Jurnal PIR : Power in International Relations
Jurnal Power in International Relations (PIR) adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Potensi Utama Medan.
Jurnal Power in International Relations (PIR) diterbitkan setahun dua kali yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Jurnal ini terbuka untuk umum dan tujuan utamanya adalah untuk berbagi pengetahuan kajian dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb.
Articles
93 Documents
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENERIMA PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tirza Listiarani]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 5, No 1 (2020): PIR AGUSTUS 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.5.1.2020.19-32
<![CDATA[Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia menolak kedatangan pengungsi Rohingya ketika mereka sampai dekat Provinsi Aceh sebagai bentuk perlindungan terhadap wilayahnya. Di tahun yang sama, pemerintah mengadakan rapat darurat dengan Thailand dan Malaysia yang menghasilkan joint statement: Ministerial meeting on irregular movement of people in Southeast Asia dimana Indonesia sepakat untuk menerima pengungsi Rohingya secara sementara. Namun, beberapa tahun kemudian Thailan dan Malaysia berhenti menerima pengungsi Rohingya dan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerima para pengungsi tersebut. Sebuah pertanyaan muncul, apa alasan Indonesia memilih untuk menerima pengungsi Rohingya sebagai kebijakan luar negerinya? Pertanyaan ini akan dijawab dengan metode kualitatif dan menggunakan perspektif Human Secruity dan faktor determinan eksternal dan internal dari kebijakan luar negeri. Menurut penelitian ini, keputusan Indonesia untuk memilih kebijakan ini dipengaruhi oleh tekanan internasional yang mengharapkan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN dan perwakilan tidak tetap DKPP untuk bisa berperan dalam menyelesaikan konflik Rohingya. Secara domestik, latar belakang kesamaan agama, tingginya antusias masyarakat, dan sistema politik yang bersifat inward-looking dan people oriented menjadikan Indonesia memilih kebijakan yang terbuka ini.]]>
<![CDATA[Difference of Conventional Constructivism and Critical Constructivism Approach in International Relations Theory ]]>
<![CDATA[Setiyaningsih, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.6.1.2021.33-46
<![CDATA[This paper argues that Constructivism as the approach in International Relations are still debated. The debate is on Conventional (modern) and Critical (post-modern) constructivsm. Although both are claimed as critical approach (similar in their epistemological aspect) and emerged in the same context and same culture of school in IR, they are different in adopting the methodological aspect. It may caused by the constructivist itself grow along the growing of critical studies and the legacy of IR’s behavoralism which still remains dominantly. Thus, it makes one constructivist hold on to reflectivism too much and another constructivist engaged to positivism in order to prove that constructivism is scientific enough theoretically. Outlining the historical background both context and academic text, this paper analyze this issue in a path.]]>
<![CDATA[INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) PADA SENGKETA DELIMITASI MARITIM DI PANTAI AFRIKA TIMUR ANTARA SOMALIA DAN KENYA ]]>
<![CDATA[Karlina Hulu]]>;
<![CDATA[Stivani Ismawira Sinambela]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.6.1.2021.47-61
<![CDATA[Penulisan dalam penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya sengketa maritim antara Somalia dengan Kenya dan masih banyak potensi yang memungkinkan timbulnya sengketa batas laut antara Somalia dengan Kenya. Kedua Negara di Afrika timur itu memperdebatkan 160.000 kilometer persegi wilayah di Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Sebuah negara pantai menurut hukum internasional, berhak mengklaim wilayah maritim yang diukur dari garis pangkalnya, meliputi zona maritim yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. Pada 2014 Somalia mengajukan sengketa delimitasi maritim ini ke ICJ (International Court of Justice). Somalia beralasan bahwa garis ukur untuk daerah laut harusnya sesuai dengan arah garis perbatasan dua negara. Sedangkan Kenya menyatakan bahwa garis ukur perbatasan laut harusnya ditarik secara horizontal, dan tidak menyesuaikan dengan arah perbatasan darat kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Untuk dapat melihat bagaimana peran International Court of Justice (ICJ)dalam upaya penyelesaian sengketa delimitasi maritim di kawasan Samudra Hindia.Delimitasi batas maritim antarnegara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Pada 2017 Mahkamah Internasional (ICJ) mengambil yurisdiksi untuk mengadili sengketa maritim antara Somalia dan Kenya. ICJ menyatakan bahwa setelah sidang yang dilakukan, mereka akan membutuhkan waktu sekitar 4-6 bulan lagi untuk melakukan pertimbangan dan memberikan keputusan atas sengketa ini. Mundurnya Kenya menjadi satu lagi halangan bagi proses peradilan sengketa perbatasan ini. Sebagaimana kebanyakan institusi internasional lainnya, ICJ tidak memiliki mekanisme untuk memaksa Kenya agar kembali ke prosesi ataupun menjalankan putusannya nanti. Oleh karena itu, hal ini masih menyimpan potensi permasalahan yang akan datang.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN PARIWISATA MARITIM DI WILAYAH PERBATASAN: STUDI SUSTAINABLE TOURISM DI NATUNA DAN BINTAN ]]>
<![CDATA[Frizka Dwi Kartika]]>;
<![CDATA[Dhani Akbar]]>;
<![CDATA[Arifajaryan Tohadi]]>;
<![CDATA[Muhammad Ikhsan Kurniawan]]>;
<![CDATA[Gaby Glearly Pandjaitan]]>;
<![CDATA[Gulmok Simbolon]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.6.1.2021.62-78
<![CDATA[Pembangunan pariwisata yang diusung UNWTO berfokus kepada pariwisata yang berorientasi keseimbangan ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan yang mana sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa kepariwisataan bertujuan penting dalam pembangunan ekonomi. Pariwisata bahari di perbatasan di wilayah Kepulauan Riau sangat berpotensi untuk dikembangkan, terutama di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan. Pertanyaan penelitian adalah strategi promosi seperti apa yang dilakukan untuk sustainable tourism bertaraf internasional di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau? Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan dalam isu pariwisata pembangunan berkelanjutan. Tourism promotion melalui branding Wonderful Kepri pada fasilitas umum strategis di Singapura, sales promotion, website providing dan lain-lain telah dilakukan. Hal ini guna mendukung potensi sumber daya perairan di Kepri berdasarkan PP No. 50 tahun 2011, yang diterjemahkan melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dari Nasional hingga Kabupaten/ Kota. Hal ini adalah amanah UU No.10 tahun 2009.]]>
<![CDATA[Peran UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES dalam Memberikan Bntuan Kemanusiaan Terhadap Pengungsi Yazidi di Irak ]]>
<![CDATA[Shinta Bella Maulidya Firdaus]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 5, No 2 (2021): PIR FEBRUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.5.2.2021.191-201
<![CDATA[UNHCR merupakan salah satu organisasi internasioal dibawah kendali PBB yang diberikan tugas untuk melindungi para pengungsi internasional serta penegakan HAM terhadap para manusia. Kondisi yang terjadi di Irak dan Suriah merupakan salah satu dari skian banyakya kasus pengungsi yang diakibatkan dari adanya konflik peperangan. UNHCR telah lama berfokus pada kedua negara Timur Tengah tersebut dalam membantu permasalahan pengungsi. Salah satu kasus yang terjadi di Irak Utara adalah adanya para pengungsi etnis Yazidi. Etnis Yazidi adalah warga lokal dari kota Sinjar, Irak Utara. Permaslaahn mulai muncul ketika adanya suatu pemberontakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis ISIS yang memang tidak menyukai keberadaan etnis Yazidi yang berbeda aliran ideologi atau agama dengannya. ISIS memiliki misi untuk mengusir siapapun yang tidak memeluk Islam Radikal seperti kelompok mereka. Peran UNHCR sangatlah perlu dimana kondisi etnis Yazidi yang sudah tidak dapat lagi dilindungi oleh pemerintah Irak. Bnatuan kemanusian serta meberikan solusi keberlanjutan terus diupayakan UNHCR untuk menunjang kehidupan para etnis Yazidi. Dalam menganalisa bantuan kemanusiaan yang diberikan UNHCR kepada Yazidi penulis menggunakan Paradigma Alturism dan Idealisme untuk menjelaskan kepentingan apa yang dibawa UNHCR dalam memberikan bantuan.]]>
<![CDATA[PERAN NEGARA DALAM MENANGANI ANCAMAN KEAMANAN NON TRADISIONAL DI PERBATASAN: STUDI PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Josua Wiliam Tambun]]>;
<![CDATA[Dhani Akbar]]>;
<![CDATA[Mohammad Riza Widyarsa]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.6.1.2021.79-93
<![CDATA[ Batam sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan dengan negara luar. Batam bukan hanya sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, namun Batam sendiri juga adalah daerah yang menetapkan sistem Kawasan Bebas (Free Trade Zone). Kawasan bebas itu merupakan sebuah sistem kebijakan otorita suatu daerah untuk mempermudah jalur perdagangan di kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada di Indonesia yang didalamnya berisi terjadinya proses penggudangan barang, kegiatan manufaktur serta kegiatan reekspor tanpa hambatan oleh otoritas kepabeanan/perpajakan. TOCs adalah kejahatan lintas Negara yang dilakukan secara terstruktur. Pada penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitain kualitatif sendiri merupakan penelitian yang memberikan penekanan pada pendalaman pemahaman sebuah permasalahan. Dengan diciptakannya produk Mikroregionalisme dan Mikroregionalisasi, yang mana suatu produk negara yang dibarengi dengan aktor non negara pasti ada faktor-faktor yang mendukung untuk terjadinya ketimpangan.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEPENTINGAN RUSIA DAN TURKI DALAM KONFLIK ARMENIA-AZERBAIJAN PADA TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Ahmad Zainal Mustofa]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.6.1.2021.01-13
<![CDATA[Artikel ini menjelaskan tentang kepentingan Rusia dan Turki dalam konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Penelitian ini menekankan pada konsep aliansi untuk mengulas motif kepentingan Rusia dan Turki. Kemudian metode penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan mengumpukan sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan. Adaapun kesimpulan dalam penelitian inia dalah konflik ini pada awalnya terjadi akibat adanya sengketa wilayah Nagorno-Karabakh yang secara geografis menjadi milik Azerbaijan. Namun karena mayoritas penduduk di wilayah tersebut adalah etnis Armenia, maka mereka berusaha mengambil alih Nagorno-Karabakh dengan di dukung oleh pemerintah Armenia. Konflik ini dimanfaatkan oleh Turki yang mendukung Azerbaijan. Turki mendukung Azerbaijan karena adanya kesamaan bahasa dan budaya serta hubungan politik yang kuat. Kemudian, Rusia memiliki kepentingan terhadap Armenia dan Azerbaijan di bidang ekonomi sebagai pemasok senjata perang bagi kedua negara. Sehingga Rusia menjadi mediator untuk mencari resolusi terbaik dalam konflik kedua negara tersebut.]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DELIMITASI BATAS MARITIM DI WILAYAH GREATER SUNRISE ANTARA TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA DARI PERSPEKTIF KAJIAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Putriana Septi Nauli]]>;
<![CDATA[Stivani Ismawira Sinambela]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.6.1.2021.94-108
<![CDATA[Penulisan penelitian ini berdasarkan konflik permasalahan batas laut Timor Leste dengan Australia.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan batas maritim antara Australia dan Timor Leste dan apa yang menjadi kepentingan kedua Negara. Konflik antar Negara dapat terjadi akibat batas-batas teritorial suatu negara telah dilanggar. Delimitasi batas maritim sebagai implementasi penentuan batas-batas wilayah laut antara negara. Dalam penyelesaian delimitasi batas maritim sengketa antara negara Timor Leste dan Australia adanya campur tangan oleh pihak ketiga yakni Arbitrase atau Mahkamah Internasional, sesuai dengan ketentuan konvensi UNCLOS 1982. Pada tahun 2016 Timor leste Arbitrase atau mahkamah Internasional turut campur tangan dalam penyelesaian antar timor Leste dan Australia. Greater Sunrise merupakan ladang minyak di Laut Timor dari pembagian hasil sumber daya minyak yang tidak merata bagi Timor Leste menjadi salah satu pemicu konflik delimitasi batas maritim. Pada kasus ini Penulis juga bermasud untuk mengetahui secara detail bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Australia dan Timor Leste dalam penyelesaian masalah delimitasi batas maritim. Dalam studi kasus ini penulis tersebut penulis juga ingin mengetahui apa yang menjadi kesepakatan Australia dan Timor Leste dalam pembagian wilayah Greater Sunrise.]]>
<![CDATA[ANALISIS MOTIF IDEALISME BANTUAN INTERNASIONAL ICRC PADA KRISIS KEMANUSIAAN DI SOMALIA (2011-2016) ]]>
<![CDATA[Vidya Firli]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.6.1.2021.14-32
<![CDATA[Somalia merupakan salah satu negara yang terletak di benua Afrika yang mengalami krisis kemanusiaan sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Keadaan pemerintahannya yang tidak stabil serta tidak adanya kejelasan otoritas pemerintah pusat yang diakui, hal tersebutlah yang membuat adanya ketidakstabilan politik di Somalia sehingga menimbulkan terjadinya konflik internal antara pemerintah Somalia dan kelompok opoosisi. Selain itu juga Somalia merupakan salah satu wilayah yang terkenal akan ketandusannya dan ditahun 2011 mengalami musim kemarau panjang yang mengakibatkan terjadinya kekeringan. Sehingga hal tersebut yang membuat banyaknya korban jiwa yang meninggal, setelah presiden Somalia menyampaikan pidatonya mengenai keadaan krisis kemanusiaan yang terjadi di Somalia menjadi bencana nasional, hal tersebut banyak menyita perhatian publik di kancah internasional salah satunya organisasi kemanusian ICRC. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif agar bisa menjelaskan lebih rinci lagi mengenai peran ICRC selaku organisasi kemanusiaan dengan menggunakan konsep organisasi internasional untuk menjelaskan kondisi urgensi di Somalia yang membuat ICRC memberikan bantuan internasional, konsep kohesi regional untuk menganalisa adanya sebuah pengaturan atau bentuk kerjasama yang terjalin didalamnya serta motif bantuan internasional alturism motif idealisme yang menjelaskan dampak yang terjadi dari bantuan internasional tersebut dan juga menjelaskan motif dibalik bantuan yang diberikan oleh ICRC kepada Somalia dalam menangani permasalahan krisis kemanusiaan yang ada di Somalia dari tahun 2011 sampai 2016.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KONSEP RESPONSIBILITY TO PROTECT PADA INTERVENSI KEMANUSIAAN OLEH PBB PADA KUDETA MYANMAR OLEH DEWAN KEAMANAN PBB ]]>
<![CDATA[Irma Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.6.1.2021.95-108
<![CDATA[Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional terbesar dalam sejarah pertumbuhan kerjasama untuk berbagai sektor kehidupan internasional ke semua negara di dunia ini. Dalam pergaulan masyarakat internasional, negara-negara sering mendapatkan perbedaan kepentingan sehingga dapat menyebabkan sengketa atau konflik negara. Keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengambil solusi secara efektif dalam upaya Penggagalan Kudeta di Negara Myanmar. PBB memiliki fungsi melalui Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan kasus kudeta di Negara Myanmar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data penelitian dari beberapa Jurnal. Kompetensi Mahkamah Internasional berdasarkan kesepakatan negara. Pengikatan hukum dari Putusan Mahkamah Internasional dalam memutus sengketa internasional hanya mengikat pihak dalam kasus.]]>
