cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurul Izzah Lubis
Contact Email
nurulizzah.potensi@gmail.com
Phone
+6281260999253
Journal Mail Official
nurulizzah.potensi@gmail.com
Editorial Address
Kantor Redaksi Jurnal Power in International Relations (PIR) . Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal PIR : Power in International Relations
Published by Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN : 25287192     EISSN : 27210510     DOI : 10.22303
Core Subject : Education, Social,
Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Power in International Relations (PIR) adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Potensi Utama Medan. Jurnal Power in International Relations (PIR) diterbitkan setahun dua kali yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Jurnal ini terbuka untuk umum dan tujuan utamanya adalah untuk berbagi pengetahuan kajian dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 93 Documents
 6   7   8   9   10 
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT ERA JOE BIDEN TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN Resqita Trisya Nurtyandini
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 2 (2022): PIR FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.6.2.2022.138-152

Abstract

Ambisi Iran untuk mengembangkan senjata nuklirnya telah memunculkan kekhawatiran banyak negara di dunia. Salah satunya Amerika Serikat, yang menganggap program pengembangan nuklir Iran dapat mengganggu sistem perimbangan kekuatan di Timur Tengah, serta dapat menghalangi Amerika Serikat dalam menebar hegemoninya di kawasan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran pada masa presiden Joe Biden, meningat Donald Trump pada masa kepemimpinannya terus menggelorakan perlawanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan mengkaji literatur dari berbagai sumber data sekunder. Adapun teori yang digunakan ialah perspektif konstruktivisme, kebijakan luar negeri serta teori rational choice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berbeda dengan Trump yang menerapkan ‘’tekanan maksimum’’ khususnya dalam bidang ekonomi untuk menghadapi nuklir Iran, Joe Biden lebih mengutamakan pendekatan diplomatik sebagai mekanisme resolusi konflik. Sanksi ekonomi atau tekanan secara diplomatik akan tetap berlaku, tetapi pada saat yang sama akan meringankan sanksinya dan meningkatkan hubungannya dengan Iran.
PERAN RI DALAM MENYIKAPI VANUATU PADA GERAKAN SEPARATISME PAPUA Siti Komariah
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 2 (2022): PIR FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.6.2.2022.153-162

Abstract

indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan bangsa serta tanggung jawab atas segala ancaman yang merusak tatanan kehidupan NKRI. indonesia memiliki negara-negara kawasan  timur yang memiliki kesamaan ras dan budaya melanesia yaitu di provinsi maluku utara, nusa tenggara, maluku,papua barat dan papua. bagi negara kecil pasifik luasnya wilayah indonesia membawa potensi dari berbagai masalah keamanan. terutama dalam aksi propaganda separatisme papua yang sangat meresahkan tatanan NKRI  yang menyebabkan konflik dalam negeri. sebagai negara pasifik dan memiliki kesamaan etnis melanesia seperti vanuatu bersih keras mendukung secara moral dalam diplomatik untuk kemerdekaan papua
KELANJUTAN PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN DI ERA PEMERINTAHAN BARU AMERIKA SERIKAT Riksa Nafis Alamsyah
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 2 (2022): PIR FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.6.2.2022.163-174

Abstract

Iran merupakan salah satu negara yang mengembangkan teknologi nuklir di Timur Tengah. Pengembangan nuklir ini bertujuan untuk perdamaian dunia dan sudah dikembangkan sejak tahun 1953 dengan dukungan dari Amerika Serikat. Iran sempat mengembangkan senjata nuklir yang mana itu tidak diperbolehkan. Hingga pada tahun 2015, dibentuklah suatu perjanjian untuk mengatur pengembangan nuklir ini bersama negara 5P+1. Perjanjian mengatur dan mengawasi pengembangan nuklir Iran agar tidak membelot dari tujuannya. Pada tahun 2018, Amerika Serikat mundur dari perjanjian ini dan menjatuhkan sanksi kembali kepada Iran. Sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi ekonomi yang membuat ekonomi Iran terpuruk. Amerika Serikat berharap Iran mau menuruti apa yang diinginkan Amerika Serikat. Nyatanya, sanksi tersebut membuat Iran menjadi out of control dari sebagaimana seharusnya. Pada awal tahun 2021, pemerintahan Amerika Serikat diambil alih oleh Joe Biden. Diketahui, Joe Biden ingin bergabung kembali kedalam perjanjian JCPOA. Sampai saat ini, belum ada kepastian tentang kelanjutan keinginan Joe Biden dan pengembangan nuklir Iran itu sendiri.
PERAN PBB DALAM UPAYA PENYELESAIAN ISU BENCANA KELAPARAN DI MADAGASKAR Ade Suharyo
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 2 (2022): PIR FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.6.2.2022.175-190

Abstract

Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan organisasi internasional terhadap isu bencana kelaparan di Madagaskar. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengukur sejauh mana kontribusi yang dilakukan PBB dalam memberikan memberantas kelaparan pada masyarakat di Madagaskar. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu peran organisasi internasional mempunyai pengaruh cukup penting bagi masyarakat yang sedang mengalami penderitaan. Mengingat misi WFP dan FAO adalah memberantas kelaparan, maka kedua organisasi tersebut memiliki kewajiban untuk menyelesaikan persoalan ini. WFP dan FAO memiliki sedikit tantangan baru pada misi kali ini, lantaran kelaparan karena iklim merupakan pertama kali dalam sejarah manusia. Kini WFP sedang berusaha mencapai target mereka yang di dapat dari hasil donasi masyarakat global. Jika nominal yang mereka targetkan sudah terpenuhi, maka WFP akan langsung mendistribusikan bantuan tersebut ke masyarakat Madagaskar. Menurut WFP target nominal tersebut dinilai cukup membantu sebagian masyarakat Madagaskar untuk terbebas dari kelaparan hingga tahun 2022.
PENGIMBANGAN SENJATA NUKLIR IRAN MELALUI KEAMANAN KOLEKTIF NEGARA TELUK (GULF COOPERATION COUNCIL) Mira Nanda Kurnianta
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 2 (2022): PIR FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.6.2.2022.109-121

Abstract

Keamanan akan selalu diupayakan oleh suatu negara untuk mencapai lingkungan yang kondusif baik secara internal maupun eksternal. Begitu pula yang dilakukan oleh negara-negara di Timur Tengah yang membangun kerja sama Gulf Coopertion Council sebagai upaya untuk menghadapi ancaman nuklir Iran. Untuk mecegah Iran sebagai hagemon di kawasan, GCC tidak hanya meningkatkan kerja sama militer antar anggotanya saja. Tetapi GCC juga menggandeng militer Amerika Serikat untuk meningkatkan kualitas militernya. Keamanan kolektif memang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dari program nuklir Iran sebagai ancaman ketidakstabilan di teluk Arab. Untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data dari berbagai jurnal, buku, maupun dokumen resmi.
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN BEA MASUK ANTI DUMPING PRODUK BIODIESEL INDONESIA KE UNI EROPA MELALUI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) Nurfatimah Hanum Siregar; Stivani Ismawira Sinambela
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 2 (2022): PIR FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.6.2.2022.191-202

Abstract

Aturan perdagangan World Trade Organization (WTO) ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1995, yang awalnya dibentuk pada konferensi Perundingan Putaran Uruguay (1986-1994. Hambatan perdagangan internasional dalam bentuk non-tarif tidak hanya terbatas pada kuota, tetapi juga tentang anti-dumping. Organisasi Internasional Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memberikan aturan tentang masalah dumping dalam Pasal VI Perjanjian Umum Tentang Tarif dan Perdagangan. Berdasarkan aturan yang ada, pihak yang merasa dirugikan akibat dumping dapat melakukan tindakan penanggulangan berupa pengenaan bea masuk anti-dumping kepada lawannya. Dumping juga merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia perdagangan internasional, dan istilah dumping menjadi salah satu isu yang paling serius dalam dunia perdagangan internasional karena berkaitan dengan tindakan penipuan dan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi suatu negara, seperti Indonesia yang merasa dirugikan oleh Uni Eropa yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap impor produk biodiesel Indonesia. Indonesia merasa sangat dirugikan dengan tindakan protektif tersebut sehingga Indonesia mengusulkan untuk menyelesaikan sengketanya dengan Uni Eropa melalui badan penyelesaian sengketa WTO. Dampak yang diperoleh dari pemberian dumping terhadap harga pasar suatu produk membuat pelaku usaha terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak adil seperti penipuan yang akan membuat suatu negara memicu konflik. Kata kunci : WTO, GATT, Anti Dumping, Indonesia, Uni Eropa
SEJARAH PERANG AFGHANISTAN DARI DULU HINGGA KINI Kaiva Azria; Erma Ramayani
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 6, No 2 (2022): PIR FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.6.2.2022.122-137

Abstract

Perang merupakan cara yang hard power dalam ilmu hubungan internasional, dimana pada tahun 2001 saat terjadi serangan terhadap negara super power Amerika Serikat yang menyerang World Trade Center (WTC) bulan September dianggap merupakan tindakan terorisme, hingga pernyataan perang Amerika Serikat terhadap Afghanistan yang dianggap melindungi Al-Qaeda yaitu kelompok terorisme. Taliban yaitu sebuah kelompok atas kepolitikan sekaligus agama yang kontradiktif memiliki pengaruh dalam memberikan kebijakan kepada Afghanistan dan menggunakan kekuasaannya dalam melindungi Al-Qaeda. Konflik di kawasan Timur Tengah ini terus berlangsung hingga dengan genjatan senjata hingga dua darsawarsa, konflik ini telah melibatkan aksi militer Amerika Serikat tadinya ingin menarik pasukan militer, namun Taliban kembali memberontak ingin bergerak menguasai Afghanistan hingga pemberontakan terjadi lagi sampai saat ini. 
Bilateral Relations Through Conflict And Cooperation: German’s Dilemma Over Russia Stivani Ismawira Sinambela
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 7, No 1 (2022): PIR AGUSTUS 2022
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.7.1.2022.70-82

Abstract

Since the outbreak of the Ukraine crisis and the implementation of the EU sanctions regime against Russia, Germany took up a leading role in the coordination of the EU’s Russia policy. This policy shift appeared to be a drastic departure from the traditional German Ostpolitik paradigm. Central to this analysis is the concept of geo-economics, which can be broadly defined as the “geostrategic use of economic power”. This article aims to examine how geo-economics influences Germany’s leadership of the EU’s Russia policy, with a particular focus on the study of German domestic politics and the role of relevant economic actors. On the one hand, Germany needs reliable and cost-effective energy to support its world-class industrial economy from Russia. On the other hand, German and Europe security was at stake. This framework is to understand how German policymakers are doing the work of interpreting their national interest and defining appropriate action in response to the dilemma.
Peran Aktif Amerika Serikat Era Joe Biden dalam Konflik Palestina dan Israel Muhammad Badry Muntasyir
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 7, No 1 (2022): PIR AGUSTUS 2022
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.7.1.2022.01-12

Abstract

Konflik antara Palestina dan Israel telah terjadi lebih dari setengah abad dan tidak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Konflik yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti teologi, ekonomi, dan politik tersebut menyita perhatian dunia yang mendorong perlunya intervensi dari negara lain dalam penyelesaian konflik. Amerika Serikat (AS) yang merupakan hegemon dunia telah lama terlibat sebagai mediator dalam konflik ini. Namun, kebijakan AS selalu berubah-ubah seiring dengan pergantian kepemimpinan di negara adidaya tersebut. Penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan data sekunder ini bertujuan untuk menganalisis peran aktif Amerika Serikat era Joe Biden dalam konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Hasil penelitian membuktikan bahwa AS era Joe Biden berada di posisi tengah antara Palestina dan Israel dengan mengusung two-state solution yang lebih objektif dibandingkan AS pada era Donald Trump yang sangat pro-Israel.  Namun, berbagai kepentingan AS terhadap Israel yang merupakan sekutunya menjadi sebuah paradoks yang menunjukkan tendensi AS kepada Israel dalam proses resolusi konflik melalui berbagai kebijakan.
The Challenges of Gender Mainstreaming in Community Development Projects in Developing Countries: A Case Study of Self-Help Groups in Rural India Helga Yohana Simatupang
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 7, No 1 (2022): PIR AGUSTUS 2022
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.7.1.2022.83-95

Abstract

In many developing countries, women are commonly married young, quickly become mothers, and then burdened by domestic work and financial responsibilities. As a result of these conditions, we now live in a world where women are living in poverty and are subjected to injustices and discrimination. This paper aims to examine the critical roles of women and the importance of their involvement in decision-making processes, including the challenges, failures, and success stories in implementing gender-just development strategies in developing countries, specifically India. Since India has been the world's second-most-populous country, the majority of people live in rural areas and millions face extreme poverty. The country is now in a process of rapid economic development, but it faces complex and enduring internal problems, such as those around the caste system. The gap between rich and poor in India is vast. This research uses a qualitative method with the help of a literature review that supports adequate analysis and discussion of the material in this research. In India, where a patriarchal system is deeply entrenched,women have long been denied the legal right to own land. Over the years, several strategies have been created to empower women. One of them is starting Self-Help Groups (SHGs) which are created by governmental organizations that generally have broad anti-poverty agendas. The goal of SHGs is to bridge the gap between high-caste and low-caste members. But in fact, the group members mainly belong to the backward and most backward castes, and they collectively form a category known as 'marginalized'. Investing in women's economic empowerment sets a direct path towards gender equality, poverty eradication, and inclusive economic growth. But they also remain disproportionately affected by poverty, discrimination, and exploitation.Are these women only seen as important end-users and beneficiaries to have a better life within the existing patriarchal system?

Page 8 of 10 | Total Record : 93

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2023): PIR Februari 2023 Vol 7, No 1 (2022): PIR AGUSTUS 2022 Vol 6, No 2 (2022): PIR FEBRUARI 2022 Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021 Vol 5, No 2 (2021): PIR FEBRUARI 2021 Vol 5, No 1 (2020): PIR AGUSTUS 2020 Vol 4, No 2 (2020): PIR FEBRUARI 2020 Vol 4, No 1 (2019): PIR AGUSTUS 2019 Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019 Vol 1, No 1 (2016): PIR AGUSTUS 2016 Vol 3, No 1 (2018): PIR AGUSTUS 2018 Vol 2, No 2 (2018): PIR FEBRUARI 2018 Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017 Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017 More Issue