cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 121 Documents
 9   10   11   12   13 
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA Rahartiana, Dila Pawestri
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i2.24511

Abstract

Pemenuhan hak atas pemberian upah pekerja merupakan hal yang harus diawasi oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dalam hal ini pemebrian upah sesuai peraraturan yang berlaku dalam hal ini yaitu sesuai Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK). Menurut Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan, fungsi pengawasan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan pekerja sehingga pemerintah harus menjalankannya secara optimal dan efektif. Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan pengupahan menurut peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Berdasarkan norma mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, doktrindaan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan fungsi pengawasan harus melalui pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan penegakan hukum bagi pekerja.
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DI INDONESIA Parwitasari, Tika Andarasni; Supanto, Supanto; Ismunarno, Ismunarno; Fitriono, Riska Andi; Budyatmojo, Winarno
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i2.25330

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial telah mempengaruhi perilaku komunikasi remaja di Indonesia, menyebabkan peningkatan kasus cyberbullying. Pengguna media sosial meningkat drastis dari 10 juta pada 2019 menjadi 160 juta pada 2020, dengan remaja usia 13-17 tahun menghabiskan rata-rata 3 jam 26 menit setiap hari di media sosial. Cyberbullying, yaitu perilaku agresif melalui media elektronik, berdampak negatif seperti kesedihan dan kecemasan pada korban. Meskipun regulasi ini tepat, diperlukan modifikasi dan upaya lebih menyeluruh untuk meningkatkan pencegahan cyberbullying. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital sangat penting. Langkah-langkah krusial meliputi pendidikan etika digital di sekolah, program konseling bagi korban, dan pengawasan orang tua. Implementasi Undang-Undang ini membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi remaja. Makalah ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, dan analisis literatur hukum untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur etika dan perilaku siswa dalam penggunaan media sosial serta pencegahan cyberbullying. Undang - Undang ini menetapkan sanksi bagi pelaku cyberbullying, termasuk pidana penjara dan denda, serta mengatur distribusi informasi yang menghina atau mengancam.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN BANGSAWAN SUKU SASAK SIBAWAIH, YUSRAN
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i2.21014

Abstract

Dalam sebuah perkawinan di Indonesia, mempunyai berbagai macam corak. Indonesia sendiri mempunyai keunikan di samping menggunakan hukum agama, namun perkawinan juga mempunyai syarat yang harus dipenuhi seperti penerapan aturan – aturan yang berlaku di hukum adat. Hukum adat di tiap daerah tentu berbeda – beda coraknya. Yang menarik adalah hukum adat yang berlaku di suku Sasak, dimana seorang keturunan bangsawan (Menak) tidak boleh menjalin perkawinan dengan masyarakat yang kastanya lebih rendah darinya bagi yang masih menerapkannya. Ketika hal itu terjadi, akan memberi implikasi terhadap pihak wanita bangsawan itu sendiri. Keunikan akan syarat tersebut, artikel ini ditulis. Metode yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah yuridis empiris, dimana metode ini melihat norma – norma yang berlaku dimasyarakat, yang sumber datanya dari pustaka (library research). Kepenulisan ini juga menggunakan yuridis normatif, untuk menghubungkan norma – norma yang berlaku di suku Sasak dengan hukum Islam itu sendiri. Hasil dari penelitian ini, menemukan masih ada yang masih menerapkan hukum adat yang berlaku dan adanya juga yang sudah meninggalkannya. Dari pandangan hukum adat dan hukum Islam sendiri, adanya kesesuaian dari kedua hukum tersebut, bila dilihat dari ada hak wali untuk menolak terjadinya sebuah perkawinan, dengan menggunakan argumentasi tentang status sosial serta nasab keturunan.
Psychoanalytic and Crime: Is Freud's Theory Still Applicable in Criminological Research? Kadir, Zul Khaidir
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i2.27081

Abstract

Freud's psychoanalysis emphasizes that human behavior, including criminal behavior, is driven by unconscious conflicts that arise from the dynamics between the three main components of personality, namely the id, ego, and superego. Since its introduction in the early 20th century, the relevance of this theory has begun to be questioned along with the development of modern criminology. One of the main reasons why Freud's psychoanalytic theory began to face challenges is because of the increasingly clear gap between the individualistic approach faced with the need to explain more complex crime phenomena in the modern era. This study uses a data collection method collected using library research, then analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the study indicate that Freud's psychoanalytic theory still has relevance in criminology, especially in understanding the deep psychological motivations behind certain criminal behavior. However, to understand the criminal phenomenon as a whole, integration between psychoanalysis and contemporary criminological theories is needed. This approach would make it possible to combine the understanding of individual psychological motivations offered by psychoanalysis with external factors such as social and economic pressures explained by other theories.
PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Solihah, Lilih Ilah; Fatriani, Fenny
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i1.28876

Abstract

Serikat pekerja memainkan peran penting dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pengawasan, advokasi, dan mediasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tersebut dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi, seperti hambatan regulasi, lemahnya kapasitas organisasi, dan resistensi pengusaha. Dengan metode kualitatif berbasis studi literatur dan analisis hukum, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas serikat pekerja, kolaborasi lintas lembaga, serta perbaikan regulasi sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas peran serikat pekerja. 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PORTER AND THE COORDINATOR AT THE KEPUTRAN MARKET AS A MANIFESTATION OF TECHNICAL PROTECTION IN EMPLOYMENT LAW Farid, M Lutfi Rizal
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i1.29131

Abstract

This study aims to provide a prescription regarding the legal relationship that occurs between porters and coordinators at Keputran Market. The research method used is legal research using primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials to answer the legal issues studied. In addition, this legal research also uses a statutory regulatory approach and a conceptual approach to strengthen the legal materials used. The results and discussions obtained are that the relationship between porters and coordinators at Keputran Market is not included in the category of an employment relationship, so that health and safety as in the concept of technical protection known in labor law cannot be applied. In fact, the work carried out is full of impacts received for health and safety. 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN METODE BISNIS DALAM KASUS HAK CIPTA HASAN AZHARI DAN PT GOJEK TOKOPEDIA Aulia, Silvy Puspa; Mucharom, Rully Syahrul
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i1.28302

Abstract

Sengketa antara Hasan Azhari dan PT Gojek Tokopedia menyoroti pentingnya pemahaman tentang validitas klaim hak cipta atas metode bisnis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klaim tersebut berdasarkan hukum hak cipta Indonesia, yang hanya melindungi ekspresi ide yang terwujud dalam bentuk konkret dan bukan ide atau konsep bisnis. Dalam kasus ini, metode bisnis yang diklaim oleh Hasan Azhari, yang lebih bersifat abstrak dan belum diwujudkan dalam bentuk nyata, tidak memenuhi kriteria untuk dilindungi oleh hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bukti dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara No. 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023, yang didasarkan pada pengertian hak cipta yang membedakan antara ide dan ekspresi. Mahkamah Agung menolak klaim hak cipta atas metode bisnis tersebut karena tidak memenuhi persyaratan perlindungan hak cipta, yang lebih tepat untuk dilindungi melalui hak paten atau rahasia dagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup jelas, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan hukum yang memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai batasan perlindungan hak cipta terhadap konsep atau metode bisnis.
Juridical Analysis of Handling Non-Procedural Indonesian Migrant Worker Practices by the P4MI Parepare Sunita, Sunita; Rasyid, Wahyu; Abejo, Dodie Baltazar Taher
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i1.30010

Abstract

The author raised the title of the thesis "Legal Analysis of Prevention and Handling of Non-Procedural Indonesian Migrant Worker Practices by P4MI of Parepare City". Indonesia is one of the largest countries that sends its citizens to work abroad. However, many of them experience injustice in their rights and experience inappropriate treatment. This study has two problem formulations, namely How is the legal analysis of the handling of non-procedural Indonesian migrant worker practices based on Law No. 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers, and How are the efforts of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Post P4MI to repatriate non-procedural Indonesian migrant workers. The purpose of this study is to find out how the legal analysis of the prevention and handling of non-procedural Indonesian migrant worker practices is based on Law No. 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers, and to find out how the efforts of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Post (P4MI) to repatriate non-procedural Indonesian migrant workers. This study uses a type of empirical normative research. The data collection techniques used are literature studies, field studies and interviews. From the results of this study, it can be concluded that the role of the Ministry of Protection of Indonesian Migrant Workers (P2MI) in seeking protection for Indonesian migrant workers.
Delik Pidana dalam Jurnalistik Berdasarkan Tanggung Jawab Hukum Wartawan dan Media Fitriani, Elia; Lestarika, Dwi Putri
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i1.28415

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum wartawan dan media dalam konteks delik pidana yang berkaitan dengan praktik jurnalistik di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delik pers, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat jaminan kebebasan pers, wartawan tetap berisiko menghadapi tuntutan hukum terkait pencemaran nama baik dan penghinaan. Kasus-kasus terkini, seperti vonis terhadap jurnalis Muhammad Asrul, menyoroti tantangan yang dihadapi wartawan dalam menjalankan tugasnya, di mana penyelesaian sengketa pers seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten terhadap ketentuan yang ada, serta perlindungan yang lebih kuat bagi wartawan untuk menjaga kebebasan berekspresi dan integritas media di era digital.
ANALISA HUKUM KORUPSI APBDES DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KEPALA DESA CIWARINGIN CIREBON Wiyanti, Meutya Eka; soliha, Soliha; Khalimy, Akhmad; Dzikirullah, Muhammad
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i1.28796

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola dan bagaimana pemerintah mengawasi keuangan daerah. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. Lemahnya pengawasan baik oleh pemerintah daerah dan DPRD, maupun masyarakat dan wakilnya di lembaga swadaya masyarakat menjadi akar penyebab banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di desa. Pengelola dana desa rentan melakukan pemalsuan data kebutuhan anggaran karena pengawasan yang kurang memadai. Akibatnya, informasi yang akurat mengenai dana desa dan pemanfaatannya tidak diperoleh. Teknik kualitatif yang dipadukan dengan metodologi studi kepustakaan dan yuridis sosiologis. 

Page 12 of 13 | Total Record : 121

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): Oktober Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue