JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktek. Artikel Ilmiah terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara dalam rangka pengembangan, pembaharuan, dan pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal ini.
Articles
199 Documents
<![CDATA[Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aisyah Ayu Musyafah]]>;
<![CDATA[Islamiyati Islamiyati]]>;
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>;
<![CDATA[Achmad Zulfa Andikatama]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i1.1545-171
<![CDATA[PPAIW mempunyai tugas pokok dalam penyediaan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian bendanya sesuai dengan ketentuan perudang-undangan. Namun, peran PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf tanah di masyarakat belum optimal yaitu masih lambannya melayani syarat administrasi wakaf tanah terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) PPAIW yang ahli dalam hukum wakaf kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf di PPAIW masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja PPAIW, mengidentifikasi problematika hukum, dan merumuskan optimalisasi kinerja PPAIW. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja PPAIW belum sesuai dengan indicator konsep kerja. Problematika PPAIW sebagai lembaga pelayan masyarakat yaitu sumber daya personal PPAIW, partisipasi masyarakat dan anggaran yang mendukung kinerja. Problematika hukum PPAIW yang berasal dari sumber daya personal PPAIW, yakni; kurangnya kemampuan dalam memahami asas-asas penyelesaian sengketa, dan mensosialisasikan perkembangan regulasi. Optimalisasi kinerja PPAIW yakni meningkatkan sumber daya PPAIW dan bekerjasama dengan instansi yang berkaitan.]]>
<![CDATA[Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha]]>;
<![CDATA[Saraswati, Retno]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i1.70-84
<![CDATA[Presidential threshold dalam Pemilihan Umum Presiden di Indonesia memberi wawasan pandangan tentang tanggung jawab terhadap penyempurnaan hak masyarakat serta hak politik yang telah dijamin dalam konstitusi. Presidential threshold disinyalir mampu membungkam ekspresi dan aspirasi rakyat untuk mencalonkan calon presiden alternative yang berpotensi memarginalkan hak-hak rakyat untuk dalam mengekspresikan aspirasinya. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui relevansi beserta dampak diberlakukannya presidential threshold terhadap pemberlakuan Pemilu Serentak di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan presidential threshold menjadi ikhtiar dalam rangka mewujudkan konfederasi golongan atas parlemen yang kokoh menjadi partai tunggal secara konseptual namun dalam pelaksanaanya presidential threshold juga perlu mewujudkan hak tiap-tiap Partai Politik guna mengusung calon Presiden dalam Pemilihan Umum sehingga meminimalisir terjadinya resesi demokrasi yang tidak mampu memberi makna bagi kesuksesan semua pihak terutama pada Partai Politik kecil. Maka diperlukan adanya rekonstruksi hukum dengan mengakomodir hak Parpol tanpa terkecuali, salah satunya dengan menurunkan angka presidential threshold dalam tolok ukur yang menjamin setiap Partai Politik dapat ikut serta kontestasi Pemilihan Umum Presiden.]]>
<![CDATA[Legalisasi Standar Tarif Hotel Dalam Ekosistem "New Normal" Terintegrasi Bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-19 ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Kadek Januarsa Adi Sudharma]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i1.172-185
<![CDATA[Standarisasi tarif hotel menjadi perhatian yang sangat penting di mana kurangnya aturan tertulis yang jelas bekerja seperti perang tarif antar hotel di Bali. Putu Satyawira Marhaendra (Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Bali), mengharapkan jangan terjadi berebut tarif kamar hotel saat pariwisata dibuka di era “new normal”. Tentunya di tengah pandemi Covid-19. Adapun artikel penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum dalam mengkonstruksikan aturan-aturan hukum dalam pengaturan standarisasi harga hotel dalam ekosistem “new normal” yang terintegrasi bagi pariwisata Bali sebagai dampak pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah studi yuridis normatif tentang entitas hukum normatif, menyelidiki bahan pustaka yang terdiri dari bahan kode hukum primer dan sekunder, dan mencari kebenaran dari aspek normatif berdasarkan logika ilmiah. Berdasarkan temuan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19, khususnya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Covid-19 di tingkat nasional dan daerah yang bertujuan untuk mengurangi perang harga yang sering terjadi antara hotel dan penyedia akomodasi, di mana pengusaha pariwisata, khususnya villa, hotel dan SPA, wajib melakukan standarisasi harga.]]>
<![CDATA[Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara ]]>
<![CDATA[Tantimin, Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i1.85-102
<![CDATA[Tindak pidana korupsi menciptakan kerugian yang begitu besar. Indonesia berada di tengah urgensi dibentuknya mekanisme yang efektif dalam mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini menganalisis potensi upaya penyitaan hasil korupsi melalui non-conviction based asset forfeiture sebagai pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menunjukkan adanya urgensi pembaruan mekanisme menanggulangi tindak pidana korupsi yang sudah ada, baik dari segi pidana maupun perdata, melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfetiure yang telah diatur dalam United Nation Convention Against Corruption, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Penelitian ini juga menjelaskan baiknya potensi pengaturan mengenai Non-Conviction Based Asset Forfetiure dalam menanggulangi dampak korupsi di Indonesia, melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang hingga saat ini belum disahkan pemerintah.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak ]]>
<![CDATA[Wadjo, Hadibah Z]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i1.1-10
<![CDATA[Keberadaan Hukum Adat merupakan kesatuan substansi hukum, hukum adat itu sendiri harus ditempatkan diposisi yang wajar dalam pendalaman maupun pengembangan materi hukum yang sesuai dengan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah hukum adat dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara anak. Metode penelitian bersifat yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis isu hukum yang diangkat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penyelesaian perkara anak melalui sistem hukum pidana adat dapat dilakukan tetapi tidak dapat dipungkiri anak memerlukan perlindungan untuk memulihkan keadaan diri anak. Dalam penerapan hukum pidana adat ini tidak sedikit hanya memberikan efek jera saja, tetapi menyampingkan keadaan psikis anak karena penyelesaian perkara anak, baik itu anak yang menjadi korban maupun anak sebagai pelaku harus mengedepankan kepentingan terbaik anak seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram ]]>
<![CDATA[Shafira Inan Zahida]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i1.186-203
<![CDATA[Penjual yang menggunakan gambar hasil dari pencurian terhadap Hak Cipta baik berupa gambar, kaligrafi atau sebagainya di media sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual gambar yang terlah diunggah ke instagram dan mengetahui sanksi bagi penjual online yang mengambil kekayaan intelektual seseorang tanpa izin. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemegang hak cipta atas Kekayaan Intelektual yang telah diunggah ke media sosial dilindungi baik hak ekonomi juga hak moralnya. Sanksi hukum bagi pihak penjual online yang melanggar hak cipta akan mendapatkan sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 113 Undang - Undang Hak Cipta. Selain itu, instagram sebagai salah satu tempat jual beli online juga telah memiliki regulasi tersendiri terhadap pelanggar hak cipta. Hasil kajian menyimpulkan bahwa foto, kaligrafi atau sebagainya yang telah diunggah di instagram akan dilindungi oleh hak cipta namun masih banyak terjadi pelanggaran, maka perlu adanya tindakan yang tegas bagi para pelanggar dan meningkatkan pengetahuan pengguna media sosial terhadap pentingnya melindungi hak cipta.]]>
<![CDATA[Dampak Pengurangan Aktivitas Pelabuhan Peti Kemas Semarang Dengan Pelabuhan Ning-Bo China Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Ekspor-Impor ]]>
<![CDATA[Nisa Almadina]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i1.103-119
<![CDATA[Kebijakan pengurangan aktivitas pelabuhan akibat pandemic COVID-19 telah berdampak terhadap pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang ekspor-impor di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dengan dikenakannya biaya penumpukan hal ini menjadi permasalahan bagi pengangkut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengurangan aktivitas pelabuhan terhadap pelaksanaan perjanjian pengangkutan ekspor-impor di Indoensia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berpengaruh terhadap pemberlakuan kebijakan pembatasan transportasi terhadap laju pengiriman barang impor di Indonesia yang mengakibatkan penumpukan barang di Pelabuhan dan membuat perusahaan akan dikenai denda sesuai berapa hari waktu penumpukan. Berdasarkan Keppres bahwa COVID-19 dikategorikan sebagai force majeure, dapat membebaskan debitur dari kewajiban membayar denda, ganti rugi Di negara Tiongkok belum ada pengaturan mengenai COVID-19 sebagai force majeure. Perbedaan pengaturan berimplikasi dikenakan denda bagi eksportir Indonesia ke Tiongkok karena keterlambatan akibat adanya pembatasan pengiriman barang ekspor-impor tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Pembagian Royalti Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah ]]>
<![CDATA[Wahyuni, Tyas Dian]]>;
<![CDATA[Suryasaladin, Ranggalawe]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i1.11-28
<![CDATA[Perkembangan hak kekayaan intelektual dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Salah satu bentuk kekayaan intelektual adalah Paten yang diciptakan oleh para inventor baik yang bekerja pada swasta maupun yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi inventor berstatus sebagai ASN, invensi yang dihasilkan tentunya didasari atas hubungan dinas dengan instansi pemerintah di mana ASN tersebut bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme pembagian royalti atas paten dari invensi yang dihasilkannya dan apakah pembagian royalti paten tersebut telah memenuhi hak ekonomi inventor atas invensinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa “work made for hire” sebagaimana dipaparkan di atas, pembagian royalti paten atas suatu invensi yang dilakukan dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah tidak hanya dimiliki oleh inventor saja melainkan juga milik instansi pemerintah di mana inventor tersebut bekerja. Pemenuhan hak atas royalti paten yang dihasilkan dari hubungan dinas dengan instansi pemerintah, Kementerian Keuangan menetapkan PMK 136/2021. Invensi yang dihasilkan dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah menerima imbalan atas royalti paten setelah memenuhi kriteria yaitu dalam proses pendaftaran/pencatatan atau telah diatas namakan milik negara; telah dilisensikan; telah menghasilkan PNBP; dan hasil PNBP dimaksud telah disetor ke negara.]]>
<![CDATA[Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi ]]>
<![CDATA[Eko Suprihanto]]>;
<![CDATA[Yos Johan Utama]]>;
<![CDATA[Irma Cahyaningtyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i1.204-219
<![CDATA[Korupsi sebagai metode perang proksi adalah upaya mempengaruhi kebijakan dalam negeri melalui pendekatan secara legal atau ilegal kepada badan hukum atau perorangan yang memegang otoritas publik atau terkait dengan kepentingan publik. Kepolisian (Polri) sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dituntut untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia melalui fungsinya di bidang pencegahan dan penindakan atau penegakan hukum. Sehingga perlu suatu reformulasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam perspektif Kepolisian menghadapi korupsi sebagai ancaman perang proksi. Urgensi dari tulisan ini adalah untuk memberikan masukan tentang perlunya reformulasi pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya yang dilaksanakan oleh Polri melalui fungsinya di bidang pencegahan dan penindakan atau penegakan hukum melalui penguatan organisasi Lembaga Anti Korupsi Polri dalam sebuah struktur yang tersentralisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan berupa penelaahan bahan kepustakaan dalam bentuk dokumen maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.Dari pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan tentang perlunya reformulasi pemberantasan korupsi dalam menghadapi ancaman perang proksi di Indonesia melalui penyempurnaan desain struktur organisasi anti korupsi Polri dalam suatu regulasi internal (Peraturan Polri) dan harus ditegakkan secara konsisten.]]>
<![CDATA[Legalitas Penjualan Obat Psikotropika Secara Online Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ernawaty Ernawaty]]>;
<![CDATA[Dyas Witri Murtiningsih]]>;
<![CDATA[Edwin Triwidianto]]>;
<![CDATA[Gede Sanjaya]]>;
<![CDATA[Mokhamad Khoirul Huda]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i1.120-135
<![CDATA[Saat ini, perdagangan online menjadi familiar bagi usaha bisnis masyarakat karena dapat memperluas cakupan bisnisnya. Di sisi lain, perdagangan online juga dimanfaatkan oleh beberapa orang sebagai platform untuk menjual obat-obat psikotropika. Penelitian ini legal normatif dengan pendekatan legal (pendekatan statuta) dan pendekatan kasus. Penelitian ini menjelaskan fakta perdagangan obat-obatan psikotropika yang tidak sejalan dengan hukum dan membahas aspek legalitas penjualan obat psikotropika secara online. Hasil penelitian bahwa peraturan perundang undang tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online terutama terkait penjualan psikotropika secara online. Perlu melakukan pembaharuan hukum dengan cara melanjutkan amandemen dan mengesahkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang prosesnya terhenti di tahun 2019, dalam rangka pengendalian secara hukum penggunaan pasar online (marketplace) secara illegal untuk menjual obat-obatan psikotropika]]>
