Articles
276 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN SUBUR DALAM KERANGKA KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Abdul Halim Barakatullah]]>;
<![CDATA[Syahrida Syahrida]]>;
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (555.563 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.225
<![CDATA[Penelitian ini meneliti tentang Perlindungan Lahan Pertanian Subur dalam Kerangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Solusi tersebut diharapkan akan dapat memberikan arah pada kebijakan untuk mempertahankan ketahanan pangan dan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan dalam pengelolaan pertanian di Kabupaten Barito Kuala, dan pada umumnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mempertahankan dan memelihara lahan pertanian subur di Kabupaten Barito Kuala. Kedua, untuk mengetahui pengaruh pengurangan lahan pertanian subur terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Barito Kuala. Kata Kunci : Lahan Pertanian, Ketahanan Pangan,]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KESEHATAN DALAM HAL TERJADI MALAPRAKTIK ]]>
<![CDATA[Istiana Heriani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (817.956 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v10i2.1363
<![CDATA[Kesehatan merupakan hal yang harus dijaga oleh setiap manusia, karena kesehatan merupakan investasi untuk membangun sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan: setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Terjadinya malapraktik dalam tindakan medis yang dilakukan baik dengan sengaja maupun karena kelalaian berat yang membahayakan pasien dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pasien/ konsumen kesehatan. Adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini pasien/konsumen kesehatan belum sepenuhnya dapat terjamin haknya.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM YANG BERBENTUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Adwin Tista]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (580.821 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.207
<![CDATA[Sebagai konsekuensi negara Indonesia adalah negara hukum, maka semua perbuatan negara atau pemerintah termasuk perbuatan dalam mencampuri masyarakat tersebut harusberdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tugas pemerintah dalam menyelenggara- kan kepentingan umum menjadi sangat luas, bukan saja menjaga keamanan semata-mata melainkan juga secara aktif turut serta dalam urusan-urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan konsepsi tersebut diperlukan pemerintahan yang efektif, kuat dan bersih, serta kemerdekaan bertindak secara administrasi atas inisiatif sendiri, salah satunya dapat berupa mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara (KTUN). Kata Kunci : Produk Hukum, Keputusan Tata Usaha Negara]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KRIMINAL NON-PENAL OJK DALAM MENGATASI KEJAHATAN CYBER MELALUI SISTEM PEER TO PEER LENDING ]]>
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>;
<![CDATA[M.Yasir Said]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (914.819 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2607
<![CDATA[Hadirnya FinTech memunculkan diskursus mengenai kerentanannya terhadap sistem proteksi anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme dalam FinTech berbasis kredit. Adapun artikel ini berusaha menjawab bagaimana kebijakan kriminal non-penal OJK dalam mengatasi perkembangan teknologi informasi dibidang keuangan dalam perspektif Teori Hukum. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative legal research dengan Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun beberapa teori yang dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji ini antara lain: (1) Teori Pembuatan Kebijakan oleh Wayne Parson; (2) Teori Sistem Kebijakan Publik; (3) Teori Klasifikasi Hukum oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick; (4) Teori Keadilan Utilitarianism; (5) Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UU NO 7 TAHUN 2017 TERHADAP KEDUDUKAN DAN KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA ]]>
<![CDATA[Herry Febriadi]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (490.472 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1152
<![CDATA[Dengan berlakunya Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terkait dengan pengawasan yaitu Bahwa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi menerima,memeriksa,dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama14 (empat belas) hari kerja. Dalam hal ini UU No 7 Tahun 2017 tidak ada menyinggung langsung kedudukan Panitia Pengawas Pemilu yang harus nya sama kedudukannya dengan Bawaslu Provinsi namun pada saat di kabupaten pada prakteknya terjadi ketidakseimbangan antara kedudukan Panitia Pengawas Pemilu dengan KPUD. Kemudian dalam hal tugas dan fungsi,Panitia Pengawas Pemilih seakan-akan hanya mengawasi, pada tahap menindaklanjuti yang lebih berperan yaitu Komisi Pemilu Umum Daerah (KPUD),hal ini tidak sejalan dengan UU No 7 Tahun 2017. Untuk hal ini Peneliti mengharapkan adanya amandemen UU No 7 tahun 2017 tentang kedudukan dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kabupaten/Kota untuk merubah status adhoc menjadi permanen .Peneliti juga berharap adanya tambahan anggaran terkait dengan pengawasan pemilu umum sehingga nantinya bisa dibentuk Badan Pengawas Pemilu daerah tingkat Kabupaten/Kota.]]>
<![CDATA[SENGKETA PERTANAHAN HAK MASYARAKAT ADAT DENGAN HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN SAWIT DI KALIMANTAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Fat'hul Achmadi Abby]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.434 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i3.675
<![CDATA[The Issues of indigenous has implications broad because it involves the existence of a group of society who call themselves is the law indigenous society, who felt the rightful owners of the land. The conflict of legal issues or potential conflict in the region of cultivation rights titleof oil palm plantations became a serious obstacle in the development of oil palm plantations in South Kalimantan. This study uses research methods of sociology of law (socio-legal research) by using an interdisciplinary approach between aspects of sociological and anthropological research with a normative approach, used the method of qualitative analysis, by deep analysis data and holistic. The consequence of the legal research usessocio-legal paradigm is using normative juridical incorporation method with qualitative sociological methods.Keywords: Conflict of Land, Rights of Indigenous Peoples, Economic Development.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA ]]>
<![CDATA[Hasyim Adnan]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (62.49 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v11i2.2122
<![CDATA[Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, dimulai dari Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk. Metodologi penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif analitis. Perbuatan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Kepala Desa. Apabila dilakukan, maka Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi, karena menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat merugikan keuangan negara.Kata kunci: Penyalahgunaan, Dana Desa, Kepala Desa.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA ]]>
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (613.473 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i3.1047
<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi). Akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi, antara lain : Lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, sistem pembuktiannya Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan dari segi pemidanaannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi penanganan perkara suatu tindak pidana sebagai tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SUNGAI MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN N0 2 TAHUN 2007 ]]>
<![CDATA[Faris Ali Sidqi]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.265 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i2.459
<![CDATA[In order to maintain the function of the river is necessary legal instrumentwhich is able to maintain preservation of the river, especially the environmentalaspects that the provisions of these regulations can be accepted by the public inaccordance with the evolving culture. This study aimed to describe the regulationconcerning the management of rivers according to Regional Regulation (Perda)No. Banjarmasin 2 Year 2007 as well as sanctions for violations. The study usedliterature such as books, legislation, print and electronic media, as well as otherdocuments relating to the cases studies. The writing is done in the form ofqualitative descriptive]]>
<![CDATA[UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA SECARA KOMPREHENSIF ]]>
<![CDATA[Istiana Heriani]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (544.333 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.198
<![CDATA[Narkoba merupakan suatu zat atau substansi yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bagi pemakainya. sampai dengan saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah belum mampu mengatasi ketergantungan pemakainya. masalah penyalahgunaan narkoba ini tidak tertangani secara maksimal dipengaruhi oleh banyak factor. Penelitian ini akan menguraikan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara preventif maupun represif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normativeKata Kunci : Narkoba, Penyalahgunaan narkoba.]]>
