Legalitas: Jurnal Hukum
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Articles
323 Documents
<![CDATA[Kemampuan POLRI Mempersiapkan Teknis Personil Penyidik Tindak Pidana Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Sumaidi Sumaidi]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v12i1.200
<![CDATA[Salah satu tindak pidana adalah Pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang sampai saat ini sangat membawa dampak bagi masyarakat, maka dari itu diperlukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang tergolong tindak pidana lingkungan hidup.Kemampuan penegak hukum sangat penting dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyidik lingkungan hidup, selain diharapkan memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam pengumpulan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga diharapkan memiliki pemahaman yang baik atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mampu menjaga integritas, kredibilitas, dan kode etik dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu mencari kebenaran dan menegakkan keadilan demi melindungi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum Dimasa yang Akan Datang ]]>
<![CDATA[Sigit Somadiyono]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v12i1.191
<![CDATA[Terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku di masyarakat Indonesia. ketiga sistem hukum tersebut adalah sistem hukum Islam, sistem hukum adat dan sistem hukum civil. Ketiga sistem itu saling “bersaing” untuk menjadi satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia. Walaupun begitu, ketiga sistem hukum tersebut sebenarnya bisa saling melengkapi dan bisa diharmonisasi. Tetapi Indonesia harus memiliki satu role model yang disepakati serta bisa menjadi panduan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan. Tulisan ini menjelaskan bagaimana hukum adat dan hukum Islam tetap berlaku dan hidup dimasyarakat bisa mengisi kekosongan hukum dari sistem hukum civil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan menggunakan berbagai pendekatan yakni pendekatan undang-undang, perbandingan dan sejarah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa walaupun pluralisme hukum yang berlaku di masyarakat dapat tumbuh dan saling melengkapi, tetapi pluarisme tersebut akan berdampak pada katidakpastian hukum serta arah perkembangan hukum yang tidak jelas ke depannya. Unifikasi dan kejelasan pengaturan terhadap ketiga sistem tersebut akan menjadi salah satu jawaban atas pluralisme hukum di Indonesia sehingga tercipta keadilan dan ketertiban di masyarakat.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi ]]>
<![CDATA[Abdul Hariss]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v12i1.196
<![CDATA[Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian (persero) adalah salah satunya badan usaha di Indonesia yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai. Secara umum pengertian dari usaha gadai ini adalah kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Tujuan utama usaha pegadaian ini adalah supaya masyarakat yang membutuhkan uang atau dana tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang relatif cukup tinggi. Lembaga gadai yang ada di Indonesia adalah pegadaian, pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan menjamin gadai. Dulunya pegadaian yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) Negara yang bernaung dibawah departemen keuangan dan sekarang telah berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Sejarah pegadaian berawal dari berdirinya Bank Van Leening di jaman VOC (Verenidge Oost Companny) yang bertugas memberikan pinjaman uang tunai kepada msyarakat dengan harta berharga. Pegadaian dalam perkembangannya mengalami perubahan, baik dalam bentuk usaha maupun perubahan status pengelolaannya. Misi utama PT. Pegadaian diatas, terlihat fungsi yang melekat pada PT. Pegadaian adalah untuk membantu masyarakat memperoleh dana dalam waktu yang relatif cepat dan mudah serta keberdaannya sangat di butuhkan masyarakat. Pemberian pinjaman pada PT. Pegadaian uang dilakukan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, dimana masyarakat sering dihadapkan pada kebutuhan dana yang mendesak. Disamping itu keberadaan PT. Pegadaian secara langsung dapat memperkecil ruang gerak praktek pegadaian gelap, praktek ijon, rentenir dan bentuk riba lainnya, yang dirasakan cukup menekan dan memberikan masyarakat yang berpengasilan rendah. Dalam praktek di Kota Jambi, peminjaman pada PT. Pegadaian bukan hanya dari golongan ekonomi lemah bahkan golongan ekonomi ke atas pun sudah tidak merasa canggung dan malu lagi berhubungan dengan PT. Pegadaian, saat mereka membutuhkan dana yang mendesak, baik untuk keperluan rumah tangga maupun dalam menambah modal usahanya. Dalam pemberian pinjamannya pada PT. Pegadaian memberikan dua macam bentuk pinjaman yaitu pinjaman secara gadai dan fidusia. Pinjaman secara gadai yang menjadi agunannya tidak hanya terbatas alat rumah tangga, elektronik, dan perhiasan yang mudah dibawa ataupun dipindahkan. Sedangkan pinjaman secara fidusia barang agunannya meluputi surat kendaraan roda dua ataupun roda empat.]]>
<![CDATA[Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content ]]>
<![CDATA[Syarafina Ramadhanty]]>;
<![CDATA[Naila Amatullah]]>;
<![CDATA[Niki Anane Setyadani]]>;
<![CDATA[Tasya Safiranita Ramli]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v12i2.226
<![CDATA[Along with the rapid development of technology, social media platforms can be used to sharpen human creativity by uploading opinions, images, videos, sounds and so on as a form of user copyright. A digital platform that actively invites its users to upload copyrighted content is called the User Generated Content Platform ("UGC"). UGC's social media accounts are vying to be judged viral, so few accounts are 'stealing' content instead of his work in order to gain that reputation. Furthermore, the account is used commercially using a paid promote system or paid promotional services. This phenomenon often occurs on Instagram platforms with paid promotional systems that take Twitter content without permission. The purpose of this writing is to know the legal protection in the content of Twitter's UGC platform which is re-uploaded and monetized with a paid promotion system without rights on Instagram by Indonesian copyright law. Furthermore, the author carries the idea of providing protection to the UGC platform by applying the safeharbor doctrine in the event of copyright infringement by users of the platform. In reviewing this study, the authors used normative juridical approach methods, by examining literature as the main research material. The results of this study found that Twitter's re-uploaded and monetized User Generated Content platform content with a paid promotion system on Instagram has been protected by Indonesian copyright law in accordance with Law No. 28 of 2014 on Copyright reaffirmed in accordance with the safe Harbor doctrine contained in the Circular of the Minister of Communication and Informatics No. 5 of 201 on Restrictions on Responsibility of Platform Providers and Merchants of Electronic Commerce in the form of UGC.]]>
<![CDATA[Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local ]]>
<![CDATA[Roni Sulistyanto Luhukay]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v12i2.205
<![CDATA[The holding of general elections is held simultaneously in Indonesia as part of the success of democracy. Various legal problems arise from the tenure of public officials which will not end when the implementation of a democratic party simultaneously is carried out. This research uses the normative juridical method which is carried out in response to the urgency of separating national and regional elections in the implementation of a five-box election, can increase the workload and can potentially eliminate the lives of Kpps officers besides that it is not only a matter of management management, but also its relevance to the government system and purity. Voting rights, the existing concurrency design impact on the non-optimal implementation of voting rights and the insecurity of the election process according to the principles of honesty and fairness. To understand that, the problem of simultaneous election struggles occurs after the simultaneous implementation of consuming many victims with a five-box system but the potential if it is not carried out simultaneously will also result in the weakness of the president's position to align the government agenda and development agenda because the regional head is an extension of the central government, at the same time as the organizer of regional autonomy for the purpose of national development, will face changes in the political configuration.]]>
<![CDATA[PERAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DALAM MENCIPTAKAN KEEFEKTIVITASAN HUKUM MELALUI LIVING LAW ]]>
<![CDATA[Wempy Setyabudi Hernowo]]>;
<![CDATA[Zaid Zaid]]>;
<![CDATA[M. Aufar Saputra Pratama Erawan]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.243
<![CDATA[The concept of Sociological jurisprudence has the view that as a product created by society, law also aims to protect the interests and satisfy society, which in turn becomes a means of controlling society itself. The purpose of the study or research in this article is to achieve these goals effectively. Through doctrinal research methods with a conceptual and statutory approach, the results and findings of this study indicate that effective law is the law that carries out its functions properly and correctly. And to achieve that, the effectiveness of the law can be realized through four things, namely by the values prevailing in society, social facts, the aspirations of the community and also the interests of society in the making, interpretation, and application of legal regulations against Public]]>
<![CDATA[Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Megasuciati Wardani]]>;
<![CDATA[Sitti Nur Alam]]>;
<![CDATA[Sri sudono Saliro]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v12i2.211
<![CDATA[This study aims to analyze how the implementation of the 2019 simultaneous village head elections in Indonesia, and how the challenges of implementing the 2019 simultaneous village head elections in Indonesia. This research uses literature research method with deriftive approach of analysis. The conclusion of this paper is the implementation of simultaneous village head elections in 2019 in Indonesia there are still differences in administrative requirements, caused by differences in the rule of law at the district level, be it the regulation of the selection of village heads in district regulations and at the technical level of regent regulations on the technical implementation of regional head elections. In addition, the challenges in the implementation of village head elections are on voter data collection, regulation of dispute resolution of village head elections, and money politics.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI ORNAMEN-ORNAMEN SIMBOL KEAGAMAAN DI RUANG PUBLIK PADA WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Erna Nengsih]]>;
<![CDATA[Abdul Bari Azed]]>;
<![CDATA[Suzanalisa Suzanalisa]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.249
<![CDATA[Penghinaan atau penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia sering terjadi namun penodaan agama melalui ornament=ornament symbol agama di ruang public pada wilayah Kota Jambi menimbulkan keributan umat Islam dan viral di Indonesia pada tahun 2016. Hal ini tentunya sangat mengganggu kehidupan beragama dan sangat membahayakan kedamaian hidup bermasyarakat dan kesatuan bangsa. Dengan adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi tersebut maka sudah sewajarryalah jika pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia melalui penerbitan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kehidupan. Kajian ini menjelaskan tentang kendala-kendala di dalam penegakan hukum tindak pidana penodaan agama melalui ornamen-ornamen simbol keagamaan dan kebijakan yang dilakukan oleh POLDA Jambi dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana penodaan agama melalui ornamen-ornamen simbol keagamaan]]>
<![CDATA[Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang ]]>
<![CDATA[Hasuri Hasuri]]>;
<![CDATA[Rokilah Rokilah]]>;
<![CDATA[Dwi Nurina Pitasari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v12i2.223
<![CDATA[The role of the Supervisory Council is very important in fostering and supervising the position of a Notary on an ongoing basis regarding personal behavior in carrying out his position and outside his position as the spearhead of ensuring legal certainty for the public who uses the services of a Notary. Enforcement of the Code of Ethics for the Notary profession is one way to preserve noble values in the Notary profession, so that this noble profession in its implementation will not experience a decrease in quality and even if necessary, obtain an increase in the quality of the profession. The problems examined in this research are: 1) What is the Role of the Regional Notary Supervisory Council on the Implementation of the Notary Code of Ethics in Serang Regency? and 2) What is the Implementation Mechanism for Supervision of the Code of Ethics for Notaries in Serang Regency? The purpose of this study was to determine the role of the Regional Supervisory Council in implementing the Notary Code of Ethics in Serang Regency. This study uses an empirical juridical approach which is used to look at legal aspects of social interaction in society. This research is descriptive-analytic, intended to provide data as accurate as possible about a condition or other symptoms. The results show that the role of the Notary Supervisory Council is to supervise Notaries, so that in carrying out their duties they do not deviate from their authority and do not violate the applicable laws and regulations and the Notary Supervisory Council is authorized to supervise, foster notaries and impose sanctions on notaries who are declared. violated the applicable provisions.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Untuk Rumah Tinggal ]]>
<![CDATA[Febri Jaya]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v12i2.207
<![CDATA[This paper is written to provide a study on the urgency of limiting ownership and control of land for houses in Indonesia. Although in general these discussions have been regulated in various laws and regulations, in reality these regulations still require firmer regulations in order to provide a sense of justice to all Indonesian people. This type of research used in this research is a type of normative legal research. With a normative juridical approach, the researcher intends to describe the aspects of existing government policies regarding restrictions on ownership and control of land rights that do not yet have firmness to provide a solution to the legal vacuum that occurs. Therefore, at the end of this research it is intended to encourage the formation of the intended legislation by still paying attention to the form of a philosophical foundation, a juridical basis and a sociological basis for the formation of laws and regulations related to restrictions which become an urgency.]]>
