Garuda - Garba Rujukan Digital

All

JURNAL PIONIR

pionir
Website

Published by Universitas Asahan

ISSN : 25493043 EISSN : 26553201 DOI : 10.36294/pionir.v2i4

Core Subject : Education, Agriculture, Social, Engineering,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Jurnal Pionir merupakan jurnal yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan yang bertujuan sebagai sarana komunikasi ilmiah dan untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian kepada praktisi dan pengamat ilmu pengetahuan. Jurnal Pionir mencakup berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan karena jurnal ini bersifat multidisiplin ilmu. Seperti Ilmu Hukum, Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Ilmu Teknologi dan Informatika dan ilmu-ilmu lainnya.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 354 Documents

1 2 3 4 5

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN Tri Tuti Aditama Putri; Ismail Ismail
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsure “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannyapun juga dutentukan oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 1.Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi. 2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan.. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi. Korporasi sebagai suatu subyek hukum, pertanggungjawabannya dapat berasal dari perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan. Kata Kunci: Analisis Yuridis, Korporasi, Pidana Pencemaran Lingkungan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN 4 (EMPAT) TANDAN BUAH SAWIT MENJADI TINDAK PIDANA PENCURIAN BERAT DALAM PUTUSAN NO. 125/PID.B/2018/PN.KIS Elyakim Mangatur Sirait; Ismail Ismail; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP). Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian 4 (empat) tandan buah kelapa sawit menjadi tinak pidana pencurian berat dalam putusan no. 125/Pid.B/2018/PN.Kis? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berat dalam putusan no. 125/Pid.B/2018/PN.Kis? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No: 125/Pid.B/2018/PN.Kis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjatuhkan putusan pada perkara No:125/Pid.B/2018/PN.Kis, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu: 1). Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. 2). Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti. Kata Kunci : Pencurian, Tandan Buah Sawit, pidana

GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN YANG PROFESIONAL Rotua Samosir
JURNAL PIONIR Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Guru adalah unsur penting dalam kegiatan mengajar. Guru juga dapat disebut sebagai jembatan dan sekaligus agen yang memungkinkan peserta didik berdialog dengan dunianya. Seorang guru PAK yang professional mengutamakan hubungan pribadinya dengan Allah dan sesama. Dalam dunia sekolah harus mampu mengenal peserta didik, menguasai bahan ajar hingga penggunaan metode. Sebagai seorang yang professional, tugas seorang guru PAK bukan hanya sebatas pen-transfer pengetahuan melainkan harus mampu menjadi penginjil, penafsir iman Kristen, gembala dan sebagai pedoman dan pembimbing bagi setiap peserta didik maupun bagi masyarakat. Kata Kunci: Guru, Profesional

PENGATURAN HUKUM PENERAPAN 251 JENIS BARU NARKOBA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 Eko Parulian Utama Sianipar; Ismail Ismail
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Suatu zat yang dapat menghilangkan kesadaran adalah zat yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari bukan saja menggangu diri sendiri dalam penelitian mengenai zat yang dinamakan narkotika tersebut dalam penggunaan berbagai jenis narkotika ada yang dapat menyakiti diri sendiri hingga mengganggu ketertiban umum, efek lainnya dapat membuat orang yang mengkonsumsinya akan mendapatkan efek yang sangat merugikan bagi jaringan tubuh, baru-baru ini banyak jenis narkoba yang ditemukan dari mulai campuran antara narkotika satu dengan narkotika lain, salah satu contoh dari narkoba adalah black heroin ini adalah salah satu contoh narkoba yang sangat membahayakan diantara banyaknya jenis narkoba baru yang mempunyai efek 300 kali dari efek heroin, karena dalam pembuatanya mencampurkan banyak jenis narkoba. Mengenai pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini meliputi : bagaimana penerapan hukum mengenai jenis narkoba baru ? bagaimana solusi pemerintah dalam menegakan hukum dari jenis narkoba baru ? berbagai lab yang meneliti berbagai jenis narkoba ada 251 jenis narkoba yang ditemukan, maka dari itu penulis mencoba untuk membahas soal penerapan hukum mengenai jenis narkoba terbaru ini, karena dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam golongan narkotika ada 3 golongan narkotika, golongan satu adalah golongan dan jenis narkotika yang sangat berbahaya hingga hukuman yang sangat berat terhadap orang yang mengedarkan narkotika tersebut, narkotika golongan kedua dan narkotika, dan dari 251 jenis narkotika akan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan narkotika, untuk dapat memasukan 251 narkotika dan 251 narkotika baru ini dapat dimasukan kedalam tiga golongan tersebut, maka dari itu penelitian di lab harus segera dilakukan untuk dapat dimasukan sesegera mungkin agar tidak tejadinya kekosongan hukum mengenai pengaturan narkotika yang belum masuk kedalam tiga golongan dari penemuan 251 jenis narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini.Kata Kunci : Narkoba, penerapan hukum

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAM NEGERI “PMDN” SETELAH SAHAMNYA DIBELI (DIAKUISISI) OLEH WARGA NEGARA ASING ATAU BADAN HUKUM ASING M. Irfan Islami Rambe
JURNAL PIONIR Vol 2, No 4 (2018): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Pada makalah ini membahas tentang kedudukan hukum Perusahaan Dalam Negeri “PMDN” setelah Sahamnya dibeli (Diakuisisi) oleh warga negara asing atau badan hukum asing. Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research).Pembelian saham secara akuisisi pada peruasahaan bukan PMA oleh warga negara asing atau badan hukum asing dapat dilakukan dengan memperhatikan anggaran dasar serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akusisi yang dilakukan terhadap perusahaan bukan PMA ini tentunya harus dapat memperhatikan persetujuan atau izin-izin oleh instansi terkait dalam hal ini BKPM, BPDPPM, BPDKPM, dan memperhatikan Perpres No. 39 Tahun 2014 yang mana didalamnya mengatur tentang besaran saham (% saham) yang dapat dimiliki oleh warga negara asing maupun badan hukum asing, serta bentuk usaha apa yang di perbolehkan menggunakan modal asing tersebut. Akibat hukum dari akuisisi yaitu beralihnya hak dan kewajiban suatu perusahaan yang diakuisisi kepada pengakuisisi dalam pengambilalihan (akuisisi) biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar maupun lebih kecil dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Dengan lebih besarnya pengambilalihan pihak pngakuisisi dalam Perseroan Terbatas sangat berpengaruh dengan pengendalian Perseroan terbatas. Kata Kunci : Pengalihan Saham, PMDN, PMA

IMPLEMENTASI KONSEP BUSINESS TO CUSTOMER DENGAN TEKNOLOGI E-COMMERCE BERBASIS WEB (Studi Kasus : Toko Sepatu Bunut Kisaran) Zunaida Sitorus
JURNAL PIONIR Vol 5, No 2 (2019): Januari-Juni
Publisher : Universitas Asahan

Toko Sepatu Anindy 2 merupakan salah satu tempat usaha pembuatan sepatu di kisaran, yang menghasilkan berbagai macam sepatu kulit. Namun, dengan sistem yang berjalan sekarang, masih banyak masalah yang terjadi baik di pihak vendor maupun di pihak konsumen terutama yang berada di luar Kota Kisaran. Pihak vendor selama ini belum memiliki media khusus untuk mempromosikan produk-produknya dan pencatatan laporan transaksi penjualan masih dilakukan manual hanya dengan menggunakan tanda bukti transaksi yang ada dan konsumen masih harus langsung datang ke toko apabila ingin mendapatkan informasi produk dan hendak membeli sepatu.aplikasi sistem penjualan online business to customer berbasis e-commerce yang menyediakan fasilitas-fasilitas seperti katalog produk yang berisi gambar dan informasi produk, dan konsumen dapat mengetahui informasi proses pemesanan sepatu, serta dapat membuat laporan transaksi penjualan.Hasil penelitian ini berupa aplikasi siap pakai untuk menjual sepatu pada toko Anindy 2 dengan sistem online baik transkasi maupun proses pembelian sepatu. Kata Kunci : Toko Sepatu Anindy 2, Buseness to Costumers, Web

PERTANGGUNGJAWABAN KONTRAKTOR TERHADAP SEBUAH KONTRAK KERJA YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU KONTRAK Aryuda Sinaga; Bahmid Bahmid; Irda Pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Penelitian hukum ini meneliti pertanggungjawaban kontraktor terhadap sebuah kontrak kerja yang telah melewati batas waktu kontrak. Dalam pertanggung jawaban harus didasari adanya suatu musyawarah mufakat baik dari pihak PPK maupun pihak kontraktor yang tertera di dalam suatu addendum perjanjian kontrak kerja. Dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara melakukan pengambilan data-data yang bersumber dari Badan Usaha Penyedia Barang dan Jasa Konstruksi yang bernama Badan Usaha CV. Naga Karya, di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Pada penelitian hukum ini mendapat referensi dari sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan daftar pertanyaan. Atas bentuk pertanggung jawaban kontraktor terhadap sebuah kontrak kerja yang telah melewati batas waktu kontrak, maka dapat dilakukan upaya hukum terhadap adanya penyediaan barang dan jasa konstruksi dari pihak kontraktor CV. Naga Karya, yaitu dengan cara dapat menyelesaikan secara damai terhadap semua perselisaihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini atau dapat dilakukan dengan cara melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau dapat dilakukan di sidang Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci : batas kontrak, kontraktor, jasa konstruksi

PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN POLRES ASAHAN PADA KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SESUAI DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Muhammad Salim Fauzi Lubis
JURNAL PIONIR Vol 2, No 3 (2017): Juli
Publisher : Universitas Asahan

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.Proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.Pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah.Kata Kunci : Penyidikan, Keterangan Saksi Ahli, Petugas Kepolisian. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidan (KUHAP).

KAJIAN PUSTAKA : BALAKKA (Phyllanthus emblica L.) SEBAGAI HASIL HUTAN BUKAN KAYU YANG TIDAK TERKELOLA DENGAN BAIK DI SUMATERA UTARA Lanna Reni Gustianty
JURNAL PIONIR Vol 2, No 5 (2018): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Hasil Hutan Bukan Kayu potensial di hutan Indonesia diantaranya adalah balakka, yang tersebarsalah satunya di Propinsi Sumatera Utara. HHBK ini dikelola dengan tidak optimal dan tidak bijaksana.Potensi balakka di Indoensia khususnya di Sumatera Utara belum banyak diketahui dan diperhatikan, baikdari segi kandungan, budidaya, keragaman individu maupun manfaatnya. Pohon ini lebih digunakansebagai campuran bumbu masakan daerah khususnya ikan Mas atau ikan Jurung, yang dikenal dengannama holat. Sedangkan di India dan China sudah lama dikenal dan telah banyak dibudidayakan sertadikembangkan. Faktor penghambat pembudidayaan balakka di Indonesia terutama di Sumatera Utaraantara lain adalah adanya degradasi lahan menjadi perkebunan rakyat yaitu untuk tanaman karet dankelapa sawit, dikhawatirkan balakka akan punah pada masa yang akan datang jika terjadi penebangansecara terus-menerus terhadap pohon ini. Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya informasimengenai manfaat balakka. Manfaat balakka adalah dapat digunakan untuk beragam aplikasi dalamperawatan kesehatan atau obat herbal, makanan dan minuman, kosmetik, industri, pewarnaan,penyamakan, dll. Bagian yang digunakan untuk manfaat-manfaat tersebut adalah buah segar dan buahkering, biji, daun, akar, kulit dan bunga. Oleh sebab itu pemanfaatan dan pengelolaan balakka pada masayang akan datang, khususnya di Sumatera Utara, perlu ditingkatkan melalui penelitian dan publikasibalakka pada masyarakat luas.Kata Kunci : Phyllanthus emblica L., Hasil Hutan Bukan Kayu, degradasi lahan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag) Sigit Dermawan; Ismail Ismail; Salim Fauzi Lubis
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Pada tanggal 19 februari tahun 2017 lalu, Badan Narkotika Nasional menangkap seorang warga daerah Sanggau yang beridentitas Fidelis yang diduga memiliki sejumlah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman di rumahnya. Pada saat itu Fidelis mengatakan bahwa dia mengggunakan tanaman ganja untuk kesembuhan istrinya yang mengidap penyakit langka yang hanya biasa sembuh apabila menggunakan tanaman tersebut. Dalam kasus yang menimpa Fidelis ini hakim menyatakan Fidelis bersalah dan menjatuhi hukuman 8 bulan penjara dan denda sebesar satu milyar rupiah yang memang berbeda dengan tuntutan jaksa yang lebih ringan. Jenis penelitian adalah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law is books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana Narkotika dan Bagaimanakah pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Narkotika ditinjau dari putusan pengadilan Sanggau dengan nomor register : 111/Pid.Sus/2017/PN Sag. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif, dimana dalam kasus narkotika ini dalam Putusan No : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Als Nduk Anak FX Surajiyo didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 113 ayat (2), kemudian dakwaan kedua melanggar Pasal 111 dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 116 ayat (1) UU tentang Narkotika. Karena terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih antara ketiga dakwaan yang disanggahkan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Hakim langsung memutuskan memilih terhadap dakwaan ketiga dimana terdakwa telah melanggar dan langsung membuktikan dakwaan tersebut. Kata Kunci : tindak pidana, narkotika, terdakwa

Page 3 of 36 | Total Record : 354

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 10, No 2 (2024): Juli Vol 10, No 1 (2024): Januari Vol 9, No 2 (2023): Juli Vol 9, No 1 (2023): Januari Vol 8, No 2 (2022): Juli Vol 8, No 1 (2022): Januari Vol 7, No 2 (2021): Juli Vol 7, No 1 (2021): Januari Vol 6, No 2 (2020): Juli Vol 6, No 2 (2020): Mei Vol 6, No 1 (2020): Januari Vol 5, No 4 (2019): November-Desember Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember Vol 5, No 2 (2019): Januari-Juni Vol 2, No 5 (2018): Juli-Desember Vol 2, No 4 (2018): Januari Vol 2, No 3 (2017): Juli More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rumondang, S.Pi., M.Si

Contact Email
lppmuna123@gmail.com

Phone
+6281262070788

Journal Mail Official
lppmuna123@gmail.com

Editorial Address
Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan Jln. Ahmad Yani Kisaran – 21224 – Sumatera Utara

Location
Kab. asahan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rumondang, S.Pi., M.Si

Contact Email lppmuna123@gmail.com

Phone +6281262070788

Journal Mail Official lppmuna123@gmail.com

Editorial Address Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan Jln. Ahmad Yani Kisaran – 21224 – Sumatera Utara

Location Kab. asahan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rumondang, S.Pi., M.Si

Contact Email
lppmuna123@gmail.com

Phone
+6281262070788

Journal Mail Official
lppmuna123@gmail.com

Editorial Address
Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan Jln. Ahmad Yani Kisaran – 21224 – Sumatera Utara

Location
Kab. asahan,

Sumatera utara

INDONESIA