cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Soni Akhmad Nulhaqim
Contact Email
jkrk.fisip@gmail.com
Phone
+6281322312268
Journal Mail Official
jkrk.fisip@gmail.com
Editorial Address
Pusat Studi Konfilk dan Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Gedung A FISIP-UNPAD Lt. 2 Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor, Sumedang
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 26558823     EISSN : 26561786     DOI : https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik yakni memuat hasil-hasil penelitian lapangan dan dan atau kajian pustaka mengenai isu-isu konflik dan resolusi konflik di tingkat nasional, regional dan internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik" : 19 Documents clear
ANALISIS KONFLIK AGRARIA PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL REMPANG ECO CITY DI PULAU REMPANG BATAM Nulhaqim, Soni Akhmad; Apsari, Nurliana Cipta; Santoso, Meilanny Budiarti; Putri, Nadila Auludya Rahma
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.55131

Abstract

Konflik agraria merupakan salah satu konflik yang kerap kali terjadi di Indonesia dan terjadi di berbagai sektor yang berkaitan dengan perkebunan-agribisnis, bisnis properti, tambang dan proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur yang dikemas dalam Proyek Strategis Nasional menjadi salah satu sektor yang menyumbang terjadinya konflik agraria. Pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang Batam menimbulkan konflik agraria diantara mayarakat adat Pulau Rempang dengan BP Batam terkait hak atas kepemilikan lahan. Penelitian ini ditujukan guna mendeskripsikan dan menjelaskan analisis konflik menurut Nulhaqim, et al (2017) meliputi peristiwa konflik, pemicu konflik, penyebab konflik, dampak serta resolusi konflik. Metode penilitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagi sumber literatur baik melalui jurnal ilmiah maupun laman berita yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penilitian menunjukan bahwa peristiwa konflik terjadi pada 07 September 2023 antara masyarakat adat Pulau Rempang dengan BP Batam dan aparat gabungan. Adapun pemicu dari konflik ini yaitu saat akan dilakukan pengukuran lahan oleh pihak BP Batam dan aparat gabungan. Penyebab dari konflik ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian hak atas lahan yang berdampak pada lingkungan fisik dan non fisik. Berbagai upaya resolusi konflik dilakukan oleh berbagai pihak salah satunya dengan pemberian kompensasi yang menguntungkan bagi masyarakat.
PENERAPAN INTEGRATED FARMING KETAPANG SEBAGAI INOVASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT PERTAMINA PATRA NIAGA IT TANJUNG WANGI Nursyamsi, Fajar; Riyanti, Chika; Rahina, Angelica Kintani Sekar
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.57863

Abstract

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) telah menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. PT Pertamina Patra Niaga IT Tanjung Wangi mengembangkan program inovatif melalui penerapan integrated farming di Ketapang. Konsep integrated farming atau pertanian terpadu ini menggabungkan berbagai sektor pertanian seperti perikanan, peternakan, dan pertanian dalam satu sistem yang saling berkesinambungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memberikan pelatihan, fasilitas, dan pendampingan dalam pengelolaan pertanian terpadu. Melalui pendekatan ini, masyarakat lokal tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih stabil, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat keterampilan lokal, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Implementasi ini menjadi model inovatif yang dapat direplikasi oleh perusahaan lain dalam pengembangan program CSR yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Corporate Social Responsibility (CSR) programs have become an integral part of business strategy in contributing to sustainable development. PT Pertamina Patra Niaga IT Tanjung Wangi has developed an innovative program through the implementation of integrated farming in Ketapang. The concept of integrated farming combines various agricultural sectors such as fisheries, livestock, and agriculture into one interconnected system. This program aims to improve the welfare of the local community by providing training, facilities, and assistance in managing integrated farming. Through this approach, the local community not only gains more stable economic benefits but also contributes to food security and environmental preservation. This study employs a qualitative descriptive method. The research results show that the program has successfully increased community income, strengthened local skills, and supported environmental sustainability. This implementation serves as an innovative model that can be replicated by other companies in developing sustainable CSR programs focused on community empowerment. 
ARBITRASE ADAT SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA SUMBER DAYA ALAM ALTERNATIF Imamulhadi, Imamulhadi; Hidayat, Eva Nuriyah
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.57070

Abstract

Penyelesaian sengketa terkait sumber daya alam di Indonesia yang diselesaikan secara alternatif di luar pengadilan berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif. Namun terdapat beberapa kondisi tidak ideal bagi masyarakat adat apabila model penyelesaian sengketa arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi dipaksakan berlakunya kepada mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian desktipftif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menjelaskan arbitrase adat  sebagai penyelesaian sengketa sumber daya alam alternatif. Kearifan masyarakat adat yang mengimplementasikan  falsafah adat dan prinsip-prinsip sebagai turunannya dalam peradilan adat, merupakan landasan kuat alasan diterimanya peradilan adat sebagai bagian dari penyelesaian sengketa sumber daya alam di luar pengadilan. Settlement of disputes related to natural resources in Indonesia which are resolved alternatively outside of court based on Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternatives. However, there are several conditions that are not ideal for indigenous peoples if the dispute resolution model of arbitration, mediation, negotiation and conciliation is imposed on them. This research uses a descriptive research method with a sociological juridical approach to explain customary arbitration as an alternative natural resource dispute resolution. The wisdom of indigenous peoples who implement customary philosophy and its derivative principles in customary justice is a strong basis for accepting customary justice as part of resolving natural resource disputes outside of court.
IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EKOWISATA PANDURI BERSERI PT PERTAMINA PATRA NIAGA FUEL TERMINAL TUBAN Trianto, Hasfin Bagus; Ramadhany, Affrida Eka; Sukmayadevi, Sukmayadevi; Faticha, Maulida Nur
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.58021

Abstract

Program Ekowisata Panduri Berseri merupakan salah satu inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Tuban. Program ini dilaksanakan di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Desa Tasikharjo terletak di pesisir pantai utara dan memiliki potensi pantai. Potensi ini telah mendorong masyarakat setempat untuk melestarikan dan mengelola aset alam mereka, dengan tujuan pelestarian lingkungan dan pengembangan potensi ekonomi baru melalui pengelolaan pantai sebagai destinasi wisata. Penelitian ini mengkaji proses pelaksanaan program CSR oleh PT Pertamina Patra Niaga FT Tuban, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap langkah pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan implementasi CSR dari PT Pertamina FT Tuban melalui program Ekowisata Panduri Berseri memberikan manfaat untuk mendorong keberlanjutan kehidupan lingkungan dan bagi keberlanjutan ekonomi masyarakat Desa Tasikharjo. The Panduri Berseri Ecotourism Program is one such initiative Corporate Social Responsibility (CSR) which is run by PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Tuban. This program was implemented in Tasikharjo Village, Jenu District, Tuban Regency, East Java Province. Tasikharjo Village is located on the north coast and has beach potential. This potential has encouraged local communities to conserve and manage their natural assets to preserve the environment and develop new economic potential by managing beaches as tourist destinations. This research examines the process of implementing the CSR program by PT Pertamina FT Tuban. CSR program by PT Pertamina FT Tuban implemented trought stages of planning, implementation, monitoring and evaluation. The approach used is Participatory Rural Appraisal (PRA), which involves active community participation in every step of program implementation. The implementation of CSR from PT Pertamina FT Tuban through the Panduri Berseri program provides benefits for encouraging environmental sustainability and for the economic sustainability of the Tasikharjo Village community.
MENELUSURI KEGAGALAN OSCE DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN PADA KONFLIK ARMENIA-AZERBAIJAN MELALUI ANALISIS RESOLUSI KONFLIK Meichella, Aziizah Ika; Annamira, Raisa; Akim, Akim; Dermawan, Windy
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.53824

Abstract

Armenia dan Azerbaijan berada dalam situasi konflik berkepanjangan di wilayah Nagorno-Karabakh. Sejarah konflik Armenia-Azerbaijan kembali pada masa Soviet, ketika Nagorno-Karabakh diberikan status otonomi di Republik Sosialis Soviet Azerbaijan, meskipun mayoritas penduduknya adalah etnis Armenia. Pasca runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan meningkat, dengan pecahnya perang Nagorno-Karabakh yang berlangsung hingga tahun 1994. Berbagai upaya ditempuh untuk menyelesaikan konflik tersebut salah satunya adalah melalui Minsk Group di bawah OSCE. Akan tetapi, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang baik dan penyelesaian konflik belum dilaksanakan secara tuntas. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor kegagalan OSCE (Minsk Group) dalam mengatasi konflik Nagorno-Karabakh menggunakan alat analisis konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang berfokus menggali lebih dalam teks narasi penelitian terkait. Hasil penemuan menjelaskan bahwa peran pihak ketiga seperti organisasi internasional sangat krusial mengingat kedua belah pihak memiliki tendensi untuk menuduh satu sama lain yang membuat isu ini berkepanjangan. Keterlibatan banyak pihak di luar Minsk Group juga menyebabkan konflik ini semakin runyam. Adapun peneliti memberikan rekomendasi resolusi untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan memperbaiki dan merestrukturisasi organisasi internasional yang ikut terlibat dalam penyelesaian konflik juga mengulas kembali karakteristik OSCE sebagai organisasi internasional agar bisa bergerak selayaknya sebuah organisasi mediasi konflik. Menyamakan visi misi serta tujuan penyelesaian konflik antar negara anggota juga sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi perbedaan perspektif dalam prosesnya, hingga menggali lebih dalam mengenai asal mula juga akar kesukuan yang akhirnya menjadi inti utama konflik ini. Dengan ditemukannya resolusi ini, jika pada negara-negara lain ditemukan permasalahan yang serupa, proses pencarian resolusi dari konflik tersebut akan dipermudah dengan adanya penelitian ini. Armenia and Azerbaijan are in a prolonged conflict situation in Nagorno-Karabakh region. The history of the Armenia-Azerbaijan conflict goes back to Soviet times, when Nagorno-Karabakh was granted autonomous status within the Azerbaijan Soviet Socialist Republic, although the majority of its population was ethnic Armenian. After the collapse of the Soviet Union in 1991, tensions between Armenia and Azerbaijan increased, with the outbreak of the Nagorno-Karabakh war which lasted until 1994. Various efforts were made to resolve the conflict, one of which was through the Minsk Group under the OSCE. However, these efforts have not produced good results and conflict resolution has not been implemented completely. Based on these problems, the article examines further the factors of OSCE (Minsk Group) failure in resolving the Nagorno-Karabakh conflict using conflict analysis tools. The research methodology employed is descriptive qualitative, with a specific focus on delving further into narrative texts connected to the research topic. The findings explain that the role of third parties such as international organizations is very crucial considering that both parties have a tendency to accuse each other which makes this issue protracted. The involvement of many parties outside the Minsk Group also made this conflict even more complicated. The researchers provide recommendations for resolution to overcome this conflict, namely by improving and restructuring the international organizations involved in resolving the conflict as well as reviewing the characteristics of the OSCE as an international organization so that it can move like a conflict mediation organization. Synchronizing the vision and goals of conflict resolution between members is also necessary so that there are no longer differences in perspective in the process, as well as digging deeper into the origins and tribal roots which ultimately become the main core of this conflict. By finding this resolution, if similar problems are found in other countries, the process of finding a resolution to the conflict will be made easier by this research.
STRATEGI PROGRAM PENDAMPINGAN PADA KORBAN KDRT DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPANULI UTARA Simanjuntak, Juni Arti Ida Sondangna; Rangkuti, Zoraya Alfathin
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.55343

Abstract

Peningkatakan kualitas pelayanan pemerintah menjalankan program pendampingan pada korban KDRT sangat diperlukan untuk memberikan manfaat dan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara rinci Strategi Program Pendampingan Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa bagian di Dinas PPKBP3A, dan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Tapanuli Utara. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpuan. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori menurut Kotten (1996) dengan satu indikator yaitu Strategi Program (Program Strategy) dengan 3 variabel antara lain Dampak positif dan negatif, Kelebihan dan kekurangan, dan Dampak yang dirasakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan dari program pendampingan sudah berjalan dengan baik, program pendampingan ini memberikan manfaat dan dampak yang baik pada korban KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara yang membutuhkan mediasi. Dalam pelaksanaan dilapangan program pendampingan pada korban KDRT terdapat beberapa kesenjangan yang menyebabkan kurang efektif berjalannya proram. Improving the quality of government services running a program of assistance for victims of domestic violence is very necessary to provide benefits and solutions to the problems faced. The purpose of this study is to describe in detail the Strategy of the Assistance Program for Victims of Domestic Violence (KDRT) in North Tapanuli Regency. The research conducted is a descriptive study with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Informants in this study were several sections in the PPKBP3A Service, and victims of Domestic Violence (KDRT) in North Tapanuli Regency. Data collection techniques were interviews, observation and documentation. Data validity techniques were carried out using data source triangulation techniques and technical triangulation. The data obtained were analyzed descriptively by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data obtained were then analyzed qualitatively with the theory according to Kotten (1996) with one indicator, namely Program Strategy with 3 variables including Positive and negative impacts, Advantages and disadvantages, and Perceived impacts. The results of the study indicate that the service of the mentoring program has been running well, this mentoring program provides benefits and good impacts on victims of domestic violence in North Tapanuli Regency who need mediation. In the implementation of the mentoring program for victims of domestic violence in the field, there are several gaps that cause the program to be less effective.
MORATORIUM PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN ETIKA REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI PADA MASA TUGAS SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK Darodjat, Rafan; Irfan, Maulana; Kusmayanti, Hazar
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.57082

Abstract

Jabatan Rektor merupakan jabatan yang bergengsi, menyebabkan banyak yang berminat untuk mendudukinya. Hal ini tentunya memiliki potensi konflik, biasanya yang tidak sejalan berusaha mencari kesalahan untuk menjatuhkan. Hal ini tentunya akan mengganggu aktivitas perguruan tinggi dan juga menurunkan kredibiltas institusi oleh masyarakat. Sehingga perlu adanya resolusi konflik, karena permasalahan karena persaingan Rektor di PTN cukup banyak kasusnya. Di dalam hukum dikenal Asas Equality Before the Law (persamaan dihadapan hukum), semua insan harus mendapatkan perlakuan yang adil, konsep moratorium pemberian sanksi hanya menghentikan sementara penjatuhan sanksi pelanggaran yang diduga pernah dilakukan sebelum menjabat. Moratorium ini diharapkan menjadi resolusi karena konflik pada Jabatan Rektor harus diminimalisir karena efeknya yang melibatkan banyak pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis dengan menggunakan Norma Hukum sebagai landasan, kemudian melihat gejala masyarakat untuk mendapatkan pemecahannya. Hasil dari penelitian ini, perlu adanya kesadaran dari sivitas akademis untuk mengedepankan  Presumption of Innocence (Asas Praduga Tak Bersalah), adanya aturan tertulis mengenai jabatan rektor untuk mendapat hak moratorium atas pelanggaran yang pernah dilakukan sebelum menjabat. The rector's office is a prestigious position, causing a lot of people to be interested in holding it. It has the potential for conflict; usually, disharmony is trying to find mistakes to drop. This will undoubtedly disrupt the activities of the college and also reduce the credibility of the institution in the community. So there needs to be a resolution to the conflict because the problem is the competition among the rectors in state colleges in quite a few cases. Under the law known as Equality Before the Law, all human beings must be treated fairly. The concept of a moratorium on sanctions only stops the temporary fall of sanctions for alleged violations that have ever been committed before taking office. This moratorium is expected to be a resolution because the conflict in the Rector's Department must be minimized due to its multi-party effects. The method used in this research is Yuridis-Sociological, using the Law Norms as a basis, then looking at the symptoms of the community to find its solution. As a result of this research, there is a need for a consciousness of academic civilization to advance the Presumption of Innocence, a written rule on the post of rector to obtain the right to a moratorium on violations committed before taking office.
AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA LINGGA KECAMATAN SIMPANG EMPAT DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN KARO Br Purba, Ivana Hotma Surabina; Ginting, Simson
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.56738

Abstract

Desa Wisata Lingga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karo karena destinasi pariwisata yang ditawarkan adalah destinasi yang sudah mulai jarang ditemui. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang masih menyimpan alat-alat kebudayaan tradisional dan rumah adat seperti Desa Wisata Lingga.  Ironisnya hal ini tidak menjadi permasalahan serius bagi pemerintah sehingga pengelolaan yang dilakukan masih sangat minim, diantaranya belum adanya keterbukaan antar aktor terkait dalam penyusunan kebijakan, minimnya tindakan rehabilitasi terhadap rumah adat yang menjadi icon wisata, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terhadap promosi Desa Wisata Lingga, tidak adanya kontrol anggaran yang jelas dan terbuka, serta terdapat kebutuhan dan harapan publik yang tidak terpenuhi oleh Dinas Pariwisata terkait dengan pengelolaan Desa Wisata Lingga. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Desa Wisata Lingga di Dinas Pariwisata Kabupaten Karo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian merujuk pada teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Koppel (2005), yang mencakup transparancy, liabillity, controllability, responsibility, dan responsiveness. Lingga Tourism Village has its own attraction for tourists who visit Karo Regency because the tourism destinations offered are destinations that have begun to be rarely encountered. Only certain places still store traditional cultural tools and traditional houses such as Lingga Tourism Village.  Ironically, this is not a serious problem for the government so that the management carried out is still very minimal, including the lack of openness between relevant actors in policy formulation, the lack of rehabilitation measures for traditional houses that have become tourist icons, the lack of facilities and infrastructure that support the promotion of the Lingga Tourism Village, the absence of clear and open budget control, and there are public needs and expectations that are not met by the Agency Tourism is related to the management of Lingga Tourism Village. For this reason, this study aims to examine and describe the accountability of the management of Lingga Tourism Village at the Karo Regency Tourism Office. The research method used in this study is qualitative descriptive. The results of the study refer to the accountability theory put forward by Koppel (2004), which includes transparency, liabillity, controllability, responsibility, and responsiveness.
Peran Pekerja Sosial dalam Permasalahan Pengungsi Korban Perang Abdillah, Fajrin Rizki; Darwis, Rudi Saprudin
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.56950

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran pekerja sosial dalam memenuhi hak-hak dasar, memberikan dukungan psikososial, dan mengadvokasi kebijakan bagi pengungsi Suriah di wilayah Eropa melalui studi literatur. Analisis mendalam dilakukan terhadap berbagai jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan studi kasus untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam pekerjaan sosial dengan pengungsi. Temuan penelitian menunjukkan pekerja sosial memainkan peran penting dalam menjamin bahwa pengungsi diberikan perlindungan, akses ke sumber daya dasar, dan bantuan dalam mengatasi trauma.Pekerja sosial juga berperan sebagai advokat dalam memperjuangkan hak-hak pengungsi dan mengubah kebijakan yang relevan. Kesimpulannya, pekerja sosial memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup pengungsi korban konflik bersenjata.
PANCASILA DAN ISLAM DALAM RESOLUSI KONFLIK INTERNASIONAL Putawa, Rilliandi Arindra; Wahyudi, Mohamad Noor
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.54370

Abstract

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilatarbelakangi banyaknya konflik internasional yang terjadi beberapa dekade terakhir dan adanya perbedaan sikap bangsa Indonesia dalam menyikapi konflik-konflik tersebut. Kemanusian konon menjadi alasan utama bagi Indonesia dalam menyampaikan keberpihakan di tengah konflik-konflik tersebut yang salah satunya adalah konflik Palestina dan Israel. Di sisi lain, masih banyak umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia bersikap pesimis akan adanya jalur damai dalam penyelesaian konflik di tanah Palestina. Dengan mengguakan studi komparatif, penelitian ini kemudian mencoba menyoroti bagaimana sejatinya nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai Pancasila dalam melihat suuatu konflik antar bangsa dan bagaimana pula kedua sudut pandang tersebut menyelesaikan konflik yang melibatkan dua bangsa dengan ideologi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memungkinkan adanya lebih banyak pihak yang terlibat pada resolusi konflik, melalui mekanisme musyawarah. Di sisi lain, dengan latar belakang historisnya seakan memiliki kekuatan untuk berbicara banyak dalam penyelesaian konflik yang berujung pada kemerdekaan salah satu bangsa. This research is a qualitative study that is based on the many international conflicts that have occurred in the last few decades and the differences in the attitudes of the Indonesian people in responding to these conflicts. Humanity is said to be the main reason for Indonesia to convey its side in the midst of these conflicts, one of which is the Palestine and Israel conflict. On the other hand, many Muslims who are the majority of the Indonesian population are still pessimistic about the existence of a peaceful path to resolving the conflict in Palestine. By using a comparative study, this study then tries to highlight how the true values of Islam and also the values of Pancasila are in viewing a conflict between nations and how the two perspectives resolve conflicts involving two nations with different ideologies. The results of the study show that Pancasila allows for more parties to be involved in resolving the conflict, through a deliberation mechanism. On the other hand, with its historical background, it seems to have the power to speak volumes in resolving conflicts that end in the safety of one of the nations.

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2025): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik More Issue