cover
Contact Name
Moch. Benny Alexandri
Contact Email
mohammad.benny@unpad.ac.id
Phone
+628122389634
Journal Mail Official
mohammad.benny@unpad.ac.id
Editorial Address
Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik
ISSN : -     EISSN : 26546035     DOI : 10.24198/responsive
Fokus dan ruang lingkup meliputi pemikiran dan penelitian bidang administrasi, ekonomi, sosial, humaniora dan kebijakan publik
Articles 208 Documents
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIFITAS LEGISLASI DPRD KABUPATEN GARUT PERIODE 2014-2019 Selvi Centia; Ida Widianingsih; Moh. Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.356 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i1.23018

Abstract

Dalam fungsi legislasi DPRD memiliki fungsi membuat peraturan daerah, melalui fungsi ini DPRD berada pada posisi yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan masa depan daerah , maka dari itu dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini di perlukan produktifitas DPRD yang maksimal. . Tetapi dalam kenyataan nya fungsi ini tidak berjalan maksimal . DPRD kabupaten Garut dinilai kurang produktif karena sedikitnya Rancangan Perda yang diajukan atas inisiatif dewan. Kurang optimalnya fungsi legislasinya yang dijalankan DPRD Kabupaten Garut karena di sebabkankan oleh beberapa faktor , mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang tidak memperhatikan tingkat pendidikan dan pengalaman sebagai calon wakil rakyat , kurangnya skill yang di miliki anggota DPRD dalam merancang Perda, dan tidak ada ketaataan mengenai mekanisme kerja terkait tugas sebagai DPRD. Selain itu faktor kerjasama diantara para anggota DPRD terjadi Tarik menarik antara kepentingan partai politik yang berpengaruh terhadap perda yang dihasilkan.In the legislative function the DPRD has the function of making regional regulations, through this function the DPRD is in a position that is very influential on the continuity of the future of the region, therefore the implementation of the legislative function requires maximum productivity of the DPRD. . But in reality this function does not work optimally. Garut Regency DPRD is considered less productive because at least the Draft Perda was submitted at the initiative of the council. The lack of optimal legislative functions carried out by the Garut Regency DPRD is caused by several factors, starting from the recruitment of legislative candidates by political parties who do not pay attention to the level of education and experience as candidate representatives, lack of skills that DPRD members have in drafting regulations, and not there is compliance with the work mechanism related to the task as a DPRD. In addition, a factor of cooperation among DPRD members occurs between the interests of political parties that influence the regulations produced
KEBERADAAN PERWAKILAN WILAYAH ADAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP) DALAM PERSPEKTIF KONTRAK SOSIAL DAN DALAM PERSPEKTIF REPRESENTASI DI PROVINSI PAPUA Nelwan Ronsumbre; Mohammad Benny
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.982 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v1i2.20676

Abstract

UU Otonomi khusus Papua yang diatur melalui UU No.21 Tahun 2001 telah memberikan kekhususan bagi Provinsi Papua untuk membentuk Dewan Perwakilan Wilayah Adat (DPWA) dalam kelembagaan legislatif daerah. Unsur keanggotaan DPWA adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah Provinsi Papua yang terdiri atas 5 (lima) wilayah adat yang ditentukan berdasarkan kedekatan geografis dan kesamaan rumpun suku bangsa. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan fenomena keberadaan anggota perwakilan wilayah adat (DPWA) di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam perspektif kontrak sosial menurut Thomas Hobes, John Locke dan J.J. Rousseau dan dalam perspektif representasi menurut Stuart Hall (2009). Artikel ini dikaji dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara, dari dokumen, jurnal, literature maupun sumber online yang relevan dengan objek yang diteliti. Temuan dari kajian ini adalah dijelaskan bahwa antara dewan adat, dewan perwakilan wilayah adat dan masyarakat adat sebagai tiga elemen yang  melakuan perjanjian kontrak sosial. Kontrak sosial yang dilakukan sifatnya tidak tertulis (unwritten contract) sehingga legitimasi dan eksistensinya tidak kuat. Representasi keanggotaan dewan adat sudah memenuhi kriteria secara teoritik yaitu berasal dari masyarakat adat, berbicara atas masyarakat adat dan berdiri di depan masyarakat adat. Penelitian ini selanjutnya merekomendasikan perlunya membuat kontrak secara tertulis (written contract) sehingga dokumen itu mengikat setiap elemen yang melakukan perjanjian. Pada sisi lain, perlu menyesuaikan waktu seleksi anggota dewan dengan periode jabatan lembaga legislatif daerah (DPRP).  .The special autonomous right of Papua as regulated in the Law No. 21/2011 has given  particular rights to the region for establishing the Cultural Region Representative (DPWA) in the local legislative body. The composition of DPWA consists of the cultural community consisting of five cultural regions which are based on the proximity of geographical area and groups of tribes. The purpose of this article is to explain the phenomenon of the existence of the Dewan Adat (representative of local indigenous tribe) within the in the Papuan People's Representative Council (DPRP) in the perspective of social contracts according to Thomas Hobes, John Locke and J.J. Rousseau as well as in the perspective of representation proposed by Stuart Hall (2009). The purpose of this article is to explain the phenomenon of the existence of the Dewan Adat within the DPRP in the perspective of social contracts according to Thomas Hobes, John Locke and J.J. Rousseau and in the perspective of representation according to Stuart Hall (2009). This article is reviewed and analyzed by using qualitative methods where data is obtained through interviews, documents, journals, literature and online sources those are relevant to the object of the study. The findings of this study are explained that among the adat council, the representative council of indigenous territories and indigenous peoples as the three elements that carry out social contract agreements. The social contract carried out is made in an unwritten contract so that its legitimacy and existence are not that strong. Representation of the membership of the the Dewan Adat has theoretically met the criteria, which comes from the indegenous community, speaks on behalf of indigenous peoples and stands before indigenous peoples. This research then recommends the need to propose a written contract so that the document binds every element that makes the agreement. On the other hand, it is necessary to adjust the selection time of the board members with the term of office or tenure of the regional legislative body (DPRP). 
PELAYANAN PANTI WERDHA TERHADAP ADAPTASI LANSIA Ari Afriansyah; Meilanny Budiarti Santoso
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 4 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.394 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i3.22925

Abstract

Abstrak            Jumlah lansia di Indonesia mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Meski demikian tidak semua lansia beruntung bisa tinggal bersama keluarga di masa tuanya, hal itu bisa disebabkan oleh bermacam hal sehingga lansia ditempatkan di tempat penitipan lanjut usia atau biasa disebut dengan panti werdha. Panti werdha merupakan bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada lansia yang berfungsi untuk menampung lansia di Indonesia. Namun, kehidupan lansia di Panti Werdha tidak semuanya berjalan dengan lancar, tercatat menurut penelitian yang pernah dilakukan di Panti Griya Sehat Bahagia Palur Karanganyar bahwa sebanyak 94,5% lansia mengalami depresi di Panti karena berbagai hal. Oleh karena itu sudah menjadi tugas panti untuk memberikan pelayanan-pelayanan bagi lansia untuk membantu proses adaptasi lansia dengan memenuhi syarat dasar melangsungkan kehidupan mereka (syarat fisik, kejiwaan dan sosial). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, dimana penulis melakukan kajian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dan dari kajian yang telah dilakukan ditemukan bahwa upaya pelayanan lansia telah diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 1998 pasal 3 yang menyatakan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia meliputi pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, pelayanan bimbingan keagamaan/ mental spiritual, pelayanan bimbingan sosial serta bimbingan keterampilan dan telah mencakup segala aspek yang dibutuhkan lansia untuk memenuhi aspek yang diperlukan untuk beradaptasi.Kata Kunci : Lansia, Adaptasi, Panti Werdha, Pelayanan Panti Werdha.Abstract            Numbers of elderly people in Indonesia has increased consistently. However, not all elderly people are fortunate to be able to live with their families in their old age, this can be caused by a variety of things so that the elderly are placed in a nursing home. Nursing homes are a attention given by the government to the elderly. However, the lives of the elderly in the Nursing Home didn’t all go smoothly, according to a study conducted at the Griya Sehat Bahagia Nursing Home that 94.5% of the elderly had depression. Therefore it has become the duty of the orphanage to provide services for the elderly to assist the process of adaptation of the elderly by fulfilling the basic requirements for carrying out their lives (physical, psychological and social conditions). This study uses the literature study method. And from the studies, it was found that the service efforts of the elderly have been regulated in law number 13 (1998) article 3 which states that efforts to improve elderly social welfare include the implementation of physical, mental, skill and social guidance services. It all includes all aspects needed by the elderly to fulfill the aspects needed to adapt.Key Words : Elderly, Adapt, Nursing Home, Nursing Home Services.
KAPASITAS ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH DI INDONESIA ORGANIZATIONAL CAPACITY IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION MADRASAH IN INDONESIA Ningrum Fauziah Yusuf; Sinta ningrum; Sawitri Budi Utami
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.925 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v1i1.19094

Abstract

ABSTRAKSalah satu faktor rendahnya mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bandung disebabkan karena kapasitas organisasi Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama belum maksimal. Penelitian  ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kapasitas organisasi Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bandung. Aspek yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini ialah (1) personnel (sumber daya manusia), (2) infrastucture, technology, and financial resources (infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan), (3) strategic leadership (kepemimpinan strategis), (4) program and process management (program dan manajemen proses), dan (5) networking and linkages (jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain).  ABSTRACTOne of the factors of poor quality of Madrasah Ibtidaiyah education in Bandung Regency is due to the organizational capacity of the Ministry of Religion of Bandung Regency in performing its duties in order to improve the quality of religious education has not been maximized. This study aims to see what factors affect the organizational capacity of the Ministry of Religion in improving the quality of Madrasah Ibtidaiyah education in Bandung regency. The aspects used in this descriptive qualitative research are (1) personnel, (2) infrastructure, technology, and financial resources, (3) strategic leadership, (4) program and process management, and (5) networking and linkages. 
EVALUASI PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR YANG TIDAK BERHAK MENERIMA TUNJANGAN PENGHASILAN BERSYARAT(TPB) DI LINGKUNGAN PROVINSI PAPUA DIKAJI DENGAN PERADASUS NOMOR 02 TAHUN 2017 Yanuarius Turot
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.044 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i2.23056

Abstract

Tunjangan penghasilan bersyarat (TPB) Bagi PNS tugas Belajar di pemerintahan Provinsi Papua. Tujuan penulis artikel ini untuk menganalisi dan mendeskripsikan PNS tugas belajar dari sudut padang Evaluasi kebijakan menurut William Dunn. kajian ini membahas tujungan penghasilan bersyarat bagi PNS tugas belajar Provinsi Papua. Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Pengelolan data menggunakan literature, buku jurnal yang kredibel. Tunjangan penghasilan bersyarat bagi PNS Tugas belajar perlu di evaluasi perdasusnya dengan mengadopsi pemikiran William Dunn.  Conditional income assessment (TPB) for civil servants the task of studying in the Papua Province government. The purpose of this art writer is to analyze and describe civil servants the task of learning from the point of view of policy evaluation according to William Dunn. this study discusses conditional income goals for civil servants the task of studying the province of Papua. the method used in the study is a qualitative descriptive method. data management uses literature, credible journal books. conditional income allowance for civil servants The learning task needs to be evaluated perdasus by adopting William Dunn's thinking.
KINERJA KARYAWAN: GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA DI BANK Mohammad Benny Alexandri; Meita Pragiwani; Eva Nopalina Panjaitan
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.932 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v1i3.20745

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Bank Capital Indonesia (Kantor Pusat Operasional). Metode yang digunakan adalah menggunakan metode asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal adalah studi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menjelaskan pengaruh dan pengaruh hubungan dari variabel yang akan dipelajari. Objek penelitian ini adalah karyawan di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk Kantor Pusat Operasional, tempat penulis mendistribusikan kuesioner tertulis untuk diberikan kepada karyawan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk Kantor Pusat Operasional dijawab dengan menggunakan "Skala Likert". Dalam penelitian ini, 150 karyawan diambil responden pada Maret 2017. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Dari 3 (tiga) variabel penelitian yang dianalisis, bahwa variabel motivasi adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan dan diikuti oleh variabel lingkungan kerja dan variabel gaya kepemimpinan.
ANALISIS RELEVANSI CITY BRANDING KOTA BANDUNG MELALUI PENDEKATAN NILAI INDEKS KEBAHAGIAAN Rani Sukmadewi; Nurillah Jamil Achmawati Novel
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.784 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i3.26309

Abstract

This study aims to determine the relevance of Bandung city branding through the happiness index value approach. The research method used is a survey and literature review on six aspects of measuring the effectiveness of city branding, namely presence, place, potential, pulse, people, and pre-requisites. The results of this study indicate that Bandung has become a “Kota Bahagia” that is supported by a happiness index that has continued to increase for several years in a row since 2015. Survey results, studies and analysis of six aspects of measuring the effectiveness of city branding show the branding power of Bandung that is easily recognized and transferred to anyone who lives and visits the city of Bandung. Although some notes to be improved and strengthened as a branding of Bandung such as aspects of Sundanese Culture which experienced a shift due to modernization. In conclusion, the city of Bandung as a “Kota Bahagia” continues to be pursued and improved through the effectiveness of the sustainable city branding program of Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi city branding Kota Bandung melalui pendekatan nilai indeks kebahagiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dan kajian pustaka terhadap enam aspek pengukuran efektifitas city branding, yaitu presence, place, potential, pulse, people, dan pre-requisites. Hasil penelitian ini menunjukkan Kota Bandung menjadi Kota Bahagia yang didukung oleh indeks kebahagiaan yang terus meningkat selama beberapa tahun berturut-turut sejak tahun 2015. Hasil survey, kajian dan analisis terhadap enam aspek pengukuran efektifitas city branding menunjukkan kekuatan branding Kota Bandung yang mudah dikenali dan ditransfer kepada siapa saja yang tinggal dan berkunjung ke Kota Bandung. Meski beberapa hal menjadi catatan untuk dapat ditingkatkan dan dikuatkan sebagai branding Kota Bandung seperti aspek Budaya Sunda yang mengalami pergeseran akibat modernisasi. Kesimpulannya, Kota Bandung sebagai Kota Bahagia terus diupayakan dan ditingkatkan melalui efektifitas program city branding Kota Bandung secara berkelanjutan.
PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI INDIA DAN DI INDONESIA (STUDI KASUS : KABUPATEN SUMEDANG) Friska Prastya Harlis; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.743 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v1i3.20747

Abstract

Negara India merupakan urutan kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia dan Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak di Asia. Dilihat dari tingkat pengangguran negara India berada di posisi 30 dan negara Indonesia berada di urutan ke 18 di Asia. Dengan perbandingan jumlah penduduk yang cukup banyak negara India relatif memiliki tingkat pengangguran lebih rendah daripada negara Indonesia. Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dapat mengatasi permasalahan pengangguran. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana perbandingan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di India dan di Kabupaten Sumedang. Metodologi yang digunakan menggunakan analisis dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di India melalui Kebijakan Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional (MGNREGA) merupakan kebijakan inovatif yang dilakukan pemerintah India. Memiliki beberapa dampak yang positif antara lain meningkatkan upah pedesaan, mengurangi kesenjangan upah gender, meratakan dan menstabilkan konsumsi orang miskin, peningkatan dalam gizi, kesehatan dan pendidikan, peningkatan inklusi keuangan dan mengurangi migrasi. Sedangkan di Kabupaten Sumedang Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja mengacu pada tiga pilar utama yakni pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Melalui beberapa program pelatihan dan terselenggaranya kegiatan Job Fair yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang belum dapat memberikan dampak yang positif dilihat dari jumlah angka pengangguran di Kabupaten Sumedang.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI KOTA TANGERANG MENJADI SMART CITY (Studi Kasus Aplikasi Tangerang Live) Restu Ramadhan; Ria Arifianti; Riswanda Riswanda
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 4 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.547 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i3.26083

Abstract

ABSTRAKIndonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan internet dalam menyampaikan informasi serta pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, yang dimana dahulunya segala sistem masih manual dan memerlukan waktu yang lama, serta proses yang panjang. Sekarang dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi sudah diminimalisisir di Indonesia sehingga semua informasi serta pelayanan dari pemerintah serba cepat. Pemerintah kota tangerang mempunyai kebijakan smart city berbasis aplikasi yaitu aplikasi Tangerang live untuk mempercepat pelayanan publik tetapi dalam hal implementasi program smartcity belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa masalah seperti sosialisasi yang belum maksimal, sumberdaya manusia yang belum kompeten, penanganan layanan yang masih lambat, serta tidak adanya landasan hukum yang mengatur aplikasi tangerang live.Kata kunci: Smart City, Impelementasi, Tangerang Live
PENGARUH BUDAYA PERUSAHAAN, KOMITMEN EFEKTIF DAN KOMITMEN NORMATIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA KARYAWAN PT. BANK BUKOPIN, TBK KANTOR PUSAT) Robbi Robbi; Meita Pragiwani
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.961 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i1.23019

Abstract

Dalam data Key Performance Indicator (KPI) yang dimiliki oleh Bank Bukopin data kinerja Bank Bukopin Periode 2014-2016, terdapat informasi pencapaian kinerja dalam rentang waktu 2014 – 2016 yang tidak maksimal. Dari hasil survei yang telah dilakukan perusahaan tiga tahun Data Responden Employee Engagement Survey (2014-2016), masih terdapat Divisi yang pengisian surveinya dibawah 80%. Sehingga berpengaruh kepada penilaian Engagement Karyawan. Penelitian ini tentang pengaruh budaya perusahaan, komitmen efektif dan komitmen normatif terhadap kinerja karyawan PT. Bank Bukopin. Dimana budaya perusahaan sebagai variabel X1, Komitmen Afektif variabel X2, Komitmen Normatif variabel X3 dan kinerja karyawan merupakan variabel Y. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh antara budaya perusahaan dengan kinerja karyawan dengan tingkat signifikansi 0,116 >0,05, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara promosi dengan minat kuliah. Pengaruh antara komitmen afektif terhadap kinerja karyawan telah terbukti. Hal ini terbukti melalui penelitian dengan hasil signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukan bahwa komitmen afektif memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh antara budaya perusahaan, komitmen afektif dan komitmen normatif terhadap kinerja karyawan dengan uji F maka diperoleh nilai F hitung > F tabel, 77,353 tingkat signifikansi 0,00 < 0,05. berarti secara bersama-sama budaya perusahaan, komitmen afektif, komitmen normatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  In the Key Performance Indicator (KPI) data held by Bank Bukopin, Bank Bukopin's performance data for the 2014-2016 period, there was information on performance achievements in the 2014-2016 period which were not optimal. From the results of a survey conducted by a three-year company Data on Respondents of the Employee Engagement Survey (2014-2016), there are still Divisions that fill the survey below 80%. So that affects the assessment of Employee Engagement. This research is about the influence of corporate culture, effective commitment and normative commitment to the performance of employees of PT. Bank Bukopin. Where corporate culture as variable X1, Affective Commitment variable X2, Normative Commitment variable X3 and employee performance is variable Y. The method used in this study is quantitative research using associative methods carried out using a survey approach. The results showed the influence between corporate culture and employee performance with a significance level of 0.116> 0.05, meaning there was no significant influence between promotions and college interests. The effect of affective commitment on employee performance has been proven. This is evident through research with a significance value of 0,000 which is smaller than 0.05 which indicates that affective commitment has a positive and significant relationship to employee performance. Influence between corporate culture, affective commitment and normative commitment to employee performance with F test, obtained F count> F table, 77.353 significance level 0.00 <0.05. means that together corporate culture, affective commitment, normative commitment has a positive and significant effect on employee performance.

Page 3 of 21 | Total Record : 208


Filter by Year

2018 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 3 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 7, No 4 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 7, No 3 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 7, No 2 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 7, No 1 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 6, No 4 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 6, No 3 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 6, No 2 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 6, No 1 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 5, No 4 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 5, No 3 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 5, No 2 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 5, No 1 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 4, No 4 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio Vol 4, No 2 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio Vol 4, No 1 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio Vol 3, No 4 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 3, No 3 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 3, No 2 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 3, No 1 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 2, No 4 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 2, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 2, No 2 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 2, No 1 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Vol 1, No 3 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio Vol 1, No 2 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio Vol 1, No 1 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio More Issue