cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deasy Sylvia Sari
Contact Email
redaksi.padjir@unpad.ac.id
Phone
+6285222251435
Journal Mail Official
redaksi.padjir@unpad.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jln. Ir Soekarno, KM. 21, Jatinangor Sumedang, 45363
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Journal of International Relations
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : 26848082     DOI : https://doi.org/10.24198/padjir.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Politik Global, Ekonomi Politik Global, Organisasi dan Kerjasama Internasional, Tata Kelola Global dan Hukum Internasional, Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri, dan Studi Keamanan, Gender dan Feminisme, serta Studi Budaya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 123 Documents
 2   3   4   5   6 
Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019) Tryas Dharossa; Teuku Rezasyah
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v2i1.26055

Abstract

Peningkatan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri yang hampir selalu terjadi dari tahun ke tahun. Besarnya jumlah WNI yang berada di luar negeri ini kemudian menjadi sebuah fokus tersendiri yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, terkait upaya perlindungan WNI yang berada di luar negeri. Oleh sebab itu, maka pemerintah perlu meningkatkan dalam memaksimalkan upaya perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri. Untuk itu, peningkatan upaya perlindungan WNI di luar negeri ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan diplomasi digital, dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta ketersediaan internet saat ini. Artikel ini bertujuan membahas bagaimana Diplomasi Digital yang dilakukan oleh Indonesia dapat diterapkan dalam upaya melindungi WNI yang berada di luar negeri. Peneliti menggunakan konsep diplomasi digital dari Marcus Holmes (2015) yang mengemukakan adanya penggunaan TIK, internet dan media social dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri dan diplomasi. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan studi literartur dan wawancara kepada beberapa narasumber yang dirasa relevan. Temuan dari penelitian ini adalah dengan diterapkannya diplomasi digital sebagai upaya perlindungan WNI di luar negeri, maka data yang diperoleh lebih kredibel dan proses pengaduan dan penyelesaian masalah pun dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
Dukungan Indonesia Africa Infrastructure Dialogue 2019 terhadap Diplomasi Korporasi Indomie di Nigeria Harold Yehezkiel Prasetyo Parningotan; Viani Puspita Sari
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33397

Abstract

Indomie sebagai salah satu produk Indonesia merupakan produk dari PT. Indofood Sukses Makmur TBK. Kepopuleran Indomie terlihat hingga di berbagai negara, salah satunya adalah Nigeria. Indomie di Nigeria sangat popular berkat usaha salah satu pihak relasi Indofood, Dufil melalui Diplomasi Korporasi, yang bertujuan untuk mendukung potensi pasar Indomie di Nigeria hingga benua Afrika. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dukungan pemerintah Indonesia melalui Indonesia Africa Infrastructure Dialogue 2019 terhadap Diplomasi Korporasi Indomie di Nigeria pada tahun 2018 – 2020 yang dapat mengembangkan pasar Indomie di Nigeria hingga benua Afrika. Penelitian ini dilihat melalui pendekatan neoliberalisme dan teori diplomasi korporasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dapat menjelaskan fenomena tersbeut yang didukung oleh berbagai data baik studi literatur dan hasil wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah Indonesia terhadap brand Indomie sebagai usaha dan brand ternama serta perusahaan Indofood dan Salim sebagai pemiliki brand sangat berdampak dan menunjukan hubungan yang interdepedensi.
Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam Implementasi Sustainable Development Goals 2030 oleh ASEAN (2015-2019) Hanifa Zama Dinnata; Nuraeni Nuraeni
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v2i2.26067

Abstract

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular merupakan kerjasama dalam bidang pembangunan yang melibatkan negara-negara Selatan dengan tujuan mencapai kondisi yang independen, dengan melibatkan tiga pihak; dua negara Selatan dan pihak ketiga, yaitu negara maju atau organisasi multilateral sebagai penyedia sumber daya maupun pengetahuan. Kerjasama ini dianggap dapat mengoptimalisasi agenda pembangunan dunia salah satunya Sustainable Development Goals. Salah satu aktor aktif dalam usaha pencapaian SDGs adalah ASEAN yang beranggotakan negara-negara Selatan. Namun, perjalanan ASEAN akan SDGs dinilai lambat pada beberapa poin. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dalam Implementasi SDGs oleh ASEAN, dengan batasan waktu 2015-2019. Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan konsep organisasi internasional, menempatkan ASEAN sebagai aktor dan menganalisis dengan analisa institusi formal menurut buku International Organizations oleh Clive Archer (2001). Metode penelitian yang digunakan disini merupakan kualitatif deskriptif yang berpedoman pada pemaparan John W. Creswell dalam Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach (2010). Hasil yang ditemukan merupakan bahwa Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular yang dilakukan oleh ASEAN sebagian besar masih berada dalam tataran ideologis politik, yaitu nilai dan prinsip solidaritas antar negara Selatan, dan belum seluruhnya telah menjadi kerjasama teknis. Perlu adanya pelaksanaan yang lebih konkret secara teknis oleh ASEAN.
Dialektika Regulasi Pertambangan Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia melalui Pendekatan Obsolescing Bargaining Model Angga Danu Fadil Irawan
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v3i1.28621

Abstract

Implementasi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia menjadi awal dari polemik renegosiasi kebijakan dan kepentingan ekonomi politik yang berlawanan di antara Pemerintah Indonesia (Host State) dan PT Freeport Indonesia (Multi National Corporation). Artikel ini akan menganalisis bagaimana proses renegosiasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tertera di dalam UU No. 4 Tahun 2009 melalui skenario daya tawar (bargaining power) di antara kedua aktor yang bertikai. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang bersumber pada studi kepustakaan. Penulis akan menitikberatkan analisis melalui spektrum paradigma neomerkantilisme untuk melakukan eksplorasi variabel yang lebih berorientasi pada kepentingan negara (state centric model of bargaining). Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia akan diartikulasikan posisi tawarnya melalui Obsolescing Bargaining Model. Hasil analisis mengacu pada posisi dominan Pemerintah Indonesia dalam proses renegosiasi IUPK sehingga hasil artikulasi daya tawar akan lebih berorientasi pada keuntungan Pemerintah Indonesia sebagai Host-State.
Child Stateless sebagai kelanjutan dampak Human Trafficking dalam lingkup ASEAN Yumni Rizqika Ahlina; Teuku Rezasyah; Dina Yulianti
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v2i2.25465

Abstract

Human Trafficking merupakan salah satu bentuk Transnational Organized Crime yang namanya tak asing lagi di abad ke- 21. Aspek yang menjadi sasaran dari Human Trafficking ini sendiri adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pada akhirnya mengancam Keamanan Manusia dari para korban yang merupakan pekerja migran di Kawasan Asia Tenggara terkhusus kasus Human Trafficking pekerja migran Indonesia di Malaysia. Tujuan ekonomi yang menjadi pendorong utama masyarakat ASEAN yang mayoritas adalah masyarakat dengan pendapatan perkapita menengah kebawah perlu untuk mencari peluang pekerjaan di luar negaranya. Iming- iming yang menggugah dan memunculkan pemikiran bahwa bekerja di luar negeri adalah peluang besar untuk mendapatkan kesejahteraan, maka kebanyakan pekerja migran lebih memilih untuk mengakses jaringan jaringan ilegal yang mudah dan murah. Tanpa disadari kasus Human Trafficking mampu menghasilkan masalah jangka panjang yakni bertambahnya populasi Child Stateless yang akan menanggung akibat sebagai individu yang tidak memiliki kewarganegaraan.
Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur Muhammad Ammar Al Ghifari; Satriya Wibawa
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33698

Abstract

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan kasus kejahatan perdagangan manusia terbesar. Penelitian ini bertujuan menjelaskan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia melalui pemenuhan dimensi keamanan manusia. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah berupaya untuk memenuhi dimensi-dimensi keamanan manusia dalam rangka menanggulangi kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur. Kebijakan-kebijakan yang dibuat juga bisa mencegah masyarakat untuk masuk kedalam kondisi yang menjadi faktor-faktor perdagangan manusia.
Keterlibatan RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands) dalam Penanggulangan Konflik di Kepulauan Solomon Falhan Hakiki; Deasy Silvya Sari
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v2i2.27263

Abstract

Konflik internal pada Kepulauan Solomon mengakibatkan terjadinya krisis kemanusiaan yang berdampak kepada terancamnya keamanan manusia masyarakat negara tersebut. Hal ini di respon oleh negara-negara di kawasan Pasifik untuk menanggulangi konflik dengan membentuk RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands). Dengan menggunakan metode riset kualitatif dan kerangka konseptual keamanan non tradisional, keamanan manusia, dan tanggung jawab untuk melindungi, pada artikel ini di dapatkan peran RAMSI dalam menanggulangi konflik di Kepulauan Solomon ada tiga bentuk. Pertama, tanggung jawab untuk mencegah yaitu RAMSI melakukan intervensi dan stabilisasi. Kedua, tanggung jawab untuk bereaksi yaitu RAMSI melakukan serangkaian aksi seperti penyitaan senjata kelompok yang berkonflik, mengejar tokoh-tokoh kriminal dan korup, serta melakukan penegakkan hukum. Ketiga, tanggung jawab untuk pemulihan yaitu RAMSI melakukan pembangunan kapasitas di bidang hukum, politik, keamanan, ekonomi di Kepulauan Solomon.Kata Kunci: Keamanan Manusia, Kepulauan Solomon, Konflik, RAMSI, Tanggung Jawab untuk Melindungi
Peran United Nations Human Rights Council (UNHRC) dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Zainichi Koreans di Jepang Fildza Nabila Anandhini
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v3i1.30694

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran The United Nations Human Rights Council (UNHRC) dalam mengatasi permasalahan diskriminasi terhadap zainichi Koreans di Jepang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan rumusan masalah “bagaimana peran UNHRC dalam mengatasi permasalahan diskriminasi terhadap zainichi Koreans di Jepang?” Peneliti menggunakan teori organisasi internasional dan konsep minority rights sebagai konsep pendukung yang menjelaskan mengenai masalah hak-hak terhadap minoritas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah kepustakaan, berupa buku, media online, maupun dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHRC sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia memiliki tiga peran dalam mengatasi permasalahan zainichi Koreans di Jepang, yaitu inisiator, fasilitator, dan mediator. Sebagai inisiator artinya UNHRC mendorong penegakan hukum terhadap zainichi Koreans di Jepang. Sedangkan sebagai fasilitator artinya UNHRC menjadi wadah untuk memfasilitasi aktor-aktor negara maupun non-negara untuk melakukan kerjasama. Dan yang terakhir, peran mediator yaitu sebagai perantara dalam menyelesaikan masalah antara Jepang dan Korea Selatan.
ANALISIS EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DALAM STUDI KASUS PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT – TIONGKOK PERIODE 2018-2019 Istanul Badiri
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v2i2.26070

Abstract

Fenomena saling berbalas tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018 lalu yang berlanjut menjadi perang dagang antar kedua negara sukses menarik perhatian para penstudi Hubungan Internasional diseluruh dunia. Defisit perdagangan yang dialami oleh Amerika Serikat atas Tiongkok semenjak tahun 2011 hingga menyentuh angka US$ 337,18 miliar pada tahun 2017 lalu, melatarbelakangi pembebanan tarif sebesar US$ 60 miliar yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, atas 1.300 jenis produk asal Tiongkok pada 22 Maret 2018. Merespon hal tersebut, Tiongkok turut memberikan tarif tambahan sebesar US$ 3 miliar atas produk aluminium dan baja asal Amerika Serikat. Kejadian perang dagang antar kedua negara tersebut terus berlanjut hingga tahun 2019. Melalui tulisan ini, Penulis berusaha menganalisis fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada periode 2018-2019 melalui pendekatan Ekonomi Politik Internasional demi memahami penggunaan aspek-aspek ekonomi oleh suatu negara dalam mencapai tujuan dan kepentingan negara tersebut. Dengan menggunakan metode Kualitatif berbasis studi kasus, penulis berharap dapat menganalisis fenomena tersebut secara mendalam.
Pelaksanaan ASEAN Single Aviation Market dalam Industri Penerbangan di Indonesia Aldy Akbar Maulana; Hasan Sidik; Deasy Silvya Sari
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v3i2.34352

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ASAM dalam industri penerbangan di Indonesia. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis secara mendalam terkait fenomena yang terjadi. Sumber data berasal dari document-based research berupa dokumen resmi, wawancara dengan narasumber, dan internet-based research berupa buku, jurnal, berita, maupun sumber rujukan lain dari internet. Periset menggunakan teori rezim internasional untuk melihat karakteristik rezim di dalam ASAM dan memasukannya ke dalam skema pendekatan conventional structuralism untuk melihat perkembangan implementasi rezim di Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa ASAM telah memenuhi karakteristik rezim internasional di ASEAN, terlihat dari prinsip, norma, dan aturan prosedur yang membentuk rezim. ASAM menjadi sebuah komitmen jangka panjang untuk melalukan integrasi kawasan melalui liberalisasi penerbangan. Namun, pembentukan hingga pengaplikasian ASAM masih didasarkan pada kepentingan negara. Kebijakan ASAM di Indonesia masih terdapat proteksionisme terhadap pelaksanaannya. Pelaksanaan ASAM di Indonesia hanya diterapkan pada penerbangan internasional. Sedangkan penerbangan domestik masih mempertahankan prinsip cabotage.

Page 4 of 13 | Total Record : 123

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 4 (2020) Vol 1, No 3 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue