Musamus Journal of Public Administration
Focus and Scope Musamus Journal of public administration (MJPA e-ISSN 2622-917X, p-ISSN 2622-6499) is a peer-reviewed journal published by the Department of administration, Faculty of political science, University of Musamus, Merauke, Papua, Indonesia. MJPA is published twice a year (October and April) is available in print or electronic versions. Therefore, we welcome the sending of articel in the United Kingdom or Indonesia language. the focus of the study: Public Policy; Public Management; Financial State; Development Administration; Local Autonomy; Executive- Legislative Relations; Public Administration Ethics; Public Administation; Public Service; Manegement Human Resources in Public Sector; Good Governance dan Local Governance; Leadership Public Sector.
Articles
186 Documents
<![CDATA[Model Kecenderungan Perilaku Pemimpin Birokrasi ]]>
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4110
<![CDATA[Perilaku pemimpin birokrasi sangat unik setiap individunya, dan demi pelayanan kepada masyarakat yang baik dan maksimal maka dibutuhkan perilaku pemimpin yang baik pula. Provinsi Papua memiliki hak istimewa khusus dalam pemilihan pemimpin daerah maupun penempatan jabatan-jabatn lainnya di lingkungan birokrasi. Dimana pertimabngan yang paling utama adalah memiliki garis keturunan asli anak Papua. Tentu saja menjadi pemimpin di dunia birokrasi membutuhkan kompetensi secara ilmu, pengalaman dan sikap yang matang baik terhadap bawahan, atasan dan rekanan serta masyarakat yang dilayani. Keberagaman yang ada di lingkungan jabatan birokrasi menjadi dasar utama penelitiani ini, dimana penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah model kecenderungan perilaku pemimpin birokrasi pada Provinsi Papua. Sehingga model yang ada dapat memetakan perilaku pemimpin yang sesuia dan tidak dan kedepan dapat berguna bagi perbaikan perilaku pemimpin birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melibatkan akademisi (UNIYAP Jayapura dan UNMUS Merauke), Tokoh Masyarakat Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Merauke, dan Pejabat di lingkungan Provinsi Papua (Asisten III dan Kepala Biro Pembangunan Kampung) dimana akan dilakukan wawancara mendalam (depth interview) terhadap informan-informan pemimpin di Provinsi Papua, kemudian diikuti dengan para akademisi FISIP UNMUS yang bersama-sama menganalisis permasalahan dan mencari bentuk pemecahan masalah dalam bentuk kegiatan FGD (focus group discussion). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian, secara umum mencakup analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis dari Miles dan Huberman berupa analisis interaktif, dimana data yang ada dianalisis secara bersama-sama, yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Selain itu ditambah dengan Analisis model yang dilakukan dengan metode SWOT.]]>
<![CDATA[Rivalitas Politik: Politisasi Etnis dalam Pilkada Boven Digoel ]]>
<![CDATA[Damiatus Katayu]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4115
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan proses politisasi etnis dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel. Keanekaragaman etnis budaya maupun adat istiadat di Boven Digoel, selain sebagai ikatan-ikatan sosial, etnis juga dimobilisasi digunakan sebagai kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa responden, yaitu masyarakat, tokoh masyarakat agama, adat dan elit-elit politik. Observasi dilakukan juga untuk melihat fenomena yang terjadi di kabupaten Boven Digoel. Selain data wawancara dan observasi, juga data nama-nama pejabat eselon II dan III yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Boven Digoel. Hasil penelitian ditemukan bahwa niat awal pemekaran Boven Digoel untuk kesejahteraan masyarakat. Kesiapan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Fenomena yang terjadi adalah perebutan sumber-sumber kekuasaan oleh elit-elit lokal tak terelakan. Potensi kelompok-kelompok etnis tidak dikelola untuk mendukung proses pembangunan, tetapi dimobilisasi demi kepentingan elit-elit lokal, sehingga menimbulkan sentimen etnis. Elit-elit Muyu maupun Wambon menggunakan simbol-simbol etnis sebagai kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel sehingga rivalitas antar elit-elit Muyu dan Wambon yang terjadi di kabupaten Boven Digoel, tidak hanya perebutan kekuasaan semata, tetapi merupakan persaingan identitas antara Muyu dan Wambon]]>
<![CDATA[Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Heriyanto Heriyanto]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4128
<![CDATA[Abstrak Diperlukan peningkatan dalam tata kelola pemerintahan yaitu dengan diterapkannya e-government dalam pelayanan publik. Penerapan e-government dalam birokrasi publik,agar memberikan kemudahan bagi pelayanan kepada masyarakat di segala bidang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis urgensi dari penerapan e-government dalam pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) e-government adalah suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan Informasi , komunikasi dan teknologi sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi (2) Untuk mengembangkan e-government, ada 4 fase yaitu: kehadiran , interaksi , transaksi dan transformasi(3) Manfaat dari penerapan e-government adalah terciptanya pemerintahan lebih transparan , berkurangnya praktik-praktik korupsi tata hubungan yang lebih ramping , peningkatan efisiensi pemerintahan di semua proses, tercipta efisiensi dalam skala ruang dan waktu, struktur dan organisasi informasi yang tersistematisasi , peningkatan manajemen sumber daya baik dari sisi peningkatan bidang kendali maupun sumber daya organisasinya sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Penerapan dan pemanfaatan e-government dalam pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; dan (2) e-government dalam pelayanan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan yang berkaitan dengan berbagai keperluannya. Kata Kunci: Penerapan, e-government, pelayanan publik]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Muhammad Ardiansyah Makmur]]>;
<![CDATA[Rifdan Rifdan]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4137
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi keresahan dan konflik dimasyarakat akibat tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sehingga muncul isu bahwa pemerintah desa dinilai tidak netral dalam pendataan bantuan langsung tunai dana desa sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai pada masa pamdemi COVID-19 di Desa pattimang Kecamatan malangke Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik deskriptif melalui pengumpulan data wawancara, observasi, telaah dokumentasi hingga proses analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman dengan menggunakan teori implementasi kebijakan edward III dengan beberapa pendekatan indikator yaitu komunikasi sumber daya meliputi sumberdaya manusia dan sumber saya anggaran,fasilitas,informasi dan kewenagan dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian ini menemukan kesimpulan yaitu program bantuan langsung tunai telah berjalan sesuai peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan namun belum dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan akibat dari kuota penerima bantuan yang sangat terbatas.]]>
<![CDATA[Peran Agama Dalam Pencegahan Korupsi ]]>
<![CDATA[Robertus Pecamuya]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4235
<![CDATA[Permasalahan Korupsi di DKI Jakarta telah menjadi salah satu masalah yang serius. dari korupsi berjamaah hingga pribadi masing-masing. DKI Jakarta pada tahun 2010 dari survei oleh Transparansi International Indonesia (TII) menempatkan Povinsi DKI Jakarta dengan Point 4.43 dari 50 kota besar yang di ukur dengan rentang 0-10, dengan Nilai 0 berarti sangat korup dan nila 10 sangat bersih. Permasalahan ini yang menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian Deskriptif Kualitatif dengan judul “Peran Nilai Agama dalam Mencegah Korupsi di Provinsi DKI Jakartaâ€. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui dan menganalisis bagaimana Peran nilai Agama dalam Mencegah Korupsi di Pronvinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dengan cara observasi. Wawancara, dan Dokumentasi yaitu peneliti mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian, seperti dokumen publik dan dokumen privat dan juga foto-foto sebagai data penguat. Dari penelitian yang dilakukan hasilnya menunjukan bahwa fungsi-fungsi agama yang diperankan oleh pemuka-pemuka agama dan para PNS sudah dilakukan sesuai dengan peran mereka masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-msaing di Provinsi DKI Jakarta. Hal-hal yang mempengaruhi orang-perorangan atau kelompok untuk melakukan korupsi adalah dipengaruhi oleh ahklak dan Moral daripada pribadi masing-masing PNS yang jelek. Dari segi penegakkan hukum, bahwa dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang seharusnya menjadi pelajaran berarti tetapi hal ini seolah-olah dianggap biasa saja karena penegakkan hukum yang masi tidak konsisten serta memandang bulu (kroni-kroni politik) dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi yang menekan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Budaya Organisasi dan Inovasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Dinas Pertanian, Merauke Papua ]]>
<![CDATA[Yulianus Tuakra]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4252
<![CDATA[Berbagai keluhan dan masalah yang timbul atas kinerja pelayanan yang dilakukan oleh pegawai di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Merauke. Kinerja pegawai di Dinas Kabupaten Merauke belum dapat merespon kebutuhan masyarakat secara optimal terutama dalam hal membantu masyarakat akan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan analisis regresi dan korelasional. Sampel yang terdiri dari 95 responden yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan korelasi antara Budaya Organisasi dengan Kinerja Pegawai diperoleh R Square yaitu sebesar 49,1% dan sisanya sebesar 50,9% kontribusi oleh variabel yang lain, korelasi antara Inovasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai diperoleh R Square yaitu sebesar 48,5% dan sisanya sebesar 51,5% kontribusi oleh variabel yang lain, korelasi antara Budaya Organisasi dan Inovasi Kerja secara bersama-sama terhadap Kinerja Pegawai diperoleh R Square yaitu sebesar 53,6% dan sisanya sebesar 46,4% kontribusi oleh variabel yang lain. Disarankan bahwa : 1) Keberadaan nilai budaya pada suatu organisasi merupakan sesuatu hal yang penting karena budaya organisasi yang baik akan turut membentuk iklim kerja yang baik. 2) Inovasi Kerja di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Merauke sudah cukup baik, hal ini harus dipertahankan dan jikalau perlu lebih ditingkatkan lagi; 3) Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Merauke sudah sangat baik, hal ini harus tetap dipertahankan jikalau perlu lebih ditingkatkan lagi. Kinerja yang baik menjadi faktor yang terpenting untuk terus di ciptakan dengan baik sehingga dapat memuaskan masyarakat.]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>;
<![CDATA[Yohanis Endes Teturan]]>;
<![CDATA[Arnoldus Rudolf]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 1 (2022): Musamus Journal of Public Administration, Vol 5. 1. October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v5i1.4276
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan pendidikan dasar 9 tahun di kawasan perbatasan Republik Indonesia khususnya pada distrik sota. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan informan sejumlah 20 orang. Kawasan perbatasan adalah wajah negara ini, dan pendidikan adalah modal dasar manusia agar dapat hidup lebih layak. Sesuai perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, mewajibkan seorang anak mengikuti pendidikan dasar 9 tahun (Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama) dengan didukung dengan pelayanan pendidikan berupa infrastruktur fisik dan sdm diseluruh wilayah Republik Indoensia. Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak anak usia 7 -12 tahun tidak bersekolah, ada yang putus sekolah bahkan ada yang merasa tidak perlu melanjutkan pendidikan, layanan pendidikan yang diberikan juga belum optimal dimana masih kekurangan ruang kelas, tidak memiliki ruang laboratorium, kekurangan guru dan tingkat kehadiran guru yang cukup rendah. Maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah selain pengadaan infrastruktuk fisif dan sdm, system penghargaan, maka harus ada sosialisasi atau bimbingan teknis yang berkelanjutan kepada guru agar lebih professional dan kepada masyarakat agar menyadari pentingnya pendidikan dasar 9 tahun ini. Keywords: Kualitas; Pelayanan; Pendidikan; Perbatasan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Devi Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Fenitha Angkuna]]>;
<![CDATA[Ita Fauzia Septiana]]>;
<![CDATA[Ranie Adellia Islamia Kaloko]]>;
<![CDATA[Dhea Amelia Ayus]]>;
<![CDATA[Novita Tresiana]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 1 (2022): Musamus Journal of Public Administration, Vol 5. 1. October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v5i1.4310
<![CDATA[Terkait penerapan berbagai kebijakan pada sektor kesehatan di tingkat pemerintah daerah yang terdampak karena penyebaran kasus Covid-19 sehingga pemerintah daerah memerlukan langkah strategis agar mampu menekan angka penyebaran virus tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan deskripsi dan membantu memahami mengenai bagaimana pengaruh pandemi terhadap sektor kesehatan di tangkat pemerintah daerah dan efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan sektor kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode studi pustaka dengan pengumpulan data berdasarkan hasil dokumentasi dan penelusuran elektronik. Data hasil yang telah ditemukan selanjutnya digunakan teknik analisis isi. Hasil penelusuran tersebut ditemukan bahwa pengaruh pandemi terhadap sektor kesehatanpada tingkat pemerintah daerah yakni berdampak pada kesehatan masyarakat secara langsung, tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara tegas untuk menekan penyebaran virus salah satunya dengan vaksin Covid-19 yang secara rutin dimonitoring langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dan turut berpengaruh terhadap penurunan akses layanan kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh tingkat efektivitas penerapan kebijakan kesehatan dipengaruhi oleh rendahnya pengawasan dan ketegasan oleh pemerintah daerah. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan sektor kesehatan yang telah dilakukan sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerjanya.]]>
<![CDATA[The Role of Economic and Financial Crime Commission (EFCC) in Combating Corruption in Nigeria ]]>
<![CDATA[Matthew Funsho Bello]]>;
<![CDATA[Adaran Olapade Cosmas]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 1 (2022): Musamus Journal of Public Administration, Vol 5. 1. October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v5i1.4354
<![CDATA[Corruption as a “monster†subverts public institutions and their capacity to perform their assigned tasks efficiently, thereby damaging the substantive interest and endangering the lives of citizens whom these institutions are meant to serve. This indicates that the higher the propensity and will of the state to combat corruption the lower the dangers underdevelopment and societal disintegration, and vice-versa. The main objective of the study is to assess the role of the Economic and Financial Crimes Commission in combating corruption. The secondary source of data collection was used for this study. The study revealed that political interference hinders the EFCC from performing its role in the fight against corruption. Also, the study also found out that the EFCC has played a role in reducing the level of corruption in the public sector. It was recommended that the federal government should be committed to the sincere translation of the expressed political will of fighting corruption into reality by allowing the anti-corruption institutions to operate without political intervention in order not to compromise with their statutorily assigned responsibilities]]>
<![CDATA[Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center (Ttic) Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Roza Maika Putri]]>;
<![CDATA[Kusdarini Kusdarini]]>;
<![CDATA[Roni Ekha Putera]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 1 (2022): Musamus Journal of Public Administration, Vol 5. 1. October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v5i1.4369
<![CDATA[Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan terutama untuk memotong rantai distribusi pangan agar terwujudnya kestabilan harga pangan dan inflasi pangan, memudahkan akses pangan murah bagi masyarakat, mewujudkan harga yang wajar bagi produsen dan menguntungkan petani, dan menunjang PUPM dan LUPM yang merupakan program sebelumnya. Adapun fenomena yang terlihat sehingga peneliti perlu menganalisis implementasi Program ini adalah meningkatnya inflasi pangan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pencapaian tujuan program ini. Serta adanya dukungan politik yang memberi sumbangsih dana besar dalam pelaksanaan program ini setelah adanya Covid-19 menjadi fenomena yang menarik bagi peneliti melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program TTIC pada masa pandemi Covid-19 oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.Penelitian ini dikaji menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program TTIC berjalan cukup baik, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan sehingga kinerja program TTIC masih rendah. Adapun kendala tersebut diantaranya adalah sumberdaya finansial yang belum mencukupi pelaksanaan program, sumberdaya manusia yang kurang memumpuni secara kuantitas dan kualitas, dan sarana prasarana yang masih belum mencukupi pelaksanaan program TTIC dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Lalu juga kondisi sosial kelompok sasaran dalam hal ini petani/Gapoktan yang pada umumnya berhutang kepada tengkulak, sehingga tidak memasok ke TTIC.]]>
