cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 17, No 1 (2025): Juni" : 17 Documents clear
Penegakan Sanksi Pidana terhadap Kendaraan Roda Dua di Indonesia Fitriya Wardhany, Nyimas Enny
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1040

Abstract

Kendaraan roda dua merupakan moda transportasi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Namun, tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang melibatkan sepeda motor menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Artikel ini membahas efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pengendara sepeda motor yang melanggar hukum, seperti tidak menggunakan helm, melanggar lampu lalu lintas, atau berkendara dalam keadaan mabuk. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah cukup lengkap, implementasi dan pengawasan di lapangan masih lemah, sehingga sanksi pidana belum menimbulkan efek jera
Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggelapan Dalam Hubungan Kerja di Pengadilan Negeri Jambi Hardi, Dani Alfian; Azed, Abdul Bari; Zachman, Nuraini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1032

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Untuk memahami dan menganalisis dampak Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengurangi disparitas putusan hakim dalam tindak pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dalam kedua perkara tindak pidana penggelapan yang melibatkan para terdakwa, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas. Adapun dampak disparitas putusan tersebut adalah menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya. Kemudian berdampak juga terhadap tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan dan merintangi tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggar. Adapun upaya antara lain kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana batas maksimum dan minimum, Rasa keadilan dan keyakinan hakim. Kemudian Perlu instrument pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan serta makamah agung suatu lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan putusan hakim pada paradilan tingkat pertama dan banding untuk. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya meskipun secara disparitas, seorang hakim memiliki keputusan disparitas yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik dan ada baiknya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan jera bagi terdakwa dengan maksud hasil putusan yang dihasilkan terdakwa tidak akan mengulangi kejahatan atau pelanggaran dikemudian hari.
Penyelesaian Tindak Pidana Cukai Antara Korp Polisi Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi di Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat Suratni, Suratni; Sahabuddin, S; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1058

Abstract

Excise levy, which is one component of state revenue that has special characteristics and is different from other tax levies, one of the areas that has the potential for state revenue is the Kuala Tungkal Waters Region of West Tanjung Jabung, so synergy is carried out between the Air and Water Police Corps Institution of the Indonesian National Police Security Maintenance Agency and the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Type Madya Customs B Office. So it is interested in conducting research that aims to understand and analyze the implementation, constraints and efforts in the synergy of the Air and Water Police Corps of the Indonesian National Police Security Maintenance Agency with the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Office Type Madya Customs B in the Kuala Tungkal Waters of West Tanjung Jabung. The research method uses an empirical juridical approach. It is necessary to improve the performance of the synergy of the Office of Customs Supervision and Services of the Jambi Customs Madya Type B and the Korpolairud Barhakam Polri in resolving excise crimes in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung. investigation, especially the rat lines of smuggling of excise goods. So that this research can provide advice on the ability, integrity of investigators of the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type B and the Korpolairud Barhakam Polri in solving excise crimes in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung and public awareness in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung in legal awareness of the importance of excise and law enforcement of excise crimes in the context of development in Indonesia
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 389/Pid.Sus/2024/PN.JMB Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setita, Laras; Abdullah, M Zen; Nazifah, Nazifah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1037

Abstract

Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 389/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk mengetahui dan menganalisis vonis yang di jatuhkan terhadap terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sudah mencerminkan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Berdasarkan pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 hari penjara. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 hari penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya majelis hakim memvonis berat terdakwa agar dalam vonis berat tersebut memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban dan menimbulkan efek jera terhadap diri pelaku dan agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya suami dan istri tersebut melakukan komunikasi secara baik, dalam berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan, penganiayaan serta kekerasan fisik
Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Hasan, Zainudin; Renaldy, Daffa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1041

Abstract

As a country governed by the rule of law, Indonesia has a complex and complicated legal system, which can make it difficult for people to obtain good legal services. One of the main obstacles to the implementation of law in society is the low level of legal knowledge among the public. Due to their limitations, disadvantaged groups are more vulnerable to prejudice, marginalization, and abuse when fighting for justice. This situation makes it difficult, if not nearly impossible, for them to obtain their rights related to the principles of justice, legal certainty, and balance. This study aims to explore the role of LBH in providing access to justice for the community. Using a descriptive qualitative method, this study found that LBH provides extensive legal assistance, both through litigation and non-litigation. This assistance includes legal assistance, consultation, mediation, and legal education. The results of the study show that LBH plays an important role in empowering disadvantaged communities to understand and fight for their legal rights, thereby increasing access to fair and equal justice.
Analisis Yuridis Perkara Tindak Pidana Pendudukan dan Pencurian di Perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/Pn Snt) Yudhanto, Febri; Nggeboe, Ferdricka; Supeno, Supeno
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1033

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a Republic based on law as affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph (3). Land issues have become a very important issue in Indonesia. An example of a criminal case in the land sector is the criminal case of occupation and theft in the PT FPIL Plantation as decided in Decision Number 94/Pid.Sus/2023/Pn Snt. This problem occurred against the background of several meetings and mediations, with no agreement/solution reached between PT FPIL and the Sumber Jaya Village Community. In the decision in question, the judge's consideration has not considered non-juridical factors such as social factors, economic factors of the perpetrator and factors of corporate responsibility towards the community in the trial facts. In the application of the law, the panel of judges at the Sengeti District Court handed down an ultra petita verdict (sentencing more than the charges) and the verdict was still too severe considering that the defendant and the community had actually made good intentions by asking PT FPIL for help, but PT FPIL did not provide assistance. During the meeting and mediation, no agreement/solution was reached between PT FPIL and the defendant and the Sumber Jaya Village Community on the issue in question. Therefore, the judge's verdict, which only imposed 1 (one) year and 6 (six) months imprisonment, is considered to still not reflect social justice for the defendant.
Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana Akbar, Muhammad Rizki; Suzanalisa, Suzanalisa; Sarbaini, Sarbaini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1038

Abstract

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Penegakan Hukum ada karena adanya sebuah masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Untuk memahami dan menganalisis Upaya mengatasi kendala dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling. Penegakan hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang lalu lintas tersebut tidak mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dengan berkembangannya kemajuan teknologi tentunya secara yuridis aturan hukum juga mengikuti perkembangan teknologi bila aturan hukum tidak mengikuti perkembangan jaman maka dalam penegakan hukumnya tentunya juga tidak efektif. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam dijalan raya Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adanya faktor yang menjadi kendala antara lain (1) Kurangnya Kesadaran Hukum masyarakat, (2) Minimnya Sosialisasi Peraturan. Adapun upaya dilakukan antara lain a) aparat penegak hukum tentunya akan mengambil tindakan represif. b) Pihak Kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan himbauan-himbauan terkait masalah sikap disiplin berlalu lintas. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya masyarakat yang mengemudikan kendaraan baik roda dua dan kendaraan roda empat agar tidak mengunakan telepon genggam saat mengendarai kendaraannya

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue