Articles 
                208 Documents
            
            
                        
            
                                                        
                        
                            PEMANFATAAN HASIL PENELITIAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK STUDI KASUS PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT 
                        
                        Novia Elva Leni; 
Ida Widianingsih; 
Mohammad Benny Alexandri; 
Slamet Usman Ismanto                        
                         Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio 
                        
                        Publisher : Universitas Padjadjaran 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (204.8 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.24198/responsive.v1i2.20677                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Bukti menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan publik agar kebijakan yang dihasilkan berkualitas dan efektif. Salah satu jenis bukti yang kini penggunaannya mulai menjadi perhatian adalah bukti penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah lembaga think tank milik pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk penelitian dan pengembangan. Salah satu dari misi lembaga ini adalah pemanfaaatan hadil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan publik. Penenelitian ini bertujuan untuk bagaimana pemanfataan hasil penelitian sebagai masukan dalam kebijakan publik dalam perspektif peneliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfataan hasil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan pubik di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada permintaan dan disesuaikan dengan kebutuhan data kepala daerah dan organisasi perangkat daerah. Hasil penelitian agar mudah menjadi masukan atau rekomendasi dalam kebijakan publik perlu mendapat dukungan dari pembuat dan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, peneliti diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan ilmiah melainkan juga pengetahuan politis, serta pengetahuan praktis implementasi. Tiga pengetahuan ini diperlukan bagi peneliti untuk mengurangi kesenjangan antara peneliti dan pembuat kebijakan sehingga hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.  Evidence is an important part of the process of public policy formulation so that the resulting policies are of high quality and effective. One type of evidence that is now being used is becoming a concern is research evidence. The West Sumatra Provincial Research and Development Agency is a think tank owned by the local government that has duties and functions for research and development. One of the mission of this institution is the use of research material as input or recommendation in public policy. This research aims at how the results of the study are used as input in public policy in the perspective of the researcher. The method used in this research is descriptive method. The technique of collecting data is through library research and interviews. The results showed that the use of research results as input or recommendations in public policy in the Research and Development Agency of West Sumatra Province was based on demand and adjusted to the data needs of regional heads and regional organizations. The results of research so that it is easy to become an input or recommendation in public policy needs to get support from policy makers and implementers. Therefore, researchers are expected to not only have scientific knowledge but also political knowledge, as well as practical knowledge of implementation. These three knowledge are needed for researchers to reduce the gap between researchers and policy makers so that research results can be more easily understood by policy makers and implementers.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SMPN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2018 
                        
                        Lia Melanie Ginting; 
Asep Sumaryana; 
Elisa Susanti                        
                         Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 4 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan  
                        
                        Publisher : Universitas Padjadjaran 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (135.042 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.24198/responsive.v2i3.26135                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Kebijakan zonasi merupakan salah satu dari kebijakan pendidikan yang digunakan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di setiap jenjang pendidikan formal dimulai dari SMPN sampai dengan SMAN/SMKN di Indonesia. PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madarasah Tsanawiyah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            Smelter : Inkonsistensi Kebijakan , Kendala dan Dampak di Indonesia 
                        
                        Maria Contesa; 
Sinta ningrum; 
Mudiyati Rahmatunnisa                        
                         Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio 
                        
                        Publisher : Universitas Padjadjaran 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (194.656 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.24198/responsive.v1i1.19095                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan pembangunan Smelter di Indonesia dimana kebijakan yang sebelumnya mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan sebelum di jual ke pasar international. Namun dalam perjalanan kebijakan tersebut terjadi perubahan kebijakan selama kurun waktu 9 tahun ini dan perubahan tersebut telah memberikan dampak yang signifikan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan literature review yang berbagai dari surat kabar, peraturan-peraturan pemerintah, data-data kementerian serta data lainnya yang berhubungan dengan kegiatan smelter tersebut. berdasarkan hasil literature review. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan smelter tersebut memberikan dampak yang baik bagi tenaga kerja dan pendapatan negara serta ekonomi dikawasan sekitar. Namun di sisi lain kebijakan pembangunan smelter yang berubah-ubah membuat perusahaan pertambangan menjadi malas untuk membangun dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dengan dikeluarkannya peraturan pememerintah nomor 1 tahun 2017 serta Permen ESDM nomor 5 dan 6 Tahun 2017.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI DI DILI TIMOR LESTE 
                        
                        Tomas Augusto Correia; 
Meita Pragiwani                        
                         Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan  
                        
                        Publisher : Universitas Padjadjaran 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (201.065 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.24198/responsive.v2i2.23057                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Universitas Dili berkedudukan di ibu kota Negara Republika Democratica Timor Leste dan berdiri pada tanggal 20 Mei 2002. Pada tahun 1998.  Pasca referendum tanggal 30 agustus 1999 Timor Leste memasuki era baru menjadi sebuah Negara yang berdaulat. Pada tahun 2000 Timor Leste sudah menjadi sebuah Negara sendiri dengan identitas bahasa sendiri, selang berjalan dua tahun perkembangan jumlah mahasiswa semakin meningkat dan tuntutan masyarakat akan lembaga pendidikan tinggi demi membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Universitas Dili Timor Leste. Hasil dari penelitian ini adalah Motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positf dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Universitas Dili Timor Leste pada taraf nyata α = 5%. Besarnya pengaruh antara Motivasi dan Disiplin Kerja pada Kinerja di Universitas Dili adalah sebesar 62,9%.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT 
                        
                        Diani Utami Nafisah; 
Mohammad Benny Alexandri; 
R. Ira Irawati                        
                         Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio 
                        
                        Publisher : Universitas Padjadjaran 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (90.72 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.24198/responsive.v1i3.20746                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang sudah masuk ke dalam fase Bencana di Indonesia. Jawa Barat adalah salah satu wilayah dengan angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika tertinggi dari 34 Provinsi pada tahun 2017 yaitu sebesar 645,482 jiwa dengan populasi sebanyak 35,242,100 jiwa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Jawa Barat dalam penanganan pecandu narkotika di Jawa Barat. Evaluasi adalah cara untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Penulis menggunakan enam dimensi langkah-langkah evaluasi yang dikemukakan oleh Milstein untuk mengevaluasi penanganan pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Langkah-langkah evaluasi tersebut yaitu Engage stakeholder, Describe the program, Focus the Evaluation Design, Gather Credible Evidence, Justify Conlusions, Ensure Use and Share Lessons Learned.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            EVALUASI KONTEKS DAN PRODUK PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir) 
                        
                        Eka Nurcahya; 
Anang Muftiadi; 
Ahmad Buchari                        
                         Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan  
                        
                        Publisher : Universitas Padjadjaran 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (102.639 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.24198/responsive.v2i3.26310                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Pengembangan perekonomian di tingkat desa merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Program badan usaha milik desa merupakan inisiatif dari pemetintah untuk mensejahterakan masyarakat. Permasalahan muncul dari berbagai aspek yang terkait dengan optimalisasi program badan usaha milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pada level input dan proses dengan menggunakan model Context, Input, Process, dan Product (CIPP). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode desktiptif di desa Karanganyar dan Cigondewah Hilir, teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BUMDesa sudah memiliki pedoman untuk organisasi pengelola, modal & kegiatan usaha, dan penggunaan & pembagian sisa hasil usaha berdasarkan AD & ART dan program yang dilakukan telah diimplementasikan oleh pada stakeholder di tingkat desa.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DI PT FREEPORT INDONESIA 
                        
                        Hasan Namudat; 
Nina Karlina; 
Budiman Rusli                        
                         Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio 
                        
                        Publisher : Universitas Padjadjaran 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (88.096 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.24198/responsive.v1i2.20673                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban semakin strategis, hal ini terlihat dari dimensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Menyadari dampak gangguan keamanan obyek vital nasional bersifat nasional maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang memberi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan pengamanan objek vital nasional dan melakukan audit sistem pengamanan objek vital nasional secara periodik. Namun hingga saat ini penanggulangan gangguan keamanan objek vital nasional, belum dikembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders. Padahal sistem koordinasi tersebut dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan objek vital nasional dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya.  Today the issue of security and order is increasingly strategic, this can be seen from the dimensions of threats and disruptions to security and order from time to time increasingly developing with a variety of risks and impacts. Recognizing the impact of national vital object security disturbances on the national nature, the government issued Presidential Decree No. 63 of 2004 which authorized the Republic of Indonesia Police to carry out safeguards on national vital objects and periodically audited the security system of national vital objects. However, until now the response to the security of national vital objects has not yet been developed, a system of coordination that includes the roles and duties of each stakeholder. Even though the coordination system is needed so that the handling of security disturbances of national vital objects can be done quickly and effectively so as to minimize the security impacts that they cause. Keywords 
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            EVALUASI INPUT DAN PROSES PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir) 
                        
                        Eka Nurcahya; 
Anang Muftiadi; 
Ahmad Buchari                        
                         Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 4 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan  
                        
                        Publisher : Universitas Padjadjaran 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (112.872 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.24198/responsive.v2i3.26084                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
ABSTRAK Pengembangan perekonomian di tingkat desa merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Program badan usaha milik desa merupakan inisiatif dari pemetintah untuk mensejahterakan masyarakat. Permasalahan muncul dari berbagai aspek yang terkait dengan optimalisasi program badan usaha milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pada level input dan proses dengan menggunakan model Context, Input, Process, dan Product (CIPP). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode desktiptif di desa Karanganyar dan Cigondewah Hilir, teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BUMDesa sudah memiliki pedoman untuk organisasi pengelola, modal & kegiatan usaha, dan penggunaan & pembagian sisa hasil usaha berdasarkan AD & ART dan program yang dilakukan telah diimplementasikan oleh pada stakeholder di tingkat desa.Kata Kunci:Evaluasi Input, Evaluasi Proses, Badan Usaha Milik Desa.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            PENGARUH AKSESIBILITAS, IT DAN AKSI KOMPETITIF PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 
                        
                        Zeis Zultaqawa; 
Mohammad Benny Alexandri; 
Muhammad Rizal; 
Nenden Kostini; 
Muhammad Donie Aulia                        
                         Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan  
                        
                        Publisher : Universitas Padjadjaran 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (760.687 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.24198/responsive.v2i1.23020                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas dan infrastruktur teknologi informasi berdampak pada tindakan kompetitif sektor usaha kecil dan menengah di industri pakaian di Kabupaten Bandung, Indonesia. Sampel diambil dengan teknik random sampling. Survei dilakukan pada 110 industri pakaian. Data diproses menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares. Temuan menunjukkan bahwa aksesibilitas memiliki efek positif pada tindakan kompetitif dan infrastruktur teknologi informasi memiliki efek positif pada tindakan kompetitif. Penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dan infrastruktur teknologi informasi dapat menciptakan tindakan kompetitif dalam industri pakaian di Kabupaten Bandung, Indonesia. Makalah ini menyoroti perlunya perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan perusahaan dalam lingkup manajemen strategis, tidak hanya dalam menciptakan tindakan kompetitif tetapi juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Orisinalitas / nilai dari penelitian ini adalah teknologi informasi dan komunikasi adalah studi yang sedang berkembang dari literatur manajemen strategis berdasarkan teori pandangan berbasis sumber daya, infrastruktur teknologi informasi dapat menciptakan tindakan kompetitif bagi perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. industri.
                                
                             
                         
                     
                    
                                            
                        
                            Employee Empowerment, Psycological Contract, Employee Engagement di Universitas di Indonesia 
                        
                        Mohammad Benny Alexandri; 
Nenden Kostini; 
Erna Maulina                        
                         Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio 
                        
                        Publisher : Universitas Padjadjaran 
                        
                             Show Abstract
                            | 
                                 Download Original
                            
                            | 
                                
                                    Original Source
                                
                            
                            | 
                                
                                    Check in Google Scholar
                                
                            
                                                            |
                                
                                
                                    Full PDF (173.832 KB)
                                
                                                                                            
                                | 
                                    DOI: 10.24198/responsive.v1i2.20678                                
                                                    
                        
                            
                                
                                
                                    
Some of the problems faced by lecturers in higher education are the lack of time for research because of teaching. Another problem is: a career as a lecturer is an endpoint or basis for a career elsewhere? The question is that the position of lecturer or being a Professor is still something interesting, prestigious, or not? Padjadjaran University is the number 6 Best University in Indonesia in QS World version in 2018. The number of lectuJrers is 1780 Lecturers. The purpose of this research is to find out Employee Empowerment, Psychological Contract and Employee Engagement at Padjadjaran University. The unit of analysis is 65 Permanent Lecturers at Padjadjaran University. The results of this study found that the effect of Employee Empowerment, Psycological Contract on Employee Engagement was only 15%. This indicates that the Padjadjaran University Lecturer does not yet have a strong Empowerment and Psychological Contract to produce a strong attachment to the University.