Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik

responsive
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : - EISSN : 26546035 DOI : 10.24198/responsive

Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences

Fokus dan ruang lingkup meliputi pemikiran dan penelitian bidang administrasi, ekonomi, sosial, humaniora dan kebijakan publik

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 225 Documents

1 2 3 4 5

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT DI KECAMATAN PANGENAN, KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT Nandang A. Deliarnoor; Rd. Ahmad Buchari; Liiklai K. Felfina
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

ABSTRACTThe issue of salt production in Indonesia and to fulfill the increasing demand of salt every year through salt import, is the basis of the study. To increase productivity and quality, and the welfare of salt formers, Indonesian government has intervened through enactment of People Salt Business Empowerment Program (PUGAR) in 2011. Even with implementation of the program, problems of national salt still continue, hence there is a need to evaluate the program. The title of the study is Evaluation of PUGAR Program in Pangenan Sub-district, Cirebon District, West Java.The methodology in this study used qualitative hybrid approach, with primary data collection from direct interviews, field observation and secondary data from documents and literature on PUGAR. Evaluation of PUGAR program used evaluation goal-based and logic model, and used William Dunn’s evaluation criteria of effectiveness, efficiency, responsiveness and appropriateness as evaluation tool. The study result shows that evaluation of PUGAR program in Pangenen Sub-district, Cirebon District has been implemented in accordance to the applied standard and guidelines, but it has not met the aspect of effectiveness in its organization and forming of people salt , efficiency of Community Direct Aid (BLM) policy to help salt farmers, responsiveness in the use of technology and appropriateness to the policies on Spatial Planning of Cirebon District and on salt import, Further in-depth study on the program is still needed.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI INDONESIA (STUDI KASUS: KABUPATEN SUMEDANG) Friska Prastya Harlis; Herwan Abdul Muhyi; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 4 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Indonesia dengan studi kasus di Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang belum efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, peneliti berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang belum efektif karena belum terpenuhinya variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi, Indonesia

GAGASAN HUMAN SECURITY DALAM KEBIJAKAN PERSONAL SECURITY TINJAUAN TERHADAP DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KEBIJAKAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG Jovanscha Qisty Adinda FA
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Human Security adalah sah satu bentuk dari perkembangan Keamanan yang dulunya hanya berfokus pada kedaulatan negara, sekarang fokus utama dari keamanan br pindah kepada manusia, didalam human security, terdapat beberapa tipe/ bentuk keamanan salah satunya adalah Personal Security yang dimana dala pembahasnya salah satunya menyebutkan tentang kekerasan seksual sebagai bentuk Sexual Violence, Indonesia sebagai salah satu negara yang menjamin keamanan masyarakatnya sudah sepatutnya berfokus pada pencegahan Kekerasan Seksual, hal ini ditunjukan dari adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang berfokus melindungi masyarakat secara detil membahas berbagai macam perlindungan atas tindak kekerasan seksual, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini dianggap dapat mewadahi kebuthan akan peningkatan dalam ranah Personal Security karena jika ditelaah lebih lanjut isi dari RUU ini secara detil membahas beberapa hal yang tidak terbahas dalam kebijakan lain, seoerti perlindungan korban, saksi dan ahli, atupun hak-hak yang dapat diterima korban kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan Jepang, Indonesia sudah selangkah lebih maju menghadapi maslaah human security khusus katagori Personal Security. Human Security is a legitimate form of security development that used to focus solely on sovereignty, now the main focus of security is shifting to humans, in human security, there are several types/forms of security, one of which is Personal Security where one of them mentions violence Sexuality as a form of Sexual Violence, Indonesia as one of the countries that guarantee the security of its people should focus on preventing Sexual Violence, this is explained by the Bill on the Elimination of Sexual Violence which focuses on protecting the community in detail discussing various types of protection against sexual violence, Bill on the Elimination of Violence Sexuality is considered to be able to accommodate the need for improvement in the realm of Personal Security because if it is examined further, the contents of this bill in detail discuss some matters that are not discussed in other policies, such as the protection of victims, witnesses, and experts. k-rights that can be accepted victims of sexual violence. When compared to Japan, Indonesia is one step ahead to face the human security problem specifically in the category of Personal Security.

ANALISIS PERATURAN MENTERI NO 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK MENURUT TEORI THE MANAGERIAL DECISION-MAKING PROCESS E. F. HARRISON Mochammad Galuh Fauzi; Elisa Susanti; Budiman Rusli
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Terdapat tiga permasalahan transportasi di Indonesia. Pertama, Kecelakaan Lalu Lintas. Kedua, Kemacetan dan ketiga adalah kurangnya Fasilitas Transportasi. Ketiga permasalahan transportasi ini direspon oleh generasi muda milenial dengan menghadirkan layanan jasa tranportasi online. Hal ini menjadikan masyarakat memiliki banyak pilihan dan memberikan kenyamanan dan kepastian tarif pada masyarakat. Namun disisi lain, hal itu juga menimbulkan gesekan di masyarakat antara penyedia jasa transportasi onlie dan konvensional. Metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan metode lapangan berupa observasi dan studi kepustakaan. Keempat, data yang dikumpulkannya berupa kata-kata dan literatur baik dari media online ataupun elektronik. Sesuai dengan fokus penelitian, maka jenis paper adalah deskriptif – analitif kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis Permen No. 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Menurut teori E.F Harison “The managerial decision-making process” proses pengambilan kebijakan terdapat lima tahapan yaitu : (1) Menetapkan tujuan organisasi/manajemen; (2) Mencari alternatif-alternatif; (3) Membandingkan dan mengevaluasi alternatif; (4) Memilih alternatif; (5) Mengimplementasikan keputusan; (5) Tindak lanjut dan pengawasan. Oleh sebab itu penerbitan Permen no 108 tahun 2017 harus dikaji dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Pada dasarnya, aturan angkutan sewa online dalam PM 108 Tahun 2017 sama sekali tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi. Sebaliknya, dengan peraturan ini, angkutan sewa online yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi telah diakomodir agar dapat beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

PENGELOLAAN ANGKUTAN KOTA DI INDONESIA Moch. Benny Alexandri; Nurillah Novel
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 4 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan solusi permasalahan angkutan kota. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menganalisis pengalaman angkotan kota di Indonesia. Hasil. Penelitian ini juga melihat kondisi kualitas pelayanan angkutan kota. Hasil penelitian Berdasarkan dimensi tentang kualitas pelayanan angkutan kota yang disebutkan di atas antara lain keamanan, kenyamanan, kinerja & kehandalan, kru dan kondisi kendaraan dan fasilitasnya. Artinya ada 5 (lima) aspek yang dinilai untuk mengetahui kualitas pelayanan angkutan kota, aspek keamanan dinilai dari keselamatan dalam perjalanan, keamanan dari tindakan criminal dalam perjalanan, serta keamanan dari perilaku penumpang lain. Sedangkan kenyamanan dilihat dari kenyamanan tempat duduk, tingkat kesesakan dalam kendaraan angkutan kota, dan kenyamannan temperature dalam kendaraan.

KEUNGGULAN BERSAING INDUSTRI KREATIF KRIYA Mohammad Benny Alexandri; Arianis Chan
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Industri kreatif adalah pendorong utama penciptaan pekerjaan, inovasi, dan inklusi sosial. Industri kreatif juga memiliki pengaruh penting dalam kekayaan suatu daerah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat perkembangan industri kreatif, khususnya sub sektor kerajinan dan keunggulan bersaingnya. Desa Boneka Sukamulya telah berdiri sejak tahun 1990-an. Sebagai pusat industri, seperti Binong Jati, ada beberapa perintis utama pendirian di pusat industri boneka. Desa Boneka Sukamulya dipelopori oleh Haji Atang, karena ketika industri lain menurun secara drastis bisnis boneka buatan memiliki prospek peningkatan yang stabil dan cenderung positif. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode systematic mapping study dan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman). Tujuan dari penelitian ini adalah, 1. Bagaimana kondisi saat ini Industri Kampung Boneka Sukamulya, 2. Apakah masalah yang dihadapi Industri Kampung Boneka Sukamulya, 3. Apakah keunggulan bersaing yang dapat diterapkan Industri Kampung Boneka Sukamulya dalam menghadapi permasalahan yang ada.. Kesimpulan untuk Desa Boneka Sukamulya adalah memiliki potensi besar. Potensi ini dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan lapangan kerja. Desa Boneka Sukamulya masih memiliki kendala yang harus dihadapi yaitu bahan baku dan pesaing.

PERKEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN PERTANIAN DI INDONESIA Jufitra Vintarno; Yogi Suprayogi Sugandi; Josy Adiwisastra
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Penduduk pedesaan sebagian besar menggantungkan hidupnya melalui pertanian. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, untuk lahan sawah di Indonesia mencapai 8,19 juta Ha. Data sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk pedesaan 50,21 % (BPS, 2010). Dengan potensi yang besar di bidang pertanian, tentunya hal ini perlu dukungan sumber daya penyuluh pertanian yang unggul untuk mendukung program pemerintah dibidang pertanian. Setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah muncul kekhawatiran mengenai eksistensi penyuluhan di Indonesia. Tujuan dari jurnal ini yaitu, memaparkan perkembangan penyuluhan pertanian dan bagaimana dukungan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terhadap penyelenggaraan penyuluhan. Adapun metode yang digunakan yaitu studi pustaka bersumber dari jurnal, peraturan-peraturan dan artikel yang berkaitan dengan kebijakan penyuluhan pertanian. Hasil dari jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa adanya perubahan paradigma penyuluhan setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

BIAYA GAJI, BIAYA INSENTIF DAN BIAYA PELATIHAN TERHADAP PENJUALAN (STUDI KASUS PADA PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE) Mohammad Benny Alexandri; Meita Pragiwani; Wendy Merdekawan
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Tujuan penelitan ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh Biaya Gaji terhadap Penjualan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Tahun 2013-2018. (2) Untuk mengetahui pengaruh Biaya Insentif terhadap Penjualan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Tahun 2013-2018 (3) Untuk mengetahui pengaruh Biaya Pelatihan terhadap Penjualan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Tahun 2013-2018. Metodologi yang digunakan adalah Analisis Kuantitatif dengan Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh 1. Biaya gaji secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. Biaya Insentif secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penjualan. Biaya pelatihan secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap penjualan.

IMSTeP : Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia Riki Kurniawan; M. Benny Alexandri; Heru Nurasa
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Abstract The marine resources are waiting for the nation's explorer. Government support and past glory should be a giant step to develop real marine sector support programs. The nations assets supporting facilities and infrastructure of maritime science and technology sector is important to be considered for the efficiency of cost and expenditure of state and the progress of science and technology in the field of Marine.Pra feasibility that has been done, after the formation of Team Work and the support from central government collaboration across Ministries and Research Institutions, also supported by government readiness areas within the development of the Indonesia Marine Science and Technology Center (IMSTeP) should be a solid and well-maintained cooperation. The policy issued by the government is required to be able to cover every progress. However whether the policy can be implemented well operationally and substansinya or still need support derivative policies or other bureaucratic obstacles that need to be anticipated to accelerate the progress of this national program so that we soon become Master in his own country in the inner sector in particular ,,,, JalesvevaJayamahe. Abstrak Sumberdaya kelautan yang berlimpah menunggu para explorer anak bangsa untuk bergerak. Dukungan Pemerintah dan kejayaan masa lalu seharusnya menjadi cermin untuk mengembangkan program riil pendukung sektor kelautan khususnya. Aset pendukung sarana dan prasarana iptek sektor kelautan penting untuk diperhatikan demi efisiensi cost dan pengeluaran negara serta kemajuan Iptek di bidang Kelautan.Pra feasibility yang sudah dilakukan, setelah pembentukan Tim Pokja serta dukungan kolaborasi pemerintah pusat lintas Kementerian dan Lembaga Penelitian, di dukung oleh kesiapan pemerintah daerah didalam pengembangan Pusat Iptek Kelautan (IMSTeP) harus menjadi satu kerjasama yang solid dan terpelihara. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dituntut mampu memayungi setiap progress kemajuannya.Namun apakah kebijakan tersebut dapat terimplementasikan dengan baik secara operasional dan substansinya atau masih perlukah dukungan kebijakan turunannya atau kendala birokrasi lain yang perlu segera di antisipasi untuk mempercepat progress progam nasional ini sehingga dengan segera kita menjadi Tuan di Negeri Sendiri di sektor keluatan khususnya,,,, JalesvevaJayamahe.

Upaya Indonesia dalam Melindungi Industri Minyak Kelapa Sawit di Pasar Internasional Hanna Putri Bayu; Sinta Ningrum; Mohammad Beni Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 4 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Pasca berakhirnya perang dingin, fokus negara-negara di dunia ini tidak lagi terhadap peningkatan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman dari negara lain melainkan lebih kepada peningkatan perekonomian negara dimana persaingan dunia mulai beralih dari militer ke ekonomi. Dalam rangka melindungi dan mempertahankan salah satu sektor ekonomi strategis nya, Indonesia dan Malaysia yang semula berkompetisi dalam pasar CPO Internasional justru membuat kerjasama dengan membentuk Dewan Sawit atau CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries). Dewan tersebut dibuat untuk mempromosikan serta meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit yang kerap kali mendapat sorotan negatif dari negara lain, terutama dari negara-negara Eropa. Sebagai dua negara produsen terbesar sawit dunia, Indonesia dan Malaysia cenderung pasif dalam menentukan harga, dan standar sawit mereka sendiri dan kerap mendapat kecaman terhadap industri sawitnya yang dinilai tidak ramah lingkungan. Kata kunci: Keamanan Ekonomi, Kerjasama, CPO, CPOPC

Page 2 of 23 | Total Record : 225

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Moch. Benny Alexandri

Contact Email
mohammad.benny@unpad.ac.id

Phone
+628122389634

Journal Mail Official
mohammad.benny@unpad.ac.id

Editorial Address
Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Moch. Benny Alexandri

Contact Email mohammad.benny@unpad.ac.id

Phone +628122389634

Journal Mail Official mohammad.benny@unpad.ac.id

Editorial Address Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Moch. Benny Alexandri

Contact Email
mohammad.benny@unpad.ac.id

Phone
+628122389634

Journal Mail Official
mohammad.benny@unpad.ac.id

Editorial Address
Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA