cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deasy Sylvia Sari
Contact Email
redaksi.padjir@unpad.ac.id
Phone
+6285222251435
Journal Mail Official
redaksi.padjir@unpad.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jln. Ir Soekarno, KM. 21, Jatinangor Sumedang, 45363
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Journal of International Relations
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : 26848082     DOI : https://doi.org/10.24198/padjir.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Politik Global, Ekonomi Politik Global, Organisasi dan Kerjasama Internasional, Tata Kelola Global dan Hukum Internasional, Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri, dan Studi Keamanan, Gender dan Feminisme, serta Studi Budaya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
Menyingkap Paradoks Keamanan Energi Kosta Rika Azzumar, Muhammad Arsy; Suryadipura, Dadan
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v7i2.64934

Abstract

Artikel ini membahas paradoks dalam kebijakan energi Kosta Rika yang menunjukkan keberhasilan elektrifikasi berbasis energi terbarukan di satu sisi, namun ketergantungan tinggi terhadap impor bahan bakar fosil di sektor transportasi di sisi lain. Paradoks tersebut diangkat untuk menunjukkan bagaimana transisi energi yang tampak progresif dapat menyembunyikan ketimpangan struktural yang dalam. Dengan memadukan konsep teori umpan balik kebijakan dari Pierson ( 1993) dan kerangka keamanan energi dari Sovacool & Mukherjee (2011), artikel ini menganalisis mengapa keberhasilan elektrifikasi justru menciptakan ketergantungan jalur yang menghambat reformasi lintas sektor. Studi ini menunjukkan bahwa distribusi sumber daya yang bias dan narasi kebijakan yang terlalu sektoral menghasilkan sistem energi yang terfragmentasi dan tidak tahan krisis. Ketergantungan penuh pada BBM impor memperbesar kerentanan geopolitik dan memperlemah daya tahan energi nasional. Artikel ini merekomendasikan perlunya reorientasi strategi energi melalui elektrifikasi transportasi, diversifikasi bauran energi, dan reformasi alokasi fiskal agar transisi energi tak berhenti sebagai simbol, tapi menjadi transformasi struktural. This article examines Costa Rica’s energy policy paradox, wherein the country demonstrates substantial success in renewable electricity generation while remaining highly dependent on fossil fuel imports in the transport sector. This article discusses this paradox to reveal how seemingly successful energy transitions can mask deep structural imbalances. Drawing on the frameworks of policy feedback theory from Pierson (1993) and energy security from Sovacool & Mukherje ( 2011), the article examines how early success in electrification locked the system into path-dependent trajectories that resist cross-sectoral reform. The findings show that resource distribution and dominant policy narratives have reinforced a fragmented energy regime vulnerable to external shocks. Costa Rica’s full reliance on imported oil amplifies geopolitical exposure and undermines long-term energy resilience. The article calls for a strategic realignment of energy policy, one that prioritizes transport electrification, energy mix diversification, and restructured fiscal incentives, so that energy transition becomes not just a green achievement, but a systemic transformation.
Diplomasi Budaya India melalui Bollywood terhadap Indonesia Pasca Covid (2020–2022) Aulia, Nabila; Nidatya, Nurfarah
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v7i2.61266

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas mengenai diplomasi budaya India yang dilakukan melalui industri film Bollywood terhadap Indonesia dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian India pasca COVID tahun 2020-2022. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan menyusun temuan penelitian sesuai dengan pendekatan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini akan menganalisis dua konsep utama: Diplomasi Budaya dan Soft Power, yang berfungsi sebagai alat analisis untuk mengkaji permasalahan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa India, melalui penggunaan film Bollywood sebagai bentuk diplomasi budaya dan penerapan soft power India berbasis budaya, telah berkontribusi dalam meningkatkan kondisi ekonominya, khususnya pada periode pasca-COVID-19. Dalam konteks ini, India memanfaatkan budayanya yang dikemas melalui film Bollywood dan disebarluaskan melalui proses globalisasi, yang turut membantu memulihkan perekonomian, dengan Indonesia sebagai salah satu negara penggemar Bollywood terbesar di Asia Tenggara. This study aims to discuss India's cultural diplomacy through the Bollywood film industry to help boost India's economy post-COVID period from 2020 to 2022. The author employs a qualitative research method and constructs the research findings accordingly. Therefore, this research utilizes a qualitative research method with descriptive analysis research type. This study will analyze the two main concepts: Cultural Diplomacy and Soft Power, which serve as analytical tools to examine the issue. The research findings indicate that India, through the use of Bollywood films as a form of cultural diplomacy and the implementation of India's soft power based on culture, has contributed to improving its economic condition, particularly in the post-COVID-19 period. In this context, India leverages its culture, packaged through Bollywood films, and disseminates it through globalization, helping to revitalize the economy, with Indonesia as one of the major Bollywood enthusiast countries in Southeast Asia.
Sistem Politik di Lebanon dan Implikasinya terhadap Politik Dalam dan Luar Negeri Lebanon Amaliya, Laila Rizky; Hannase, Mulawarman; Ulya, Nashiha; Khoirunnisa, Khoirunnisa; Muhammad, Tobroni
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v7i2.60187

Abstract

Politik sektarianisme di Lebanon telah menjadi faktor penting dalam pembentukan dan perkembangan sistem politik negara ini, yang tercermin dalam pembagian kekuasaan berdasarkan identitas agama dan etnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sektarianisme terhadap kepentingan nasional Lebanon, dengan menyoroti bagaimana sistem politik Lebanon yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sektarian mempengaruhi stabilitas internal dan hubungan luar negeri negara tersebut. Dalam kajian ini, menggunakan teori sektarianisme dan kepentingan nasional untuk memahami bagaimana pembagian kekuasaan yang didasarkan pada denominasi agama (Maronit, Sunni, Syi’ah, dan lainnya) mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam negeri serta strategi luar negeri Lebanon. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sektarian memberi ruang bagi inklusivitas politik, ia juga menciptakan ketegangan antar kelompok, yang pada gilirannya memperburuk stabilitas politik dan sosial negara. Selain itu, intervensi aktor eksternal, seperti Saudi Arabia dan Iran, memperburuk persaingan politik domestik dan memperburuk dampaknya terhadap kepentingan nasional Lebanon. Dengan demikian, sistem politik sektarian di Lebanon tidak hanya berimplikasi pada kebijakan domestik, tetapi juga membentuk dinamika politik regional dan internasional yang semakin kompleks.Sectarian politics in Lebanon has played a pivotal role in shaping and developing the country’s political system, as reflected in the power-sharing arrangement based on religious and ethnic identities. This study aims to analyze the impact of sectarianism on Lebanon's national interests, highlighting how the sectarian-based political system influences internal stability and the country’s foreign relations. Utilizing theories of sectarianism and national interest, this research examines how the power distribution along religious denominations (Maronite, Sunni, Shia, and others) affects domestic policymaking and Lebanon’s foreign policy strategies. The findings indicate that while the sectarian system allows for political inclusivity, it also generates inter-group tensions, exacerbating the nation’s political and social instability. Furthermore, external interventions by actors such as Saudi Arabia and Iran have intensified domestic political rivalries, compounding their adverse effects on Lebanon’s national interests. Thus, Lebanon's sectarian political system not only impacts domestic policies but also shapes increasingly complex regional and international political dynamics.
Multilateral Health Diplomacy of Indonesia through Indonesia’s Leadership in the G20 Forum during COVID-19 Pandemic Putri, Sindy Yulia; Widianingsih, Yuliani; Situmeang, Nurmasari
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v8i1.49353

Abstract

Global Cultural Economy and Capital Involvement: A Case Study of the Production of the Television Series Game of Thrones Afina, Berliana Azka
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v8i1.68423

Abstract

This article examines how global capital structures shape the production and worldwide circulation of Game of Thrones within the contemporary global cultural economy. Drawing on Arjun Appadurai’s framework, the study addresses a central problem in global media capitalism: structural inequality between core and peripheral actors in the distribution of economic benefits and symbolic power. Using a qualitative critical interpretive approach, the analysis explores how financial power coordinates media infrastructures, production technologies, creative labor mobility, and ideological circulation. The findings show that financial dominance constitutes the primary organizing force in the global production of Game of Thrones. Transnational capital controlled by HBO and WarnerMedia enables centralized control over production, digital distribution, and creative labor, positioning peripheral countries mainly as consumption markets rather than equal cultural producers. Furthermore, the global circulation of the series normalizes Eurocentrist narrative framing and symbolic representation. This article contributes to International Relations by demonstrating how popular culture functions as an instrument of soft power within global media capitalism and advances the political economy of culture by illustrating how financial dominance reproduces center– periphery inequality. Artikel ini menganalisis bagaimana struktur kapital global membentuk proses produksi dan sirkulasi global serial televisi Game of Thrones dalam konteks ekonomi budaya global kontemporer. Dengan menggunakan kerangka pemikiran Arjun Appadurai, penelitian ini menyoroti persoalan utama dalam kapitalisme media global, yaitu ketimpangan struktural antara aktor pusat dan periferi dalam distribusi manfaat ekonomi serta kekuasaan simbolik. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis interpretatif kritis, kajian ini mengeksplorasi bagaimana kekuatan finansial mengoordinasikan infrastruktur media, teknologi produksi, mobilitas tenaga kerja kreatif, serta sirkulasi ideologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi finansial merupakan kekuatan pengorganisasi utama dalam produksi global Game of Thrones. Kapital transnasional yang dikendalikan oleh HBO dan WarnerMedia memungkinkan kontrol terpusat atas produksi, distribusi digital, dan tenaga kreatif, sehingga menempatkan negara-negara periferi terutama sebagai pasar konsumsi alih-alih sebagai produsen budaya yang setara. Lebih jauh, sirkulasi global serial ini menormalkan kerangka naratif dan representasi simbolik yang bersifat Eurosentris. Artikel ini berkontribusi pada kajian Hubungan Internasional dengan menunjukkan bagaimana budaya populer berfungsi sebagai instrumen soft power dalam kapitalisme media global, serta memperkaya ekonomi politik budaya melalui analisis tentang bagaimana dominasi finansial mereproduksi ketimpangan relasi pusat–periferi.
Wayang as an Instrument of Indonesia’s Nation Branding through Public Diplomacy Khairunnisa, Najwa Dzakkiyah; Dermawan, Windy; Nurrochsyam, Mikka Wildha
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v8i1.62905

Abstract

Wayang is a form of cultural heritage originating from Indonesia and is recognized in various local traditions, including Javanese, Sundanese, and Balinese cultures. Initially, Wayang functioned as a medium for communicating with ancestral spirits; however, over time, it has evolved into a medium for conveying messages, providing entertainment, and educating the public. Wayang has been officially acknowledged by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity. Indonesia’s appreciation of Wayang is further institutionalized through National Wayang Day, which is celebrated annually on 7 November. Nevertheless, Indonesia has yet to establish a distinctive “brand” that effectively introduces Wayang to international audiences. This study employs a qualitative approach based on a literature review. It aims to explore the potential of Wayang as Indonesia’s national brand. The findings indicate that Wayang has strong potential to serve as Indonesia’s brand, as it contributes to cultural preservation, supports economic development through the empowerment of related industries, promotes cultural tourism, and helps enhance Indonesia’s international image as a country rich in culture and values. Therefore, this article argues that the development of Wayang as Indonesia’s brand requires the synergy of three key pillars: the government, art and cultural organizations, and digitalization. These three pillars must work in tandem to successfully position Wayang as Indonesia’s national brand. Wayang merupakan warisan budaya yang berasal dari Indonesia. Wayang sangat familiar di berbagai kebudayaan Indonesia seperti kebudayaan Jawa, Sunda, dan Bali. Awalnya, Wayang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dengan roh nenek moyang namun seiring dengan berjalannya waktu, Wayang digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan, menghibur, dan mengedukasi massa. Wayang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda yang luar biasa oleh UNESCO. Apresiasi Indonesia terhadap Wayang telah diperkuat dengan perayaan Hari Wayang Nasional setiap 7 November. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki “merek” yang membuat masyarakat asing mengenal Wayang secara lebih baik. Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Kajian ini bertujuan untuk melakukan ekplorasi mengenai Wayang sebagai merek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wayang dapat digunakan sebagai “merek” Indonesia yang bermanfaat karena bisa mendukung proses pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi yang bisa memberdayakan industri terkait, mendukung pariwisata budaya, dan memproyeksikan citra yang positif Indonesia sebagai negara dengan kebudayaan dan nilai-nilai yang kaya. Agar Wayang bisa maju sebagai merek Indonesia, terdapat tiga hal fundamental: pemerintah, organisasi seni dan budaya, serta proses digitalisasi. Tiga pilar tersebut perlu berjalan bersamaan untuk mewujudkan Wayang sebagai merek Indonesia.
Five Pillar Experiences as an Alternative Approach to Sustainable Tourism: A Critical Review of Mass Tourism Practices in Bali Province Natalia, Fika Risma; Wiranata, Anom
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v8i1.65121

Abstract

Abstract This article examines the role of the tourism sector in Bali in its influence on social, cultural, and environmental sustainability, focusing on the impacts of mass tourism through the Five Pillar Experiences approach. The aim of this research is to analyze how a community empowermentbased tourism model can contribute to creating sustainable and equitable tourism. The method used is a qualitative approach with a case study, examined through the conceptual framework of sustainable tourism and community-based action. This research shows that mass tourism has led to the commodification of Balinese culture and environmental degradation. Therefore, the Five Pillar Experiences offer a solution by empowering local communities and promoting cultural and ecosystem sustainability. The suggestion made is the need to strengthen community-based tourism policies that actively involve local communities in every stage of decisionmaking, in order to ensure that the economic benefits of tourism can be enjoyed equitably without compromising the sustainability of Bali's culture and environment. Artikel ini mengkaji peran sektor pariwisata di Bali dalam pengaruhnya terhadap keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan, dengan fokus pada dampak pariwisata massal melalui pendekatan Five Pillar Experiences. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal dapat berkontribusi dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan adil. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang dikaji melalui kerangka konseptual sustainable tourism dan community based action. Penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata massal telah menyebabkan komodifikasi budaya Bali dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Five Pillar Experiences menawarkan solusi dengan memberdayakan komunitas lokal dan mempromosikan keberlanjutan budaya dan ekosistem. Saran yang diberikan adalah perlunya penguatan kebijakan pariwisata berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam setiap tahap pengambilan keputusan, guna memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari pariwisata dapat dinikmati secara merata tanpa mengorbankan keberlanjutan budaya dan lingkungan Bali.
The Implications of Indonesia’s Public Diplomacy as Host of the G20 Presidency for Domestic Economic Development Aisyah, Siti; Tyas, Intan Kinanthi Damarin
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v8i1.62594

Abstract

Indonesia’s G20 Presidency carried the theme Recover Together, Recover Stronger to promote post-pandemic economic recovery. Centered in Bali, the presidency utilized public diplomacy through cultural and tourism-based initiatives. Bali was strategically chosen for its global tourism appeal, allowing Indonesia to showcase its cultural assets as instruments of public diplomacy. This approach positively impacted the local economy, particularly through increased international visitation. This study examines the implementation of Indonesia’s public diplomacy strategies during its G20 Presidency and their implications for national economic development. Framed by Public Diplomacy theory and the concept of Economic Growth, the research employs a qualitative methodology with a descriptive approach to analyse the integration of cultural elements in diplomatic practices and their economic impacts. The findings indicate that Indonesia’s public diplomacy contributed significantly to the growth of key sectors, including tourism, the creative economy, and bilateral cooperation. These results underscore the dual role of public diplomacy in both advancing soft power and generating tangible economic benefits at the domestic level. Presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi. Berpusat di Bali, presidensi ini memanfaatkan diplomasi publik melalui inisiatif berbasis budaya dan pariwisata. Bali dipilih secara strategis karena daya tarik globalnya, memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan aset budaya sebagai instrumen diplomasi publik. Strategi ini berdampak positif terhadap perekonomian lokal, khususnya melalui peningkatan kunjungan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi strategi diplomasi publik Indonesia selama Presidensi G20 serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Berlandaskan teori Diplomasi Publik dan konsep Pertumbuhan Ekonomi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis integrasi elemen budaya dalam praktik diplomasi dan dampaknya terhadap sektor ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi publik Indonesia berkontribusi signifikan terhadap perkembangan sektor-sektor utama seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan kerja sama bilateral. Temuan ini menegaskan peran ganda diplomasi publik dalam memperkuat soft power sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata di tingkat domestik.
Islamophobia and Post-Conflict Dynamics Affecting the Moro Muslim Minority in Southern Philippines, 2020–2024 Saputra, Rafli Adi; Hapsari, Renitha Dwi
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v8i1.66196

Abstract

This study examines Islamophobia and the conflict dynamics experienced by the Moro Muslim minority in Southern Philippines during 2020–2024. The main issue is how anti-Muslim sentiment influence the post-Bangsamoro peace process. The research aims to analyze the interaction between political, security, and social factors driving discrimination and violence. The conceptual framework is based on securitization theory. The method applied is qualitative document analysis, covering reports from international human rights organizations, official government policies, and media coverage. Findings reveal that despite political progress through the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), Islamophobia remains instrumentalized by certain actors to sustain threat narratives, hinder integration, and fuel horizontal tensions. The study recommends strengthening minority protection mechanisms and ensuring independent monitoring of policy implementation in BARMM.  Penelitian ini mengkaji Islamophobia dan dinamika konflik yang dialami minoritas Muslim Moro di Filipina Selatan pada periode 2020–2024. Permasalahan utama adalah bagaimana sentimen antiMuslim mempengaruhi proses perdamaian pasca-Perjanjian Bangsamoro. Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi antara faktor politik, keamanan, dan sosial yang memicu diskriminasi serta kekerasan. Kerangka konseptual yang digunakan adalah teori securitization. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi kualitatif dengan analisis dokumen, meliputi laporan lembaga HAM internasional, kebijakan resmi pemerintah, dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan politik melalui Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), Islamophobia tetap digunakan oleh aktor tertentu untuk mempertahankan narasi ancaman, menghambat integrasi, dan memicu ketegangan horizontal. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan mekanisme perlindungan minoritas dan pengawasan independen terhadap implementasi kebijakan di BARMM.
Indonesia's Response to the Rise of Anti-Asian Hate Racial Discrimination in the United States in 2020-2021 in a Human Security Perspective IYANDRAPUTRA, YOSIA OCTAFREIRA; Sidik, Hasan; Yulianti, Dina
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v8i1.43487

Abstract

From the colonial era to the contemporary period, the history of the United States (US) has recorded many cases of racism, although in the 20th century  the Civil Rights Movement ended legal segregation. Cases of racism strengthened again in 2020–2021 targeting Asians in the US, including Indonesian citizens, after Covid-19 was referred to as the "China virus" by President Trump. This study aims to describe the response and efforts made by the Indonesian government in dealing with the increasing cases of racial violence against Asians that threaten the security of Indonesian citizens in the US, from the perspective of human security The methods used in this study are qualitative with interview techniques, literature studies, and internet-based research. Indonesia's efforts to address the security of Indonesian citizens in the United States include establishing communication with the diaspora community and students through online meetings, as well as building cooperation with US security authorities, ranging from local police units to FBI representatives. Sejak era kolonial hingga masa kontemporer, sejarah Amerika Serikat (AS) mencatat sangat banyak kasus rasisme, meski pada abad ke-20 Civil Rights Movement mengakhiri segregasi hukum. Kasus rasisme kembali menguat pada 2020–2021 yang menyasar warga Asia di AS, termasuk WNI, setelah Covid-19 disebut sebagai “virus China” oleh Presiden Trump. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respons dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi meningkatnya kasus kekerasan rasial terhadap orang-orang Asia yang mengancam keamanan WNI di AS, dalam perspektif keamanan manusia Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik wawancara, studi pustaka, dan penelitian berbasis internet. Upaya Indonesia dalam menangani keamanan WNI di Amerika Serikat antara lain dengan menjalin komunikasi dengan komunitas diaspora dan mahasiswa melalui pertemuan online, serta membangun kerjasama dengan otoritas keamanan AS, mulai dari satuan kepolisian setempat hingga perwakilan FBI.

Page 13 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2026) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 4 (2020) Vol 1, No 3 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue