cover
Contact Name
Rumondang, S.Pi., M.Si
Contact Email
lppmuna123@gmail.com
Phone
+6281262070788
Journal Mail Official
lppmuna123@gmail.com
Editorial Address
Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan Jln. Ahmad Yani Kisaran – 21224 – Sumatera Utara
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL PIONIR
Published by Universitas Asahan
ISSN : 25493043     EISSN : 26553201     DOI : 10.36294/pionir.v2i4
Jurnal Pionir merupakan jurnal yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan yang bertujuan sebagai sarana komunikasi ilmiah dan untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian kepada praktisi dan pengamat ilmu pengetahuan. Jurnal Pionir mencakup berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan karena jurnal ini bersifat multidisiplin ilmu. Seperti Ilmu Hukum, Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Ilmu Teknologi dan Informatika dan ilmu-ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 354 Documents
TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA Pritamy Irsana; Ismail Ismail; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.814 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1065

Abstract

Praperadilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimanakah status tersangka dalam putusan praperadilan dikaitkan dengan undang-undang hukum acara pidana. 2. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan praperadilan tentang status penetapan tersangka. Penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis normative yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hokum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Peradilan merupakan kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Kata Kunci: praperadilan, status, tersangka
PENGARUH KOMUNIKASI, LINGKUNGAN KERJA DAN TINGKAT ABSENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG BALAI ASAHAN Abdul Khauf Pase
JURNAL PIONIR Vol 2, No 5 (2018): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.782 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i5.315

Abstract

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan adalah perangkatpemerintah daerah Kota Tanjung Balai yang bertugas melaksanakan fungsi, keselamatan dan keamananpelayaran dipelabuhan Tajung Balai Asahan. Dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas daripenggunaan tenaga kerja manusia.Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk menganalisa sejauh mana pengaruh komunukasi,lingkungna kerja dan tingkat absensi terhadapkinerja pegawai pada Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Tanjung Balai Asahan.Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan model regresi berganda.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Tanjung Balai Asahan, dengan sampel 45 orang pegawai. Data yang diperoleh diproses denganmenggunakan analisis regresi berganda, koefisien determinasi dan uji – t dengan menggunakan bantuanprogran SPSS 17.0 For Windows.Hasil penelitian yang diperoleh adalah menunjukkan bahwa komunikasi, lingkungan kerja dantingkat absensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,901 artinyakemampuan variabel komunikasi, lingkungan kerja dan tingkat absensi dalam meningkatkan kinerjapegawai yaitu sebesar 90,1% dan sisanya 9,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak dianalisis dalampenelitian ini.Kata Kunci : Komunikasi, Lingkungan Kerja, Tingkat Absensi, Kinerja Pegawai
SUSTAINABILITY OF LEXICON IN BATU BARA MALAY LANGUAGE Harry Sambayu
JURNAL PIONIR Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.783 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i3.735

Abstract

Lexicon as a small component in a language has a big point in identify the sustainability of language among its language community. By observing the different level of language use in their language user we will able to measure the sustainability of a language. Migration, intercultural marriage and natural factors are some factors that affect the sustainability of the lexicon. This study include in a qualitative research. The aim of this study is to investigate the level of sustainable of lexicon among Batu Bara Malay language users. Its result there are some indications that emphasis that the Batu Bara Malay lexicon are in danger position. It should be save by language revitalization program by the government in this region. Keyword : Lexicon, Batu Bara Malay, Sustainabiity
PENGATURAN HUKUM TERHADAP LAYANAN INTERNET BANKING DALAM TRANSAKSI PERBANKAN Muhammad Yakup; Abdul Gani; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.59 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1055

Abstract

Istilah Internet Banking bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya perbankan nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:1. Bagaimana layanan internet banking perlu diterapkan dalam kegiatan Transaksi Perbankan? 2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap layanan internet banking dalam Transaksi Perbankan? Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya yang mengaju pada kepustakaan. Internet banking sangat berperan penting dalam penerapan setiap kegiatan dalam perbankan. Terdapat berbagai alasan-alasan perlunya internet banking diterapkan dalam kegiatan perbankan yaitu adanya manfaat yang diperoleh dari pihak bank maupun dari pihak nasabah. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh oleh pihak bank seperti penghematan dalam biaya operasional, bank dapat berhubungan langsung dengan nasabah melalui internet, adanya kemudahan bagi bank untuk global reach, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai kebutuhan nasabah; sedangkan manfaat bagi nasabah adalah nasabah lebih hemat dalam biaya transaksi dan tenaga maupun waktu, kemudahan dalam melakukan transaksi di beberapa bank hanya dalam satu jaringan, nasabah tidak bergantung pada distributor saja, dan nasabah akan mendapatkan penawaran produk dan jasa yang lebih beragam dan berkualitas. Kata Kunci : Transaksi Perbankan, Internet Banking
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK (STUDI KASUS DI PT.DEAF CAFEFINGERTALK TANGERANG) Indah Anggriany Tampubolon
JURNAL PIONIR Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.227 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i3.722

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak ( Studi Kasus Di PT.Deaf Cafe Fingertalk Tangerang ).” Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan hak mendasar setiap warga negara Indonesia, hal ini diatur dalam Undang – undang Dasar 1945 pasal 27 angka ( 2 ). Kebijakan dan regulasi terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia sudah cukup memadai, namun jika dilihat secara keseluruhan belum berjalan optimal pada pelaksanaannya. Hasil penelitian menemukan bahwa PT. Deaf Cafe Fingertalk Tangerang selaku perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pemenuhan hak – hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum
ANALISIS YURIDIS STATUS KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Inggit Savana Putri; Rahmat Rahmat; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.615 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.930

Abstract

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum yang suci dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat terkhususnya bagi perempuan dan lai-laki yang melakukan perkawinan, karena perkawinan tidak hanya melibatkan antara laki dan perempuan yang akan menjadi suammi istri namunn juga menyangkut antara kedua belah pihak keluarga didalamnya. Peraturan mengenai perkawinan diatur dalam peraturan mengenai Perkawinan dan mengenai perkawinan campuran dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran diatur di dalam Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Adapun masalah yang diketengahkan oleh penulis adalah bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) yang tidak tercatat. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan Warga Negara Asing. Dalam Undang-Undang kewarganegaraan, anak boleh memilih kewarganegaraannya setelah anak tersebut berusia delapan belas tahun yang mendandakan anak telah cakap dalam memilih hal tersebut. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Status Kedudukan Anak, Perkawinan Campuran
PERUBAHAN PERSEKUTUAN PERDATA MENJADI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS Bahmid Bahmid
JURNAL PIONIR Vol 2, No 4 (2018): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.119 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i4.190

Abstract

Maatschap (Persekutuan Perdata), Maatschap atau persekutuan perdata, adalah kumpulan dari orang-orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki visi-misi atau tujuan yang sama dan berkeinginan ataupun suatu kehendak untuk menjadi satu dengan identitas bersama. Maatschap adalah cerminan dari Firma dan Perusahaan Komenditer atau sering disingkat Firm dan CV yang bergerak dibidang kegiatan komersiar untuk persekutuan-persekutuan yang bergerak dibidang profesi. Perseroan terbatas adalah suatu perkumpulan yang bergerak dibidang komersial yang memiliki visi-misi dan tujuan serta memiliki status badan hukum, dimana modal merupakan pertanggungjawaban dalam menjalankan roda perseroan terbatas secara keuntungan maunpun kerugian yang akan ditimbulkan dikemudian hari.Kata Kunci : Persekutuan Perdata, Badan Hukum, Perseroan Terbatas.
METAPHORICAL TRANSLATION STRATEGIES OF BAHASA INDONESIA INTO ENGLISH ON CONTEMPORARY INDONESIAN POETRY TRANSLATED BY HARRY AVELING Harry Sambayu
JURNAL PIONIR Vol 5, No 2 (2019): Januari-Juni
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.637 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i2.449

Abstract

Translation is a process to transfer meaning from Source Language into Target Language. In works, figurative language or metaphor is a problem in translation activities where we asked is not only catch the literal meaning but also the figure and the sense with equivalent both languages. Metaphorical translation strategies aim to serve the reader to able to comprehend the meaning with the sense and esthetical aspect in SL and TL. The differentiation of cultural both SL and TL is core problem from a translator to bridge this. To cover this a translator should has enough knowledge about grammatical aspect and cultural aspect in SL and TL.Keyword : Translation, Metaphor, Metaphorical translation strategies.
PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 120 Pdt.G/2017/Pt.Mdn) Rahmaniah Amhas; Indra Perdana; Salim Fauzi Lubis
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.735 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.920

Abstract

Konsumen mempunyai hak dalam setiap perbuatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, terjadinya sengketa akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang brsepakat. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme penyelesian sengketa yang ingin penulis teliti dan bagaimana hakim memutuskan atau membatalkan penyelesaian sengketa yang pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili perkara tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  dibatalkan, dan untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul karena pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen oleh Pengadilan Negeri. Putusan BPSK. Perlindungan konsumen yang diharapkan dapat terealisasi dan merupakan tujuan mendapatkan keadilan. Kata kunci : Pembatalan Putusan, Upaya Hukum, BPSK.
TINJAUAN TULANGAN PLAT BETON PADA JEMBATAN BETON SEI SARAF DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI Amir Hamzah
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.502 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1070

Abstract

Plat lantai merupakan bagian dari suatu konstruksi jembatan yang letaknya dibagian atas jembatan. Adapun dalam membangun jembatan perlu kiranya juga direncanakan plat lantai agar didapat ukuran yang sesuai dan tahan terhadap beban-beban yang bekerja diatasnya, sehingga di dapat suatu plat lantai yang aman dan kokoh untuk jembatan tersebut. Dari hasil evaluasi plat lantai jembatan yang diperoleh, tebal plat berdasarkan perencanaan untuk menahan pons yang diperoleh adalah sebesar 200 mm atau sama dengan 20 cm. Untuk tulangan tumpuan dari hasil perhitungan didapat diameter tulangan  sedangkan dilapangan menggunakan tulangan Ø12-200 mm, plat cukup aman. Untuk tulangan lapangan dari hasi perhitungan didapat  Ø  sedangkan dilapangan menggunakan tulangan Ø , plat cukup aman. Selanjutnya untuk tulangan pembagi dari hasil perhitungan didapat Ø  sedangkan dilapangan  menggunakan tulangan  Ø , plat cukup aman. Kata kunci : jembatan, plat lantai, konstruksi

Page 4 of 36 | Total Record : 354