cover
Contact Name
Pantjar Simatupang
Contact Email
jae.psekp@gmail.com
Phone
+62251-8333964
Journal Mail Official
jae.psekp@gmail.com
Editorial Address
Lt. III Gedung A. Kawasan Inovasi Pertanian Cimanggu Jl. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Agro Ekonomi
ISSN : 02169053     EISSN : 25411527     DOI : http://dx.doi.org/10.21082/
Core Subject : Agriculture,
Ruang lingkup dari Jurnal Agro Ekonomi adalah sosial ekonomi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan
Articles 391 Documents
Impact of Infrastructure and Government Support on Corn Production in Indonesia: A Case on Integrated Crop Management Farmer Field School I Ketut Kariyasa
Jurnal Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.344 KB) | DOI: 10.21082/jae.v29n2.2011.147-168

Abstract

EnglishCorn is the second most important food crop after rice in Indonesia. It is a versatile crop and also the second biggest contributor to crop sector’s GDP. However, domestic supply of corn has not been able to meet demand satisfactorily. To address this problem, the Indonesian government since 2009 has implemented the Farmers’ Field School of Integrated Crop Management (ICM-FFS) program on corn production. But, the success of this program is also dependent on the infrastructure available and government support where the program is implemented. The study found that good infrastructure and government support increased ICM-FFS corn farms productivity by 9.81%, with 5.62% as a direct impact and 4.19% as an indirect impact. The production difference due to infrastructure and government support was contributed by pure yield effect (52.85%) and pure area effect (42.73%). The income per corn farmer differential of Rp 1.50 million arising from good infrastructure and government support was attributed to yield effect (36.79%), area effect (29.75%), and price effect (25.42%).  Road conditions and market infrastructure improvement, government support enhancement and provision of competitive input and output markets could be considered as policy directions to improve corn production in Indonesia.ABSTRAKDi Indonesia, jagung merupakan komoditas terpenting kedua setelah padi. Selain mempunyai banyak fungsi, jagung juga sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap PDB sektor tanaman pangan. Namun demikian, produksi jagung dalam negeri belum mampu memenuhi permintaannya secara memuaskan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia sejak 2009 melaksanakan SLPTT jagung. Namun demikian, keberhasilan program ini juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan dukungan pemerintah dimana program ini dikembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur dan dukungan pemerintah yang bagus mampu meningkatkan produktivitas SLPTT jagung sebesar 9,81persen dimana 5,62 persensebagai dampak langsung dan 4,19 persen sebagai dampak tidak langsung dari  infrastruktur dan dukungan pemerintah. Mereka juga mampu meningkatkan produksi jagung, dimana 52,85 persen berasal dari kontribusi produktivitas dan 42,73 persen berasal dari kontribusi lahan. Selain itu, mereka meningkatkan pendapatan petani sekitar Rp 1,5 juta, dimana masing-masing 36,79, 29,75, dan 25,42 persen berasal dari kontribusi produktivitas, lahan, dan harga jagung. Kondisi jalan dan dukungan pemerintah yang semakin baik serta penyediaan pasar input dan output yang lebih bersaing diharapkan mampu meningkatkan kinerja SLPTT jagung ke depan.
Irrigation Investment in Indonesia: Trend and Determinants Effendi Pasandaran; M. W. Rosegrant
Jurnal Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1995): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.361 KB) | DOI: 10.21082/jae.v14n1.1995.1-26

Abstract

Penurunan produksi padi di Indonesia akhir-akhir ini mendorong para penentu kebijaksanaan untuk kembali membicarakan tentang sumber-sumber pertumbuhan produksi padi dan diversifikasi tanaman pada masa yang akan datang. Topik utama dalam diskusi tersebut adalah peranan irigasi. Tulisan ini mengkaji kebijaksanaan irigasi alternatif dalam konteks penyediaan dan permintaan tanaman pangan di Indonesia pada masa yang akan datang. Hasil kajian dipresentasikan dalam model perilaku investasi irigasi pemerintah di Indonesia. Skenario investasi irigasi alternatif diuji dengan proyeksi dan model kebijaksanaan, selanjutnya dibahas mengenai implikasi kebijaksanaan investasi dan manajemen irigasi
Subsektor Perikanan dan Kehandalan Ekspor Tuna/Cakalang di Sulawesi Utara: Analisis Biaya­ Manfaat Sosial Budiman Hutabarat; Bambang Sayaka
Jurnal Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (942.937 KB) | DOI: 10.21082/jae.v19n2.2001.75-97

Abstract

IndonesianMakalah ini ditujukan untuk mengkaji keragaan dan sumbangan kegiatan perikanan tangkap terhadap perekonomian dan masyarakat Sulawesi Utara dengan melakukan analisis tujuan dan pasar ekspor, serta analisis daya saing dan mengkaji kendala pengembangan ekspornya. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 1999 sampai Maret 2000 dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara kepada nelayan, juragan/pemilik kapal, pengolah/pengekspor ikan. Makalah ini menyimpulkan antara lain ekspor hasil perikanan Provinsi Sulawesi Utara didominasi oleh produk ikan beku, segar, kaleng, dan kering atau ikan kayu. Tujuan utama ekspor hasil perikanan Sulawesi utara terbatas pada enam negara di dunia yaitu Jepang, Amerika Serikat, lnggris, Korea, Filipina, dan Taiwan. Ekspor hasil perikanan Sulawesi Utara yang utama ke Jepang adalah tuna segar dan beku, tuna kaleng, ikan kering/kayu, layang beku; ke Amerika Serikat atau ke Inggris adalah tuna kaleng dan skipjack kaleng. Usaha penangkapan ikan di Sulawesi Utara sangat efisien jika dibandingkan dengan harga dunia. Efisiensi usaha atau nisbah biaya-manfaat sosial penangkapan ikan mencapai 64 persen Namun, meskipun keunggulan komparatif ini sangat nyata, keunggulan ini masih belum dapat ditingkatkan menjadi keunggulan kompetitif karena berbagai faktor antara lain, kapal-kapal yang beroperasi di perairan pantai kurang dari 12 mil sudah terlalu banyak, dan sistem tata niaga tidak kokoh. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara perlu membuat rencana yang tersusun dengan baik, demikian pula pemerintah daerah tingkat II untuk mewujudkan program otonomi daerah yang telah digulirkan pada waktu lalu. Bidang-bidang yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan sarana dan prasarana, insentif untuk investasi, dan insentif untuk pengembangan tujuan ekspor dan produk baru. Pada saat yang sama pengawasan yang ketat untuk pelanggar aturan dan penindakan pengusaha yang tidak memiliki izin harus ditempuh.EnglishThe aim of the paper is to investigate performance and contribution of open-access fisheries to the Sulawesi Utara economy and society through analyzing export destination and market, its comparative advantage and export development constraints. The research was undertaken from July 1999 throughout March 2000 by collecting primary and secondary data through interview with fishers, boat or ship owners, fish processing plants and exporters. The paper concludes that the export of fish Products from Sulawesi Utara province is predominated in the form of frozen, fresh, canned, and dried or dehidrated. The major destination of fish exports of Sulawesi Utara are confined to six countries, that is Japan, Unites states, England, Korea, the Philippines, and Taiwan. The main products to Japan is fresh and frozen tuna, canned tuna, dried fish, frozen layang; to the United States or to England are canned tuna and canned skipjack. Open-access fisheries in Sulawesi Utara is significantly efficient, given world prices. lts social cost-benefit ratios is 0.64. Despite the comparative advantage, it is far out of competitive advantage, due to congested coastal fishing ground loose marketing system. The Sulawesi Utara local government as well as the district level governments are urged to design a thorough plans by considering the importance of development in infrastructure networks, and the possibility of granting investment incentives for new entries and for expanding export products and market destination. Simultaneously imposing penalties for misconduct investors and establishing surveillance mechanism of industries and ocean water are necessary.
Pembandingan Efisiensi Pemasaran Bawang Merah Konsumsi dan Benih di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Timbul Rasoki; Anna Fariyanti; Amzul Rifin
Jurnal Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.422 KB) | DOI: 10.21082/jae.v34n2.2016.145-160

Abstract

EnglishDemand for shallot, used for consumption and seed, tends to increase. However, there are some problems of discontinuity and price fluctuation in its marketing. This research aims to analyze the supply chain of consumption and seed shallot, particularly in Brebes Regency. The research was conducted in the period of April–December 2015 using primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews using a questionnaire from 30 farmers based on purposive sampling and 18 traders using a snowball sampling method. Data were analyzed descriptively using a supply chain approach. The results showed that supply chain of shallot for seed was managed better than thatfor consumption purposes. This situation is in line with marketing efficiency. The market of shallot for seed is more efficient than that for consumption indicated by marketing margin and farmer’s share. It is necessary that the government improvesshallot supply chain management particularly for certified high-quality shallot seed provision at affordable price.IndonesianPermintaan bawang merah baik untuk konsumsi maupun benih cenderung meningkat. Namun demikian masih terdapat kendala diskontinuitas serta fluktuasi harga dalam pemasarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rantai pasok bawang merah untuk konsumsi dan benih, khususnya di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan pada bulan April–Desember 2015 menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner secara langsung dengan responden sebanyak 30 orang petani bawang merah yang dipilih secara purposive sampling serta pedagang bawang merah sebanyak 18 orang dengan metode snowball sampling. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan rantai pasok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai pasok bawang merah untuk benih lebih terkelola daripada rantai pasok bawang merah untuk konsumsi. Pasar bawang merah untuk benih lebih efisien dibandingkan dengan pasar bawang merah untuk konsumsi,yang tercermin dari indikator margin pemasaran dan farmer’s share. Diperlukan kebijakan perbaikan manajemen rantai pasokan bawang merah yang berorientasi pada penyediaan benih bermutu/bersertifikat dengan harga yang terjangkau petani.
Econometric Analysis of the Impact of Domestic Rice Procurement Policy on Producer Price: The Case of Rice in Bangladesh Mohammad A. Ashraf
Jurnal Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.749 KB) | DOI: 10.21082/jae.v26n1.2008.80-89

Abstract

IndonesianTulisan ini mempelajari secara teoritis dan praktek dari dampak kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga gabah pada tingkat petani di Bangladesh. Pada dasarnya, kebijakan ini berupaya mencapai produksi beras dan gandum pada level harga yang ditetapkan dalam upaya memproteksi pendapatan petani dengan menstabilkan harga-harga pangan dan menyediakan pangan untuk kelompok-kelompok konsumen tertentu baik pada kondisi normal maupun tidak. Studi ini melakukan analisis ekonometrik yang menggunakan data series sepanjang 25 tahun yang dikumpulkan dari instansi pemerintah dan swasta. Hasil empirik menunjukkan bahwa petani padi tidak memperoleh keuntungan dari kebijakan ini, bahkan dalam jangka pendek sekalipun, karena adanya kesalahan potensial dari model teoritis dan pelaksanaannya. Dampaknya, intervensi pemerintah dalam upaya menjamin ketahanan pangan di masa mendatang perlu dikaji ulang untuk menetarpkan target-target yang obyektif.EnglishThis paper investigates the theoretical and practical impacts of the government procurement policy on rice producer price in Bangladesh agriculture. The policy, basically, aims at procuring a targeted amount of rice and wheat at predetermined prices in order to protect the producers’ income by stabilizing food prices and to provide foods to specified target-groups of consumers in course of normal time as well as in emergency period. The study conducted econometric analyses with twenty five years data collected from various government and private sources. The empirical finding of the study indicates that the rice producers are unlikely benefited from this policy even in the short run because of the potential caveats in the theoretical model and in its implementation. In effect, government intervention in terms of procuring food-stuffs deserves further review in order to reach its targeted objectives.
Analisis Arus Dana Usaha Ternak Sapi Perah dengan Modal Pinjaman Kredit (Kasus di Cisarua, Bogor, Jawa Barat) Rosmijati Sajuti; Pantjar Simatupang; Erizal Jamal; Chairul Muslim
Jurnal Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1993): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1026.105 KB) | DOI: 10.21082/jae.v12n2.1993.66-77

Abstract

The government policy on dairy development has been primarily focused on development of small scale dairy farming. One of the development instruments is the dairy credit scheme. Each recipient of these credit is provided with 1-2 dairy cows. This study is primarily intended to evaluate the economic viability of the credit scheme using a cash flow analysis in 7 years period. The study was conducted in Cisarua, Bogor in April-May 1992. The analysis shows that the surplus obtained from a dairy farm supported by one dairy cow credit is only sufficient to meet 33.7 percent of the farmers's family basic need. This indicates that a credit scheme with only one dairy cow is not sufficient to support a sustainable primary family dairy farming. The minimum credit package to support a sustainable dairy farming would be 3 cows for a family labor-using dairy farming and 5 cows for a hired labor-using dairy farming.
Abstrak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris nFN nLN
Jurnal Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.37 KB)

Abstract

Analisis Kebijakan Industri Gula Indonesia Wayan R. Susila; Bonar M. Sinaga
Jurnal Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.707 KB) | DOI: 10.21082/jae.v23n1.2005.30-53

Abstract

EnglishIn the last decade, Indonesian sugar industry has faced some inter-related problems that have caused a setback of the industries.  Besides inefficiency in farm and plant levels, the declining performance of the industry has been attributed to the inappropriate government policies related to international trade and domestic support. In response to these problems, this study is aimed at evaluating and formulating alternative government policies related to international and domestic market policies. The method used is policy simulation analysis based on econometric model of Indonesian sugar market. The results of this study show that under heavily distorted international market of sugar, policies directly related to farm gate price are more effective in affecting some aspects of Indonesian sugar industry. In this respect, provenue price policy is more effective than tariff-rate quota, import tariff, and input subsidy. Sugar cane smallholders in general are more responsive toward government policies, compared to government-owned estates, and private estates. Policy implication of this study is that to create a fairer playing ground, Indonesian sugar industry still needs some government supporting policies. Provenue price, tariff-rate quota, import tariff, input subsidy, are policies that can be used to achieve the goal. IndonesianPada dekade terakhir, industri gula Indonesia sedang mengalami berbagai masalah yang saling terkait yang mengakibatkan kemunduran industri tersebut. Di samping masalah inefisiensi di tingkat usahatani dan pabrik, penurunan kinerja itu juga disebabkan oleh kebijakan yang kurang memadai, baik kebijakan domestik maupun kebijakan perdagangan internasional. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk  mengevaluasi kebijakan pemerintah serta merumuskan alternatif kebijakan yang terkait. Metode yang digunakan adalah simulasi kebijakan dalam suatu model ekonometrik industri gula domestik. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam situasi perdagangan yang distortif, kebijakan yang berkaitan langsung dengan harga output lebih efektif dibandingkan kebijakan yang berkaitan dengan input, guna mendukung pengembangan industri gula Indonesia. Kebijakan harga provenue lebih efektif bila dibandingkan dengan tariff-rate quota, tarif impor, dan subsidi input.  Terhadap kebijakan pemerintah, perkebunan tebu rakyat lebih responsif dibandingkan dengan perkebunan milik negara dan perkebunan swasta.  Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah dalam menciptakan medan persaingan yang lebih adil, industri gula Indonesia masih memerlukan dukungan kebijakan pemerintah. Kebijakan harga provenue, impor tarif, tariff-rate quota, dan subsidi input merupakan beberapa pilihan kebijakan guna pengembangan industri gula Indonesia.
Dampak Perubahan Harga Pangan terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia Rita Yuliana; nFN Harianto; Sri Hartoyo; Muhammad Firdaus
Jurnal Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1090.54 KB) | DOI: 10.21082/jae.v37n1.2019.25-45

Abstract

EnglishThe most important people's welfare related food problem is increasing food prices. Food price induced welfare change varies by household groups, either by location (urban/rural), poverty status (poor/non-poor), and souces of incomes (agriculture/non-agricultural). The sources of the welfare change may also vary by food categories. This study aims to evaluate changes in household welfare in Indonesia by household groups and the contribution of food categories. The household welfare was measured with the Compensating Variation which was computed by using the Hicksian compensated price elasticities obtained from the estimated Linear Approximation Almost Ideal Demand System using the National Socio-Economic Survey March 2016 data. The results showed that in March 2016, welfare losses in all household groups, in urban areas higher than in rural areas, in poorer households higher than non-poor, in agricultural households higher than non-agricultural and the contribution of each food group to the decline in welfare levels varies among individual household groups. The largest contributor is food prices. Rice is the largest contributor for the rural, the poor and the agricultural households. Animal products, fruit, prepared food and beverage and cigarettes categories are the main contributors for the urban, the not poor and the non-agricultural households.IndonesianPermasalahan pangan utama yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah kenaikan harga pangan. Perubahan tingkat kesejahteraan akibat kenaikan harga pangan berbeda menurut kelompok seperti menurut tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), status kemiskinan (miskin/tidak miskin), sumber utama penghasilan rumah tangga (pertanian/nonpertanian). Demikian pula kontribusi masing-masing kategori pangan terhadap perubahan tingkat kesejahteraan berbeda pada kelompok rumah tangga sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga di Indonesia menurut kelompok rumah tangga dan kontribusi kategori pangan terhadap perubahan tingkat kesejahteraan tersebut. Perubahan kesejahteraan diukur dengan Compensating Variation berdasarkan elastisitas harga terkompensasi Hicksian yang diperoleh dari model permintaan Linear Approximation Almost Ideal Demand System dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional periode Maret 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Maret 2016, terjadi penurunan kesejahteraan pada semua kelompok rumah tangga, di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan, pada rumah tangga miskin lebih tinggi dari pada tidak miskin, pada rumah tangga pertanian lebih tinggi dari pada nonpertanian. Kelompok makanan berkontribusi tertinggi terhadap penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga secara umum. Beras berkontribusi tertinggi dalam penurunan tingkat kesejahteraan kelompok rumah tangga perdesaan, miskin, dan pertanian. Kategori pangan hewani, kelompok buah-buahan, makanan dan minuman jadi serta rokok berkontribusi tertinggi untuk kelompok rumah tangga di perkotaan, tidak miskin dan nonpertanian.
Interaksi Partisipatif Antara Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani Menuju Kemandirian Petani Joni Jafri; Rudi Febriamansyah; Rahmat Syahni; nFN Asmawi
Jurnal Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.618 KB) | DOI: 10.21082/jae.v33n2.2015.161-177

Abstract

EnglishMost of the farmers are smallholders and they are economically weak and lack of capacity building. According to BPS, in 2013 the smallholders, i.e., who hold land area less than 0.5 hectare, are 14,25 million households or 55,3 percent of 26 million farmers’ households. It is necessary to develop the agricultural human resource. Objective of this research was to analyze the factors affecting capacities of agricultural extension workers (PPL) and farmers group in developing participatory social interaction between both parties. The research was conducted in Merangin and Kerinci Regencies, Jambi Province. There were 180 samples consisting of 36 persons of PPL and 144 farmers. The qualitative data was analyzed using a descriptive-inductive approach and the next was a quantitative analysis using a PLS programme (Partial Least Square). The results showed that the participatory interaction was determined by PPL’s capacity and farmers group’s capacity. Farmers group’s capacity influence was higher than that of PPL. Low PPL’s capacity leads to lack of participatory agricultural extension achievement. IndonesianSebagian besar petani adalah petani berskala kecil, dengan kemampuan yang relatif lemah secara ekonomis, dan lemah dalam mengembangkan kapasitas dirinya. Menurut BPS tahun 2013 jumlah petani gurem (rumah tangga pertanian yang mengusahakan lahan pertanian kurang dari setengah hektar) adalah sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau sekitar 55,33% dari sekitar 26 juta rumah tangga pertanian. Rendahnya kapasitas petani secara keseluruhan semakin membutuhkan perhatian serius terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas penyuluh pertanian dan kapasitas kelompok tani dalam membangun interaksi sosial yang bersifat partisipatif antara penyuluh pertanian dan kelompok tani. Penelitian dilakukan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan total sampel sebanyak 180 orang, terdiri dari 36 orang penyuluh pertanian dan 144 orang petani. Data kualitatif yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-induktif, sementara data yang bersifat kuantitatif selanjutnya dianalisis menggunakan program partial least square (PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi partisipatif antara penyuluh pertanian dan kelompok tani secara nyata ditentukan oleh kapasitas penyuluh pertanian dan kapasitas kelompok tani. Kapasitas kelompok tani memberikan pengaruh lebih nyata terhadap interaksi partisipatif dibandingkan dengan kapasitas penyuluh pertanian. Rendahnya kapasitas penyuluh pertanian mengarah pada rendahnya pencapaian penyuluhan pertanian yang partisipatif.

Filter by Year

1981 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Jurnal Agro Ekonomi: IN PRESS Vol 39, No 1 (2021): Jurnal Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Jurnal Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Jurnal Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Jurnal Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Jurnal Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Jurnal Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Jurnal Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Jurnal Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Jurnal Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Jurnal Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Jurnal Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Jurnal Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Jurnal Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Jurnal Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Jurnal Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Jurnal Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Jurnal Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Jurnal Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Jurnal Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Jurnal Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Jurnal Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Jurnal Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Jurnal Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Jurnal Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Jurnal Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Jurnal Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Jurnal Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Jurnal Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Jurnal Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Jurnal Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Jurnal Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Jurnal Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Jurnal Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Jurnal Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Jurnal Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Jurnal Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Jurnal Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Jurnal Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Jurnal Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Jurnal Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Jurnal Agro Ekonomi Vol 18, No 2 (1999): Jurnal Agro Ekonomi Vol 18, No 1 (1999): Jurnal Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1998): Jurnal Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1998): Jurnal Agro Ekonomi Vol 16, No 1-2 (1997): Jurnal Agro Ekonomi Vol 15, No 2 (1996): Jurnal Agro Ekonomi Vol 15, No 1 (1996): Jurnal Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1995): Jurnal Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1995): Jurnal Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1994): Jurnal Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1994): Jurnal Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1993): Jurnal Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1993): Jurnal Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1992): Jurnal Agro Ekonomi Vol 11, No 1 (1992): Jurnal Agro Ekonomi Vol 10, No 1-2 (1991): Jurnal Agro Ekonomi Vol 9, No 2 (1990): Jurnal Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1990): Jurnal Agro Ekonomi Vol 8, No 2 (1989): Jurnal Agro Ekonomi Vol 8, No 1 (1989): Jurnal Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1988): Jurnal Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1988): Jurnal Agro Ekonomi Vol 6, No 1-2 (1987): Jurnal Agro Ekonomi Vol 5, No 2 (1986): Jurnal Agro Ekonomi Vol 5, No 1 (1986): Jurnal Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1985): Jurnal Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Jurnal Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Jurnal Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1983): Jurnal Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1982): Jurnal Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1982): Jurnal Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1981): Jurnal Agro Ekonomi More Issue