cover
Contact Name
Soni Akhmad Nulhaqim
Contact Email
jkrk.fisip@gmail.com
Phone
+6281322312268
Journal Mail Official
jkrk.fisip@gmail.com
Editorial Address
Pusat Studi Konfilk dan Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Gedung A FISIP-UNPAD Lt. 2 Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor, Sumedang
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
ISSN : 26558823     EISSN : 26561786     DOI : https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik yakni memuat hasil-hasil penelitian lapangan dan dan atau kajian pustaka mengenai isu-isu konflik dan resolusi konflik di tingkat nasional, regional dan internasional.
Articles 129 Documents
APLIKASI KONSEP 4 P PADA AKSI PEMASARAN SOSIAL UNTUK MEMBANGUN MINAT MEMBACA ANAK-ANAK BINAAN YAYASAN WAHANA BAKTI PERTIWI Hery Wibowo; Arie Surya Gutama; Maulana Irfan; Sahadi Humaedi; Wandi Adiansah
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.38195

Abstract

Perkembangan ragam teknologi, khususnya teknologi informasi menuntut masyarakat untuk memiliki minat dan kebiasaan literasi. Tuntutan pola pikir yang bertumbuh, menuntut setiap pembelajaran untuk selalu haus akan ilmu. Aktivitas belajar bagi anak, khususnya kegiatan membaca buku merupakan hal yang penting bagi anak dan dapat menjadi jembatan bagi perolehan data dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan bagi tumbuh kembangnya dan kebutuhan karirnya di masa mendatang. Aksi Penelitian Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan menggunakan strategi Pemasaran Sosial, yaitu mensinergikan dimensi Product (produk sosial), Price (harga yang harus dibayar target penerima), Place (bagaimana pesan menyasar penerima) dan Promotion (segala bentuk dan varian aksi yang menunjang perubahan perilaku yang ditargetkan). Kombinasi 4 P diaplikasikan untuk mencapai tujuan program yaitu meningkatkan minat membaca dan menambah frekuensi perilaku membaca buku pada anak-anak binaan Yayasan Wahana Karya Bakti Pertiwi yang berlokasi di Stasiun Kereta Api Bandung
PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEREMPUAN RAWAN SOSIAL DAN EKONOMI Sarah Apriliandra; Ariq Akmal Suwandi; Rudi Saprudin Darwis
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.37538

Abstract

Pemberdayaan adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk peningkatan kemampuan serta kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat dengan cara memberikan dorongan, arahan, dan juga motivasi agar mereka tersadar dan tahu tentang apa yang mereka miliki sehingga berubah kearah yang lebih baik. Dalam pemberdayaan ini pula diperlukan seseorang yang nantinya akan melakukan tugas sebagai pendamping dalam melakukan pemberdayaan dan yang paling tepat adalah seorang Pekerja Sosial. Peran Pekerja Sosial sangat vital karena mereka yang berhadapan langsung dengan klien yang akan dibina yaitu Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam pemberdayaan. Metode yang dipakai yaitu Studi Kepustakaan/Literatur dengan menggunakan Teknik analisis data model interaktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Wanita Rawan Sosial Ekonomi memiliki permasalahan pada kurangnya akses yang bisa didapatkan seperti pendidikan dan pelayanan yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi mereka sehingga mengakibatkan mereka menjadi miskin. Peran pekerja sosial melalui pemberdayaan akan cukup efektif karena pekerja sosial memiliki segala instrumen yang dibutuhkan dalam melakukan pemberdayaan yang nantinya akan membantu Wanita Rawan Sosial Ekonomi keluar dari permasalahan.
PARTISIPASI KARANG TARUNA DALAM RESOLUSI KONFLIK DI DESA GENTENG, KECAMATAN SUKASARI, KABUPATEN SUMEDANG Zulham Hamidan Lubis; Riansyah Riansyah; Auriel Karina Siti Zutema; Soni Akhmad Nulhaqim
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.38293

Abstract

Konflik yang terjadi di setiap desa pada umumnya merupakan konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam proses pembangunan desa tidak terkecuali di Desa Genteng. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan partisipasi oleh berbagai pihak, salah satunya kelembagaan karang taruna di Desa Genteng. Karang taruna merupakan suatu wadah organisasi yang tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis berdasarkan fenomena yang terjadi. Data yang diperoleh berupa wawancara, penelusuran jurnal ilmiah, dan berita online yang berkaitan dengan isu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan telah terpenuhinya fungsi karang taruna, terwujudnya prasyarat partisipasi, dan bentuk partisipasi di Desa Genteng Kabupaten Sumedang.  
KONFLIK BATAS WILAYAH DAERAH PEMEKARAN KEPULAUAN SERIBU MENGANCAM KEAMANAN NASIONAL Syifa Haerunisa Putri Maharani; Puguh Santoso; Achmed Sukendro
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.37915

Abstract

Tulisan ini membahas konflik batas wilayah perairan pada daerah pemekaran Kepulauan Seribu. Konflik ini sengketa antara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Provinsi Banten mengenai batas wilayah lautnya, dimana diantara dua provinsi tersebut terdapat Kepulauan Seribu yang menjadi daerah pemekaran. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada di wilayahnya. Batas pengelolaan wilayah di laut pun menjadi bernilai strategis sehingga penentuan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut juga menjadi penting. Pengaturan tentang pengelolaan wilayah laut di Indonesia diperlukan karena laut memiliki potensi sumber daya yang besar. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada di wilayahnya. Sengketa batas wilayah merupakan isu yang berkaitan dengan usaha dan perbaikan perekonomian di daerah. Namun, sengketa ini juga bisa menyebabkan munculnya disintegrasi. Bahkan, sebaliknya disintegrasi bangsa dapat memicu terjadinya konflik. Dengan pemahaman bahwa disintegrasi merupakan suatu gejala sosial yang mengancam keamanan negara. Penulisan ini diolah serta dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori konflik terhadap sengketa batas wilayah perairan di Kepulauan Seribu. Kata Kunci: Konflik, Batas wilayah, Keamanan Nasional.
PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI, KABUPATEN SUMEDANG Riska Nandini; Bimby Gita Rama Putri; Syeikha Nabilla Setiawan; Fitriya Anggraeni; Muhammad Fedryansyah
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.38294

Abstract

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan yang dilakukan di daerah. Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer), di mana penerima manfaat program ini akan menerima bantuan tunai sepanjang memenuhi kewajibannya. Program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Jumlah penduduk Desa Genteng tercatat sekitar 6.500 jiwa dan mata pencarian warga didominasi oleh petani dan buruh tani. Secara garis besar tingkat perekonomian masyarakat di Desa Genteng masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih lagi,  Salah satu upaya pemecahan masalah tersebut melalui Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaan program PKH, terdapat permasalahan konflik sosial yakni ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial. Peran pendamping PKH merupakan  aktor penting dalam menyukseskan program PKH. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui kajian literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peran pendamping PKH sudah terlihat baik dalam menjalankan tugas umum, serta menyelesaikan konflik sosial terkait bantuan sosial melalui proses mediasi dan koordinasi agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran 
PENERAPAN CONCORDANCE STRATEGY DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA MENGHADAPI KEPENTINGAN NINE DASH LINE CHINA Bimbi Rianda; Yanyan Mochamad Yani; Arfin Sudirman
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.38022

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan hak berdaulat ZEE di Perairan Natuna Utara dari kepentingan Nine Dash Line China. Proses analisa strategi kebijakan luar negeri Indonesia tersebut menggunakan pendekatan strategi kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh John Lovell. Mendukung proses penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, telaah kepustakaan yang didapatkan melalui buku, media daring, maupun dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi kepentingan China dengan gagasan nine dash line China yang mulai menyentuh Perairan Natuna Utara, pemerintah Indonesia menyadari bahwa kapasitas negaranya lebih inferior dibandingkan dengan China, sehingga  strategi yang dilakukan berorientasi pada concordance strategy dengan cara kerjasama bilateral melalui BRI, dan kerjasama multilateral ASEAN melalui AOIP yang menguntungkan Indonesia.
BIAYA EKONOMI KEKERASAN INTERPERSONAL TERHADAP PEREMPUAN Binahayati Rusyidi
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.38296

Abstract

Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan biaya ekonomi yang ditimbulkan akibat tindak kekerasan interpersonal terhadap perempuan. Kajian difokuskan pada tindak kekerasan dalam hubungan intim dalam konteks hubungan perkawinan dan di luar hubungan perkawinan. Kajian menggambarkan biaya-biaya yang bersifat langsung dan tidak langsung baik yang dikeluarkan dari sumber pribadi, sumber kelembagaan untuk pembiayaan pelayanan, beban ekonomi di tingkat individu dan keluarga serta negara. Kajian menggunakan analisa literatur secara sistematik dari sumber referensi internasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Kajian menunjukkan beban ekonomi yang besar yang harus  ditanggung untuk menangani kekerasan dalam hubungan intim terhadap perempuan. Beban ini semakin besar untuk masyarakat di negara-negara berkembang mengingat minimnya sumber-sumber ekonomi untuk membiayai penanganan tersebut. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya upaya pencegahan tindak kekerasan untuk mengurangi biaya ekonomi suatu masyarakat.   
ALAT ANALISIS KRONOLOGI KONFLIK DALAM PENGGUSURAN LAHAN PEKAYON-JAKASETIA SEBAGAI KONFLIK AGRARIA Dewi Yuliantika
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.35990

Abstract

Konflik penggusuran Pekayon-Jakasetia telah berlangsung sejak 2016 yang terjadi akibat perseteruan antara warga terdampak penggusuran Pekayon-Jakasetia dengan Pemerintah Kota Bekasi. Tulisan ini hendak meninjau kronologi sebagai alat analisis konflik dalam konflik penggusuran lahan Pekayon-Jakasetia. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan urutan kejadian penggusuran dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Sumber data primer didapatkan berdasarkan metode library research. Tulisan ini menemukan bahwa konflik penggusuran sebagai konflik agraria atas penguasaan lahan, bahkan kepemilikan tanah. Konflik penggusuran Pekayon-Jakasetia ini menuai pertentangan dari masyarakat setempat akibat tanpa berdialog dan hanya dengan Surat Peringatan sejumlah lima kali dalam waktu lima pekan. Bahwa tanah tersebut tanah negara bebas dan telah dihuni dengan itikad baik selama puluhan tahun. Bahkan, pemerintah pun tak mengganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat terdampak penggusuran ini. Sehingga, kerugian tempat tinggal, perlindungan hak, atau pertanggungjawaban penggusuran paksa menjadi dampak signifikan bagi warga Pekayon-Jakasetia.
KONFLIK KEPENTINGAN: KONSTRUKSI MEDIA MASSA PADA KASUS KATIDAKADILAN GENDER (ANALISIS TEORI RELASI KEKUASAAN DAN PENGETAHUAN “POWER AND KNOWLEDGE” DARI MICHEL FOUCAULT) Ahmad Thabrani
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i2.40041

Abstract

Gender merupakan atribut yang dilekatkan secara sosial maupun kultural, baik pada laki-laki maupun perempuan. Gender bukan merupakan kodrat, tetapi merupakan konstruksi sosial, budaya, agama, dan ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu sehingga gender sangat tergantung pada nilai-nilai masyarakat dan berubah menurut situasi dan kondisi. Gender sebagai suatu konstruksi sosial, yang melahirkan suatu perbedaan, lahir melalui proses yang panjang. Proses-proses penguatan perbedaan gender tersebut, termasuk di dalamnya proses sosialisasi, kebudayaan, keagamaan, dan kekuasaan negara. Proses ini terjadi akibat bias hingga menimbulkan konflik. Metode yang digunakan adalah analisis kasus dengan teori Teori Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan dari Michel Foucault. Media massa dianggap faktor yang mempengaruhi terbentuknya ideologi yang kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai suatu hal yang lumrah. Memang media massa bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh, tetapi media massa telah berkembang menjadi agen sosialisasi yang semakin menentukan karena intensitas masyarakat mengkonsumsinya. Sudah saatnya media massa tidak lagi mengangkat isu stereotyping dengan dominasi pria dan perempuan sebagai objek ketidakadilan gender. Media harusnya membantu kaum perempuan untuk membuka wawasan serta merubah imej tentang diri wanita. Paling tidak bersifat berimbang dalam menggambarkan sosok perempuan dan laki-laki dengan tidak bias gender. Gender is an attribute that is socially and culturally attached, both to men and women. Gender is not a nature, but is a particular social, cultural, religious and ideological construction that knows the limits of space and time so that gender is highly dependent on people's values and changes according to situation and conditions. Gender as a social construction, which gives birth to a difference, is born through a long process. The processes of strengthening gender differences, including the process of socialization, culture, religion, and state power. This process occurs due to bias to cause conflict. The method used is a case analysis with the theory of Theory of Relation of Power and Knowledge from Michel Foucault Mass media is considered a factor affecting the formation of ideology which is then understood by society as a common sense. Indeed the mass media is not the only influential factor, but the mass media has developed into an increasingly decisive socialization agent because the intensity of society consumes it. It is time for the mass media to no longer raise the issue of stereotyping with the dominance of men and women as objects of gender injustice. The media should help women to open insights and change their image of women. At least it is balanced in describing the figures of women and men with no gender bias.
JURNALISME DAMAI DALAM PEMBERITAAN KONFLIK FRONT PEMBELA ISLAM – PEMERINTAH (Sebuah Studi Analisis Teks Naratif terhadap Konten Talk Show Mata Najwa Terkait Insiden Penembakan Enam Anggota Front Pembela Islam) Dian Puspita Pakpahan; Ichsan Malik; Djayeng Tirta
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i2.38439

Abstract

Tulisan ini bertujuan menganalisis penerapan kerangka kerja jurnalisme damai pada tayangan talk show Mata Najwa berjudul “Silang Versi FPI – Polisi” dalam menceritakan insiden penembakan enam Laskar FPI. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui analisis teks naratif terhadap struktur, alur, plot, karakter, fungsi, dan nilai. Penelitian menemukan bahwa tayangan Mata Najwa sudah menunjukkan sejumlah karakteristik jurnalisme damai, seperti berfokus pada penderitaan masyarakat, mengajukan penyelesaian masalah melalui cara-cara non kekerasan, dan mengekspos ketidakbenaran dari semua pihak yang bertikai. Meski demikian, di saat yang sama tayangan ini juga menunjukkan sejumlah ciri jurnalisme perang, yakni dengan meminimalisir peran salah satu aktor dalam proses pendefinisian konflik, menghilangkan potongan informasi penting yang dapat memperjelas konteks dan akar permasalahan konflik, serta menyajikan informasi mengenai luka-luka pada tubuh korban secara spekulatif. Tayangan ini menawarkan resolusi konflik berupa penegakan keadilan, peyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta penindakan hukum bagi setiap pelaku kekerasan.

Page 7 of 13 | Total Record : 129