cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2014): Juni" : 7 Documents clear
KEWEWENANGAN PRESIDEN DALAM BIDANG KEHAKIMAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945 Masriyani Masriyani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.362 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.128

Abstract

Sebelum amandemen UUD 1945 kewenangan Presiden selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang kehakiman sangatlah besar. Karena Presiden menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD. Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.Setelah amandemen UUD 1945 kewenangan Presiden selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia  dalam bidang kehakiman terbatas. Karena Dalam pemberian Grasi dan Rehabilitasi oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan dalam memberikan Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan MA.Hal ini menimbulkan suatu kelemahan karena seharusnya DPR dan MA tidak hanya memberikan pertimbangan tetapi justru suatu persetujuan terhadap keputusan tersebut oleh karena terhadap keputusan Presiden tersebut bersifat mengikat.Kata Kunci:     Kewenangan, Kehakiman, Keputusan
MENYOROTI KINERJA LEGISLASI DPR Abdul Bari Azed
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.179 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.123

Abstract

DPR melaksanakan amanat rakyat antara lain melalui fungsi legislasi, yakni membentuk UU dengan kesepakatan bersama Presiden. Harapan rakyat kurang dipenuhi secara optimal oleh DPR disebabkan kinerja parlemen di bidang legislasi yang kurang memuaskan  karena tidak memenuhi target Prolegnas yang dibuatnya sendiri. Kondisi ini menyebabkan fungsi-fungsi  DPR sebagai parlemen kurang maksimal dalam mendorong kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Untuk itu penting dilakukan serangkaian kebijakan dan langkah konkret guna meminimalisir permasalahan yang membelit parlemen sekaligus mendorong peningkatan kinerja DPR dalam fungsi legislasi.Kata Kunci: Legislasi, DPR, Kinerja
TANGGUNG JAWAB YURIDIS BANKIR TERHADAP KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS Ahmad Zulfikar
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.83 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.131

Abstract

Kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil bisa dijadikan jaminan yang sah dalam hukum perbankan dan asas hukum perkreditan. Apabila terjadi kredit macet, maka bank sepenuhnya memiliki hak untuk menyelesaikannya baik secara damai maupun melalui proses hukum yang berlaku dengan dilandasi dengan Perjanjian Kerjasama Antara bank dengan instansi terkait dalam menyalurkan kredit dengan pembayaran angsuran kredit setiap bulan dari pemotongan gaji nasabah/pegawai melalui bendahara instansi tersebut, maka baik bankir, bendahara dinas dan kepala dinas yang terkait yang telah menyetujui kredit diberikan kepada pegawainya turut bertanggung jawab secara yuridis atas kredit macet nasabah tersebut jika penyaluran kredit tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan hukum perjanjian.
PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.385 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.124

Abstract

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sehingga masyarakat melalukan pengelolaan dan pengusaaan lahan hutan. Pengelolaan dan penguasaan hutan yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan banjir dan kerusakan lingkungan hidup lainnya. Polri sebagai salah satu pengayom  dan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diperlukan peranannya dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup dimaksud.Kata Kunci:  Lingkungan Hidup, Peranan Polri
TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DILIHAT DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Abdul Hariss
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.341 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.125

Abstract

Keturunan atau Seorang anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Di lain pihak orang tua mempunyai kewajiban untuk mewakili anaknya baik di luar maupun di dalam pengadilan, meliputi juga penguasaan terhadap anak dengan dibatasi ketentuan-ketentuan tertentu. Hal ini menjadi ruang lingkup kekuasaan orang tua terhadap anaknya, diharapkan bahwa dengan kekuasaan orang tua yang besar terhadap anaknya tidak merugikan anak itu sendiri. Adanya batasan hak orang tua terhadap anak dan terlindunginya hak anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diatur dalam Hukum Islam. Namun kadangkala dalam realitanya, orang tua sulit untuk menghargai keseluruhan hak anak dan malah melanggar hak-hak anak tersebut, yang akhirnya anak dirugikan secara hukum. Kadangkala dengan kesewenangan orang tua terhadap dirinya, si anak tidak dapat berbuat apapun.Kata Kunci:     Kewajiban Anak, Kewajiban Orang Tua
SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU DAN PENYELESAINNYA OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA Herma Yanti
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.886 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.126

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD telah memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan diberikannya kewenangan baru kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa baru dibidang pemilihan umum, yang disebut dengan sengketa tata usaha negara pemilu.  Berbeda dengan sengketa tata usaha Negara yang sudah dikenal sebelumnya, para pihak dalam sengketa tata usaha Negara pemilu ini lebih spesifik yaitu penyelenggara pemilu dengan calon peserta pemilu. Begitupun mekanisme penyelesaiannya juga berbeda dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam undang-undang peradilan tata usaha Negara. Untuk itu, tulisan ini membahas lebih lanjut tentang apakah yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara pemilu tersebut dan bagaimana pula mekanisme penyelesaiannya oleh pengadilan tinggi tata usaha Negara.Kata Kunci:     Sengketa, Penyelesaian, Pemilu
DESENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA JAMBI Kemas Abdul Somad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.127

Abstract

Otonomi daerah yang luas dan utuh yang diberikan kepada kabupaten dan kota serta otonomi daerah terbatas kepada propinsi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengakui hak-hak yang dimiliki dalam mengelola segala aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini juga sekaligus mendorong timbul dan tumbuhnya kreativitas daerah dalam mengelola segala sumber daya yang terdapat di daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan sebagai momentum tegaknya kedaulatan rakyat melalui pemilihan para pemimpin secara langsung. Selain itu perlu diantisipasi kecendrungan global dan regionalisasi yang membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam perumusan stategi pembangunan daerah dan semua itu bisa diantisipasi memalui kebijakan pembangunan yang berbasis kekhasan Daerah (endogenous development).Tampilan Otonomi Daerah yang begitu paradoks tidak dapat dilepaskan dari pendekatan politik kekuasaan dalam menyusun Undang-Undang Pemerintah Daerah baik Undang-Undang 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang motivasi utamanya umtuk menghindari diri dari sintegrasi,sementara semangat untuk membangun demokrasi ditingkat lokal tidak mendapatkan porsi yang memadaiKata Kunci:     Desentralization, Government, Law

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue