Padjadjaran Journal of International Relations
Politik Global, Ekonomi Politik Global, Organisasi dan Kerjasama Internasional, Tata Kelola Global dan Hukum Internasional, Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri, dan Studi Keamanan, Gender dan Feminisme, serta Studi Budaya.
Articles
123 Documents
<![CDATA[MDGs Sebagai Dasar Strategi Kebijakan Luar Negeri dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional GPEDC ]]>
<![CDATA[Reyhan Muhammad Fachry]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.919 KB)
|
DOI: 10.24198/padjir.v1i2.26126
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana MDGs sebagai indikator pembangunan nasional dan pengaplikasian MDGs sebagai dasar strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerja sama internasional pada Global Partnership for Effective Development Cooperation yang difasilitasi oleh knowledge sharing process. Dalam menjelaskan fenomena ini, digunakan teori kerja sama internasional dari Toma&Gorman yang menjelaskan tentang kerja sama multilateral yang bersifat fungsional. Penelitian ini juga didukung oleh konsep pembangunan dari Matthew Fielden dan David Easton tentang pembangunan nasional dan kaitan pembangunan dengan kepentingan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif, dengan bentuk studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masuknya Indonesia ke GPEDC membantu progres ketercapaian MDGs di Indonesia melalui fasilitas knowledge sharing. Hal ini kemudian menjadikan MDGs sebagai dasar strategi Kebijakan luar negeri indonesia yangkala itu menganut prinsip bebas-aktif memungkinkan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk bersama-sama memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam penerapan MDGs. Hal ini memberikan ruang untuk munculnya south-to-south and triangular cooperation dalam GPEDC.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM NEGOSIASI PEMBENTUKAN ATURAN SUBSIDI PERIKANAN ]]>
<![CDATA[Gian, Atanta]]>;
<![CDATA[akim, akim]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.961 KB)
|
DOI: 10.24198/padjir.v1i4.26244
<![CDATA[Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan. Untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut, penulis menggunakan teori reorientasi kebijakan luar negeri K. J. Holsti. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menyimpulkan jawaban terkait rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini. Dalam artikel ini penulis menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan sangat dipengaruhi oleh terjadinya reorientasi kebijakan luar negeri yang terjadi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Reorientasi tersebut terjadi berdasarkan adanya pertimbangan faktor domestik, faktor eksternal, dan faktor latar belakang historis negara Indonesia.]]>
<![CDATA[UPAYA INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KASUS HUMAN TRAFFICKING DI SELAT MALAKA ]]>
<![CDATA[Anggie Yunda]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (641.394 KB)
|
DOI: 10.24198/padjir.v1i3.26192
<![CDATA[Indonesia menjadi negara asal sebagai korban utama perdagangan manusia pada 2012 di Dunia. Perairan teritorial Indonesia juga rentan sebagai rute perdagangan manusia, yaitu Selat Malaka. Perdagangan manusia menjadi masalah terbesar di Selat Malaka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya Indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia di Selat Malaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik deskriptif dan konsep strategi melawan perdagangan manusia oleh Friesendorf, di mana teori ini menjelaskan 4 strategi dalam menanggulangi perdagangan manusia, yaitu: implementasi, kerja sama, penelitian dan evaluasi, pelembagaan. Pertama, sebagai strategi implementasi, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo dan mengimplementasikannya melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2007. Indonesia juga meratifikasi Deklarasi ASEAN tentang Perdagangan Manusia Khusus tentang Perempuan dan Anak. Strategi kedua adalah kerja sama. Indonesia telah bekerja sama dengan negara atau non-negara, seperti kerja sama MALSINDO, kerja sama bilateral dengan AS, kerja sama dengan IMO, dan kerja sama antar aktor sektor keamanan. Strategi ketiga adalah pengendalian dan evaluasi, di mana peneliti tidak menemukan upaya Indonesia dalam strategi ketiga ini. Strategi keempat adalah melembagakan di mana Indonesia belum membentuk lembaga yang terkait dengan penanganan perdagangan manusia di Selat Malaka.]]>
<![CDATA[Diplomasi Publik Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Festival Samosir Music International 2018 ]]>
<![CDATA[Daniel Walman Hutasoit]]>;
<![CDATA[Windy Dermawan]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.795 KB)
|
DOI: 10.24198/padjir.v1i1.21592
<![CDATA[The purpose of this article is to describe how public diplomacy is carried out by the Samosir Regency Government through the festival Samosir Music International 2018. The concepts used in this article are the three dimensions of public diplomacy by Joseph Nye; Soft Power; and Sub-Actors national in Public Diplomacy. This research used qualitative research methods. This research found that festival Samosir Music International 2018 had utilizied the role of mass media as a daily communication. In order to create more efficient and targeted communication, the Samosir Regency Government had conducted a series of events and the Indonesian music community as a strategic communication medium. In the end, the relationships between related actors, such as national and international music communities, artists, and media partners were the supporters of the creation of sustainable long-term Relationships. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan diplomasi publik yang dilakukan Pemerintah Kabupetan Samosir melalui festival Samosir Music International 2018. Konsep yang digunakan ialah: tiga dimensi publik oleh Joseph Nye (Komunikasi Sehari-hari, Komunikasi Strategis, dan Pembangunan Hubungan Jangka Panjang), Soft Power, dan Aktor Sub-nasional dalam Diplomasi Publik. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Artikel ini menemukan bahwa festival Samosir Music International tahun 2018 memanfaatkan peran media massa sebagai media komunikasi sehari-hari. Demi menciptakan komunikasi yang lebih efisien dan terarah, Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan rangkaian acara dan para komunitas musik Indonesia sebagai media komunikasi strategis. Pada akhirnya, hubungan yang terjalin atara aktor-aktor terkait, seperti para komunitas musik nasional maupun internasional, artis, dan media partner yang menjadi pendukung terciptanya pembangunan hubungan jangka panjang yang berkesinambungan]]>
<![CDATA[KERJA SAMA INDONESIA-JEPANG DALAM JOINT CREDIT MECHANISM (JCM) PADA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hasanah, Liana]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v1i2.26127
<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan tentang Joint Credit Mechanism (JCM) sebagai salah satu kerjasama antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai penyebab utama terjadinya perubahan iklim. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kerjasama ini berlangsung dilihat dari perspektif Neoliberalisme dengan konsep Kerjasama Internasional pada isu lingkungan hidup, melalui tiga hal, yakni kepentingan bersama antara Indonesia dan Jepang, partisipasi kedua pihak, dan perolehan yang didapat oleh kedua negara. Menggunakan metode kualitatif dengan desain analitis-deskriptif, artikel ini menemukan bahwa JCM telah memenuhi kepentingan bersama kedua negara, tidak hanya melibatkan pihak pemerintah, tetapi juga pihak swasta, serta memberikan keuntungan, baik bagi Jepang maupun Indonesia. JCM menjadi sebuah kerjasama yang memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang di masa depan.]]>
<![CDATA[Pembuktian Israel Sebagai Pelaku State-Terrorism ]]>
<![CDATA[Kiagus Zaenal Mubarok]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i1.27365
<![CDATA[Definisi mengenai terorisme sangat beragam namun masih sedikit yang menyepakati bahwa negara sangat mungkin melakukan terorisme. Dalam kasus Palestina-Israel, pasca UN Partition Plan 181 tahun 1947, milisi-milisi Zionis telah melakukan berbagai aksi kekerasan dengan tujuan untuk mengusir warga Arab Palestina dari wilayah yang ditetapkan oleh PBB sebagai calon negara Israel. Setelah Israel resmi dideklarasikan pada 14 Mei 1948, aksi-aksi kekerasan itu terus berlanjut dan dilakukan oleh militer Israel. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan apakah aksi-aksi kekerasan yang dilakukan Israel dapat dikategorikan sebagai state-terrorism dan di dalam artikel ini telah dibuktikan bahwa Israel memenuhi ketiga karakteristik terorisme, yaitu melakukan kekerasan, menciptakan ketakutan di tengah populasi, dan aksi kekerasan itu bertujuan untuk mengubah perilaku bangsa Palestina agar tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan mereka. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menelaah berbagai dokumen, artikel jurnal, dan pemberitaan media massa..]]>
<![CDATA[Perdagangan Internasional Sebagai Aspek Kedua dan Ketiga dari Power ]]>
<![CDATA[Anton Pratomo Sunu]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i1.25602
<![CDATA[Joseph S. Nye Jr. dalam bukunya “The Future of Power” pada tahun 2007, menjelaskan mengenai 3 aspek dari power. Artikel ini menjelaskan bagaimana institusi dan rejim perdagangan internasional merupakan perwujudan dari aspek kedua dan ketiga dari power menurut Nye. Pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional seringkali membawa kepentingan negara-negara industri maju. Negara-negara berkembang lebih banyak dalam posisi menerima artikel-artikel yang diajukan oleh negara-negara industri maju dalam perundingan. Negara-negara berkembang setelah menyetujui dan meratifikasi perjanjian perdagangan internasional seringkali menjadi memiliki ruang gerak yang dibatasi oleh perjanjian perdagangan internasional tersebut, karena harus memenuhi komitmen yang diberikan dalam perjanjian perdagangan internasional tersebut. Bagian pertama artikel ini akan menjelaskan tiga aspek dari power oleh Nye dengan penekanan pada aspek kedua dan ketiga. Bagian kedua akan dijelaskan bagaimana relasi power dalam perdagangan internasional dan institusi internasional pada umumnya. Pada bagian terakhir akan menjelaskan bagaimana perdagangan internasional merupakan perwujudan aspek kedua dan ketiga dari power. Sehingga negara-negara berkembang harus berhati-hati dalam melakukan perundingan perjanjian kerjasama perdagangan bebas, dan tetap mengutamakan kepentingan nasional tanpa melanggar aturan-aturan internasional yang berlaku.]]>
<![CDATA[FAKTOR IDENTITAS MASYARAKAT UKRAINA DALAM PENENTANGAN ORIENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI PADA ERA VIKTOR YANUKOVYCH ]]>
<![CDATA[Dwi Aulia Putri]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i1.24009
<![CDATA[Artikel ini menganalisis alasan orang-orang Ukraina cenderung mendukung negaranya untuk berintegrasi dengan Barat, terutama Uni Eropa dibandingkan dengan Rusia. Artikel ini menggunakan konsep konstruktivisme dari Ted Hopf yang terdiri dari dua komponen tentang pembentukan identitas yaitu identitas dapat dibentuk selama proses interaksi antara negara dan identitas juga dapat dibentuk di komunitas domestik itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatori dan menggunakan data sekunder. Artikel ini menemukan bahwa identitas yang terbentuk dalam masyarakat domestik Ukraina cenderung melihat nilai-nilai barat seperti perlindungan hak asasi manusia, toleransi budaya lain dan kebebasan beragama, kebebasan individu dan demokrasi, serta kesejahteraan masyarakat sebagai referensi positif sehingga mereka ingin mengadopsi nilai-nilai tersebut dan menjadi bagian dari masyarakat Barat. Selain itu, interaksi positif yang terjadi antara Ukraina dan Barat, khususnya Uni Eropa, yang dibuktikan dengan dukungan Eropa untuk status Ukraina sebagai negara merdeka memberikan pandangan positif mengenai negara-negara Barat bagi masyarakat Ukraina. Sebaliknya, interaksi permusuhan antara Ukraina dan Rusia yang cenderung bersifat intervensi menciptakan pandangan negatif tentang Rusia di sebagian besar masyarakat Ukraina.]]>
<![CDATA[DESEKURITISASI ISU PERUBAHAN IKLIM AMERIKA SERIKAT MELALUI KEBIJAKAN PENARIKAN DIRI DARI PARIS AGREEMENT 2015 ]]>
<![CDATA[fardha dewi shinta]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i1.24010
<![CDATA[Masalah perubahan iklim dalam kebijakan luar negeri A.S. telah mengalami proses yang panjang. Mulai dari tahun 1980 Amerika Serikat melakukan sekuritisasi selama masa pemerintahan Ronald Reagan, George H. W Bush, Bill Clinton dan Barack Obama. Tetapi pada masa pemerintahan George W. Bush dan Donald Trump, Amerika Serikat menghapuskan masalah perubahan iklim. Penelitian ini menganalisis upaya desecuritisasi isu perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah Donald Trump dari 2017 hingga 2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa pengelompokan dan pengumpulan data terkait dan kemudian diklarifikasi setelah proses pengeditan data. Penelitian ini menemukan bahwa upaya desecuritization dilakukan oleh pemerintah Donald Trump, melalui pernyataan untuk menstabilkan masalah perubahan iklim, dan masalah itu digantikan dengan masalah lain yang lebih mengancam seperti masalah ekonomi, imigran, dan teroris.]]>
<![CDATA[Kerja Sama UNICEF dengan Indonesia dalam Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua sebagai Tujuan Dua MDGs ]]>
<![CDATA[Ellissa Priyanka]]>;
<![CDATA[Dudy Heryadi]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i1.26179
<![CDATA[Riset ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana UNICEF dan Indonesia bekerja sama dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs. Dalam menjelaskan fenomena ini, digunakan teori kerja sama internasional milik Zartman & Touval yang menyebut kerja sama sebagai situasi dimana para aktor dalam sistem internasional sepakat untuk melakukan kerja bersama agar dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dicapai apabila dilakukan sendiri demi kepentingannya. Riset ini juga didukung dengan teori organisasi internasional milik Weiss & Wilkinson yang mengemukakan tentang pentingnya kehadiran organisasi internasional dalam menciptakan kondisi kerja sama dan keuntungan kesejahteraan bersama guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah melalui rancangan solusi tertentu dan membujuk orang lain untuk menerimanya. Riset ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam riset ini diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa kerja sama UNICEF dengan Indonesia berhasil menyekolahkan kembali 17.000 anak usia sekolah dan meningkatkan angka indikator pencapaian pendidikan dasar setiap tahunnya melalui advokasi yang dilakukan UNICEF kepada pemerintah Indonesia.]]>
