Garuda - Garba Rujukan Digital

LEGAL STUDY ABOUT DEMOTION OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY AND POLICE IN THE DIRECTOR OF SEA TRANSPORTATION, THE MINISTRY OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Junaedi Junaedi
Res Nullius Law Journal Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 No 2 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Government in a country is one element or component in the formation of a good state. The realization of good governance is when there is a synergy between the private sector, the people and the government as a facilitator, which is carried out in a transparent, participatory, accountable and democratic manner. The process of achieving a country with good governance requires tools in bringing components of government policies or regulations to the realization of national objectives. The government apparatus is the government apparatus, namely: Indonesian National Army (TNI), Indonesian National Police (POLRI) and Civil Servants (PNS). The challenge faced by the government in the field of human resources apparatus as the main pillar of the administration of government is the challenge of being able to develop a human resource planning system (HR) of the government apparatus in accordance with the results of structuring institutional structures and devices. The consequence is the formation of discipline, ethics and morale at the executive level, namely: the Indonesian National Army (TNI), the Republic of Indonesia National Police (POLRI), and Civil Servants (PNS) aimed at increasing work productivity and demands on the realization of a corrupt government apparatus. , Collusion, Nepotism (KKN), and more professional. Based on the above background, the problem formulation in this paper is the legal study of the demotion of the TNI and Polri in the ranks of the Director General of Sea Transportation at the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. The purpose of the study was to study and analyze the demotion of the TNI and Polri in the ranks of the Director General of Sea Transportation at the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. Keywords. Demotion, Indonesian National Army/Indonesian National Police, Directorate General of Sea Transportation.

HUKUM LINGKUNGAN EFFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Sahat Maruli Tua Situmeang
Res Nullius Law Journal Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 No 2 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT Application sanctions for the perpetrators of environmental crime whether committed by individuals and carried out by the corporation can be executed by means of administrative law, civil law or through criminal law. Of some sanctions in its application should be through a thorough and careful assessment in accordance with the characteristics, objectives and benefits of the application of sanctions. In this study, the authors conducted a study on the application of sanctions for perpetrators of environmental crimes, either in the form of administrative sanctions, and sanctions in the form of a court decision which is done through a civil action or criminal sanctions proposed by puitusan court investigator, so they will know particularly the effectiveness of any sanctions to be imposed criminal sanctions against the perpetrators of environmental crimes. The research method used in this research using normative juridical research method, by studying legal norms that exist that can be used as a guide for the implementation of laws that already exist. Through this study, the researcher has an opinion that the sanctions that are considered most effective to be applied to the perpetrators of environmental crime and the enforcement of environmental laws, namely by means of administrative law with the form of sanctions to freeze and / or revoke the business license of each corporation who have committed crimes environment. Keywords: Environmental Crimes, Penalties Law, Environmental Law Enforcement ABSTRAK Penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan lingkungan hidup telah diatur dalam bentuk sanksi sebagaimana yang telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapakan sanksi bagi para pelaku kejahatan lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh perorangan maupun yang diakukan oleh korporasi dapat dijalankan melalui sarana hukum adminstrasi, hukum perdata maupun melalui hukum pidana. Dari beberapa sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut dalam penerapannya haruslah melalui suatu kajian secara seksama dan cermat sesuai dengan karakteristik, tujuan dan manfaat dari penerapan sanksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari suatu sanksi, terlebih sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan lingkungan hidup melalui metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari norma-norma hukum yang ada yang dapat digunakan sebagai suatu panduan untuk terlaksananya undang-undang yang telah ada. Melalui penelitian ini, peneliti memiliki suatu pendapat bahwa penerapan sanksi yang dianggap paling effektif untuk diterapkan bagi para pelaku kejahatan lingkungan hidup dan dalam rangka penegakan hukum lingkungan yaitu melalui sarana hukum administrasi dengan bentuk sanksi membekukan dan/atau mencabut ijin usaha setiap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan. Kata kunci : Kejahatan Lingkungan Hidup, Sanksi Hukum, Penegakan Hukum Lingkungan

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PRAJURIT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85-K/PM.II-09/AD/VII/2018 DI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG Eky Anggun Lestari, Musa Darwin Pane
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT Thei commoni crimei isi thefti withi variousi typesi thati arei backedi upi becausei ofi thei unfulfilledi needsi ofi life.i Thefti crimesi withi thei circumcisioni isi ai normali thefti ini itsi implementationi accompaniedi byi certaini incriminatedi circumstances,i fori examplei isi donei byi Alliedi twoi ori morei actorsi andi performedi ati night.i Thei problemsi examinedi werei howi thei enforcementi andi implementationi ofi criminali sanctionsi fori TNIi soldiersi whoi committedi criminali actsi withi thei exposurei ini thei studyi ofi thei Decreei No.i 85-K/PM.i II-09/AD/VII/2018 Thei researchi methodsi usedi arei asi follows,i thei specificationi ofi thisi researchi usingi analyticali Deskriftifi isi byi researchi methodi byi providingi thei datai andi factsi ofi primary,i secondaryi andi tertiaryi legali materials.i Thei methodi ofi approachi usedi isi thei normativei juridicali whichi focusesi oni thei researchi oni legali norms,i legali rulesi whereasi fieldi studiesi arei usedi toi obtaini primaryi datai obtainedi fromi agenciesi withi problemsi Research. Thei researchi methodsi usedi arei asi follows,i thei specificationi ofi thisi researchi usingi analyticali Deskriftifi isi byi researchi methodi byi providingi thei datai andi factsi ofi primary,i secondaryi andi tertiaryi legali materials.i Thei methodi ofi approachi usedi isi thei normativei juridicali whichi focusesi oni thei researchi oni legali norms,i legali rulesi whereasi fieldi studiesi arei usedi toi obtaini primaryi datai obtainedi fromi agenciesi withi problemsi Research. Keywords:i Accountability;i Thefti byi Grantingi Weights;i Military;i i Criminali experiments ABSTRAK Kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian dengan berbagai jenis yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, misalnya dilakukan dengan bersekutu dua atau lebih pelaku dan dilakukan pada malam hari. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana penegakan dan penerapan sanksi pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan dalam studi putusan Nomor 85-K/PM.II-09/AD/VII/2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut, spesifikasi penelitian ini menggunakan Deskriftif Analitis yaitu dengan metode penelitian dengan cara memberikan data-data dan fakta bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan yaitu secara yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian terhadap norma-norma hukum, kaidah hukum sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi dengan masalah penelitian. Putusani Perkarai Nomori 85-K/PM.II-09/AD/VII/2018i yaitui tentangi tindaki pidanai pencuriani dengani pemberatani yangi dilakukani seorangi militeri dani temani sipili lainnya.i Peraturani Mahkamahi Agungi Nomori 2i Tahuni 2012i tidaki hanyai bersinggungani dengani Kitabi Undang-Undangi Hukumi Pidanai saja,i melainkani bersinggungani jugai dengani Pasali 205i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Acarai Pidana,i dalami kasusi tersebuti hakimi menjatuhkani pidanai bersyarati yaitui Pidanai Penjarai selamai 4i (empat)i bulani dengani masai percobaani 6i (enam)i bulan. Katai Kuncii :i Pertanggungjawaban;i Pencuriani dengani Pemberatan;i Militer;i Pidanai Percobaani

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA RATIFIKASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Yopi Gunawan, Kristian
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Dalam kenyataannya saat ini, meningkatnya kasus tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Di samping itu, mengingat bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan dalam jangka panjang akan membawa bencana bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada umumnya. Karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan kejahatan kerah putih yang berdampak luar biasa. Mengingat hal tersebut, muncul kesadaran bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama lebih dari 60 tahun telah dilakukan, baik pada era Orde Lama dan Orde baru, maupun pada Era Reformasi, serta Era Baru pemerintahan saat ini yakni dengan melakukan berbagai upaya ternyata belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan hasil survei lembaga rating kaliber dunia berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menempatkan Indonesia ke dalam peringkat teratas di Asia atau sekurang-kurangnya ke dalam kelompok sepuluh besar negara terkorup di dunia. Menanggapi hal ini, sudah tentu hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera yakni dengan melakukan penindakan dan pencegahan dilakukannya tindak pidana korupsi. Apabila melihat kebelakang, pada tanggal 18 April 2006 lalu Indonesia telah meratifikasi The United Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006. Namun sangat disayangkan, peratifikasian The United Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak prinsip-prinsip yang terdapat dalam The United Nations Convention Against Corruption belum diadopsi oleh peraturan perundang-undangan nasional khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Korupsi, 2003, Pembaharuan Hukum Pidana. Abstract The continual increase of corruption criminal acts from years to years has caused huge losses to the nation which in turns its impact will induce multiple-aspect crisis. Considering that the Indonesian corruption criminal acts occur systematically and extensively in all aspects of peopleâ€™s lives, corruption acts do not only harm the nationâ€™s monetary, but also violate peopleâ€™s social and economical rights widely, and in long terms will bring catastrophe to the lives of the people and the nation. Thus, the corruption criminal acts can no longer be categorized as a common crime but a systematic and organized crime. Corruption criminal acts are also performed as a white collar crimes and extra ordinary crimes. This tendency raises awareness that the eradication of corruption criminal acts needs to be extraordinarily treated. The effort to eradicate corruption criminal acts has been performed for more than 60 years during the Old Order, New Order, Reformation Era, and the New Era of the current government. However, the result has not shown the desired outcome. It is proven by the survey from the world-caliber institution that pertains to the eradication of corruption criminal acts. The result places Indonesia in the first place of the most corrupted nation in Asia and in the big ten in the world. Responding to this issue, laws are supposed to perform its role as an instrument to create a secure, just, prosperous, and flourish society through actions and prevention against the corruption criminal acts. On 18 April 2006, Indonesia has ratified The United Nations Convention against Corruption through the Constitution of the Republic of Indonesia Number 7/2006 about the validation of The United Nations Convention Against Corruption. Unfortunately, the ratification of The United Nations Convention Against Corruption through the Constitution No. 7/2006 is not well-enforced as there are still many principles in The United Nations Convention Against Corruption which have not been adopted by the national constitution, in particular the constitution on the eradication of corruption criminal acts in the Constitution of the Republic of Indonesia No. 20/2001 about the Eradication of Corruption Criminal Acts. Keywords: Eradication On Corruption Criminal Acts, The United Nations Convention Against Corruption, 2003, Penal Reform.

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMINIMALISIR SENGKETA TANAH Mulia Kartiwi
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Until this day land disputes in Indonesia still occur, although goverment has issued regulation for land registration that aims to create legal certainty for occupied land subject and object. This study is a descriptive analysis wish normative juridical approach that aims to find out and analyze the causal factor the land disputes and to determince the role of PPAT in minimizing land disputes. Result showed that the causal factor of land dispute is the unavailability of authentic certificate that prove the ownership of the land right, so that they are easily intervened. Futhermore, the role of PPAT is very important in land registration because the product can be used as basis for issuance of land certificate as a strong evidence. For that reason PPAT must carry out its duties with cautious and professional to avoid mistake that can cause losses Keywords : Role, PPAT, Minimizing, Land Dispute Saat ini sengketa tanah di Indonesia masih terjadi, walaupun pemerintah telah menerbitkan aturan tentang pendaftaran tanah yang bertujuan menciptakan kepastian hukum akan subjek dan objek tanah yang dikuasai.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif yangbertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab sengketa tanah dan mengetahui peran PPAT dalam meminimalisir sengketa tanah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab sengketa pertanahan diantaranya ketidaktersediaan akta otentik yang membuktikan kepemilikan hak tanah, sehingga mudah diintervensi oleh pihak lain. Selanjutnya Peran PPAT sangat penting dalam pendaftaran tanah, karena produknya dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat.Untuk itu PPAT dalam melaksanakan tugasnya agar berhati-hati dan professional guna menghindari kekeliruan yang dapat menyebabkan kerugian.

LEGAL STUDY CONCERNING PROVISION ON THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL FUNDS IN DEVELOPMENT OF PUBLIC FACILITIES AND INFRASTRUCTURE IN THE DEVELOPMENT OF BUILDING STORAGE OF EVIDENCE GOODS AND HOUSEHOLD RESISTANCE OF NORTH SUMATRA AREA Junaedi Junaedi
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

BUMN as a red template institution has long carried out a program that has similarities with the vision and mission of CSR which is a translation of the TJSL even though there were no regulations that obliged SOEs to do so. Potential donations to the public through PKBL are expected to provide greater benefits than those carried out by non-SOE corporations. Through the PKBL it is hoped that there will be an increase in the contribution of SOEs to the empowerment of the potential and condition of a synergic economic, social and environmental community so as to create equitable development. Besides having the main function of looking for profit, BUMN also has the duty to pay attention to social issues. In Article 88 paragraph (1) of Law No: 19 of 2003 concerning SOEs it is stated "SOEs can set aside a portion of their net income for the purposes of fostering small businesses / cooperatives and fostering communities around SOEs". But on the other hand, SOE is a form of PT which also has environmental social responsibility (TJSL) or often referred to as CSR, it is specifically regulated in article 74 paragraph (1) of Law No: 40 of 2007 concerning PT, "that the company those who carry out their business in and related to natural resources, are required to carry out corporate social and environmental responsibility activities." The purpose and objectives, based on the background of making this study is the purpose of the preparation of this study is to examine whether the effectiveness of BL assistance programs for the development of public facilities and infrastructure in the form of evidence storage buildings and detention centers of North Sumatra Regional Police. The problem in this paper is whether the grounds or reasons behind PTPN IV provide BL program assistance in the development of public facilities and infrastructure in the form of evidence storage buildings and detention centers of the North Sumatra Regional Police

ANALISIS INFORMED CONSENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG Wahyudi, Dhita Annisa
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

The research aims to determine the analiysis of informed consent to the health staff legal protection at bandung regional public hospital. Informed consent is an agreement of medical action through a process of communication between the doctor and the patient about the agreement of medical action that the medical staff would do to the patient. The research method used is a juridical normative qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques used are by way of literature studies related to the subject, interviews and field observations. The results of the research showed that in general the informed consent at bandung regional public hospital had been optimally implemented and in accordance with the SOP (Standard Operating Procedure) in the hospital and there was also a General Consent, itâ€™s a general agreement of the patient. Informed consent that has been optimally implemented and in accordance with the regulations in this hospital could protect the health staff and medical staff in carrying out medical actions on patients. For the suggestion given by researchers about health staff and medical staff have to give the socialization about the procedures of informed consent and medical staff have to understand about statute of law that exist, especially to the health staff and the hospital regulations

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Heri Gunawan
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Kehadiran internet dengan berbagai media sosial yang ada saat ini dan digunakan oleh masyarakat membawa berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, salah satu dampak negatif diantaranya adalah beredarnya berbagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan, termasuk ujaran kebencian (hate speech) di dunia maya. Setiap orang pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Setiap orang, dalam menyampaikan pendapatnya tidak boleh mengungkapkan kebencian terhadap satu suku, ras, agama atau golongan tertentu. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini antara lain adalah : 1) Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dengan maraknya ujaran kebencian (hate speech) yang beredar di media sosial; dan 2) Bagaimana penerapan penegakkan hukum pada para pihak yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis dan diharapkan mampu menggambarkan berbagai hal terkait dengan tinjauan yuridis mengenai ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan baik dengan studi dokumen maupun dengan melakukan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah : 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan upaya pencegahan berupa tindakan preventif; dan 2) Apabila tindakan pencegahan atau preventif tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dari ujaran kebencian maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan penegakkan hukum yang merupakan tindakan represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Kata Kunci : Ujaran Kebencian (Hate Speech), Media Sosial, Kebebasan Berpendapat

HUKUM WARIS ISLAM DALAM PELAKSANAAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT ENGGANO BENGKULU Ahmad Dasan, Mikho Ardinata
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v2i2.2990

Kekerabatan suku bangsa masyarakat pulau Enggano dipertimbangkan melalui keturunan ibu (matrilineal). Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja terus menerus ke atas karena faktor historis etnik Enggano dahulu sering berperang antar suku dan seringnya kaum lelaki yang merantau meninggalkan kampung halaman, sehingga agar harta tidak hilang dan tetap terjaga harta waris dilimpahkan kepada anak perempuan tertua. Hukum Waris Islam di dalam Masyarakat Enggano dipahami secara subtanntif, bahwa terdapat nilai-nilai dalam agama Islam yang sudah diadopsi dan mewarnai sistem hukum adat yang mereka terapkan dimasyarakat selama ini. Ada kecenderungan keengganan masyarakat menerapkan hukum waris Islam karena menganggap bahwa hukum waris Islam terlalu banyak aturan yang pada akhirnya menjauhkan dari rasa keadilan dalam proses pembagian waris. Keadilan yang dipahami oleh masyarakat adalah keadilan yang mendasarkan atas keadilan dalam perspektif hukum adat; Masyarakat Bengkulu menempatkan hukum waris Islam dalam berbagai dimensi, berdasarkan pemahamannya terhadap pewarisan yang sebatas menggunakan prinsip keadilan menurut perspektif adat. Oleh karena itu, hukum waris Islam ditempatkan dalam dua dimensi, yaitu: pertama, menempatkan hukum waris Islam sebagai sebuah tata aturan yang berisi nilai-nilai agama, yang bagi masyarakat Enggano nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam hukum waris adatnya. Kedua, hukum waris Islam ditempatkan seperti halnya hukum adat. Pemahaman masyarakat Enggano bahwa apa yang diyakini sebagai hukum waris adat yang sudah mengadopsi hukum waris Islam pada akhirnya menempatkan pemahamanya pada dimensi yang ambigu. Satu sisi mereka menganggap bahwa hukum waris yang diterapkanya sebagai sebuah tata aturan yang sudah relavan dan tidak bertentangan dengan hukum waris Islam. Sementara disisi yang lain, implementasi dari hukum waris adat tersebut masih jauh dari prinsip dasar hukum waris Islam. Dalam perspektif teori konstruksi sosial, bahwa pemahaman dan pelaksanaan masyarakat Enggano terhadap hukum waris Islam merupakan bentuk dari kristalisasi nilai-nilai yang mereka yakini sebagai sebuah tata aturan yang merupakan konstruksi dari kebiasaan dan adat budaya masyarakat Rejang dan Serawai. Sehingga pada akhirnya konstruksi ini merupakan perpaduan antara nilai-nilai lama yang sudah ada (adat) dengan nilai-nilai agama yang dianutnya (nilai Islam). Meskipun nilai baru yang lahir bukan merupakan bentuk asimilasi, tetapi bentuk dari akulturasi. Kata Kunci : Hukum Waris Islam, Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano

SURVEI PENDAHULUAN PENTINGNYA AHLI YANG DITUNJUK OLEH PENGADILAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP Cecep Aminudin, Efa Laela Fakhriah, Ida Nurlinda, Isis Ikhwansyah
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v2i2.3008

Peranan ahli seringkali dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup di pengadilan. Namun akses terhadap ahli dianggap sebagai salah satu kendala. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami pandangan ahli terhadap bantuan ilmu pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan hukum dalam perkara perdata lingkungan hidup di pengadilan dikaitkan dengan hukum acara di pengadilan. Penelitian merupakan penelitian hukum empiris dalam bentuk survei di mana responden ditentukan secara purposif dan data dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tidak semua ahli yang layak menjadi ahli sesuai bidang keahliannya bersedia untuk menjadi ahli dalam perkara perdata lingkungan hidup di pengadilan dengan alasan karena kurang nyaman dengan suasana pengadilan, khawatir tidak dapat memberikan keterangan yang objektif, tidak ingin terlibat dalam konflik, belum tahu caranya atau belum pernah serta kendala waktu. Namun demikian, tidak sedikit yang bersedia untuk menjadi ahli sesuai bidang keahliannya dalam perkara perdata lingkungan hidup di pengadilan dengan alasan sebagai bentuk tugas dan pengabdian pada masyarakat, membantu pengadilan agar dapat membuat keputusan yang baik serta membantu para pihak yang bersengketa yang meminta bantuan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Bantuan ilmu pengetahuan dalam bentuk keterangan ahli lebih cenderung diminati agar yang meminta bantuan adalah pengadilan atau hakim termasuk dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa agar ahli lebih dapat bersikap objektif dan netral dalam memberikan pendapat sesuai keahliannya. Ahli yang ditunjuk pengadilan juga mungkin bisa mengatasi kendala ketidakseimbangan akses terhadap ahli diantara para pihak. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan para pihak yang bersengketa untuk meminta bantuan ahli sesuai dengan kebutuhan kondisi kasus lingkungan hidup.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Wahyudi

Contact Email
wahyudi@email.unikom.ac.id

Phone
+6281321920848

Journal Mail Official
wahyudi@email.unikom.ac.id

Editorial Address
Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Wahyudi

Contact Email wahyudi@email.unikom.ac.id

Phone +6281321920848

Journal Mail Official wahyudi@email.unikom.ac.id

Editorial Address Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Wahyudi

Contact Email
wahyudi@email.unikom.ac.id

Phone
+6281321920848

Journal Mail Official
wahyudi@email.unikom.ac.id

Editorial Address
Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA