cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Katherin
Contact Email
ppm.asn@bkn.go.id
Phone
+622180887011
Journal Mail Official
ppm.asn@bkn.go.id
Editorial Address
Pusat Pengkajian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur 13640 Gedung 3 Lantai 6
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Published by Pusat Pengkajian Manajemen ASN
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 255 Documents
 8   9   10   11   12 
KEBIJAKAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) DALAM PERSPEKTIF SOUND GOVERNANCE Agus Nugraha
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.535 KB)

Abstract

Efektivitas penyelenggaraan seleksi CPNSD oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri, masih patut dipertanyakan. Selama paradigma pemerintahan daerah sebagai pokok permasalahannya, belum berubah. Paradigma “government” yang dominan digunakan, meletakkan kepala daerah sebagai penguasa tunggal yang menentukan pengangkatan CPNSD. Padahal di era demokrasi, globalisasi, dan maraknya ketidakpercayaan publik, sudah saatnya menerapkan paradigma “governnace”, yang berkembang menjadi good governance (GG) dan bertransformasi menjadi sound governance (SG). Dalam perpektif SG, pemerintah daerah semestinya menyadari akan berbagai keterbatasan dan beratnya tantangan global, sehingga mau berbagi kewenangan untuk membangun suatu kemitraan dengan sesama sektor publik, swasta, masyarakat sipil, dan kekuatan internasional demi menyelesaikan berbagai masalah publik. Dengan kemitraan yang dilandasi oleh saling kepercayaan, tentu kepala daerah akan sangat yakin dengan keputusan terbaik dari penyelenggara seleksi CPNSD, dan turut mengamankan keputusan tersebut dari berbagai intervensi pihak lain. Dengan kepercayaan yang tinggi, seleksi CPNSD dapat berjalan sesuai prinsip merit system dan bebas KKN, sehingga mampu melahirkan aparatur pemerintah daerah yang handal dan profesional, demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kata kunci : seleksi dan sound governance
MEMBACA WAJAH SISTEM KEPEGAWAIAN YANG BERBASIS SISTEM MERIT Awan Hari Murtiadi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.47 KB)

Abstract

Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi (MSDM-BK) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengandalian aktifitas sumber daya manusia mulai dari rekrutmen sampai dengan pension dengan menggunakan pendekatan yang berbasis kompetensi jabatan dan individu untuk mencapai visi dan misi organisasi. Kompetensi pada suatu organisasi akan menjadi landasan bagi pengelolaan SDM dalam organisasi tersebut. dalam penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, kompetensi merupakan kunci untuk penerapan strategi organisasi melalui individu-individu yang ada dalam organisasi. Konsep mengenai Manajemen sumber daya manusia berubah seiring dengan perubahan zaman. Paradigma MSDM tradisional yang berbasis pada work activities dan job analysis dan memfokuskan pada individu (bukan hasil), berganti menjadi Competency-Based HRM (CB-HRM) yang menekankan pada competency individu dan berfokus pada pencapaian outcomes. Kata kunci: kompetensi, competency-based HRM
PROBLEMATIKA DALAM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH Dyah Ayu Widowati
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.565 KB)

Abstract

Artikel ini akan menjelaskan mengenai permasalahan manajemen pegawai negeri sipil di pemerintah daerah. Otonomi daerah menemukan masalah baru, salah satunya adalah manajemen pegawai negeri sipil di pemerintah daerah. Adanya sistem desentrialisasi telah menimbulkan primordialisme, karena perekrutan pegawai negeri dipilih menurut penduduk setempat. Sistem informasi kepegawaian diharapkan dapat mengembangkan masalah manajemen pegawai negeri, tetapi pemerintah pusat dan daerah belum berjalan dengan baik. Ini karena sistem informasi kepegawaian masih belum digunakan secara optimal oleh sumber daya manusia. Kata kunci: Manajemen Kepegawaian, Otonomi daerah, Pemerintah daerah, Sistem Informasi Kepegawaian
UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN DAN DINAMIKA REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH Indaru Setyo Nurprojo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.068 KB)

Abstract

Hadirnya Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dimaksudkan untuk dapat membentu pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. UU ini mengamanatkan untuk munculnya jajaran birokrasi yang profesionel dan ideal. Tetapi faktanya paska reformasi pola patrimonial dalam penataan birokrasi di daerah masih sangat kuat. Kondisi ini diperparah ketika harus berhadapan dengan kondisi riil sumberdaya yang ada dan konstelasi social politik yang terjadi di daerah setelah adanya pilkada langsung. Akhirnya, terjadi politisisasi birokrasi yang sangat massif dan pada beberapa kasus telah melahirkan devided government. Kata Kunci: undang-undang kepegawaian, konstelasi sosial politik, politisasi birokrasi
PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR KOTA PANGKALPINANG (HARD KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL) Suripto Suripto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.257 KB)

Abstract

Kompetensi pegawai negeri sipil sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Rendahnya kompetensi PNS akan menghasilkan pelayanan publik yang rendah pula, dan begitu pun sebaliknya. Bagaimana gambaran sumber kompetensi pejabat pemerintah Kota Pangkalpinang? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-evaluatif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lingkungan pejabat Kota Pangkalpinang sudah cukup sulit untuk memahami kompetensi jabatan struktural. Bagaimana pun, kondisi yang ada menunjukkan bahwa banyak penempatan pegawai yang tidak berdasarkan kompetensinya. Rekomendasi pada penyusunan SDM untuk penentuan masa depan dari Posisi Struktural Standar Kompetensi dan Pola Karir PNS Kota Pangkalpinang. Kata Kunci: kompetensi, pelayanan publik, pola karier
REFORMASI PERENCANAAN KEPEGAWAIAN Prijono Tjiptoherijanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.839 KB)

Abstract

Good governance hanya akan terjadi jika para politisi bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab serta para aparatur negara-nya termasuk pegawai negeri sipil (PNS) bekerja secara efisien dan produktif. Masih banyak persoalan-persoalan dalam kepegawaian pemerintahan dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di negara-negara sekitarnya. Upaya untuk keluar dari persoalan yang melingkup tatanan birokrasi pemerintahan, perlu dilakukan melalui suatu reformasi cara berpikir (mindset) dan cara bertindak (behaviour) dari para PNS itu sendiri. Salah satu cara yang mungkin dilakukan melalui perubahan paradigm (paradigm shift) yang perlu dimengerti dan disikapi para PNS sebagai pengelola suatu administrasi pemerintahan. Untuk mendukung hal ini perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menangani manajemen sumberdaya manusia disektor publik, yaitu Komisi Kepegawaian Negeri. Contoh-contoh keberhasilan dari pembentukan lembaga ini adalah Civil Service Commission dari pemerintahan Filipina dan Korea Selatan. Kata Kunci: reformasi, cara berpikir, perubahan paradigma, komisi kepegawaian negara
FAMILY FRIENDLY POLICY DAN PRODUKTIVITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Agus Pramusinto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.233 KB)

Abstract

Family Friendly Policy (FPP) merupakan kebijakan yang memungkinkan pegawai menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara tuntutan tempat kerja dan tuntutan kehidupan pribadi atau keluarga. Kebijakan ini penting mengingat perkembangan yang terjadi menuntut respon kebijakan yang berbeda agar tidak ada konflik antara kerja dan keluarga (work and family) sehingga produktivitas pegawai tetap terjaga. Selama ini, di Indonesia banyak kebijakan yang tidak sensitif kepada persoalan keluarga sehingga berakibat kerugian pada individu karyawan dan juga organisasi yang memperkerjakannya. Paper ini mendiskusikan pentingnya FFP dan bagaimana praktiknya di banyak negara serta kemungkinan adopsi kebijakan tersebut di Indonesia. Kata Kunci: family friendly policy, workplace-family, produktivitas
PROBLEM REKRUTMEN DAN SELEKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL Slamet Rosyadi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.058 KB)

Abstract

Akar masalah buruknya pelayanan publik di Indonesia diantaranya adalah lemahnya sistem rekruitmen dan seleksi pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah hingga saat ini belum serius untuk mengembangkan sistem rekruitmen dan seleksi yang berbasis merit (prestasi). Situasi ini baru sekedar ditanggapi dengan kebijakan moratorium perekrutan PNS. Ironisnya, perekrutan pada masa moratorium yang hanya berlaku satu tahun justru kembali diprioritaskan untuk para aparatur bukan hasil seleksi kompetitif (honerer). Akibatnya, birokrasi pemerintah hanya dipenuhi oleh para aparatur yang tidak berkualifikasi tinggi. Otonomi daerah yang diharapkan dapat menjaring calon-calon PNS di daerah yang berkualifikasi tinggi ternyata hanya menjadi sarana untuk merekrut pegawai sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran. Di masa yang akan datang, pemerintah hendaknya segera merealisasikan pembentukan lembaga independen semacam komisi kepegawaian negara agar manajemen kepegawaian efektif menarik animo calon-calon PNS yang berkualifikasi tinggi dan memiliki integritas. Kata kunci: rekruitmen, seleksi, kebijakan moratorium
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI Muhamad Adian Firnas
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.733 KB)

Abstract

Artikel ini akan menjelaskan evaluasi reformasi birokrasi di Indonesia, terutama mengenai bagaimana birokrasi pemerintah yang terpisah dari kepentingan politik. Jatuhnya rezim orde baru menunjukkan seberapa baik proses penyebaran demokrasi ke seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat sipil mencoba untuk menciptakan dan merekonstruksi sistem politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk bagaimana membuat birokrasi yang independen. Kenyataannya, di era reformasi banyak ditemukan kasus kooptasi politik dalam sistem birokrasi. Birokrasi di Indonesia sangat kental dengan politisasi, bentuknya-pun bermacam-macam, seperti misalnya penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan partai politik, mobilisasi politik dalam pemilihan umum, promosi berdasarkan kepentingan promosi untuk rekrutmen pejabat publik, dan pencopotan jabatan karir petugas lembaga pemerintah yang sangat kental dengan nuansa politik. Kata Kunci: birokrasi yang dipolitisasi, PNS, reformasi birokrasi
MORATORIUM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ASPEK HUKUMNYA Mustaqiem Mustaqiem
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.069 KB)

Abstract

PNS yang merupakan SDM organisasi negara memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan publik. Meskipun demikian, tahun 2011 pemerintahan negara membuat kebijaksanaan moratorium penerimaan CPNS yang disebabkan berbagai hal, semisal akan dilakukan penataan. Kebijakan moratorium ditinjau dari aspek hukum administrasi negara dapat dibenarkan karena yang membuat kebijakan adalah pemerintah (eksekutif) sebagai bentuk freies ermessen. Kebijaksanaan moratorium tersebut tidak berlaku bagi tenaga honorer pemerintahan Negara, karena memiliki hak untuk diangkat sebagai CPNS meskipun harus melalui seleksi dan memenuhi persyaratan tertentu. Kata Kunci: PNS, negara, moratorium, dan freies ermessen.

Page 10 of 26 | Total Record : 255

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2007 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 2 (2022): CIVIL SERVICE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue