Garuda - Garba Rujukan Digital

MERUNTUHKAN STATUS QUO: PARTISIPASI POLITIK DAN KEKERASAN DALAM GERAKAN MAHASISWA DI INDONESIA (TINJAUAN SOSIO-HISTORIS) Rose Fitria Lutfiana; Ahmad Arif Widianto
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Mei 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i1.7731

ABSTRAKGerakan mahasiswa turut mewarnai perkembangan demokrasi pada lintas orde kekuasaan di Indonesia. Dinamika demokrasi di Indonesia tidak lepas dari beragam aksi gerakan mahasiswa sebagai bentuk aksi moral dan politis untuk memperjuangkan masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan. Gerakan mahasiswa merepresentasikan partisipasi politik dalam bentuk konvensional maupun non-konvensional dan sekaligus menyemai praktik demokrasi di Indonesia. Namun dinamika gerakan mahasiswa diwarnai beragam aksi represiberupa kekerasan oleh aparat pemerintah dan oleh mahasiswa sendiri sebagai respon terhadap penindasan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara sosio-historis bentukbentuk gerakan mahasiswa sebagai manifestasi partisipasi politik dan kekerasan-kekerasan yang menyertainya. Artikel ini merupakan refleksi kritis terhadap dinamika perjuangan gerakan mahasiswa dalam kancah demokrasi nasional. Gerakan Mahasiswa dalam hal ini merupakan praksis sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai moral untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang ideal. Untuk mewujudkan tujuan itu, Mahasiswa melakukankajian ilmiah, membentuk lembaga swadaya masyarakat, mobilisasi massa, demonstrasi atau protes, advokasi sosial dan intervensi kebijakan politis pemerintah. Kekerasan terhadap gerakan mahasiswa merupakan konsekuensi perjuangan mereka yang terkadang menentang kekuasaan dan status quo pemerintah. Perubahan sosial yang diperjuangkan mahasiswa butuh perjuangan dan pengorbanan. Kasus kerusuhan, penculikan dan pembunuhan mahasiwa setidaknya menggambarkan parade kekerasan yang dialami oleh gerakanmahasiswa.Kata Kunci: Demokrasi, partisipasi politik, kekerasan, gerakan mahasiswaABSTRACTThe student movement colored the development of democracy across the order of power in Indonesia. The dynamics of democracy in Indonesia cannot be separated from the various actions of the student movement as a form of moral and political action to fight for society from injustice and oppression. The student movement represents political participation in conventional and non-conventional forms and at the same time sowing the practice of democracy in Indonesia. But the dynamics of the student movement are colored by various acts of repression in the form of violence by government officials and by students themselves in response to oppression. This article aims to explainNomor 1, Meisocio-historically the forms of student movements as manifestations of political participation and the accompanying violence. This article is a critical reflection on the dynamics of the struggle of the student movement in the arena of national democracy. TheStudent Movement in this case is a social praxis based on moral values ?? to realize the ideal community life. To realize this goal, students conduct scientific studies, establish non-governmental organizations, mass mobilization, demonstrations or protests, social advocacy and government policy intervention. Violence against the student movement is a consequence of the struggle of those who sometimes oppose the power and status quo of the government. The social change fought for by students needs struggle and sacrifice. Cases of riots, kidnappings and student killings at least illustrate the violent parade experienced by the student movementKeywords: Democracy, Political Participation, Violence, Students Movement

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG BPJS KESEHATAN DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN Sahrani Rizal; Agus Tinus; Rohmad Widodo
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Mei 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i1.7732

ABSTRAKPemerintah dalam upaya pembangunan nasional terutama dalam aspek sumber daya manusia, pemerintah menerbitkan UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan UU nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (UU BPJS). Sehingga pemerintah membentuk BPJS kesehatan, diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia mendapat jaminan sosial kesehatan. Akan tetapi didalam masyarakattimbul persepsi-persepsi dalam program yang digalang oleh pemerintah ini, yang mana persepsi tersebut dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengulas dengan melakukan penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Publik tetang BPJS Kesehatan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan”. Berdasarkan hal tersebuttujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan mengenai BPJS kesehatan ini beserta apa hambatan dan solusinya.Adapun lokasi penelitian ini adalah di kantor cabang BPJS kesehatan kabupaten Pasuruan dan di kelurahan Purwosari kabupaten Pasuruan. Dengan sample penelitiannya adalah 3 (tiga) orang dari pihak BPJS kesehatan cabang Pasuruan dan 5 (lima) orang dari masyarakat kelurahan Purwosari. Alat pengumpul data yang di gunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu: (1) Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik mengenai BPJS Kesehatan di wilayah Kelurahan Purwosari sangat baik hingga mencapai angka 40% dari keseluruhan penduduk Kelurahan Purwosari. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tilaar (2009:287) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (button-up) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaandan pembangunan masyarakatnya. (2) hambatan-hambatan yang di dapat yaitu kurangnya komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS kesehatan. (3) untuk memperbaiki komunikasi masyarakat dan juga pemerintah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat diterima dalam masyarakat dan juga agar masyarakat mempunyai kesadaran bahwa program BPJS kesehatan ini memang benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Partisipasi, Implementasi, Kebijakan Publik, BPJS KesehatanABSTRACTGovernment in national development efforts , especially in the aspect of humanresources , the government issued Law No. 40 of 2004 on national social security system (Navigation) and Law No. 24 of 2011 concerning the social security agency (BPJS) . So the government formed BPJS healthy , it is expected that all Indonesian citizens receive social security health . But in public perceptions arise in a program at the girder by this government , which can affect the perception of public interest to register as a participant BPJS . Based on that review by researchers to conduct research on “Public Participation in the Implementation of Public Policies on BPJS of Healhty at Purwosari Village Pasuruan Regency”. Based on the purpose of this study was to determine how much public participation in the implementation of policies on health and its BPJS obstacles and solusinya.Adapun location of this research is in the district health BPJS branch office and in the village Purwosari Pasuruan Pasuruan . With the research sample is three members of the health BPJS Pasuruan branches and five members of the village community Purwosari . Data collection tool that is in use is a form of primary data and secondary data. Data analysis technique used was qualitative. The results of the research are: (1) Public participation in the implementation of public policies on BPJS in the Village Purwosari very well until reaching 40% of the total population of the Village Purwosari. This is consistent with the opinion of Tilaar (2009:287) participation is a manifestation of the desire to developdemocracy through the decentralization process which sought, among others, the need for planning from below (button-up) by including the public in the process of planning and community development. (2) obstacles in the can that is the lack of communication between the government and communities. And lack of socialization conducted by the health BPJS. (3) to improve public communication and also the government that any government policies can be accepted in the society and also so that people have no awareness that health BPJS program is indeed done for the welfare of the community.Keywords: Participation, Implementation, Public policy, Health insurance

PENUMBUHAN RASA NASIONALISME DAN CINTA BUDAYA INDONESIA MELALUI PROGRAM “KAMSI” PADA SISWA SMP NEGERI 1 BATU Syahrul Hadiyatullah; Nurbani Yusuf; Nurul Zuriah
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Mei 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i1.7733

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta budaya Indonesia melalui program Kamis Kreasi pada sisa SMP Negeri 1 Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Subyek penelitian ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Batu (Kelas VIII F).Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Batu pada tanggal 02 April 2018-10 Mei 2018. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu metode observasi, metode wawancara dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah dengan menggunakanpanduan wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penumbuhan rasa nasionalisme dan cinta budaya Indonesia melalui program Kamsi dilakukan dengan proses latihan dan pertunjukan kesenian Teater Calonarang dan seni tari Reog Ponorogo di kelas VIII F SMP Negeri 1 Batu.Kata Kunci : Nasionalisme, Kebudayaan, Kamsi.ABSTRACTThis research aimed at knowing and describing about the rising sense ofnationalism and love for Indonesian culture through Kamis Kreasi (Kamsi) program toward the students of SMP Negeri 1 Batu. The research method used was descriptive qualitative. The research subject was the students of SMP Negeri 1 Batu (VIII F Class). This research was conducted at SMP Negeri 1 Batu started from April 2 to May 10 2018. The technique used of this research was observation, interview and documentation. The instrument used interview, observation and documentation guide. The data analysis used was datacollection, data reduction, data presentation and conclusion. To validate the data, the researcher used source and technique triangulation. The result of this research was to build a sense of nationalism and love for Indonesian culture through Kamsi program done by training and showing the Calonarang theater and Reog Ponorogo Dance at class of VIII F SMP Negeri 1 Batu.Keywords: Nationalism, Culture, Kamsi

IMPLEMENTASI KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG Adam Surya Pramudya; Nurul Zuriah; Rohmad Widodo
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): November 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i2.8651

ABSTRAKFenomena KKN timbul dan merabah disegala bidang karena sistem pemerintahannya yang tidak dikelola dengan baik. Salah satu cara agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik maka harus ada pengimplementasian konsep good governance dari suatu lembaga pemerintahan.Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan bagaimana implementasi konsep good governance di Desa Landungsari, (2) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat, (3) menjelaskan solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriftif kualitatif. Dimana peneliti berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu. Bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah aktual dan mengumpulkan data. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Adapun informan yang digali informasinya yakni kepala desa, sekretaris desa, tokoh desa, dan warga desa Landungsari kabupaten Malang.Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: (1) konsep good governance telah diimplementasikan oleh pemerintah desa Landungsari (2) Faktor pendukung yaitu kemampuan dan kompetensi pegawai, sedangkan faktor penghambatnya adalah kedisiplinan dari pegawai desa tersebut. (3) solusi dengan membina pegawai dengan baik dan disiplin dan konsistensi.Berdasarkanhasilpenelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Implementasi konsep good governanace telah diimplementasikan di desa Landungsari kabupaten Malang, (2) Faktor pendukung yaitu kemmapuan dan kompetensi pegawai Desa. Sedangkan faktor panghambatnya adalahindisipliner dari pegawai desa tersebut, (3) solusi melalui pembinaan pegawai dengan baik dan disiplin dan konsistensi.Kata Kunci : Implementasi, Good Governance, Kesejahteraan Sosial. ABSTRACTThe phenomenon of corruption arise and spread in all fields because of the system of government that is not managed properly. One way that the governance system goes well then there should be the implementation of the concept of good governance of a government agency. This research aims to : (1) Describe how the implementation of the concept of good governance in the village Landungsari, (2) Analyzing the supporting factors and obstacles, (3) explain the solution in addressing the problems faced. This research usesdescriptive qualitative research techniques. Where researchers tried to give an idea systematically and meticulously actual facts and the properties of certain populations. Aiming to solve the actual problems and collect data. The data collection was obtained by interview observation and documentation. The information unearthed information that the village head, village secretary, village leaders and villagers Landungsari Malang regency.Based on the research results as follows: (1) the concept of good governance has been implemented by the village government Landungsari, (2) Factors supporting the ability and competence of the employees, while inhibiting factor is the discipline of the employees of the village. (3) solutions to foster employee well and discipline and consistency.Based on the research results obtained the following conclusions: (1) Implementation of the concept of good governance has been implemented in the village of Malang regency Landungsari, (2) Factors supporting the ability and competence of the employees of the village, While inhibiting factor is the indiscipline of the village employees, (3) solutions through employee coaching well and discipline andconsistency.Keywords : Good Governance, social welfare

ANALISIS DAMPAK PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI SMAN 1 BALAURING LEMBATA NTT Adnan Pattipeilohy; Nurbani Yusuf; Trisakti Handayani
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): November 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i2.8653

ABSTRAKUsaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif pengembangkan potensi yang dimiliki seperti kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan memiliki akhlak mulia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtra tidak mudah tanpa keterlibatan pendidikan politik yang efektif.Pendidikan Politik yang efektif ialah mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Hak dan Kewajibannya dalam Bidang Politik. Hal demikian yang ditanamkan pada Pemilih Pemula khususnya Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Omesuri Balauring. Bukan hanya memberikan kesadaran akan Hak dan kewajibannya dalam momentum Demokratis Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati pada 15 Februari 2017 lalu tetapi juga memberikan pemahaman untuk menjadi Pemilih Cerdas yang tidak Dekriminatif kedaerahan dan Kesukuan ataupun sentiment Agama tetapi berdasarkan kemampuan memimpin tawaran visi misi yang ditawarkan para calon Bupati dan wakil bupati Lembata periode 2017 - 2022. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 1) Menjelaskan bentuk-bentuk pendidikan politik pada pemilih pemula yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan kecamatan pada pemilih pemula di SMAN 1 Balauring Kabupaten Lembata. 2) Mendeskripsikan dampak pendidikan politik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilih pemula di SMAN 1 Balauring Kabupaten Lembata. Penilitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Dimana peneliti terjun langsung untuk menggali informasi terkait dengan judul dari penelitian. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.Adapun informasi yang perlu digali informasinya adalah pemilih pemula SMAN 1 Balauring dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Pendidikan politik yang menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata yang dilaksanakan di sekolah-sekolah salah satunya SMAN 1 Balauring, melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Omesuri dilakukan dengan metode sosialisasi pemilih pemula dengan sasaran Siswa-siswi SMAN 1 Balauring dengan kisaran umur 17 Tahun keatas dengan metode penyampaian ke kelas-kelas layaknya metode pengajaran biasa dan melalui alat bantu ajar yaitu bahan tayang materi tentang kepemiluan yang disampaiakan oleh KPU dan PPK. Materi yang disampaikan antara lain: Pengertian umum tentang Pemilu, Pemilih Pemula, syarata-syarat menjadi pemilih, dan PPK juga menyampaikan tentang kategori pemilih cerdas yang memilih berdasarakan kemampuan kepemimpinan, visi dan misi yang ditawarkan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati. 2) Tujuan dari adanya pendidikan politik oleh KPU dan PPK adalah selain memberikan kesadaran akan hak yang dimiliki oleh pemilih pemulah juga untuk menekan angkah golongan putih (Golput). Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, adapun dampak dilihat dari respon Siswasiswi setelah adanya sosialisasi atau pendidikan politik oleh PPK yaitu kesadaran untuk hadir dan ikut memilih pada tanggal 15 Februari 2017.Kata Kunci : Pendidikan, Politik, Efektif, Tujuan, Pemilih, Pemilih Pemula, Cerdas, Pemimpian,bupati, wakil bupati. ABSTRACTThe enterprises are conscious and planned to realize learning atmosphere and learning process so that students are actively developing the potential possessed such as spiritual strength, self-control, personality, intelligence, and have good morale. To realize it is not easy without effective political education. It is education to given understanding to the public about rights and obligations in the political field. That things should be instilled in the novice voter especially student of SMA Negeri 1 Balauring. It is not only about provides awareness of his rights and obligations in the election of regents and vice regents on 15 February 2017,but provide an understanding to be an intelligent voter who does not decriminate regionalism or ethnic or religious sentiments but based on the leadership ability and vision of the mission offered by candidates for the period 2017-2022.The purpose of this research is: 1). To explains the forms of political education in novice voters that conducted by the district election committee on the novice voters in SMA Negeri 1 Balauring Kabupaten Lembata. 2). To describe the impact of political education undertaken by the district election committee on the novice voters in SMA Negeri 1 Balauring Kabupaten Lembata. this research used qualitative descriptive research technique. For this case researchers go directly to search for information related to the title of the research. The technique to collected data is interview, observation and documentation. Any information that needs to be searched is the novice voter in SMA Negeri 1 Balauring and a member of Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).Based on the research results obtained the following results: 1). the political education which is the responsibility of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) is implemented in the schools of one of the SMA Negeri 1 Balauring, through Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Omesuri is done with the method of socialization of novice voters with the target students of SMA Negeri 1 Balauring with the age range of 17 years and over with the method of delivering to the classroom as usual teaching methods and through teaching aids that material about the election submitted by KPU and PPK. The material presented is general understanding of elections, novice voters, voter conditions, and PKK also presented about the intelligent voter category that chooses based on leadership ability, vision and mission offered by candidates. 2) the purpose of political education by KPU and PKK is reduce the number of voters who do not vote (Golput). Through interviews conducted by the researchers obtained the results of the impact of student responses after the socialization or political education by PPK is the awareness to attend and vote on 15 February 2017.Keyword: Education, Political, Effective, Purpose, Votes, Novice voters, Intelligent, leader, Regents, Vice Regents

IMPLEMENTASI KURIKULUM DIFERENSIASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA KELAS AKSELERASI PESERTA DIDIK CERDAS INKLUSIF MTsN PONOROGO Ardian Fahmi Rosyidi Karim; M Mansur; Nurbani Yusuf
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): November 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i2.8654

ABSTRAKLangkah pertama dalam implementasi kurikulum yang penting ditempuh sekolah adalah penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta didik cerdas istimewa serta karakternya, di mana perlakuan yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan karakter peserta didik cerdas istimewa disebabkan terjadinya miss konsepsi serta ketidaksesuaian (lack of it) antara tuntutan yang seharusnya dengan kenyataan pelaksanaan pada saat di kelas. Hal ini yang kemudian menyebabkan perlakuan dan pelayanan pembelajaran pada kelas akselerasi di sekolah menjadi kurang maksimal bahkan kurang berguna untuk mengembangkan potensi peserta didik cerdas istimewa, Penelitian ini mengambil rumusan masalah Bagaimanakah langkah – langkah dalam mengimplementasikan Kurikulum Diferensiasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Akselerasi Peserta Didik Cerdas Inklusif Yang Dilaksanakan Di MTsN Ponorogo, Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Diferensiasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Akselerasi Peserta Didik Cerdas Inklusif MTsN Ponorogo, Bagaimana Solusi terhadap Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum diferensiasi pada mata pelajaran. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitaif karena memiliki beberapa pertimbangan, yaitu: (1) pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, (2) pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, (3) metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Sumber data primer diperoleh hasil wawancara yakni wawancara dengan kepala sekolah, Ketua Program PDCI, Guru PKn, serta siswa kelas VII PDCI. Kemudian data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kesesuaian dengan komponen kurikulum seperti: (1) Tujuan, (2) Isi atau materi (Bahan Ajar), (3) Proses (Strategi Mengajar) atau sistem penyampaian dari media, (4) Evaluasi, tetapi Proses Implementasi kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas Akselerasi PDCI MTsN Ponorogo mendapatkan beberapa kendala di dalamnya yaitu disebabkan oleh keadaan siswa yang cendurung berfikir cepat tetapi gampang bosan kalau materi yang disampaikan tidak membuat siswa berfikir lebih jauh.Kata kunci: ImplementasiKurikulumDiferensiasi, pesertadidikcerdasinklusif ABSTRACTThe first step in the implementation of the curriculum of the school is important are adjustments to the provisions that apply to students are intelligent as well as special characters, where treatment insufficient and not in accordance with special smarter learners character due to the occurrence of miss conception as well as the rendering (lack of it) between the demands that should be with the reality of implementation at the time in class. This then lead to the treatment and service learning on grade acceleration in school becomes insufficient even less useful to develop potential learners are special, intelligent Research takes the outline of the problem How steps-the steps in implementing the Curriculum Differentiation on the subjects of Civics Class Accelerated Learners In an inclusive Smart MTsN Ponorogo, what are the obstacles faced in implementing the Curriculum Differentiation on the subjects of Civics Class Accelerated Learners Intelligent Inclusive MTsN Ponorogo, How solutions to obstacles faced in implementing the curriculum differentiation on subjects.The method used in this research approaches Qualitative because it has several considerations, namely: (1) the qualitative approach more easily when faced with the reality plural, (2) it serves directly the nature of the relationship between researchers and informants, (3) the method is more sensitive and can adjust to a lot of sharpening influences together to patterns of values ??encountered. Sources of primary data obtained by interviews the interviews with principals, Chairman of the PDCI, Citizenship teachers, and students of class VII PDCI. then the data were analyzed descriptively qualitative. Based on the results of the research are conformity with curriculum components such as: (1) Objectives, (2) Content or materials (Subjects), (3) Process (Strategies) or the delivery systems of the media, (4) evaluation, but the process of implementation of the curriculum Differentiation Citizenship Education at PDCI Acceleration class MTsN Ponorogo get some constraints therein is caused by circumstances cendurung students who think fast but easily bored if the material presented does not make students to think furtherKeywords: Implementation of curriculum differentiation, inclusive smart learners

PENERAPAN MODEL PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS“5 KARAKTER WAJIB TARUNA” SMK Negeri 13 MALANG Heka Fitria Fujiyama; Rohmad Widodo; Trisakti Handayani
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): November 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i2.8655

ABSTRAKPendidikan karakter muncul akhir-akhir ini, setelah terjadi degradasi moral yang melanda bangsa Indonesia. Pendidikan karakter pada prinsipsinya adalah sebagai upaya menumbuhkan kepekaan dan tanggung jawab sosial, membangun kecerdasan emosional, dan mewujudkan peserta didik memiliki etika yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: (1) penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna SMK Negeri 13 Malang, (2) kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna, (3) solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter berbasis 5 karakter wajib taruna. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dihadapi. Pengumupulan data diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapantahapandalamanalisis data dilakukandengancara: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data danpenarikankesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan denganteknikkredibilitas, transferbilitas, debendabilitasdankonfirmabilitas.Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh hasil penelitian yaitu: (1) Penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dari taat, jujur, disiplin, bekerjasama dan berprestasi. 5 karakter diterapkan dalam semua aspek kehidupan di lingkungan sekolah. (2) Kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna diantaranya; belum ada kesadraan penuh dalam diri taruna sehingga kecenderungan sulit menerapkan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna, masih adanya guru yang tidak mendukung, kurang pengawasan orang tua dirumah. (3) Solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter berbasis 5 karakter wajib taruna yakni memberikan pencegahan secara preventif melalui buku saku dan al-kays, melakukan koodinasi antara pihak sekolah dan orang tua, melakukan konsultasi kepada taruna-taruni oleh staff batalyon, kontrol sikap taruna-taruni melalui bimbingan konseling.Kata Kunci : “5 karakter wajib taruna”ABSTRACTNowadays, character building in education is commonly spoken, let alone after degradation of the youth moral in Indonesia. Principally, character building is an attempt to grow the sensitivity and social responsibility, to build the emotional intelegence, and to create students with high attitude. This research is aimed to describe: (1) the implementation of character building in education based on the 5 obligatory characters of school with military based in SMKN 13 Malang, (2) the problems that are faced in implementing the character building in education based on the 5 obligatory characters of school with military based, (3) the ways to cope with the problems in implementing the character building in education based on the 5 obligatory characters of school military based. This research employed the qualitative research that produces the descriptive data which are written or oral data, and the attitude of the students. The data colllection techniques that were used: interview, observation, and documentation. The steps in analayzing the data were: collecting the data, reduction data, findings, and drawing the conclusion. The validity test were done by using credibility,trasnferable, dependable, and confirmable techniques. Based on the analysis, it can be drawn several results as follows: (1) 5 obligatory character of students was implemented in daily activities at school: obedient, honest, discipline, cooperate, and be an achiever.All students in education based military were taught about 5 obligatory characters which were implemented in every aspect at school. (2) The problems which were faced during the character building implementation were: there was no high awareness of students in implementing 5 obligatory characters. There was lack of support from teachers and parents at house. (3) The ways to cope with the problems which were implemented: gave the preventive ways through pocket book called al-kays, built cooperation between school side and parents, did consultation between students and staff battalion, attitude control of students through counseling advisory.Key words: “5 obligatory characters of school with military based”

PERANAN GURU PKN DALAM PEMBENTUKAN KEDISIPLINAN SISWA DI MAN MALANG 1 Kurniati Kurniati; Rohmad Widodo; Budiono Budiono
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): November 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i2.8657

ABSTRAKSekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan komponen yang sangat penting dalam mengembangkan sikap disiplin siswa. Karena disekolah siswa dibelajarkan tentang tata tertib dan kedisiplinan, aturan atau tata tertib sekolah berfungsi supaya siswa menjadi disiplin. Secara sederhana disiplin dapat diartikan sebagai sikap patuh, tata dan tertib terhadap peraturan yang berlaku disekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatandeskriptif kualitatif yang membahas tentang peranan Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa. Peran disiplin memang sangat penting bagi setiap individu, apalagi bagi peserta didik. Karena sikap disiplin yang muncul dari kesadaran diri seorang anak akan mengantarkan kepada kesuksesan belajar dan tentunya sikap disiplin itu didukung oleh kesadaran mentaati aturan, norma-norma dan tata tertib yang berlaku agar siswa menjadi individu yang tertib, teratur dan disiplin dalam berbagai hal. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan peranan Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa, (2) Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Guru PKn dalam membina kedisiplinan siswa, (3) Mendeskripsikan solusi yang dilakukan oleh Guru PKn dalam mengatasi pelanggaran kedisiplinan siswa. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu: (1) Guru PKn MAN Malang 1 telah membina kedisiplinan siswa dengan baik, (2) Kendala dari pelaksanaan disiplin sekolah kurang disadari oleh siswa dan cenderung melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dan kurang adanya komunikasi antara pihak sekolahdanguru-guru dengan orang tua siswa terhadap masalah kedisiplinan siswa tetapi hanya sebagian dari guru-guru saja. (3) Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kedisiplinan siswa, Guru PKn tetap melakukan pengawasan dan selalu mencaritahu permasalahan yang ada pada diri peserta didik dan tentunya pihak sekolah jugaserta guru-guru dan karyawan yang ada di MAN Malang 1 berupaya agar saling kerjasama dalam membina kedisiplinan siswa.Oleh karena itu, tidak hanya petugas tatib saja yang membina kedisiplinan siswa tetapi semua civitas akademik yang ada di MAN Malang 1 harus menyadarinya serta ikut bertanggung jawab yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Maka dari itu pihak sekolah harus lebih mengefektifkan peraturan tata tertib lebih baik lagi dengan memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran agar siswa tidak melanggar peraturan tata-tertib sekolah.Kata kunci : Guru, Siswa, Kedisiplinan.ABSTRACTSchool is formal education institution which is a very important component in developing the students discipline. Since in school the students are taught about the order and discipline, rules or school rules which still work in order to make the students being discipline. Simply discipline can be interpreted as a submissive attitude, order and discipline of the school regulations.This study used a qualitative descriptive approach which discusses about the role of Citizenship teachers in building students discipline. The role of discipline is very important for each individual, especially for the learners. Because of the discipline which appear from a child’s self-awareness will lead to the success of learning and actually discipline was supported by awareness obey the rules, norms and rules that applied in order to make the students become individuals who orderly, organized and discipline in various ways. The purpose of this study were:(1) Describing the role of Citizenship teachers in building the students discipline, (2) Describing the constraints faced by Citizenship teachers in building the students discipline, (3) Describing the solution that applied by Citizenship teachers in addressing violations of the student discipline.From this study we can concluded that: (1) Citizenship teachers at MAN Malang 1 has been built the students with good discipline, (2) The problems in the implementation of school discipline neglected by students and tend to commit violations of school rules and lack of communication among the school and teachers the teacher with students parents on disciplinary problems but only several teachers. (3) The solution was done in addressing student discipline; Citizenship teachers remain to observe and always seek out the existing problems in self-learners and actually also the school and the teachers and employees in MAN Malang 1 should do mutual cooperation in student discipline. Therefore, not only the Rule officer who build the students discipline but all the academic community in Malang MAN 1 should be aware of and take responsibility related to students discipline. Thus the school should streamline further about the disciplinary rules by giving sanction to the student who commits an offense so the students do not violate the rules of school discipline.Keywords : Teacher, Students, Discipline.

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EKSISTENSI MUSEUM SAMPARAJA BIMA DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KOTA BIMA NTB Marniyanti Marniyanti; Agus Tinus; M Syahri
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): November 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i2.8658

ABSTRAKLatar belakang Museum Samparaja Bima tidak hanya menyimpan naskah-naskah dan benda-benda bersejarah peninggalan kesultanan Bima, sebagai koleksi yang ada di Museum itu, akan tetapi Samparaja juga berbagai pakaian adat lama semasa Kesultanan Bima.Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaiamana latar belakang berdirinya Museum Samparaja Bima di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima. (2) Bagaiamana eksistensi/ keberadaan Museum Samparaja Bima di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, dan (3) Apakah ada Partisipasi Masyarakat Bima Dalam mengembangkan Pariwisata Museum Samparaja. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka tapi mendiskripsikan, menguraikan dan menggambarkan. Adapun metode pengumpulan data itu sendiri yaitu wawancara dan dokumentasi resmi yang dihasilkan, lokasih peneltian yaitu di Museum Samparaja Bima, instrument peneltian alat bantu bagi kualitas data yang terkumpul,data dan sumber data yang digunakan primer dan sekunder, analisis data yang digunakan adalah penyajian data dan kesimpulan. Hasil Penelitian diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya latar belakang berdirinya Museum Samparaja Bima di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima NTB Daerah bima mulai abad ke 14 sampai pertengahan abad ke 20 (1957) oleh warsito adalah Kerajaa /Kesultanan yang berpemerintahan sendiri (swaparaja) dibawah pimpinan seorang Raja/ Sultan. Dan dijadikan yayasan oleh Hj. Siti Maryam R. Salahuddin. berisi naskahnaskh, foto-foto Kesultanan/Raja jaman dulu dan baju adat Bima serta keramik.Sedangkan Eksitensi/keberadaannya diterima baik oleh masyarakat Bima karena selain menyimpan benda-benda bersejarah Museum juga merupakan warisan budaya Bima yang harus dijaga dan dilestarikan oleh semua masyarakat Bima karena itu merupakan cirri khas adat Bima yang masih ada sampai sekarang. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata.Setiap obyek wisata memiliki daya tarik tersendiri begitu juga obyek wisata Museum Samparaja Bima. Salah satu daya tarik obyek wisata Museum Samparaja adalah keindahan yang masih alami, asli, dan bangunanya yang unik. Untuk menjadikan obyek wisata serta berkembang lebih baik maka diperlukan proses pengelolaan obyek wisata Museum Samparaja. Gambar: Foto-foto Museum Samparaja Bima, isi dari Museum, profilMonggonao dan peta Kota Bima.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Museum Samparaja Bima, Pariwisata di Kota BimaABSTRACTThe background of the Bima Samparaja Museum is not only save manuscripts and objects of historic relics of Bima sultanate, as the collections of the Museum, but Samparaja also store a variety of old traditional clothes during the Sultanate of Bima. The purpose of this study were (1) to find out how is the background of establishment Bima Samparaja Museum in the Monggonao village, Mpunda District of Bima City. (2) How is the existence / whereabouts in the Bima Samparaja Museum in the Monggonao village, Mpunda District of Bima City, and (3) Is there Public Participation In developing Tourism of Samparaja Museum.The methods of this study used a qualitative approach because of the problems discussed in this study does not regard the numbers but describe, elaborate and illustrate. The data collection method itself, namely interviews and official documentation produced, the research location that is in the Bima Samparaja Museum, the tools research instrument for the quality of the data collected, data and data sources used primary and secondary. The data analysis used is data presenting and conclusions.The research result is known that the things that causes the background of the establishment of Bima Samparaja Museum in the Monggonao Village, Mpunda District, Bima City of NTB begins the 14th century until the mid-20th century (1957) by Warsito is Royal /self-governing Sultanate (Swaparaja) below the leadership of a King / Emperor. Then is become as a foundation by Hj. Siti Maryam R. Salahuddin which is contains of the texts, Sultanate/ King photographs of ancient, traditional dresses of Bima and ceramics.While existence/presence is well received by the Bima public because besides saving historic objects, the museum is also a cultural heritage of Bima that must be guarded and preserved by all Bima societies because it is a hallmark of the Bima custom which still exist today.Whereas of community participation in developing tourism, every t ourism has its own attraction as well as a Bima Samparaja Museum tourism. One of tourism attraction is the Samparaja Museum is a nature beauty, original, and unique structure. For developing this tourism object it is necessary tourism management process in Samparaja Museum.Pictures: Photographs of Bima Samparaja Museum, the contents of the Museum, the profile of Monggonao, and maps of Bima City.Keywords: Public Participation, Bima Samparaja Museum, Tourism place in Bima city.

PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 DI KOTA MALANG Muhammad Hidayansyah; Trisakti Handayani; M Syahri
Jurnal Civic Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): November 2018
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v3i2.8660

ABSTRAKPemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan acara lima tahun sekali yang dilaksanakan di Indonesia, kegiatan ini sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik, dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan partisipasi masyarakat Kota Malang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Malang, selain itu untuk mengetahui peran KPU Kota Malang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014, dan untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.Penelitian ini menggunakan Model penelitian deskriptif, yaitu suatu model penelitian dengan mencatat, mendeskripsikan dan menginterpratasikan peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum prseiden dan wakil presiden 2014 di Kota Malang, dan penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihn umum presiden dan wakil presiden 2014 di Kota Malang sangat besar. Artinya ini sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa tahun 2014 partisipasi masyarakat Kota Malang sangat meningkat. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dan observasi kepada pememrintahan Kota Malang, Partai Politik dan Masyarakat Kota Malang, selain itu hal yang paling mendukung adalah hasil perthitungan suara di Kota Malang, menunjukan sebanyak 70% masyarakat Kota Malang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 di Kota Malang.Kata Kunci : Peran KPU, Partisipasi Masyarakat.ABSTRACTGeneral election for president and vice president is an event held every five years in Indonesia. This is a program which is used for channeling the aspirations of all communities, especially in influencing political decisions. This study aims to determine the role and participation of Malang communities in the presidential and vice presidential elections 2014. Besides, this study also aims to determine the role of General Elections Commission (KPU) of Malang in general election of president and vice president in 2014, and to explain the enabling and inhibiting factors of communities’ participation in the election of president and vice president in 2014. The approach used in this study is descriptive study, which is a study model by noting, describing and interpreting the role of KPU in increasing the communities’ political participation in the elections of president and vice president 2014 in Malang. This study uses three methods in collecting the data. They are interview, documentation, and observation. Based on the result of the study, it can be concluded that the General Elections Commission has a big role in increasing communities’ political participation in the elections of president and vice president 2014 in Malang. This means that it corresponds to the reality and the facts which occurred, that in 2014 the participation of Malang communities greatly increased. This is supported by the results of the interviews and observations to the government of Malang, Political Parties in Malang and also Malang communities. Besides, the most favorable case is the result of vote counting in Malang which shows as much as 70% of people in Malang participated in the elections for president and vice president 2014 in Malang.Key words: Role of the General Elections Commissions, Communities Participations

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rose Fitria Lutfiana

Contact Email
rose@umm.ac.id

Phone
+6285646622646

Journal Mail Official
rose@umm.ac.id

Editorial Address
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, East Java, Indonesia, Postal Code: 65144

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rose Fitria Lutfiana

Contact Email rose@umm.ac.id

Phone +6285646622646

Journal Mail Official rose@umm.ac.id

Editorial Address Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, East Java, Indonesia, Postal Code: 65144

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rose Fitria Lutfiana

Contact Email
rose@umm.ac.id

Phone
+6285646622646

Journal Mail Official
rose@umm.ac.id

Editorial Address
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, East Java, Indonesia, Postal Code: 65144

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA