JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktek. Artikel Ilmiah terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara dalam rangka pengembangan, pembaharuan, dan pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal ini.
Articles
199 Documents
<![CDATA[Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan ]]>
<![CDATA[Sopacua, Margie Gladies]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i2.213-226
<![CDATA[Hubungan antara suami dengan isteri seharusnya dilandasi dengan nuansa yang harmonis dan bahagia, tetapi pada kenyataanya isteri sering menghadapi tindakan kekerasan oleh suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ideal terhadap perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa konsep pencegahan KDRT yang mana isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata masih menjadi problematis setelah adanya pengaturan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, untuk itulah harus dibentuk sebuah sistem pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang ideal, diantaranya yaitu dengan membentuk kaidah sistem pencegahan dan menyediakan rumah perlindungan yang aman. Kesimpulan penelitian ini yaitu konsep yang ideal yaitu membentuk konsep kaidah hukum sistem pencegahan pada setiap orang atau manusia, yang mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja membiarkan seorang dalam keadaan terancam fisik, psikis, seksual atau terlantar, karena kekerasan fisik maupun verbal, atau membiarkan seorang dalam keadaan luka, sengsara, atau menderita akibat kekerasan fisik, sedangkan menurut hukum yang berlaku ia wajib memberi laporan kepada RT atau RW atau kepala desa atau lurah atau polisi, akan diberikan sanksi hukuman.]]>
<![CDATA[Batasan Imunitas Pejabat Negara dalam Melaksanakan Proses Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Sifany, Nadia Alfi]]>;
<![CDATA[Wisnaeni, Fifiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i2.323-335
<![CDATA[Terciptanya suatu keadilan pada hidup berbangsa dan bernegara wajib didukung dengan kebijakan yang tidak saling bertentangan dengan peraturan yang lainnya. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa aturan dalam upaya penyelesaian Pandemi Covid-19, namun aturan yang dikeluarkan tersebut menimbulkan beberapa problematika hukum seperti hak imunitas untuk pejabat pelaksana penyelesaian pandemi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak imunitas untuk pejabat pelaksana penyelesaian pandemic tersebut. Metode yang dimanfaatkan yakni yuridis normatif, dengan tipe riset deskriptif analitik, jenis data dengan data sekunder, analisis data dilaksanakan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa imunitas pejabat negara merupakan perlindungan hukum bagi pejabat terkait, agar dalam pelaksanaan penanggulangan dampak Covid-19 pejabat tersebut tidak dapat diproses hukum akibat tindakan atau kebijakan yang dilakukan dalam penyelamatan perekonomian dan stabilitas keuangan nasional yang dibatasi oleh AUPB sebagai dasar itikad baik dan dilaksanakan berdasarkan peraruran perundangan yang berlaku. Apabila dalam penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 pejabat terkait melakukan penyimpangan dengan tidak ada itikad baik atau melakukan pelanggaran peraturan perundangan, maka pejabat tersebut tetap dapat diadili sesuai hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia ]]>
<![CDATA[Wardhana, Rangganata Adhi Kusuma]]>;
<![CDATA[Sularto, R.B.]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i2.227-244
<![CDATA[Tindak pidana pencucian uang dapat menodai kehidupan berbangsa dan bernegara karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan mengenai kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) di Indonesia dan Malaysia, yang pada dasarnya untuk merancang kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang di kedua Negara sudah ditegakkan dengan adanya undang-undang yang mengaturnya dengan baik. Kemudian ditemukan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam predicate offence, dan sanksi pidana dari kedua undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut terjadi karena undang-undang dibuat dan disesuaikan dengan keadaan tiap negara dan tujuan yang dicapai dari suatu negara tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kebijakan formulasi TPPU di Indoensia perlu diperbaharui terutama pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 69 UU TPPU. ]]>
<![CDATA[Uang Kerohiman Sebagai Bentuk Ganti Rugi Untuk Penggarap Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya ]]>
<![CDATA[Silviana, Ana]]>;
<![CDATA[Yunita, Farah Rana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i2.336-363
<![CDATA[Maraknya penggarapan di atas tanah milik orang lain tidak sedikit yang berujung pada sengketa karena fungsi tanah masih menjadikan objek yang vital bagi hidup dan penghidupkan manusia. Penggarapan ter bisa seijin maupun tanpa ijin pemiliknya seperti sengketa penggarapan tanah tanpa ijin pemilik tanah di perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Buana Estate Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis status dan kedudukan penggarap di atas tanah perkebunan PT Buana Estate, untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa antara penggarap dan PT Buana Estate. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal. Data yang diperoleh dari penelitian pustaka dan lapangan di susun secara sistematis dan dianalisi secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status dan kedudukan penggarap di lokasi tanah HGU atas nama PT Buana Estate ada dua macam, yaitu penggarap dengan ijin dan penggarap tanpa ijin (liar). Penggarap di atas tanah HGU Buana Estatse sebagai penggarap dengan ijin (bukan liar) adalah penduduk lokal yang bertempat tinggal disekitar tanah tersebut. Penyelesaian sengketa antara penggarap dengan Buana Estate untuk penggarap lokal (petani lokal/setempat) diselesaikan secara kesepakatan melalui pemberian uang kerohiman. Untuk penggarap liar (tanpa ijin) di selesaikan dengan jalur Pengadilan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Elviandri, Elviandri]]>;
<![CDATA[shaleh, Ali Ismail]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i2.245-255
<![CDATA[Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Warga Negara Indonesia yang sebelum bekerja, setelah bekerja dan akan bekerja di luar negeri menurut Undang Undang Perlindungan Tenaga Kerja Migran. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki peran penting dalam penyaluran PMI baik sebelum bekerja,telah bekerja dan akan bekerja di luar negeri, sehingga pada era Covid-19 terdapat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perlindungan PMI di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BP2MI dalam perlindungan PMI di Provinsi Jawa Tengah Sekaligus menganalisis kendala yang dihadapi BP2MI dalam Perlindungan PMI di masa New Normal di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan pendekatan Yuridis Empiris yang diperoleh melalui data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode Analisis Kualitatif. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa wabah Covid 19 telah mempengaruhi pengiriman PMI ke luar negeri sehingga pengiriman PMI mengalami penurunan pada rentang waktu tahun 2020 sehingga peranan lembaga BP2MI sangat mendesak dalam melindungi PMI di luar negeri di masa new normal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan PMI dan Kpeputusan Menteri Tenaga Kerja tentang masa adaptasi baru (New Normal), Pada rentang waktu tahun 2020 BP2MI harus menjamin perlindungan terhadap setiap PMI yang akan di salurkan melalui Provinsi Jawa Tengah dengan berkoordinasi dengan P3MI sebagai perusahaan penyalur sehingga keamanan dan keselamatan terpenuhi bagi setiap PMI di masa adaptasi kebiasaan baru dewasa ini.]]>
<![CDATA[Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat? ]]>
<![CDATA[Kristantini Sugiharti]]>;
<![CDATA[Yetty Komalasari Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i2.150-169
<![CDATA[Notaris membutuhkan suatu perlindungan hukum ketika melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari suatu Badan Hukum. Perlindungan tersebut menjadi penting guna meminimalisasi konsekuensi risiko hukum yang dapat terjadi serta mengoptimalkan pelaksanaan Perpres 13/2018 sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat oleh Notaris sebagai salah satu lembaga pelaksana yang ditunjuk oleh Perpres tersebut, yaitu mengenai alasan penting Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dan bagaimana Surat Pernyataan Pemilik Manfaat dapat memberikan perlindungan bagi Notaris yang telah menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari tuntutan hukum. Dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, tulisan ini menyimpulkan, bahwa penting bagi Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, karena Notaris memiliki kewenangan untuk mengenali penghadap guna memperoleh informasi yang benar mengenai penghadap, sehingga dapat berperan sebagai gatekeeper untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan TPPU atau setidaknya mengurangi risiko terjadinya TPPU. Namun demikian, di sisi lain perlindungan hukum bagi Notaris yang telah melaksanakan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat melalui Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang dibuat oleh penghadap tidak sepenuhnya dapat melindungi Notaris dari tuntutan hukum, karena surat tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila tidak disangkal oleh yang menandatanganinya.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif Pada Persetujuan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Fasha, Moch Gandi Nur]]>;
<![CDATA[Saraswati, Retno]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i2.256-279
<![CDATA[Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi benturan regulasi hukum dalam sistem hukum nasional adalah membentuk omnibus law Cipta Kerja. Implementasi berlakunya omnibus law Cipta Kerja menimbulkan persoalan, yakni hapusnya hak gugat administratif lingkungan. Upaya hukum administratif lingkungan merupakan upaya preventif hukum dalam mencegah sekaligus meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tulisan ini bermaksud membahas mengenai arah serta karakter daripada politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada persetujuan lingkungan dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukan Arah politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada persetujuan lingkungan dalam sistem hukum nasional bertentangan dengan norma hukum Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta tidak mencapai nilai keadilan. Karakter politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada persetujuan lingkungan dalam sistem hukum nasional adalah hukum konservatif/ortodok.]]>
<![CDATA[Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ]]>
<![CDATA[Nurisman, Eko]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i2.170-196
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, UU TPKS merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi TPKS. Kedua, UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Ketiga, UU TPKS memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.]]>
<![CDATA[Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan]]>;
<![CDATA[A.L.W, Lita Tyesta]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i2.280-293
<![CDATA[Mekanisme checks and balances dalam proses pembentukan Undang-Undang memiliki dampak positif yaitu dapat mencegah dominasi dan kesewenangan dari salah satu lembaga dan negative yaitu ketika tidak ditemukan kesepakatan dalam perundingan, yang berimbas pada kebentukan dan penghentikan proses pembuatan undang-undang. Penelitian menganalisis pengaturan pelaksanaan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan Undang-Undang serta realisasi mekanisme checks and balances antara lembaga lembaga legislatif dan eksekutif apakah dapat diwujudkan dalam proses pembentukan Undang-Undang. penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis serta sumber data penelitian ini yaitu data sekunder. Hasil pembahasan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif memegang kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang, tetapi dalam proses pembentukan Undang-Undang tersebut harus melibatkan presiden selaku lembaga eksekutif khususnya dalam proses pembahasan Rancangan Undang Undang tingkat II untuk mendapatkan persetujuan bersama dan Presiden tetap mengambil peran untuk mengambil sikap dan mengontrol pelaksanaan pembahasan tingkat II mengenai Rancangan Undang Undang, sehingga mencerminkan terwujudnya checks and balances antara DPR dan Presiden. Mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan Undang-Undang dapat diwujudkan walaupun tidak adanya hak veto Presiden. ]]>
<![CDATA[Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang ]]>
<![CDATA[Ninage, Mega Bintang]]>;
<![CDATA[Diamantina, Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v4i2.197-212
<![CDATA[Setiap negara mempunyai tatanan dan kewenangan sendiri untuk mengatur batas izin tinggal bagi warga negara asing. Tidak menutup kemungkinann warga negara asing melakukan penyalahgunaan batas waktu izin tinggal demi mewujudkan kepentingan pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan kewenangan Kantor Imigrasi Semarang dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran batas izin tinggal kunjungan warga negara asing. Metode yang digunakan adalah hukum empiris yakni didasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Imigrasi Semarang. Penelitian ini menunjukan adanya kendala dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan seperti wilayah Kota Semarang yang cukup luas yang mengakibatkan keterbatasan jangkauan pengawasan terhadap WNA, kurangnya jumlah pekerja dari pihak Imigrasi, kurangnya komunikasi dua arah atau lemahnya koordinasi di antara instansi terkait, minim partisipasi dari masyarakat untuk melapor dan membantu pihak Imigrasi mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan warga Negara Asing.]]>
