Legalitas: Jurnal Hukum
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Articles
323 Documents
<![CDATA[Penerapan Peradilan Adat Berbasis Kuasi Yudisial Dalam Memutus Sengketa Adat ]]>
<![CDATA[Al Araf Assadallah Marzuki]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v12i2.225
<![CDATA[The customary court is not a judicial institution that can decide a dispute with the direction of justice as in the national court so that recognition of customary decisions does not get permanent legal force which results in legal uncertainty in dispute resolution through customary court institutions. Thus, there is an idea that is offered in this research that implements customary courts as quasi-judicial in resolving customary disputes. Through normative juridical research, it is found that: first, the position of customary courts is only limited to deliberative dispute resolution, and in the judicial hierarchy its position is not recognized. Second, the quasi-judicial model that can be applied in customary courts can emulate KPPU in deciding disputes where to obtain permanent legal force, the KPPU's decision needs to be ruled by a district court, and if some object to the verdict, they can file an objection legal remedy in the domestic court. a period of 14 days from receipt of the decision on the parties.]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS TRADISI PENERBANGAN BALON UDARA DI PONOROGO ]]>
<![CDATA[Zaid zaid]]>;
<![CDATA[Ferdin Okta Wardana]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.240
<![CDATA[This study aims to reveal how the role of the police in handling the case of the traditional hot air balloon flight in Ponorogo which includes law enforcement, obstacles experienced, and future concepts based on the perspective of the police. Therefore, this research will be juridical and empirical by using a statutory and qualitative approach. After processing data using qualitative analysis, the results of this study reveal that the police have the authority to enforce the law against anyone who violates the order, safety, or laws and regulations. It's just that in matters of investigation, the police hand over the authority to the Civil Investigating Officer (PPNS) in the field of aviation. In addition, the police in each sector in Ponorogo Regency also have difficulties or obstacles, the majority of which are making tradition and lack of knowledge from the community and the lack of the role of local government as the main factors. Therefore, even the police, in this case, do not expect that this tradition should be eliminated, it's just that in the future there must be strict supervision and control so that the practice of this hot air balloon flight tradition does not endanger the safety and security of anyone and does not violate applicable laws.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Conie Pania Putri]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v12i2.210
<![CDATA[The world is currently being faced by a global covid-19 pandemic, including in Indonesia this pandemic is very disturbing to the public. Manpower development must be regulated in such a way that basic rights and protections for workers are fulfilled, especially for women workers so as to create conducive conditions. The purpose of this paper is to find out the policies issued by companies for workers, especially women workers during the Covid-19 pandemic. This writing method is library research, which is a series of research related to library data collection methods, or research where the object of research is excavated through a variety of library information. The results obtained in this paper are that the company policies that terminate employment of women during the Covid-19 pandemic are protected by Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the losses caused by the company have not reached 2 years, the company cannot simply terminate the work relationship, Then there needs to be other efforts provided by companies or the government in overcoming the impact of Covid-19 on laid-off workers so that they can limit working time / overtime and workers can be sent home without breaking the work relationship The suggestion is expected that the government should supervise and act decisively against companies that employ female workers.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI DEMOKRASI YANG TIMBUL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL POLITIK MASYARAKAT DAERAH ]]>
<![CDATA[Sarbaini Sarbaini]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.248
<![CDATA[Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung lebih baik dalam mengakomodir kepentingan rakyat dibandingkan dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung. Pemilihan Kepala Daerah langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi. Sehingga melalui kajian ini menjelaskan dan menganalisis implikasi yang timbul secara positif dan negative terhadap pelaksanaan system pemilihan kepala daerah secara langsung. ]]>
<![CDATA[Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan ]]>
<![CDATA[Hotdiatur Apri Wandi Purba]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Ahmad Fauzi]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.268
<![CDATA[Impelementasi mewujudkan rasa aman terhadap implikasi kriminalitas kejahatan jalanan (street crime) misalnya yang terjadi di Kota Binjai maka Polri khususnya Satuan Fungsi di bidang Reserse harus mengambil langkah-langkah strategic untuk menanggulanginya. Saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai telah merumuskan program penanggulangan kejahatan melalui tindakan pengungkapan dengan pemanfaatan IT terhadap beberapa kejahatan yang dikategorikan kedalam 3 C yakni Curas, Curat dan Curanmor yang sebagai kejahatan jalanan (street crime) dengan alasan jenis kejahatan ini semakin meningkat dan sering terjadi di Kota Binjai serta berdampak langsung terhadap Harkamtibmas. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut: Pertama, pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya melalui analisis kualitatif maka data yang dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memecahkan permasalahan (problem solving) yang telah diidentifikasi pada penelitian tesis ini. Peranan TI dalam pengungkapan setiap kasus pada proses penegakan hukum yang ada di Kepolisian, sangatlah dominan dan dijadikan sebagai alat bukti atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di dalam proses penyidikan terutama untuk menemukan tersangka. Contoh, dalam pelacakan posisi pelaku, cukup dengan mendeteksi sinyal HP menggunakan sistem LBS (Location Base Transmiter). Oleh karenanya melalui peran TI, maka kepolisian dapat dimudahkan dalam mencari pelaku atau tersangka dalam kasus yang sedang ditangani. TI juga digunakan untuk menganalisa bukti-bukti dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Kepolisian, khususnya mengenai alibi dan perencanaan kegiatan serta pasca kejadian melalui isi SMS (SMS Content), WA, Istagram, Facebook dan Rekaman suara (Voice Tapping) dan analisa data TI lainnya.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DAN PENYELESAIANNYA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR ]]>
<![CDATA[Ali Imran]]>;
<![CDATA[Ferdricka Nggeboe]]>;
<![CDATA[Bunyamin Alamsyah]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.285
<![CDATA[Marriage is an inner and outer bond between men and women that is entwined in a domestic relationship to create a household that is sakinah mawaddah warahmah. One of the condotiont that must be obeyed in the implementation of a marriage regulated by law is that the bride and groom must be of legal age. Every marriage that has not meet the marriage age limit, is essentially called a underage marriage is affirmed in article 7 of law Number 1 of 1974 and article 1 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protecdtion, that is child someone who is not yet 18 years old and is a pruning of the freedom of chldren’s rights in obtaining the rights to life as a teenager who has the potential to grow, develop and potentially positively according to what is outlined in religion. The problems discussed in this thesis are the intercourse of minors in marital relations and the effects arising from such marriages, because in fiqih view no punishman is given for this action. However, if viewed from the perspective of national law, underage marriages have violated several law and regulations. The factors that influence it’s effectiveness are the subtance of the law Article 332 of the Criminal Code, Law Number 16 of 2019 and Law Number 23 of 2002. The conclusion of this thesis is that the aplication of sanctions against underage run away women in marriage in Tanjung Jabung Timur Regency has never been applied because the are no reports from the victims althought the criminal law regulates sanctions againts the perpetrators because it has caused harm to the victims (women)]]>
<![CDATA[Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Rezki Amellya]]>;
<![CDATA[Sudi Fahmi]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.291
<![CDATA[The purpose of the establishment of the government is to provide the best service in the context of meeting the needs of the community, to realize this a professional, responsible, honest and fair state civil apparatus is needed. In carrying out their duties and responsibilities, the state civil apparatus always deals with state administrative affairs, but not all state civil servants have the ability to understand the administrative competence and authority they have, so that it often leads to legal problems, when a state civil apparatus faces legal problems when carrying out its duties. In its duties, the state must be present to provide guarantees of legal protection by taking into account the presumption of innocence. The provision of legal assistance to state civil servants in Pekanbaru City who are involved in legal problems has not been implemented as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, this is because the Pekanbaru City Government does not have regulations and strategic plans in providing assistance law against the state civil apparatus so that it is necessary to accelerate and assist in accelerating the preparation and making of regulations in the context of providing legal assistance to the state civil apparatus in Pekanbaru City.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN HUKUM PIDANA ADAT DAN FILSAFAT HUKUM ]]>
<![CDATA[M Chairul Idrah]]>;
<![CDATA[Nuraini Nuraini]]>;
<![CDATA[Siti Nur Ambarini]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.292
<![CDATA[The purpose of writing this scientific paper is to explain and analyze the relationship between customary criminal law and legal philosophy with normative juridical methods. The existence of additional criminal provisions in the Draft Criminal Code Draft in the form of customary criminal law, the study sees from the philosophy of law in the form of an in-depth and speculative study that customary criminal law which is juridically not recognized as positive law because it does not meet the four requirements for recognizing customary law from an indigenous community unit as a positive law so that it is found that customary law in its field is broad.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme ]]>
<![CDATA[Mukhtar I Kadoli]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.269
<![CDATA[Perkembangan lingkungan strategis yang diiringi dengan maraknya isu globalisasi selain berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat, juga telah membawa dampak yang besar terhadap situasi kamtibmas. Dimana perkembangan tersebut seharusnya menjadikan tatanan masyarakat semakin maju dan berkembang serta terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi yang terjadi sebaliknya yaitu memunculkan berbagai gerakan-gerakan ekstrim dan radikal berbasis sosial dan keagamaan yang mengarah kepada bentuk dan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pancasila berupa aksi kekerasan, teror dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya siuasi kamtibmas yang kondusif. Penanggulangan radikalisme diarahkan untuk mengembangkan potensi dan kekuatan dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dengan sasaran perioritas untuk dilaksanakan yang dilakukan secara profesional dan proporsional untuk terwujudnya daya cegah dan daya tangkal terhadap gangguan Kamtibmas yang berkadar tinggi yakni radikalisme dan intoleransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tidak diikuti dengan penjelasan secara rinci perihal kegiatan apa saja yang masuk kategori ekstrimisme sehingga terjadinya multi tafsir dan memunculkan stigmatisasi di masyarakat. Hal ini tentunya berimpilkasi terhapap upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Satbrimob dalam penanggulangan aksi radikalsime. Satbrimob Polda Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme adalah melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompok-kelompok radikal yang menjadi lingkup tugas dimasing-masing Batalyon sebagai salah satu implementasi program Quick Wins Renstra dan transformasi menuju Polri yang PRESISI yaitu “penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikaldan anti pancasila]]>
<![CDATA[PEGEKAN HUKUM TERHADAP TAMBANG MINYAK ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI ]]>
<![CDATA[Ruslan Abdul Gani]]>;
<![CDATA[Retno Kusuma Wardani]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.286
<![CDATA[Banyaknya sumber minyak yang ada di Kabupaten Batang Hari sehingga berpotensi timbulnya Illegal drilling yakni aktivitas penambangan minyak yang dilakukan secara ilegal dengan mengeksplorasi dan mengolah minyak dari sumur tua maupun membuat sumur baru tanpa izin. Setidaknya terdapat 3000 (tiga ribu) titik sumur ilegal yang ironisnya telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan restorasi yang dilindungi oleh negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,melarang dilakukanya penambangan minyak secara illegal hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52. “Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana penambangan minyak diwilayah hukum Polda Jambi khususnya yang terjadi di Batang Hari, kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini yakni tahun 2018 s/d 2020 telah dilakukan dimana ada 16. Permasalahan yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Jambi antara lain, Masalah penegakan hukum, masih terbatas, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum masih kuran, dilihat dari faktor masyarakat dan budaya Masyarakat, dimana penambang minyak ilegal sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga sulit untuk di cegah]]>
