Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik terbit 6 bulan sekali yaitu pada Juni dan Desember. Diterbitkan oleh P3M Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Articles
558 Documents
<![CDATA[FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKAN: PERBEDAAN DAN PERMASALAHAN ]]>
<![CDATA[Suparna Wijaya]]>;
<![CDATA[Komang Rina Arsini]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 8 No 1 (2021): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v8i1.181
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbandingan antara fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN serta mengetahui permasalahan yang ditimbulkan oleh penerapan tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan dokumentasi dan wawancara kepada beberapa narasumber. Terdapat perbedaan yang signifikan antara ketentuan pengkreditan Pajak Masukan (PM) yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) terkait penyerahan yang mendapat fasilitas PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tidak dipungut dengan penyerahan yang mendapat fasilitas dibebakan dari pengenaan PPN. PM yang tidak dapat dikreditkan terkait penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dikhawatirkan dapat mempengaruhi harga jual dari BKP yang mendapat fasilitas tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan dari pengenaan PPN dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu dari segi pengkreditan PM, administrasi, dan sudut pandang ekonomi. PM yang tidak dapat dikreditkan dan dibiayakan oleh pengusaha memiliki kemungkinan mempengaruhi harga barang menjadi lebih tinggi apabila berada pada pasar yang bersifat monopolistik (monopoli atau oligopoli). Sebaliknya, PM yang tidak dapat dikreditkan dan dibebankan sebagai biaya oleh PKP tidak akan mempengaruhi harga barang apabila jenis pasar barang tersebut adalah pasar persaingan sempurna.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI PROVINSI GORONTALO ]]>
<![CDATA[Pariono, Agus]]>;
<![CDATA[Poma, Maryam D.]]>;
<![CDATA[Tueno, Nolfi S.]]>;
<![CDATA[Katili, Andi Yusuf]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 8 No. 1 (2021): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v8i1.196
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Program Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa keberhasilan pelaksanaan program pengarusutamaan gender memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa, dimana strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Adapun fokus penelitian adalah perencanaan, pelaksanaan,pengawasan dan evaluasi. Strategi dalam teknik analisis data deskriptif kualitatif pada dasarnya memiliki sifat yang tidak terlalu mengutamakan makna, sebaliknya penekanannya lebih banyak menganalisi permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena.]]>
<![CDATA[THE EFFECT OF WORK FROM HOME ON EMPLOYEE’S PERFORMANCE AT DEPUTY FOR CHILD PROTECTION MINISTRY OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION ]]>
<![CDATA[Tri sediarti]]>;
<![CDATA[Setyo Riyanto]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 8 No 2 (2021): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v8i2.183
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Bekerja Dari Rumah Terhadap Kinerja Karyawan Di Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang diperoleh dengan mengambil data dari setiap laporan bagian dan bidang di Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak. Selain itu studi pustaka terkait work from home itu sendiri juga dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. Pada Tahun 2020 seluruh Dunia termasuk Indonesia dilanda wabah pandemik covid 19, Presiden Indonesia dalam konferensi persnya mengintruksikan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menerapkan social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid 19. Hasil pembahasan diperoleh bahwa pelaksanaan work from home dikantor Kemen PPPA cq. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak berjalan dengan baik, tidak ditemukan faktor penghambat yang terlalu berarti terhadap kinerja para pegawai. Selain tetap terjaga dengan tetap mengedepankan pelayanan prima dan tidak mengesampingkan protokol kesehatan yang ada.]]>
<![CDATA[KINERJA PELAYANAN PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) DI KANTOR KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA ]]>
<![CDATA[Andry Andry]]>;
<![CDATA[Tri Lasmaria Sihotang]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 8 No 2 (2021): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v8i2.198
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu Kinerja Pelayanan penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) DI Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pelayanan Penerbitan IUMK DI Kantor Kecamatan Jekan Raya. Dengan penelitian Deskriptif dan metode Kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena-fenomena yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan aparatur/pegawai Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Sedangkan, Data Sekunder diperoleh dari Kantor Kecamatan Jekana Raya Kota Palangka Raya tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (Iumk) Di Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sudah cukup optimal/baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator Produktivitas, Responsivitas dan Akuntabilitas. Penelitian ini juga menunjukan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi Kinerja Pelayanan Penerbitan IUMK Di Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.]]>
<![CDATA[ANALISIS WORK FROM HOME TERHADAP MOTIVASI KINERJA KARYAWAN DIMASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Dede Mustomi]]>;
<![CDATA[Popon Rabia Adawia]]>;
<![CDATA[Diah Wijayanti]]>;
<![CDATA[Khoirul Ulum]]>;
<![CDATA[Andi Arfian]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 8 No 2 (2021): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v8i2.199
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana kebiasaan baru work from home bersinggungan dengan motivasi kerja karyawan. Penelitian ini berupa penelitian deskriptif dengan metode survey memakai teknik purposive sampling, dimana penulis menyebarkan kuesioner kepada responden dari para karyawan yang berjumlah 100 orang untuk dimintai pendapatnya. Periode survey dilakukan selama satu bulan pada periode Mei 2021. Dari 100 kuesioner yang disebar semuanya kembali dan diisi oleh responden. Pandemi covid 19 telah menjadikan kebiasaan baru diberbagai sisi kehidupan masyarakat. Salah satu kebiasaan baru yang banyak dilakukan di sektor bisnis adalah work from home atau WFH. Alasannyan tentu untuk mencegah penyebaran virus ditempat kerja. Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana work from home dilihat dari sisi motivasi kinerja karyawan, hal inilah yang dibahas di artikel ini. Hasilnya mayoritas masyarakat responden menanggapi positif work from home karena di masa pandemiini mencegah penularan virus dengan work from home lebih baik ketimbang harus kerja full time di kantor dan WFH tidak menurunkan secara signifika nmotivasi kinerja karyawan.]]>
<![CDATA[STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TENGAH PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Swastiani Dunggio]]>;
<![CDATA[Iskandar N. Yantu]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 8 No 2 (2021): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v8i2.202
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui perilaku pemilih masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan serta bagaiamana peran faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango di tengah pandemi covid 19. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid19 di Kecamatan Bulango Selatan, sudah dapat dikatakan baik. Perilaku pemilih yang ada masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan dalam Pilkada banyak dipengaruhi oleh faktor daerah asal calon dalam pilkada di tahun 2020 hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh masyarakat. Selain faktor daerah asal calon, masyarakat melihat visi-misi yang disampaikan oleh pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk bisa memperoleh informasi serta menetapkan pilihan masyarakat terhadap pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI ERA COVID-19 ]]>
<![CDATA[Naufal Raid]]>;
<![CDATA[Nasrizal Nasrizal]]>;
<![CDATA[F. Yasmeardi Yasmeardi]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 8 No 2 (2021): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v8i2.209
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Era Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan cara melakukan survei kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan melihat Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM). Tempat penelitian yaitu di Sumatera Barat dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat menggunakan aplikasi google form kepada 110 responden. Data di analisis dengan menggunakan indek kepuasan masyarakat (IKM) yang dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat pada era Covid 19 sesuai dengan ketentuan kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 per indikator pelayanan berada pada kategori baik, hal ini berdasarkan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 66,95 dengan kategori Baik. Kepada para penyelenggara pelayanan publik, untuk kedepannya bisa beradaptasi dengan keterbatasan kegiatan di era Covid-19.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UMKM DI KOTA GORONTALO ]]>
<![CDATA[Antu, Yahya]]>;
<![CDATA[Mohi, Elnino Husein]]>;
<![CDATA[Nggilu, Rukiah]]>;
<![CDATA[Arsana, I Kadek Satria]]>;
<![CDATA[Binolombangan, Fadly]]>;
<![CDATA[Endey, Non]]>;
<![CDATA[Laleno, Maryam]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 8 No. 2 (2021): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v8i2.231
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi pemerintah Kota Gorontalo dan implikasinya terhadap eksistensi dan perkembangan UMKM di masa pandemi covid 19. Populasi ditetapkan dan pengambilan sampelnya secara purposive sampling. Penelitian ini menggunkan metode deskriptif kualitatif. Analisis data model interaktif dari Miles dan Hubermen, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dampak bagi sektor ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemik covid 19 sangat memukul bagi pelaku UMKM. Terutama dari sisi distribusi bahan baku, penjualan, laba usaha, dan modal. Semuanya mengalami penurunan pendapatan sejak pandemic melanda Indonesia khusunya Kota Gorontalo. Diperlukan peran nyata dari pemerintah yaitu kerjasama dan sinergi yang baik antara pemerintah/instansi terkait dengan pelaku UMKM, sehingga kondisi perekonomian pelaku UMKM dapat berangsur pulih. Kerjasama dalam membentuk pelayanan/toko/tempat oleh-oleh khas Kota Gorontalo. Kegiatan makan minum sehari-hari pegawai dan rapat makan dan minum di lingkup Pemerintah kota Gorontalo diarahkan untuk menggunakan produk UMKM. Namun, dari sisi penganggaran, intinya instansi terkait sangat berharap agar rencana tersebut segera terealisasi, sehingga perekonomian pasca pandemic secara keseluruhan, serta bagi UMKM khususnya, dapat kembali normal dan membaik.]]>
<![CDATA[PERBEDAAN KEMANDIRIAN KERJA KARYAWAN ANTARA YANG DIPIMPIN DENGAN GAYA TRANSFORMASIONAL DAN TRANSAKSIONAL ]]>
<![CDATA[Fitri Rezeki]]>;
<![CDATA[Ade Rizky Oktavian]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 8 No 2 (2021): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v8i2.234
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan kemandirian kerja karyawan antara yang dipimpin dengan gaya transformasional dan transaksional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif komparatif expostfacto. Populasi penelitian ini adalah semua karyawan toko di Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu karyawan yang dipimpin dengan gaya transaksional dan transformasional. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 orang yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu 50 orang karyawan yang dipimpin dengan gaya transformasional dan 50 orang yang dipimpin dengan gaya transaksional. Pengumpulan data dilakukan dengan angket yang telah diujikan validitas dan reliabilitas pada 30 orang di luar sampel. Analisis data dilakukan dengan teknik uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data lolos uji asumsi klasik normalitas dan homogenitas. Rata-rata kemandirian karyawan yang dipimpin dengan gaya transformasional sebesar 3,648, lebih tinggi dari kemandirian karyawan yang dipimpin dengan gaya transaksional sebesar 3,242. Selanjutnya, pada independen sampel tes, diperoleh nilai t sebesar 4,393 yang signifikan pada 0,000. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal kemandirian antara karyawan yang dipimpin dengan gaya transformasional dan transaksional, dimana kemandirian karyawan yang dipimpin dengan gaya transformasional lebih tinggi.]]>
<![CDATA[INSENTIF PAJAK MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK UMKM : STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG ]]>
<![CDATA[Suparna Wijaya]]>;
<![CDATA[Brahmasta Kana Buana]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 8 No 2 (2021): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v8i2.235
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pemanfaatan dan pelaksanaan insentif pajak ini di KPP Pratama Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode stud iliteratur dengan mengkaji berbagai peraturan terkait, pengumpulan data primer melalui wawancara, serta pengumpulan data sekunder. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, memberikan dampak tidak hanya di bidang kesehatan namun juga perekonomian. UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi Indonesia juga merasakan dampak dari pandemi ini. Pemerintah memberikan insentif pajak bagi UMKM yang tertuang di dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 110 Tahun2020. Pemerintah memiliki harapan agar banyak UMKM yang berpartisipasi dalam program ini. Fakta di lapangan ternyata hanya sebagian kecil saja UMKM yang berpartisipasi dalam program ini. Penelitian meninjau kondisi di lapangan ini dan mengkaji apa yang sebenarnya terjadi mengingat adanya gap antara kebijakan dengan pelaksanaan. Penelitian mengambil studi kasus di KPP Pratama Tulungagung dengan alasan banyaknya UMKM di kabupaten tersebut serta mudahnya akses ke objek penelitian, mengingat pandemi ini membatasi ruang gerak untuk mengambil objek di luar domisili. Hasil penelitian menemukan adanya keengganan wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif karena akses teknologi yang sulit sertakurangnya manfaat langsung yang dirasakan.]]>
