficulty obtaining permits to carry out activities.
PERBAIKAN KUALITAS PADA LAYANAN DENGAN DIAGRAM SWOT DAN DIMENSI e-GOVERNMENT DI INDONESIA Rifai Rifai
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i2.5084

Abstract

Abstrak: Salah satu tugas dari pemerintah adalah memberikan pelayanan publik dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e-Government merupakan media yang sangat efektif dan efisien dalam memutus rantai birokrasi pelayanan masyarakat yang panjang di pemerintahan. Namun, masalah dan tantangan yang ada menyebabkan terhambatnya perkembang e-Government di Indonesia. Sebagai negara berkembang, kebanyakan masalah yang dihadapi pada program pemerintah ini adalah kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Perlu digaris bawahi, setiap masalah dan tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan evaluasi pada tahap awal perbaikan setiap lini kualitas program. Studi ini akan mengkaji masalah evaluasi e-Government dalam bentuk diagram SWOT dan dimensi perbaikan secara kualitatif deskriptif. Literatur yang digunakan berupakn buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan. Sehingga, dengan studi ini dapat diharapkan dapat menjadi pertimbang pihak dalam hal ini pemerintah untuk menuntaskan masalah dan tantangan pada program e-Government di Indonesia. Kata kunci: e-Government; Pemerintah; Situs; Pelayanan publik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DARING DI SMK MA’ARIF NU 1 RAWALO KABUPATEN BANYUMAS Ariesta Amanda; Muhammad Husnul Maab; Ermi Fathurohmah
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i2.5092

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring (pembelajaran melalui media online) pada masa darurat Covid-19 di SMK Ma’arif NU 1 Rawalo menggunakan teori dari Marille S. Grindle. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: a) Pelaksanaan pembelajaran daring di SMK Ma’arif NU 1 Rawalo kurang efektif. b) Siswa kurang maksimal dalam memanfaatkan waktu dan alat elektronik untuk belajar. c) Meningkatnya kemampuan guru dalam penggunaan alat elektronik untuk membuat materi pembelajaran berbasis TIK. d) Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring, seperti: kemampuan dan kemauan guru dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; kurangnya dukungan alat elektronik yang dimiliki siswa; menurunnya minat belajar siswa; dan jaringan koneksi internet yang kurang stabil.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nila Wahyuni
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i2.5097

Abstract

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lewat Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018. Hasil evaluasi tahun 2021 menunjukkan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kategori baik dengan nilai 2,69 dalam skala 5. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan SPBE di Provinsi Sumatera Barat yang dibatasi pada Aplikasi dan Website dan Kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi dengan analisis model interaktif sebagai teknk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Sumatera Barat sudah memiliki banyak layanan administrasi dan layanan publik yang berbentuk elektronik. Adapun dari segi kelembagaan didapatkan hasil bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi leading sector pengelola SPBE. Padahal dalam Peraturan Daerah untuk mewujudkan keterpadauan dan keselarasan Pengelolaan SPBE akan dibentuk Komite Teknologi Informasi Daerah dan Government Chief Information Officer yang masih belum terealisasi sampai sekarang. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa implementasi SPBE di Provinsi Sumatera Barat masih dalam proses pematangan agar dapat dimanfaatkan secara massif sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang benar-benar berbasis elektronik.
Village Democracy: Voters Perceptions In Simultaneous Village Head Elections In Polewali Mandar Regency In 2021 Citra N Fariaty; Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah; Aco Nata Saputra Nata Saputra; Andi Nur Fiqhi Utami
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i2.5098

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat proses demokrasi desa dengan cara pemetaan berdasarkan persepsi pemilih pada saat pemilihan kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2021. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Stratified Random Sampling. Dari total populasi sebanyak 127.638, diketahui bahwa sampel yang terpilih adalah 490 pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pemilih menilai pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 relatif lancar dan kondusif. Secara umum, masyarakat juga menilai kinerja panitia pemilihan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sudah menunjukkan kinerja yang baik. Kualitas demokrasi di tingkat akar rumput (tingkat desa) dalam proses pemilihan kepala desa serentak juga dinilai patut dicontoh. Kecenderungan ini terlihat pada respon masyarakat pemilih yang menganggap pelaksanaan serentak itu sesuai dengan prinsip demokratisasi dan motivasi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Namun, penelitian ini juga menemukan permasalahan yang cukup berat yaitu adanya politik uang pada masa pemilu. Kecenderungan praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2021 dinilai mengancam demokrasi pada Pilkada mendatang. Politik uang dapat menghambat kualitas demokrasi di desa dan mempengaruhi gagasan membangun demokrasi secara menyeluruh.

Page 9 of 19 | Total Record : 186

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2024): Oktober 2024 Vol 6 No 2 (2024): Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 1 (2023): Musamus Journal of Public Administration, Vol 6. 1. October 2023 Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2 Vol 5 No 1 (2022): Musamus Journal of Public Administration, Vol 5. 1. October 2022 Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 1 (2021): Musamus Journal Of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 1 (2020): Musamus Journal of Public Administration Vol 2 No 2 (2020): Musamus Journal of Public Administration Vol 2 No 01 (2019): Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 1 (2018): Musamus Journal of Public Administration More Issue