cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rumondang, S.Pi., M.Si
Contact Email
lppmuna123@gmail.com
Phone
+6281262070788
Journal Mail Official
lppmuna123@gmail.com
Editorial Address
Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan Jln. Ahmad Yani Kisaran – 21224 – Sumatera Utara
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL PIONIR
Published by Universitas Asahan
ISSN : 25493043     EISSN : 26553201     DOI : 10.36294/pionir.v2i4
Core Subject : Education, Agriculture, Social, Engineering,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Jurnal Pionir merupakan jurnal yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan yang bertujuan sebagai sarana komunikasi ilmiah dan untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian kepada praktisi dan pengamat ilmu pengetahuan. Jurnal Pionir mencakup berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan karena jurnal ini bersifat multidisiplin ilmu. Seperti Ilmu Hukum, Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Ilmu Teknologi dan Informatika dan ilmu-ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 354 Documents
 3   4   5   6   7 
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 2, No 3 (2017): Juli
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.887 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i3.181

Abstract

Abstrak Kejahatan, seperti halnya kejahatan penganiayaan merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menarik untuk dibicarakan. Begitu dekatnya persoalan kejahatan penganiayaan ini dengan kehidupan kita, ditambah lagi dengan adanya tendensi peningkatan kejahatan penganiayaan ini, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sebagai tindak pidana.  Kata Kunci: Penganiayaan Abstract Crime, as well as crime of persecution, is one of the most interesting forms of social problems to discuss. The closeness of this crime of maltreatment to our lives, coupled with the tendency to increase the crime of persecution, both in terms of quality and quantity, as a crime. Keywords: Persecution
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PEPAYA DI KECAMATAN SEI DADAP KABUPATEN ASAHAN Muhammad Ansori
JURNAL PIONIR Vol 2, No 5 (2018): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.839 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i5.320

Abstract

Produksi pertanian di Indonesia saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah melalui program –program nasional yang dicanangkan untuk lima tahun kedepan. Sehingga petani dapat hidup lebih layakdengan produksi pertanian yang dibidanginya. Produksi pepaya di Indonesia masih dapat dikatakan baikuntuk pasar local dan pasar internasional. Di supermarket dapat kita lihat bahwa kualitas papaya localdengan papaya impor tidak jauh berbeda . Sehingga papaya Indonesia masih tetap berproduksi sesuaidengan permintaan pasar.Produksi pepaya di Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan memiliki berbagi jenis pepayadiantaranya papaya Bangkok ( Thailand ), pepaya malaysia , dan pepaya jingga sebagai persilangan daribeberapa pepaya yang diproduksi. Jumlah permintaan konsumen terhadap papaya semakin hari semakinbertambah apalagi pada saat cuaca panas, maka kebutuhan papaya semakin meningkat.Faktor-fakor yang mempengaruhi produksi papaya iyalah factor luas lahan pertania dan hargaterhadap produksi papaya di Kecamatan Sei Dadap Kabupaten AsahanKata Kunci : Pengaruh produksi pertanian, Pepaya, Kecamatan Seidadap Kabupaten Asahan
PERAN LURAH DALAM GANTI RUGI TANAH DIKELURAHAN KERAMAT KUBAH KOTA TANJUNGBALAI Togie Halomoan Gultom; Bahmid Bahmid; Irda pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.184 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.909

Abstract

Lurah memiliki peran, fungsi dan kedudukan berdasarkan undang-undang yang sangat penting dalam Pemerintahan Kelurahan. Kepala kelurahan merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di kelurahan. Seorang Lurah merupakan penyelenggara serta sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya serta bergeraknya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Lurah mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan yang berhubungan dengan masyarakat setempat dengan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat pemerintahan kelurahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang Lurah yang diembannya mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Sehingga masyarakat banyak mempercayakan berbagai pengurusan kepada Lurah nya, termasuk untuk melakukan transaksi ganti rugi tanah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan peran Lurah dalam ganti rugi tanah dalam prakteknya merupakan hal yang penting selaku saksi, mencatat peralihan hak atas tanah dengan cara ganti rugi tersebut dalam buku tanah kelurahan yang telah dicatatkan di administrasi kelurahan, membuat surat keterangan waris dan memungut biaya biaya administrasi atas setiap transaksi ganti rugi tanah yang terjadi di kelurahannya. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ganti rugi tanah di Kelurahan Keramat Kubah Kota Tanjungbalai adalah masih banyaknya bidang tanah di Kelurahan Keramat Kubah yang belum bersertifikat, sehingga bidang-bidang tanah yang diperoleh secara turun temurun tersebut, alat bukti kepemilikan haknya masih atas nama pendahulunya atau orang terdahulu secara turun-menurun sehingga ini dimiliki secara bersama-sama oleh anak cucunya sebagai ahli waris dalam satu bidang tanah diwilayah tersebut, sehinga memerlukan waktu untuk mengumpulkan ahli waris yang berhak untuk melakukan ganti rugi tanah yang telah ada, masih rendahnya pemahaman masyarakat akan peran PPAT dalam ganti rugi tanah, sehingga ganti rugi sering dilakukan hanya dihadapan Lurah saja tanpa ikut peran seorang notaris. Untuk mengatasi hal tersebut Lurah selaku PPAT sementara bersama Badan Pertanahan Nasional telah berupaya untuk melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan demi terwujudnya pemberian pemahaman pengetahuan kepada masyarakat, memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuannya di bidang pertanahan, pengadaan Sertifikat Masal Swadaya (SMS) dan pengadaan Sertifikat Prona. Kata kunci : lurah, ganti rugi tanah
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN BERSAMA-SAMA MENYIMPAN RUPIAH PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 364/Pid.B/2015/PN.Kis) Ilham Tantowi; Suriani Suriani; Irda Pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.95 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1061

Abstract

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 363/Pid.B/2015/PN.Kis tentang tindak pidana melakukan bersama-sama menyimpan rupiah palsu yang berkaitan dengan KUHP Pasal 55 dan UU No. 7 Tahun 2011 Pasal 36? 2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan terhadap tindak pidana melakukan bersama-sama menyimpan rupiah palsu dalam Putusan No. 363/Pid.B/2015/PN.Kis?  Penelitian skripsi ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif  yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum  serta mengacu pada norma-norma huku m yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:  Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian skripsi ini. Tindak pidana melakukan penyimpanan uang palsu dalam kasus tersebut diatas dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, hakim pengadilan melihat apakah unsur-unsur tindak pidana ada dalam kasus ini. Adapun unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Kata Kunci : uang, rupiah palsu
EFFECT OF SELF-EFFICIENCY ON DECISION MAKING IN SOLVING PROBLEMSOF MATH Eltalina Tarigan
JURNAL PIONIR Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.391 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i3.730

Abstract

This study aim is to see whether there is influence self-efficacy of decision making in solving math problems of SMA Yogyakarta. This research is a quantitative research in which the data obtained by using self-efficacy questionnaire and questionnaire of decision-making in solving math problems given to high school students of Yogyakarta taken at random according to school level amounted to 390 students. Data collection using questionnaire instrument that has been tested its validity with product moment correlation and reliability test by using alpha-cronbach. The data analysis is done by descriptive and simple regression analysis with significant level 0.05. The results of the analysis stated that there is a significant effect of self-efficacy variables on decision-making variables with a significant level of 0.000 <0.05.Keywords: Self-Efficacy and Decision Making Math
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPUD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN BATUBARA) Bahari Bahari; Rahmat Rahmat; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.548 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1051

Abstract

Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 2. Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara. Penelitian ini adalah penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara). Untuk menunjang upaya KPU Kabupaten Batubara dalam penyelenggara pemilihan umum, maka anggota KPU Kabupaten perlu didukung oleh Pengalaman Kerja. Optimalisasi kinerja anggota KPU Kabupaten sangat didukung oleh tingkat pengalaman anggota KPU. Pengalaman yang banyak akan mendorong pada peningkatan produktifitas anggota KPU dalam merealisasikan pelaksanaan pemilu. Integritas, Netralitas dan Independensi Integritas, Netralitas dan Independesi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lainnya yang menjadi faktor utama sebagai penunjang dalam mensukseskan setiap tahapan pemilihan umum. Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD), Studi Di Kabupaten Batubara
NARAPIDANA YANG MENGINGINKAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERTA ATURAN HUKUM PIDANANYA Muhammad Salim Fauzi Lubis
JURNAL PIONIR Vol 2, No 4 (2018): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.636 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i4.195

Abstract

Fungsi pemidanaan yang diamanatkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi merupakan usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Salah satu pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah pemberian cuti menjelang bebas. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan cuti menjelang bebas, hambatan se rta upaya-upaya yang dilakukan. Adapun sifat penelitian adalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama, sedangkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara akan dijadikan sebagai data pendukung. Data yang terkumpul dianalisis, terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis.berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 3 permen hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007, cuti menjelang bebas baru dapat diberikan kepada narapidana yang telah memperoleh remisi. pelaksanaan cuti menjelang bebas dapat dilaksanakan secara optimal, petugas LAPAS sebaiknya memperbanyak memberikan penerangan/ penyuluhan kepada narapidana tentang pelaksanaan cuti menjelang bebas, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, meningkatkan hubungan koordinasi dengan instansi terkait.Kata Kunci : Narapidana, Cuti Menjelang Bebas, Pidana.
MELAWAN KETIDAKADILAN Budi Sastra Panjaitan
JURNAL PIONIR Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.047 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i3.716

Abstract

Keadilan pada umumnya berkonotasi dengan ­penegakan hukum, dan keadilan harus ditegakkan dalam setiap kehidupan manusia. Tidaklah adil hanya menempatkan keadilan pada satu sisi dan menghilangkannya pada sisi lain, begitu juga tidaklah adilhanya menempatkan keadilan pada sekelompok orang sementara pada yang lainnya tidak. Guna mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek dibutuhkan hukum dan perlakuan serta prosedur yang adil pulapada siapapun.Kata kunci: keadilan, perlakuan dan prosedur
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN Rizky Hardiansyah; Ismail Ismail; Irda Pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.506 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.926

Abstract

Institusi Kepolisian adalah tempat penegakan hukum dalam melakukan proses penyidikan. Kesalahan yang sering terjadi  dalam proses penyelidikan adalah adanya perlakuan buruk berupa penyiksaan dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Selain itu penempatan anak dalam kurungan yang sama dengan orang dewasa juga merupakan tindakan yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Penelitian yuridis normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Kepolisian dalam melakukan penyidikan termasuk melakukan penangkapan harus menjungjung tinggi hak para tersangka yaitu praduga tak bersalah yang diakui oleh undang-undang, tak terkecuali para tersangka merupakan golongan anak-anak. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak Perlindungan hukum terhadap anak dipersidangan anak, selain Jaksa Penuntut Umum khusus anak juga Hakim memiliki Hakim khusus anak. Hakim Anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak dimana hakim anak memiliki pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pendagogi dan andragogi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Proses Penyidikan
PENGARUH CITRA MEREK, HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN KECAP INDOFOOD (STUDI KASUS PADA IBU – IBU RUMAH TANGGA DESA BUNUT SEBERANG KEC. PULO BANDRING) Rosnaida Rosnaida
JURNAL PIONIR Vol 2, No 3 (2017): Juli
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.77 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i3.186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Citra Merek, Harga Dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Konsumen Kecap Indofood. Penelitian ini menggunakan 91 responden sebagai sampel penelitian dan teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling.Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi, wawancara dan kuesioner yang pengukurannya menggunakan skala semantik diferensial.  Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan  Citra Merek, Harga Dan Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Konsumen Kecap Indofood. Secara parsial, harga tidak berpengaruh signifikan, sedangkan citra merek berpengaruh signifikan. Citra merek merupakan faktor yang dominan mempengaruhi Loyalitas Konsumen Kecap Indofood. Nilai Adjusted R Square  sebesar 0,222, berarti 22,2% Loyalitas Konsumen dapat dijelaskan oleh Citra Merek, Harga Dan Kualitas Produk, dan sisanya 77,8% dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kata Kunci          : Citra Merek, Harga, Kualitas Produk, Loyalitas Konsumen.

Page 5 of 36 | Total Record : 354

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2024): Juli Vol 10, No 1 (2024): Januari Vol 9, No 2 (2023): Juli Vol 9, No 1 (2023): Januari Vol 8, No 2 (2022): Juli Vol 8, No 1 (2022): Januari Vol 7, No 2 (2021): Juli Vol 7, No 1 (2021): Januari Vol 6, No 2 (2020): Juli Vol 6, No 2 (2020): Mei Vol 6, No 1 (2020): Januari Vol 5, No 4 (2019): November-Desember Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember Vol 5, No 2 (2019): Januari-Juni Vol 2, No 5 (2018): Juli-Desember Vol 2, No 4 (2018): Januari Vol 2, No 3 (2017): Juli More Issue