Articles
432 Documents
<![CDATA[Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buti ]]>
<![CDATA[Mohammad Faisal Ramadhan]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jfs.v6i2.1713
<![CDATA[Perkawinan beda agama termasuk salah satu polemik yang tak kunjung ada penyelesaiannya di Indonesia. Salah satunya yakni pada penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt yang berisi tentang permohonan izin kawin beda agama yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skr ditinjau dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perspektif hukum Islam dan perspektif maslahah Said Ramadhan Al-Buti. Penelitian ini berjenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sedangkan analisisnya berupa penjelasan analisis deskriptif berdasarkan perspektid Hukum Positif dan maslahah Said Ramadhan Al-Buti. Hasil penelitian ini bahwa berdasarkan hukum positif, bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pada tiap-tiap pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama telah menjelaskan larangan adanya perkawinan beda agama tersebut, baik secara langsung ataupun secara tersirat. Kemudian berdasarkan maslahah Said Ramadhan Al-Buti, bahwa adanya pertentangan dengan tiga poin maslahah yang dikemukakan Al-Buti yakni Maqasyid As-Syari’ah, Al-Qur’an, dan Hadis. Dalam penetapan mengenai izin perkawinan beda agama tersebut, telah ditemukan adanya mafsadat dari pada maslahah.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan ]]>
<![CDATA[Diki Aziz]]>;
<![CDATA[muhammad faiz nashrullah]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jfs.v6i2.1759
<![CDATA[Aturan pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat 2 UU no 1 tahun 1974 dibuat dengan tujuan untuk ketertiban perkawinan. Namun aturan yang sudah berjalan kurang lebih 47 tahun tersebut, masih belum menjawab permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Seperti halnya di Desa Wongsorejo, maraknya perkawinan sirri menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa aturan pencatatan perkawinan yang sudah berjalan puluhan tahun tidak sefrekuensi dengan masyarakat. Maka dari sinilah kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto berperan penting dalam menselaraskan tata hukum di Indonesia dengan nilai-nilai yang berjalan di masyarakat sehingga hukum yang ada atau yang diharapkan ada bisa berjalan efektif. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian yuridis sosiologis. Sedangkan pendekatannya kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, masih belum bisa dikatakan sadar terhadap hukum. Karena sesuai dengan beberapa indikator kesadaran hukum; pemahaman dan perilaku, masyarakat hanya sekedar ikut-ikutan dalam menyikapi adanya aturan tentang perkawinan sehingga dengan mindset seperti itu, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih kurang dan perilaku masyarakat terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan menjadi dikesampingkan.]]>
<![CDATA[Keabsahan Saksi Testimonium De Auditu Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Prespektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Miftahul Rahmah]]>;
<![CDATA[Syabbul Bachri]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jfs.v6i2.1769
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai keabsahan alat bukti saksi testimonium de auditu pada perkara penetapan ahli waris dalam putusan hakim nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl menurut prespektif hukum acara perdata dan hukum Islam, serta alasan diterimanya keterangan saksi yang kurang sempurna sebagai saksi. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan pembuktian saksi testimonium de auditu dalam perkara kematian menurut prespektif hukum acara perdata berbeda dengan prespektif hukum Islam. Dimana dalam hukum acara perdata kesaksian ini tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan. Sedangkan dalam hukum Islam syahadah al-istifadah dapat dijadikan alat bukti langsung atau bukti yang sah karena kesaksiannya diperoleh melalui informasi yang akurat, sehingga menepis kemungkinan berbuat kebohongan. Alasan pertimbangan hakim yang menerima keterangan saksi testimonium de auditu dalam perkara ini sebagai suatu kesaksian adalah karena saksi de auditu dapat dibenarkan dalam hal kematian dan karena kesaksian kedua saksi telah memenuhi dua syarat, yaitu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum, tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi de auditu dari orang yang bersangkutan atau orang lain yang telah meninggal sehingga kesaksian de auditu dibenarkan dan diakui secara eksepsional sebagai alat bukti.]]>
<![CDATA[Efek Penggunaan Whatsapp dan Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda Perspektif Psikologi Keluarga Islam ]]>
<![CDATA[Nikmatul Jazilah]]>;
<![CDATA[Syabbul Bachri]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di era serba modern, sosial media baik Whatsapp maupun Facebook adalah jembatan untuk bertukar kabar saat suami atau istri tidak sedang bersama dalam satu ruang, Karena itulah berbagai resiko bisa didapatkan saat suami ataupun istri bermain Whatsapp atau Facebook salah satu hal buruk yang sering terjadi adalah kesalah pahaman saat melakukan komunikasi melalui Whatsapp atau Facebook. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai efek penggunaan Whatsapp dan Facebook terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan muda. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, artikel, jurnal dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efek dari penggunaan Whatsapp dan Facebook terhadap keharmonisan rumah tangga dibagi pada beberapa efek yaitu dalam keagamaan atau religinya, personalitynya, psikologi serta ekonomi. Efek dari penggunaan Whatsapp dan Facebook perspektif Psikologi keluarga Islam dan Hukum Islam sudah masuk dalam kriteria menjaga keluarga yang harmonis karena keharmonisan rumah tangga pasangan muda di Desa Karangkendal Kapetakan Cirebon sudah masuk pada kriteria menurut psikologi keluarga Islam mengenai komunikasi yang baik serta Hukum Islam mengenai tiga landasan keluarga harmonis yaitu, sepaham, toleransi serta bersikap wajar.]]>
<![CDATA[Penerbitan Kartu Nikah Digital Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum Rudolf Von Jhering ]]>
<![CDATA[Arif Firmansyah Hamid]]>;
<![CDATA[Rayno Dwi Adityo]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jfs.v6i2.1778
<![CDATA[Melalui Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021, Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam meluncurkan kartu nikah digital sebagai produk layanan baru menggantikan kartu nikah cetak. Namun dalam aturan tersebut tidak memuat secara rinci terkait bentuk dan spesifikasinya sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Disisi lain penerapan kartu nikah dalam bentuk cetak belum merata sehingga menimbulkan ketidakadilan pelayanan. Salah satu yang terdampak dari ketidakmerataan ini adalah KUA Kecamatan Tumpang. Oleh karenanya dalam artikel ini dikaji mengenai sebab-sebab beralihnya bentuk kartu nikah ini beserta penerapannya di KUA Kecamatan Tumpang. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis administratif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan kartu nikah digital ini memberikan lebih banyak manfaat dibanding kartu nikah cetak, diantaranya menciptakan pemerataan layanan, penghematan pengeluaran negara, serta efisiensi penggunaan. Oleh karenanya penerbitan kartu nikah digital ini sejalan dengan teori utilitarianisme Rudolf Von Jhering yang menerapkan tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan, yaitu pengejaran terhadap kemanfaatan dan menghindari kesusahan. Namun kurangnya informasi dan sosialisasi tentang digitalisasi kartu nikah ini menurut beberapa masyarakat membuat mereka kurang paham terkait keberadaan dan fungsi kartu nikah digital ini sehingga kemanfaatan yang ditimbulkan kurang maksimal.]]>
<![CDATA[Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Dalam Menanggulangi Meningkatnya Dispensasi Kawin ]]>
<![CDATA[Lila Maitza]]>;
<![CDATA[Ahmad Wahidi]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jfs.v6i2.1813
<![CDATA[Adanya revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun menyebabkan melonjaknya permohonan dispensasi kawin, terlebih di masa pandemi seperti ini. Untuk mengantisipasi kasus tersebut Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi surat edaran dalam menanggulangi meningkatnya dispensasi kawin Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi surat edaran tersebut masih kurang maksimal karena antara instansi yang terkait kurang bersinergi. Selain itu kesadaran masyarakat terhadap hukum juga masih rendah, jadi kasus dispensasi kawin masih banyak terjadi. Dalam implementasi surat edaran tersebut Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terkait dengan adanya perubahan umur menjadi 19 tahun dan menghimbau kepada masyarakat untuk menempuh wajib belajar selama 12 tahun. Selain itu Desa juga melakukan kerjasama dengan Bidan Desa lewat program BKR. Implikasi keluarnya surat edaran terhadap putusan hakim adalah melihat dari mafsadat dan maslahat yang akan terjadi dari kasus tersebut dengan pertimbangan maqasid syariah. Dan dalam penetapannya merujuk pada kaidah darul mafasid muqoddim ‘ala jalbil masholih. Selain itu Hakim juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada]]>
<![CDATA[Peran BP4 Dalam Menangani Perceraian di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Kementrian Agama Kabupaten Malang ]]>
<![CDATA[Muhamad Ibrahim Barqiyah]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jfs.v6i2.2128
<![CDATA[Fenomena perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tampaknya masih banyak terjadi, termasuk kasus perceraian yang terdaftar di BP4 Kementrian Agama Kabupaten Malang. BP4 adalah lembaga yang berperan untuk meningkatkan kualitas pernikahan masyarakat, khususnya bagi kalangan ASN dan juga sebagai mediator bagi pasangan ASN yang akan melakukan perceraian. Namun dalam realitanya peran BP4 dalam menangani perceraian masih belum maksimal. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Strategis BP4 kabupaten Malang dalam menangani perceraian di kalangan ASN dan mengetahui disfungsi peran BP4 dalam menangani masalah perceraian di kalangan ASN Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada petugas BP4 kabupaten Malang dan ASN yang berperkara. Selanjutnya, untuk mengolah data yang sudah terkumpul, penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunujukan bahwa adanya disfungsi BP4 Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam menangani kasus perceraian ASN sepanjang tahun 2019 dengan 31 kasus yang terdaftarkan, tidak ada satu pun dari kasus tersebut yan berhasil dimediasi. Hal ini menandakan bahwa peran yang dilakukan oleh BP4 kementrian Agama Kabupaten Malang masih ada disfungsi peran yang terjadi dalam menangani setiap kasus perceraian ASN]]>
<![CDATA[Penerapan Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Oleh P2TP2A Mojokerto ]]>
<![CDATA[Mardhani, Wisnu]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jfs.v6i4.1318
<![CDATA[Salah satu tujuan perkawinan adalah regenerasi atau memiliki anak. Dengan adanya anak diharapkan terjadinya regenerasi bagi keluarga khususnya dan bagi bangsa pada umunya. Akan tetapi dewasa ini sebagaimana catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terjadi kenaikan kasus dari enam tahun terakhir yang pada tahun terakhir menyentuh jumlah 9.266 kasus yang melibatkan anak apakah dia sebagai korban atau pelaku yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini tentunya memberi efek yang kurang baik bagi bangsa dan negara mengingat para anak adalah calon generasi penerus bangsa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif yang berasal dari wawancara terhadap narasumber yang nantinya akan menghasilkan sebuah deskripsi. Wawancara yang dilakukan ialah terhadap P2TP2A Mojokerto yang dalam hal ini adalah kepala instansi dan kepala bidangnya. Hasil dari wawancara jika dilihat dengan menggunakan teori efektifitas hukum dari pak Soerjono Soekanto menyebutkan jika terdapat hambatan bagi P2TP2A Mojokerto dalam menerapkan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Sembada, Ayu Dina Rahma]]>;
<![CDATA[Nashrullah, M. Faiz]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jfs.v6i4.1392
<![CDATA[Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak sebagai manusia, memiliki hak asasi yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Hal ini juga berlaku pada anak penyandang disabilitas, salah satunya anak tunanetra. Mengenai hak anak diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Melihat kondisi pandemi covid-19 yang sedang marak dan mempengaruhi dunia pendidikan, artikel ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covi-19 di SLB ABD Negeri Kedungkandang dan faktor yang melatarbelakanginya. Artikel ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer menggunakan hasil wawancara dengan informan terkait dan sekunder diambil dari Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas dan litertaur-litertaur lain. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19 tidak sepenuhnya terlaksana, khususnya dalam hal pendidikan. Hal ini karena orang tua bukan merupakan tenaga ahli profesional sehingga tidak memahami dengan baik bagaimana cara membantu anak dalam proses pembelajarannya. Faktor pendukungnya yaitu adanya keahlian, waktu, perhatian, dan media yang menunjang. Faktor penghambatnya adalah terbatasnya waktu, perhatian, pengetahuan, dan media yang dimiliki orang tua.]]>
<![CDATA[Strategi Fundraising LAZISNU Kota Blitar di Era Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Khoir, Muchammad Johan Sabiqul]]>;
<![CDATA[Nashrullah, M. Faiz]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jfs.v6i4.1722
<![CDATA[Artikel ini didasarkan pada kenyataan mengenai pandemi COVID-19 yang berdampak kepada berbagai sektor khusunya di sektor ekonomi. Kemudian ketika masyarakat mendapatkan upah hasil kerjanya rata-rata digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh kepada perolehan penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di LAZISNU Kota Blitar sehingga keadaan menuntut LAZISNU Kota Blitar untuk menyusun strategi fundraising yang digunakan di era pandemi COVID-19. Jenis penelitian artikel ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis sumber data yakni; sumber data primer yaitu turun langsung ke lapangan dan sumber data sekunder sebagai pendukung. Hasil dari penelitian ini menunjukan strategi fundraising LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19 yaitu 1) menyebarkan komplong koin NU kepada donatur tertentu. 2) Penghimpunan beras dan sembako. 3) Layanan Go ZIS. 3) Kampanye zis lewat media sosial. 4) Memanfaatkan rekening bank. 5) Bekerjasama dengan lembaga lain. Faktor penghambat LAZISNU Kota Blitar dalam menghimpun zis yaitu ; 1) kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk. 2) masyarakat belum sadar dengan zis. 3) fasilitas yang kurang memadai. Kemudian faktor pendukung LAZISNU Kota Blitar dalam menghimpun zis yaitu : 1) banyak masyarakat terdampak COVID-19. 2) letak geografis. 3) payung hukum yang jelas, 4) rekening bank.]]>
