cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyudi
Contact Email
wahyudi@email.unikom.ac.id
Phone
+6281321920848
Journal Mail Official
wahyudi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Res Nullius Law Journal
Published by Universitas Komputer Indonesia
ISSN : 26567261     EISSN : 27214206     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Res Nullius Law Journal is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, Health Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, Cyber Law, Adat Law and Economic Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Res Nullius Law Journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 88 Documents
 5   6   7   8   9 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BANDUNG: Legal Protection of Children as Victims of Sexual Violence in Bandung District Jamaludin, Ahmad; Suryani, Ani; Najah, Nurun; Irfan Hakim, Muhammad
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i2.15368

Abstract

Perlindungan anak merupakan upaya komprehensif yang bertujuan menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak. Dalam kondisi krisis, tingkat kerentanan anak-anak sangat tinggi terhadap kekerasan seksual akibat beberapa faktor yang melekat pada diri mereka. Penelitian ini bertujuan dalam menelaah perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual di kab Bandung serta kendala dan upaya perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual di kab Bandung. Pendekatan yuridis normatif diterapkan pada penelitian ini, berfokus pada analisis normatif terhadap berbagai kajian pustakan dan regulasi hukum yang berlaku, yang berfokus pada perlindungan korban kejahatan seksual. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mengombinasikan kajian pustaka serta data dari wawancara yang didapatkan secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Polresta Kab Bandung dan UPTD PPA Kab Bandung. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa, Polresta Kab Bandung dan UPTD PPA Kab Bandung memberikan pendampingan komprehensif mulai dari assessment hingga pemulihan psikis dengan bantuan psikolog dan psikiater maupun bantuan hukum. Implementasi perlindungan hukum telah menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun dalam implementasinya masih ditemukan tantangan dari segi sosial dan kebudayaan, dimana masih ada anggapan bahwa kekerasan seksual adalah aib keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan yaitu diperlukan penguatan sinergitas antara pihak pemerintah, penegak hukum, serta elemen masyarakat di Kab Bandung untuk memaksimalkan upaya perlindungan serta penyembuhan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dengan menciptakan ekosistem secara kondusif dan aman.
EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology Situmeang, Sahat Maruli Tua; Meilan, Krusitha
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i2.15913

Abstract

Perkembangan bentuk dan pola kejahatan di era digital telah memunculkan tantangan serius bagi sistem hukum pidana dan penologi modern. Kejahatan tidak lagi bersifat konvensional, melainkan meluas menjadi kejahatan siber dan transnasional yang kompleks, terorganisir, dan seringkali melintasi yurisdiksi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evolusi konsep pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui rehabilitasi dan keadilan restoratif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan normatif dan deskriptif-analitis, melalui analisis literatur hukum, regulasi, dan studi empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan masa kini dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan bentuk kejahatan, dengan menekankan nilai-nilai keadilan substantif, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan pemidanaan yang integratif dan kolaboratif, baik secara nasional maupun internasional, menjadi kunci dalam menjawab tantangan kompleksitas kejahatan modern. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan sosial, rehabilitasi pelaku, dan keadilan bagi korban.  
TRANSFORMASI HUKUM TATA NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA: Constitutional Law Transformation After the Constitutional Court's Decision on the Elimination of the Presidential Threshold in Indonesia Muhamad Iqbal Ansori Firdaus; Alfian Sugara; Harry Nurfandi; Muhamad Sahal Mubarok
Res Nullius Law Journal Vol. 8 No. 1 (2026): Volume 8 No. 1 Januari 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v8i1.17813

Abstract

This research examines the transformation of constitutional law following the Constitutional Court's ruling on the elimination of the presidential threshold in Indonesian presidential elections. This ruling represents a fundamental shift in constitutional design, particularly regarding the presidential nomination mechanism and the dynamics of the party system. The research employs a normative juridical method, drawing on legislation, court decisions, and legal doctrine. The analysis focuses on the reconstruction of presidential nomination norms, their implications for strengthening the principle of popular sovereignty, and the consequences for the configuration of government in a multiparty system. The results indicate that the elimination of the presidential nomination threshold broadens the space for political participation, improves the quality of electoral democracy, and reinforces the people's position as holders of supreme sovereignty. However, this situation also creates the potential for political fragmentation and challenges in maintaining government effectiveness. The transformation of constitutional law stemming from this ruling emphasizes the need for the formulation of further regulations capable of maintaining a balance between political openness and government stability.
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE: Legal Protection of Personal Data in Online Loan Agreements Alvina Rahim; Hassanah, Hetty
Res Nullius Law Journal Vol. 8 No. 1 (2026): Volume 8 No. 1 Januari 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v8i1.18021

Abstract

In online loan transactions, the consent of a third party as the owner of the contact details is often required. This consent is crucial because it demonstrates that the third party is conscious of and accepts the possibility of a breach of contract by the borrower. However, borrowers often use other people's personal data to be listed as emergency loan contacts on the internet without the data owner's permission. Analyzing the type of legal protection for personal data is the aim of this study on emergency contacts listed unilaterally in online loan agreements in accordance with "Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection" (PDP Law). With an emphasis on literature reviews and an examination of pertinent laws and legal sources, this study employs a descriptive analytical method with a normative juridical approach. Analyzing data uses qualitative juridical methods to obtain relevant legal conclusions. This study shows that legal protection includes the rights of data subjects to obtain information, give consent, withdraw consent, and file objections and legal claims for data misuse. There are three ways to enforce the law: administratively, civilly, and criminally. The research recommendations emphasise the significance of educating the public about personal data rights and available legal remedies.  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEHTENAGA KERJA ASING (TKA) PRESFEKTIF UU KETENAGAKERJAAN: Law Enforcement Against Misuse of Stay Permits by Foreign Workers (TKA) Perspective of the Law on Employment chairunnisa, chicha
Res Nullius Law Journal Vol. 8 No. 1 (2026): Volume 8 No. 1 Januari 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v8i1.18167

Abstract

Globalisasi telah meningkatkan mobilitas Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia, namun hal ini diiringi dengan tantangan serius terkait penyalahgunaan izin tinggal. Studi kasus pelanggaran di PT WNI, Morowali, menunjukkan adanya TKA yang bekerja tanpa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), menggunakan visa kedaluwarsa, hingga penempatan pada jabatan terlarang, yang menimbulkan dampak negatif secara sosial, ekonomi, dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh TKA dari perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menemukan bahwa penyalahgunaan izin tinggal oleh TKA secara langsung melanggar Pasal 122 UU Keimigrasian dan dapat dikenai sanksi pidana. Dari sisi ketenagakerjaan, pemberi kerja yang melanggar aturan penggunaan TKA dapat dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021. Implementasi penegakan hukum ini menghadapi berbagai hambatan, di antaranya adalah kurangnya pengawasan, lemahnya koordinasi antarinstansi, birokrasi yang rumit, dan minimnya kesadaran hukum dari pemberi kerja. Oleh karena itu, diperlukan penegakan sanksi yang tegas baik bagi TKA maupun pemberi kerja, serta perbaikan kebijakan untuk meningkatkan sinergi pengawasan antarlembaga terkait.
Hukum Keluarga Islam di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan dan Relasi Keluarga Muslim: Islamic Family Law in the Midst of Globalization: The Impact of Social Media on Muslim Marriage Patterns and Family Relations Wahyudi, Wahyudi; Oyo Sunaryo Mukhlas; Beni Ahmad Saebani
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i2.18655

Abstract

This article examines the impact of social media as a primary instrument of globalization on the socio-legal norms of Islamic family law (fiqh al-usrah). It argues that digital platforms have created a new public sphere that significantly transforms the social construction and practice of Islamic marriage and family relations. Using a socio-legal research method that analyzes classical jurisprudence (fiqh) texts, contemporary legal compilations, and empirical phenomena from social media, this study focuses on three critical areas: the transformation of matchmaking (khiṭbah) into a digital "marriage market," the spectacularization of dowry (mahr) and wedding ceremonies (walimah) as displays of status, and the reconfiguration of spousal and parent-child relationships through the logic of online self-presentation and conflict airing. The findings indicate that social media acts as a disruptive force, generating tensions between static legal interpretations and evolving social realities. It necessitates a contextual reinterpretation of Islamic family law to address new challenges related to privacy, financial pressure, and digital literacy. The article concludes that navigating this digital landscape requires a balanced approach that upholds the core objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah) while constructively engaging with the dynamics of the networked society.   Artikel ini menganalisis dampak media sosial sebagai instrumen utama globalisasi terhadap norma sosial-hukum dari hukum keluarga Islam (fiqh al-usrah). Argumen utama menyatakan bahwa platform digital telah menciptakan ruang publik baru yang mentransformasi konstruksi sosial dan praktik dari perkawinan dan relasi keluarga Islam. Dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal yang mengkaji teks-teks fikih klasik, kompilasi hukum kontemporer, serta fenomena empiris dari media sosial, studi ini berfokus pada tiga area kritis: transformasi lamaran (khiṭbah) menjadi "pasar pernikahan" digital, spektakularisasi mahar (mahr) dan walimah sebagai pertunjukan status, serta rekonfigurasi relasi suami-istri dan orang tua-anak melalui logika presentasi diri dan pengungkapan konflik daring. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai kekuatan disruptif yang menciptakan ketegangan antara interpretasi hukum yang statis dan realitas sosial yang terus berkembang. Hal ini memerlukan reinterpretasi kontekstual atas hukum keluarga Islam untuk menjawab tantangan baru terkait privasi, tekanan finansial, dan literasi digital. Artikel menyimpulkan bahwa navigasi di lanskap digital ini membutuhkan pendekatan seimbang yang menegakkan tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-sharīʿah) sekaligus secara konstruktif terlibat dengan dinamika masyarakat jaringan.
THE SURROGACY CONTRACT OF INDONESIAN CITIZENS BETWEEN THE LAW THAT SHOULD BE AND THE REAL Selly Eka Damayanti,; Saleh, Putu Samawati; Hasan, KN Sofyan
Res Nullius Law Journal Vol. 8 No. 1 (2026): Volume 8 No. 1 Januari 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v8i1.18175

Abstract

The practice of surrogacy in Indonesia has no clear legal basis and is generally considered illegal because it conflicts with legislation, religious norms, and social ethics. In fact, there has been an increase in the participation of Indonesian women becoming surrogate mothers through the online platform Find Surrogate Mother. Issues related to surrogacy agreements with surrogate mothers raise many legal uncertainties because the practice is carried out by Indonesian citizens but is illegal under the law. This study aims to examine the contractual framework of surrogacy by analysing the legal characteristics, validity, and implications of such contracts based on the principles of Indonesian civil law. This study uses a normative juridical method with a case study approach that focuses on the analysis of contract clauses and their legal consequences. The results of the study show that the contract between the surrogate mother, who is an Indonesian citizen, and the foreign couple is a private agreement that contains clauses on financial compensation, medical responsibility, confidentiality, and the transfer of child custody after birth. However, the contract is outside the jurisdiction of Indonesian law and contradicts the principle of legal protection for women as subjects of contracts. The findings of the study confirm the need to formulate national legal policies that regulate and restrict cross-border digital surrogacy practices, requiring the government to establish preventive and repressive measures in order to provide maximum legal protection for Indonesian citizens who are vulnerable to exploitation through international surrogacy contracts.   Praktik sewa rahim (surrogacy) di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pada umumnya dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma agama, serta etika sosial. Faktanya, terdapat peningkatan partisipasi perempuan Indonesia menjadi ibu oengganti melalui platform daring Find Surrogate Mother. Isu terkait perjanjian sewa Rahim terhadap ibu pengganti menimbulkan banyak ketidakpastian hukum karena praktiknya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi secara hukum illegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka kontraktual praktik sewa rahim dengan menganalisis karakteristik hukum, keabsahan, serta implikasi kontrak tersebut berdasarkan prinsip hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang menitikberatkan pada analisis klausul kontrak dan akibat hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak antara ibu pengganti WNI dan pasangan asing merupakan perjanjian privat yang memuat klausul tentang kompensasi finansial, tanggung jawab medis, kerahasiaan, dan penyerahan hak asuh anak setelah kelahiran. Namun, kontrak tersebut berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai subjek kontrak. Temuan penelitian menegaskan perlunya pembentukan kebijakan hukum nasional yang mengatur sekaligus membatasi praktik sewa rahim digital lintas negara, yang menuntut pemerintah untuk menetapkan langkah preventif dan represif demi memberikan perlindungan hukum maksimal bagi WNI yang rentan terhadap eksploitasi melalui kontrak sewa rahim internasional.
LAW ENFORCEMENT AGAINST JUVENILE DELINQUENCY IN INDONESIA IN RELATION TO THE PURPOSE OF LAW Sutarjo; Diah Pudjiastuti; Subagyo Sri Utomo; Happy Ferovina Wuntu
Res Nullius Law Journal Vol. 8 No. 1 (2026): Volume 8 No. 1 Januari 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v8i1.18610

Abstract

Juvenile delinquency in Indonesia has shown an increasingly serious and complex trend, while the various legal instruments and child protection policies in place have not yet been fully effective in curbing the rate of such deviant behavior. This study specifically aims to analyze the gap between the normative framework of law enforcement against juvenile delinquency—particularly through the Juvenile Criminal Justice System and the principles of restorative justice—and empirical practices in the field, as well as to assess the extent to which responses to juvenile delinquency align with the purposes of law in terms of legal certainty, justice, and utility. Employing a normative and empirical juridical approach, this research examines relevant legislation, policies, and doctrinal views, and integrates them with case data, national statistics, and field findings at the levels of the police, prosecution, courts, and juvenile correctional institutions. The findings reveal that although, at the normative level, the Juvenile Criminal Justice System has shifted the orientation of law enforcement toward rehabilitation and restorative justice through diversion, its implementation remains constrained by the dominance of a legalistic–repressive approach, limited institutional capacity, inadequate rehabilitation facilities, and weak involvement of families and communities in supporting the social reintegration of children. This study offers a comprehensive mapping of the gap between norms and practice and proposes a more integrated response model that positions restorative justice as an instrument for realizing the purposes of law, by strengthening synergy among law enforcement agencies, promoting character education within families and schools, and advancing state policies oriented toward prevention and comprehensive child protection.   Kenakalan remaja (juvenile delinquency) di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin serius dan kompleks, sementara berbagai instrumen hukum dan kebijakan perlindungan anak belum sepenuhnya mampu menekan laju perilaku menyimpang tersebut. Penelitian ini secara spesifik bertujuan menganalisis kesenjangan antara kerangka normatif penegakan hukum terhadap kenakalan remaja. terutama melalui Sistem Peradilan Pidana Anak dan prinsip keadilan restorative dengan praktik empiris di lapangan, sekaligus menilai sejauh mana penanggulangan kenakalan remaja selaras dengan tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan doktrin terkait, serta memadukannya dengan data kasus, statistik nasional, dan temuan lapangan pada tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pembinaan khusus anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggeser orientasi penegakan hukum ke arah pembinaan dan keadilan restoratif melalui diversi, implementasinya masih dibatasi oleh dominasi pendekatan legalistik-represif, keterbatasan kapasitas aparat, minimnya sarana pembinaan, serta lemahnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial anak. Penelitian ini menawarkan pemetaan komprehensif atas kesenjangan antara norma dan praktik, sekaligus mengusulkan model penanggulangan yang lebih terpadu dengan menempatkan restorative justice sebagai instrumen aktualisasi tujuan hukum, melalui penguatan sinergi antarlembaga penegak hukum, pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan sekolah, serta kebijakan negara yang berorientasi pada pencegahan dan perlindungan komprehensif terhadap anak.

Page 9 of 9 | Total Record : 88

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Volume 8 No. 1 Januari 2026 Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025 Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024 Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023 Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023 Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022 Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022 Vol 4 No 1 (2022): Volume 4 No 1 Januari 2022 Vol 3 No 2 (2021): Volume 3 No 2 2021 Vol 3 No 1 (2021): Volume 3 No 1 2021 Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020 Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020 Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 No 2 2019 Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 No 1 2019 More Issue