cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marthsian Y. Anakotta
Contact Email
marthsiananakotta@ukdc.ac.id
Phone
+6231-5946482
Journal Mail Official
jurnalsev@ukdc.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Lantai 4 Gedung Vidya Loka, Ruang VL 4K Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya 60117
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Sapientia Et Virtus
Published by Universitas Katolik Darma Cendika
ISSN : 2355343X     EISSN : 27162273     DOI : 10.37477
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 126 Documents
 9   10   11   12   13 
Legal Consideration in Implementing Artificial Intelligence when Dealing with Patients in Healthcare Services Yuliana Yuliana
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 1 (2023): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i1.416

Abstract

Artificial intelligence (AI) is applied in large activities of daily life. However, besides the positive sides of AI, there are still many legal concerns about implementing AI in medical practice and healthcare services. Ethical consideration needs legal background involvement. This paper aims to describe the legal consideration in implementing Artificial Intelligence (AI) when dealing with patients in healthcare services. This is a narrative literature review. Literature was searched from Science Direct, Google Scholar, and PubMed. The inclusion criteria are research and review. The exclusion criteria are unavailable in full-text journals. The articles were read twice to reduce the possibility of bias. Finally, the selected articles were summarized and narrated in a review. Possible pitfalls in legal concerns when using Artificial Intelligence when dealing with patients include patient privacy, data sharing, rigorous testing procedure, and expensive process. Unification and harmonization of legal regimes have to be applied for legal regulation. Non-discriminative principles are required to ensure legal liability. Legal concerns about implementing Artificial Intelligence (AI) in healthcare services include patient privacy, data sharing, and testing procedure. Legal liability should be ensured by non-discriminative principles.
Pendidikan Karakter Sebagai Bentuk Implementasi Pencegahan Perundungan Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Tingkat Sekolah Menengah Bernadeth Gisela Lema Udjan
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 7 No 2 (2022): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v7i2.429

Abstract

Perubahan drastis sistem Pendidikan di Indonesia akibat pandemi Covid-19 yang sebelumnya luring menjadi daring memberikan dampak dalam kehidupan. Dampaknya adalah sering terjadinya bullying secara verbal dalam pembelajaran daring yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Peneltian ini dilatarbelakangi oleh presentase laporan pengaduan yang didapatkan penulis dari data KPAI. Penelitian ini akan menggunakan data yang sudah diperoleh melalui literatur dengan metode yang digunakan adalah studi pustaka. Penelitian studi pustaka ini menggunakan artikel, jurnal, buku dan skripsi yang berkaitan dengan bullying dalam pembelajaran daring. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun tujuan dari penelitian ini memberikan analisa kritis terkait kekerasan secara verbal dalam rangka membentuk sekolah yang ramah anak. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa data yang telah didapat penulis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan bullying secara verbal dalam pembelajaran daring. Beberapa faktor tersebut adalah lingkungan, karakter dari anak, dan orang tua. Ketiga faktor tersebut berperan penting dalam peristiwa bullying yang dilakukan dalam pembelajaran daring. Selain itu, bentuk dari perlindungan oleh guru dan sekolah juga sangat berperan penting dalam bullying di tingkat sekolah menengah utamanya dalam implementasi Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam wujud peraturan di tingkat sekolah menengah. Upaya yang dapat dilakukan pihak sekolah selain dari implementasi pasal tersebut adalah diadakannya pendidikan karakter dalam lingkup sekolah supaya aksi bullying di tingkat pendidikan utamanya sekolah menengah saat pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 ini dapat ditekan dengan maksimal.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Mengenai Diskon Palsu dalam Bertransaksi Elektronik Kharisma Rafi'ani
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 2 (2023): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i2.436

Abstract

Perkembangan teknologi yang berpengaruh pada sektor perdagangan memberikan dampak berupa pelaku usaha yang dapat melakukan transaksi jual beli selama 24 jam tanpa henti dan melakukan promosi hingga ke dunia internasional. Transkasi jual beli ini sering dilakukan melalui e-commerce, dalam melakukan transaksi ini juga terdapat beberapa kelemahan yang diantaranya adalah diskon palsu yang dapat merugikan konsumen. Penulisan ini juga didasarkan pada penelitian terdahulu terkait dengan penerapan diskon palsu yang dilakukan oleh pelaku usaha di hari belanja online nasional yang ditemukan hasil bahwa terciptanya website yang dapat mengetahui riwayat harga produk tersebut agar konsumen merasa tidak ditipu oleh pelaku usaha, serta peneliti lain yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen terhdap diskon palsu adalah kewajiban pelaku usaha dan apabila konsumen merasa dirugikan, ia dapat melakukan pengaduan kepada BPSK. Dengan ini penulis dalam penulisannya ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen terhadap diskon palsu yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui transaksi dalam e-commerce dan juga untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum perjanjian baku yang ada dalam bertransaksi elektronik melalui e-commerce jika terjadi diskon palsu yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menggunakan artikel-artikel, buku-buku, serta bahan hukum lainnya sebagai sumber pendukung penulisan. Berfokus pada diskon palsu yang diterima oleh konsumen dan dalam transaksi elektronik yang pasti menggunakan perjanjian baku dalam transaksinya maka dapat dikatakan bahwa konsumen berada pada posisi yang lemah. Sehingga, UUPK diharapkan dapat melindungi hak-hak konsumen secara utuh dengan melakukan perubahan kepada UUPK. Hal ini juga dilandaskan karena telah terjadinya perubahan pada bentuk transasaksi di era digital.
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat Nicholas Ardy Wibisana; Bernadeth Gisela Lema Udjan; Solfian Solfian
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 9 No 1 (2024): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v9i1.441

Abstract

Indonesia merupakan negara plural, ditandai dengan keberadaan berbagai komunitas adat yang tersebar di seluruh Nusantara. Keberagaman inilah yang mewajibkan Negara untuk selalu mengakui dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat adat sebagai salah satu subjek hukum di Indonesia. Hal ini tampak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Namun terdapat salah satu masyarakat adat bernama Sendi yang masih belum mendapatkan hak dan pengakuan sebagai masyarakat adat. Mendasarkan pada permasalahan tersebut, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengakuan masyarakat adat dan mengetahui argumentasi pemerintah setempat terkait dengan bentuk pengakuan masyarakat adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan ilmu sosial yang bersifat empiris. Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa masyarakat eks desa Sendi telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan bentuk pengakuan sebagai masyarakat adat. Namun, permohonan pengakuan yang telah masyarakat eks desa Sendi ajukan belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Sehingga sampai dengan saat ini masyarakat masih belum mendapatkan bentuk pengakuan sebagai masyarakat adat. Analisis kritis yang terdapat dalam penelitian ini menawarkan suatu pertimbangan kepada pemerintah berupa alternatif produk hukum yang lebih memperhatikan unsur kesejarahan dan asal usul dalam mengidentifikasi sekaligus menentukan kelompok masyarakat hukum adat.
Perlindungan Terhadap Hak Petugas Medis Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan Muhammad Tahir; Erni Djun Astuti; Giofanni Dian Novika; Sugeng Susila; Alhadiansyah Alhadiansyah
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 2 (2023): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i2.453

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi pelaksanaan pemenuhan hak petugas medis yang menangani pasien Covid-19 ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kedua, upaya pemerintah didalam memenuhi hak petugas medis yang menangani pasien Covid-19 pada masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif empiris, dengan metode deskriptif, menerapkan pendekatan studi literatur dan kepustakaan disertai wawancara dan pengamatan dilapangan. Pelaksanaan dan upaya pemenuhan hak petugas medis yang dilakukan pemerintah dimasa pandemi Covid-19, belum secara optimal dilaksanakan terutama dalam hal penerimaan insentif dan santunan kematian serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan guna menunjang keselamatan dan kesehatan kerja dari petugas medis, hak memperoleh perlindungan hukum dan informasi yang lengkap, jelas dan benar selama menangani pasien Covid-19. Kata Kunci: Perlindungan; Hak Petugas Medis; Covid-19 Abstract This study aims to first, identify the implementation of the fulfillment of the rights of medical personnel who handle Covid-19 patients in terms of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. Second, the government's efforts in fulfilling the rights of medical workers who handle Covid-19 patients during the pandemic. The research method used is a type of empirical normative research, with a descriptive method, applying an approach to literature and literature studies accompanied by interviews and observations in the field. The implementation and efforts to fulfill the rights of medical officers carried out by the government during the Covid-19 pandemic, have not been optimally implemented, especially in terms of receiving incentives and death compensation as well as fulfilling health facilities and infrastructure to support occupational safety and health of medical workers, the right to obtain legal protection and complete, clear and correct information while handling Covid-19 patients. Keywords: Protection; Rights of Medical Officers; Covid-19
Aspek Yuridis Transaksi Menggunakan Valuta Asing Gracia Maydelin Arganto; Martika Dini Syaputri
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 2 (2023): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i2.461

Abstract

Kegiatan bisnis akan selalu melekat pada diri manusia, demi memenuhi kebutuhannya agar dapat bertahan hidup. Bisnis tetap memiliki aturan yang khusus terlebih dalam proses transaksi. Para pelaku bisnis dalam membuat perjanjian tentu selalu mempertimbangkan hal yang menguntungkan, oleh karena itu tidak sedikit para pelaku bisnis menggunakan perjanjian menggunakan satuan valuta asing guna memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Valuta asing merupakan mata uang yang bisa digunakan pada proses perdagangan internasional atau hal lainnya yang tidak melanggar Undang-Undang. Artikel ini mengkaji mengenai keabsahan transaksi menggunakan valuta asing pada wilayah Indonesia serta penyelesaian sengketa wanprestasi apabila menggunakan satuan valuta asing pada sebuah perjanjian. Metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan konseptual. Salah satu faktor yang mempengaruhi sengketa pada sebuah perjanjian yang menggunakan valuta asing adalah adanya fluktuasi mengenai valuta asing serta perbedaan kurs yang cukup signifikan serta kepastian hukum penggunaan valuta asing apabila digunakan pada Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang dikecualikan oleh UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan mengenai keabsahan penggunaan valuta asing serta penyelesaian suatu kewajiban apabila kedua belah pihak memiliki perjanjian secara tertulis. Sesuai dengan Yurisprudensi No.1/Yur/Pdt/2018 menyatakan bahwa pada penyelesaian ganti rugi terhadap adanya wanprestasi yang menggunakan valuta asing diharuskan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Hal tersebut harus tetap menyesuaikan dengan Pasal 21 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Muchlas Rastra Samara Muksin
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 1 (2023): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i1.465

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah peninggalan dan masih ‘bercorak’ Belanda baik dari sisi filosofis maupun sosilogis, juga tidak memiliki tujuan dan pedoman pemidanaan (Straftoemetingsleiddradd) yang umumnya memuat asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim guna menjatuhkan pidana, Namun sayangnya selama ini Indonesia belum memiliki tujuan pemidanaanya karena masih menggunakan hukum peninggalan Belanda. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini dan yang akan datang. Metode yang digunakan adalah metode Normatif, hasil analisis diketahui KUHP lama tidak memiliki pedoman dan tujuan pemidanaan serta berorientasi pada pembalasan adapun tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan petunjuk tentang arah tujuan hukum pidana pada Bab III Tentang Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan. Kesimpulannya yaitu perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan pada KUHP Baru merupakan perubahan yang progresif. KUHP dapat memberikan arah yang jelas dan dapat membantu Aparat Penegak Hukum (APH) mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul dalam kerja-kerja sistem peradilan pidana yang mengarah pada tercapainya keadilan dan kepastian sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP Baru.
Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris Astrid Athina Indradewi
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 1 (2023): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i1.483

Abstract

This study aims to analyze the legal validity and legal force of a testament whose contents violate the 'legitieme portie' of the heirs. The testament may not contain provisions that reduce the absolute share of the heirs. The Civil Law Code stipulates a system of restrictions on the allocation of inheritance to be distributed to heirs through 'legitieme portie' in order to protect heirs from the tendency for heirs to benefit other people. This study uses a normative juridical research method with conceptual and statutory approaches. The results of this study are testaments that contain provisions regarding the distribution of inheritance which violates the 'legitieme portie' of heirs, thus legally it must be prosecuted and enforced based on the provisions of Article 913 juncto Article 914 juncto Article 920 of the Civil Law Code. However, if the heirs do not sue, the testament as intended will continue as it is. In other words, the testament remains valid even if it contains a violation of the 'legitieme portie' of the heir as long as it has not been canceled by the injured party.
Public Perception and Reaction Toward Early-Age Marriage (Case: Village of Arajang, Region of Wajo) Bunyamin Bunyamin; Riska Novita; Mujahidin Mujahidin
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 2 (2023): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i2.488

Abstract

The practice of early-age marriage has been observed to have a multitude of adverse effects on various domains, including mental health, physical health, education, productivity, and most significantly, the quality of human resources in the future. The practice of early-age marriage has been observed in various locations, including the village of Arajang in the Wajo region. The legality of early-age marriage is addressed in National Law No.16 of 2019, which stipulates that marriage is only permissible when both people involved have attained the age of 19. However, it is important to note that the actual findings diverge significantly. This study employed a qualitative approach, utilizing open interviews as the primary technique of data collection. Additionally, deductive reasoning was employed in the analysis of the gathered data. This research has identified several factors that influence early-age marriage, including cultural and traditional practices, levels of knowledge and education, instances of adultery, and economic and poverty-related concerns. Another outcome of this study indicates that the residents of Arajang do not exhibit concerns regarding early-age marriage. Consequently, there is a pressing necessity to undertake comprehensive educational initiatives to raise awareness about the consequences of child marriage.
Kepastian Hukum Bagi Investor Fintech P2P Lending Dalam Kepailitan Bisnis Menggunakan Pendekatan Business Ready Yohanes B. Cahayamisjuan
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 9 No 1 (2024): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v9i1.490

Abstract

This writing discusses the influence of legal certainty in the Bankruptcy and Delayed Debt Payment Obligation (PKPU) Law on investor interest in the Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending sector, using the legal certainty theory by Lon Fuller. A potential solution in the form of the B-Ready approach is also proposed to enhance legal certainty for investors through the revision of the Bankruptcy and PKPU Laws. This approach is normatively analyzed through statutory and conceptual approaches. Research findings indicate that the current Bankruptcy and PKPU Laws do not fulfill Fuller's eight elements of legal certainty, particularly regarding the prohibition of conflicting regulations and the alignment of rules with their practical application. This could potentially detrimentally affect investor interest in the Fintech P2P Lending sector due to legal uncertainty jeopardizing their investments. The B-Ready approach emerges as a potential solution by identifying seven aspects in the Draft Bankruptcy and PKPU Laws that can facilitate business ease for investors when facing business bankruptcy. Overall, a review of the Bankruptcy and PKPU Laws is crucial to establish a clearer and advantageous legal environment for investors in the Fintech P2P Lending sector. The B-Ready approach holds potential as a foundation for revising regulations, ensuring the necessary legal certainty for investors.

Page 12 of 13 | Total Record : 126

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2025): March Vol 9 No 1 (2024): March Vol 8 No 2 (2023): September Vol 8 No 1 (2023): March Vol 7 No 2 (2022): September Vol 7 No 1 (2022): March Vol 6 No 2 (2021): September Vol 6 No 1 (2021): March Vol 5 No 2 (2020): September Vol 5 No 1 (2020): March Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 2 (2019): September Vol 4 No 1 (2019): March Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018): September Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018): March Vol 2 No 2 (2015): September Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015): March Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014): September Vol 1 No 1 (2014): March Vol 1 No 1 (2014) More Issue