cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyudi
Contact Email
wahyudi@email.unikom.ac.id
Phone
+6281321920848
Journal Mail Official
wahyudi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Res Nullius Law Journal
Published by Universitas Komputer Indonesia
ISSN : 26567261     EISSN : 27214206     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Res Nullius Law Journal is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, Health Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, Cyber Law, Adat Law and Economic Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Res Nullius Law Journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 82 Documents
 3   4   5   6   7 
TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS DIGUNAKANNYA SENJATA SPACE-BASED MISSILE INTERCEPTOR SEBAGAI BENTUK UPAYA SELF-DEFENSE DARI NEGARA PENYERANG TERHADAP NEGARA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Virajati Adhazar; Suhaidi Suhaidi; Sutiarnoto Sutiarnoto; Jelly Leviza
Res Nullius Law Journal Vol 4 No 1 (2022): Volume 4 No 1 Januari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v4i1.5976

Abstract

Self-defense as an inherent right owned by a country is regulated in Article 51 of the UN Charter and due to the use of Space-Based Missile Interceptor (SBMI) weapons in space, the 1967 outer space treaty must also be guided. Because Article 4 of the 1967 Outer Space Treaty prohibits the use of weapons in space, the legality of using SBMI weapons is questionable. Therefore, this study was conducted to determine the legal provisions, forms of state accountability and the process of prosecuting compensation for countries using these weapons according to international law. The results of the study indicate that the use of SBMI weapons does not conflict with international law, because it is based on Article 103 of the UN Charter which states that if there are provisions in other legal rules that are contrary to the UN Charter, the UN Charter must be guided. So that self-defense actions based on Article 51 of the UN Charter do not violate the law. The party that must be absolutely responsible is the country that started the conflict, because it has violated the rules of international law in Article 2 paragraph (4) of the UN Charter and international humanitarian law. The compensation process is carried out according to the rules of the space liability convention 1972 and if in practice the party who is responsible does not show good faith in providing compensation, then it can be continued by referring to the dispute resolution process in the UN Charter.
STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI HASIL IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDIA Zaki, Muhammad Reza Syariffudin; Ramadiani, Alma Dwi
Res Nullius Law Journal Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v4i2.6660

Abstract

The purpose of this study is to find out how the issue of citizenship status for children of surrogacy is handled in the United States and India and how two of these countries regulate it. As we know most of the cases involving children of surrogacy are often stateless because the countries involved do not have clear regulation regarding the citizenship status. The research method used is judicial normative approach. By examining library materials or secondary data, which include primary and secondary legal materials Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana isu status kewarganegaraan bagi anak hasil sewa rahim ditangani di Amerika Serikat dan India dan bagaimana kedua negara ini mengaturnya. Sebagaimana yang kita tahu kebanyakan dari kasus anak hasil sewa rahim seringkali tidak memiliki kewarganegaraan karena negara-negara yang terlibat tidak memiliki aturan yang jelas terkaitnya. Adapun metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif yuridis, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer dan sekunder.
BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN TENTANG INFORMASI PRODUK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK Sudjana, Sudjana
Res Nullius Law Journal Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v4i2.6774

Abstract

Freedom of expression through the use of Information Technology is carried out by taking into account the restriction not to contain false and misleading news. This study aims to determine the legal consequences of false and misleading news regarding product information in electronic contracts and to formulate the legal liability of business actors against false and misleading news about product information in electronic contracts. Typology The research methods are normative research, legal approach, data collection techniques through document studies and qualitative data analysis methods. The results of the study show that false news related to product information in electronic contracts violates subjective conditions, resulting in the agreement being cancelled, while "misleading" includes objective requirements because the non-fulfillment of the halal conditions causes the agreement to be null and void. lying and misleading regarding product information in electronic contracts based on the principle of strict liability and the form of liability is the imposition of contractual sanctions in civil law, product liability, administrative liability and criminal liability. Suggestion: Business actors must have good faith in making contracts and the Electronic Information and Transaction Law needs to regulate liability as a result of providing electronic information that contains false and misleading news.
KEWENANGAN MENGGUGAT PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENUNTUT GANTI KERUGIAN DAN TINDAKAN TERTENTU TERHADAP PT. WARINGIN AGRO JAYA YANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN HUTAN: Strict Liability by PT. Waringin Argo Jaya Which Caused Forest Fires Demand Compensation And Certain Actions M, Josua Hari
Res Nullius Law Journal Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v4i2.6819

Abstract

Kewenangan menggugat Pemerintah Pusat dalam menuntut ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap lingkungan hidup telah diamanatkan Pasal 90 UUPPLH tentang Hak Gugat Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Pusat menggugat ganti kerugian terhadap PT. Waringin Agro Jaya(PT. WAJ) karena membuka lahan dengan cara membakar yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dengan menggunakan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dan tidak lagi didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas strict liability dalam pengaturan kewenangan menggugat Pemerintah Pusat dalam menuntut ganti kerugian terhadap kebakaran hutan yang dilakukan PT. WAJ. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumen yang akan dianalisis secara deskriptif- analitis yaitu studi pustaka dan dokumen. Melalui penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan kepada Pemerintah dalam menjalankan fungsi pengelolaan lingkungan perlu membentuk lembaga yang bersifat mandiri yang dilengkapi dengan tanggung jawab hukum yang jelas dan diberikan kewenangan melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum administrasi. Hakim juga perlu memutuskan perkara harus menerapkan asas kehati-hatian yang dapat berakibat berubahnya pertanggungjawaban perdata dari PMH menjadi strict liability
AKIBAT HUKUM PERDAGANGAN NARKOBA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL: Legal Consequences Of Drug Trafficking As Transnational Crime Hassanah, Hetty
Res Nullius Law Journal Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v4i2.6851

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum dari peredaran narkoba lintas batas sebagai kejahatan transnasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, dalam hal ini analisis dilakukan dengan mempertimbangkan hierarki peraturan perundang-undangan agar suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian peredaran narkoba tidak hanya dilakukan secara konvensional, namun telah melewati batas negara sehingga dianggap sebagai kejahatan transnasional. Dengan demikian peredaran narkoba saat ini menjadi masalah hukum global karena tidak hanya melibatkan satu negara tetapi juga melibatkan beberapa negara dengan sistem hukum negara tersebut. Dampak dari penelitian ini menggambarkan perlunya penegakan hukum terhadap peredaran narkoba lintas batas sebagai kejahatan transnasional. Kesimpulannya, akibat hukum perdagangan narkoba sebagai kejahatan transnasional dapat dituntut tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia tetapi juga internasional karena Indonesia telah meratifikasi Convention Against Gelap Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988. Abstract The purpose of this research is to conducted to determine the legal consequences of cross-border drug trafficking as a transnational crime. This research is descriptive analytic, using a normative juridical approach and the data obtained is analyzed juridically qualitatively, in this case the analysis is carried out by considering the hierarchy of laws and regulations so that a statutory regulation does not conflict with other laws and regulations. Based on the research results drug trafficking is not only carried out conventionally, but has crossed national borders so that it is considered a transnational crime. Thus the circulation of drugs is currently a global legal problem because it does not only involve one country but also involves several countries with that country's legal system. The impact of this study illustrates the need for law enforcement for cross-border drug trafficking as a transnational crime. The conclusion is that the legal consequences of drug trafficking as a transnational crime can be prosecuted not only based on Indonesian legislation but also internationally because Indonesia has ratified the Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988.
MODEL PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN Jamaludin, Ahmad; Prayuti, Yuyut
Res Nullius Law Journal Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v4i2.6861

Abstract

Islamic boarding schools must be a safe and friendly place for students and female students. Pesantren educational institutions must be perpendicular to the objectives of the establishment of the pesantren, among others, teaching the values ​​of Islamic teachings in order to improve and make society much better. However, on the other hand, there are several Islamic boarding schools that are suspected of having committed a sexual crime against their students. What is more worrying is that the sexual crime was committed by the teacher or instructor of the pesantren. There needs to be preventive efforts to respond to the number of sexual crimes in Islamic boarding schools so that these incidents do not happen again. In addition to carrying out legal protection for victims which is one form of protection, prevention efforts are also part of the concept of protecting students and female students in Islamic boarding schools. The purpose of this study was to find out how the urgency of regulating efforts to prevent sexual violence in Islamic Boarding Schools and the second to realize the sexual crime prevention model at Islamic Boarding Schools in protecting santri and female students. This research was conducted using descriptive analysis method, namely providing researched data about the condition of the object under study, namely victims and the concept of preventing sexual crimes in Islamic Boarding Schools associated with laws and regulations, and normative juridical methods. The data obtained from library research is supported by field research and then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was concluded that efforts to prevent sexual violence from Islamic boarding schools could be carried out by strengthening state, government and government supervision of Islamic boarding schools, conducting legal counseling on the dangers of sexual crimes so that students and female students could act when receiving sexual crimes, making a sexual crime complaint post at the Institute. Islamic boarding school education and supervision of Islamic boarding schools by the Ministry of Religion.
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Situmeang, Sahat Maruli Tua
Res Nullius Law Journal Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v4i2.7166

Abstract

Criminalization is one of the central problems of criminal law policy. Based on the description of the background above, the problems that arise are, first, how is the legal politics regarding criminalization and decriminalization in the Indonesian legal system, and second, how is the regulation of criminalization and decriminalization in the Indonesian legal system in the future. The approach method used in this research is a normative juridical approach. Based on the results of the study, it shows that the criminal law system as a form of political embodiment of criminal law should be formed with the spirit of the 1945 Constitution as a juridical basis. Consequently, the criminal law system must be spelled out concretely in every statutory regulation. Therefore, criminal law must be truly aspirational to the needs of the wider community, both in terms of legal certainty, justice and expediency. However, with the size and punishment guidelines not yet fully regulated, it has the potential to cause criminogenic factors and over-criminalization. In connection with the regulation of criminalization and decriminalization in the legal system in the future, which is with the dynamic nature of the law, where the law must follow developments in society. Therefore, it is necessary to synchronize and harmonize laws and regulations as well as a judicial review mechanism as an effort to decriminalize. Based on this, criminal policy through non-penal efforts should be prioritized.
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN VAKSINASI COVID 19 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 Ayu Wulandari Wirawan, Wahyudi,
Res Nullius Law Journal Vol 4 No 1 (2022): Volume 4 No 1 Januari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v4i1.7243

Abstract

This study aims to determine the legal protection of the community against the obligation to vaccinate covid 19 based on government decisions with the aim of tackling the spread of the corona virus pandemic 19. The method used in this study is a normative juridical approach, the data obtained were analyzed qualitatively juridically by taking into account the hierarchy of provisions. current regulation. The results of this study indicate that people have rights to themselves and can determine what is best for their bodies, including vaccines. The covid 19 pandemic that hit Indonesia affected various sectors, from the health sector to the economy. The government as a representative of the state in protecting all levels of society takes the necessary steps to tackle the spread of covid 19 by making decisions to limit community activities and also decisions to provide vaccines to the community and require vaccines for people who have been designated as the target recipients of the covid 19 vaccine. Article 5 paragraph (3) of Law No. 36 of 2009 concerning Health states that the public as vaccine recipients have autonomous rights over themselves. However, during a pandemic, the government may oblige to vaccinate people who have been designated as the target recipients of the covid 19 vaccine based on Article 13A paragraph (2) of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Covid 19 Pandemic.
PERKAWINAN LINTAS IMAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Putri Tjandra, Odelia Christy; Hasugian, Kevin Kusumaatmaja
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.7335

Abstract

In general, every human being will appearing the desire to live side by side with another, to bulid for a hapy family. Based on one belief and same decisions that they want to educate with their descendants with good religious. Whereas, not a few copules who get married with diffrent beliefs. It cannot be denied that there is no boundaries and limit to build a social contact and interaction between them. Moreover, there are a problems in the regulation and recording of whether or not an interfaith marriage is legal, the procedures that must be prpeared well and the substance of the marriage law which does not provide spaces for copules to carry out marriages of diffrent religions. The result of the research used by empirical juridical which is data are obtained based on empirical and juridical aspects. This research approach, and the reasearch’s team uses a qualitative approach because of the problems related to humans are fundamentally based on our observations. The purpose of writing this journal is to find out how Indonesia is able to regulate interfaith marriage in terms of positive law, and islamic law. Second, as well as what strategies are carried out by prospective copules who want to carry out interfaith marriage.
TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIRUS KOMPUTER MELALUI E-MAIL (CYBER SPAMMING) BERDASARKAN KETENTUAN TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Hassanah, Hetty
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.8317

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze the legal actions that can be taken against perpetrators of spreading komputer viruses via email (cyber spamming) based on applicable law. The research is descriptive analytical, using a normative juridical approach, through laws and regulations related to information technology, then the data obtained are analyzed in a qualitative juridical manner. The results of the study show that the act of spreading komputer viruses via email (cyber spamming) can be applied to the provisions of Article 30 paragraph (2) in conjunction with Article 46 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, provided that it must be proven that the actions taken by the perpetrators fulfill the subjective and objective elements of the article. The conclusion obtained from this research is that the act of spreading komputer viruses via email (cyber spamming) is a violation of the law as regulated in the Electronic Information and Transaction Law and the perpetrators must be given legal sanctions according to applicable regulations. The impact of this research is that the government must always supervise the development of information technology and violations that occur so that they are always accommodated by existing regulations, besides that the public must always be careful in using internet-based information media.

Page 5 of 9 | Total Record : 82

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025 Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024 Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023 Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023 Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022 Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022 Vol 4 No 1 (2022): Volume 4 No 1 Januari 2022 Vol 3 No 2 (2021): Volume 3 No 2 2021 Vol 3 No 1 (2021): Volume 3 No 1 2021 Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020 Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020 Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 No 2 2019 Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 No 1 2019 More Issue