cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fatwa Nurul Hakim
Contact Email
hakiimfatwa@gmail.com
Phone
+6282134205810
Journal Mail Official
mipksb2p3ks@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Kasihan Bantul DIY
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial
Published by Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
ISSN : 20884265     EISSN : 25279750     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Hasil penelitian maupun studi literatur bidang kesejahteraan sosial meliputi Penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 136 Documents
 10   11   12   13   14 
Implementasi Program Perlindungan Sosial Lanjut Usia Terlantar Tateki Yoga Tursilarini
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 40 No 2 (2016): Volume 40 Nomor 2 Agustus 2016
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v40i2.2288

Abstract

Transisi demografi, dari tingkat kelahiran tinggi menjadi rendah, merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Gejala tersebut juga terjadi di Indonesia, angka kemiskinan di Indonesia yang tinggi, menyebabkan lansia terlantar dan rawan terlantar cukup tinggi. Permasalahan keterlantaran menjadi prioritas dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui program ASLUT (asistensi lanjut usia terlantar). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi penerima manfaat, implementasi program, dan pendampingan lanjut usia terlantar. Sumber data adalah lansia penerima manfaat, anggota keluarga, pendamping, aparat desa, aparat pos, dinas sosial. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan FGD, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Program ASLUT dirasakan kemanfaatan bagi lansia terlantar, meskipun bantuan sosial belum sepenuhnya dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Intervensi pendamping belum semua terlibat langsung atau beraktivitas dalam membantu lansia menjalani kehidupan sehari-hari. Intervensi sosial baru sebatas mendampingi dalam menerima bantuan dan memberi penyuluhan penggunaan bantuan. Direkomendasikan, kementerian sosial memberi bantuan sosial sesuai dengan kondisi lansia, untuk meningkatkan kinerja pendamping agar mendapatkan bimbingan teknik lanjut, sehingga kinerja lebih optimal.
Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesejahteraan Keluarga di Demangan Yogyakarta Saparwadi Saparwadi; Suparman Jayadi
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 42 No 1 (2018): Volume 42 Nomor 1 April 2018
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v42i1.2251

Abstract

Program pemerintah dalam pemberdayaan masih belum maksimal, sebab selama ini dilakukan secara top down. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan keluarga yang dilakukan oleh pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Demangan  Gondokusuman Yogyakarta. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini dilaksanakan di Demangan melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian diolah dan dianalisis model interaktif. Kriteria pemilihan informan menggunakan teknik  purposive terdiri dari Ketua Rukun Warga serta PKK dan masyarakat Demangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat strategi pemberdayaan masyarakat untuk keluarga melalui program  pengurus PKK Demangan RW 05, sosialisasi, fasilitasi, pemetaan tempat, perencanaan, dan pelaksanaan. Pengurus PKK Demangan berperan dalam memberdayakan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, jangkauan sumber produktif, dan partisipasi dalam proses pembangunan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Gitar Sipoholon (Tradisi Keluarga, Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga) Ririn Purba
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 2 (2020): Volume 44 Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v44i2.2114

Abstract

AbstrakDi Indonesia ada satu keluarga yang menjadikan produksi pembuatan gitar sebagai ladang mata pencaharian yang diwariskan secara turun temurun hingga sekarang di jalankan oleh generasi ketiga. Tulisan ini hendak menjelaskan tentang tradisi yang dimiliki oleh keluarga pembuat gitar Sipoholon yang memiliki nama merek dagang “Gitar Bonapasogit”, bagaimana penguatan ekonominya dan kesejahteraan keluarga para pembuat alat musik tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam dan life history dari pembuat gitar. Hasil yang dicapai adalah misi dari keluarga pembuat sehingga bertahan untuk melanjutkan tradisi dalam mewariskan usaha, cara penguatan ekonomi yang terjadi dan peran pemerintah di dalamnya serta kesejahteraan anggota keluarga melalui usaha pembuatan gitar Sipoholon. Penulis mengutip teori transaksionalisme-Fredrik Barth bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan resiprositas atau timbal-balik yang mana di sana terselip keinginan akan ada balasan dari yang akan atau telah dilakukan. Kemudian menggunakan pendekatan teori fungsional struktural-Radcliffe Brown, bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan wirausahawan ada simpul-simpul yang terbentuk di dalamnya dan memiliki fungsi masing-masing dan ketika salah satu simpulnya rusak atau terganggu maka akan mempengaruhi simpul lainnya. Rekomendasi tulisan ditujukan ke pada Badan Ekonomi Kreatif Indonesia agar dapat lebih aktif untuk mempromosikan hasil-hasil dari berbagai ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dan kepada Kementerian Sosial RI dalam hal ini adalah Ditjen Dayasos agar dapat mengadopsi nilai yang dimiliki keluarga pembuat gitar Sipoholon yakni nilai kekeluargaan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarganya dan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya yang ikut berperan dalam produksi gitar Sipoholon. Kata kunci: Gitar Sipoholon, tradisi keluarga, budaya, ekonomi, kesejahteraan keluarga AbstractIn Indonesia, there is a family that makes the production of guitar making as a livelihood field that is passed down from generation to generation until now run by the third generation. This paper wants to explain about the traditions of the family of Sipoholon guitar maker which has the trademark "Bonapasogit Guitar", how to strengthen its economy and the welfare of the families of the makers of these instruments. The method used is a qualitative method using observation, in-depth interviews and life history from the guitar maker. The results achieved were the mission of the family of makers so that it survived to continue the tradition of passing down businesses, ways of strengthening the economy that occurred and the role of the government in it and the welfare of family members through the making of Sipoholon guitars. The author cites Fredrik Barth's transactionalism theory that every economic activity carried out is based on reciprocity where there is a desire to be rewarded for what will or has been done. Then using the approach of structural theory-Radcliffe Brown, that in every activity undertaken by entrepreneurs there are nodes that are formed in it and have their respective functions and when one node is damaged or disturbed it will affect other nodes. The written recommendation is addressed to the Indonesian Creative Economy Agency so that it can be more active in promoting the results of various creative economies owned by the Indonesian people and to the Indonesian Ministry of Social Affairs in this case the Directorate General of Social Empowerment in order to adopt the value that belongs to the family of Sipoholon guitar makers, namely the family value in realizing the welfare of his family and the welfare of those around him who take part in the production of Sipoholon guitars. Keywords: Sipoholon guitar, family traditions, culture, economy, family welfare
Implementasi Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Grahita di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (B2rsbg) Kartini Temanggung Sri Widajati; Akhmad Purnama
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 40 No 3 (2016): Volume 40 Nomor 3 Desember 2016
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v40i3.2300

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (B2RSBG) Kartini Temanggung memberikan pelayanan kepada Tuna Grahita. Pendidikan B2RSBG yang khususnya diperuntukkan kepada penerima manfaat (PM) yang mengalami keterbelakangan mental. Informan ditentukan secara purposive yakni keluarga penerima pelayanan, pegawai panti B2RSBG, dan Pendidik Agama Islam. Metode menggunakan tehnik wawancara mendalam, observasi dan Focus Group Disscution. Analisa data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan bimbingan agama di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini belum optimal. Penerima manfaat masih yang belum maksimal mengenal dan memahami serta mengamalkan secara penuh kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Al Quran. Penerima manfaat belum mandiri dalam tata cara melaksanakan  ibadah. Kekurangan tenaga pengajar/pembimbingan bimbingan mental agama Islam di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini hanya ada satu orang. Penanggung jawab program kurang memberikan motivasi kepada pembimbing asrama dan cottege. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka direkomendasikan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini agar, menambah tenaga pengajar pembimbing agama Islam; Penempatan pembimbing cottege yang seiman dengan penerima manfaat yang diasuh;  Pengembangan agama dilaksanakan kepada penerima manfaat agar  melibatkan pembimbing asrama; Pembimbing asrama dan cottege  untuk lebih meningkatan  kreatifitas  dalam membimbing dan menggunakan metode sesuai dengan potensi penerima manfaat. Petugas menambah dan meningkatkan hubungan yang baik dan menyatukan persepsi antara pembimbing agama Islam, pembimbing kelas dan pembimbing cottege/asram. Penanggung jawab program untuk selalu memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan di pendidikan dan penguatan diasrama/cottege; Kepala Balai menambah alat bantuuntuk menunjang kelancaran dan efektifitas penguatan bimbingan mental agama Islam;
Refleksi Terhadap Wacana Proses Kebijakan Berbasis Riset Gunawan Gunawan; Endro Winarno
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 41 No 2 (2017): Volume 41 Nomor 2 Agustus 2017
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v41i2.2267

Abstract

Riset merupakan aspek penting yang telah dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi proses sebuah kebijakan, bahkan setiap kebijakan negara maju, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, dan lembaga nirlaba hampir tidak bisa terlepas dari keberadaan riset. Upaya penempatan hasil riset sebagai landasan proses kebijakan telah dilakukan Indonesia selama lebih dari lima puluh tahun, tetapi hasilnya masih belum optimal. Naskah ini bertujuan mengungkap sejumlah persoalan yang dihadapi lembaga penelitian, khususnya di Kementerian Sosial dalam menempatkan riset sebagai salah satu referensi empirik proses kebijakan. Dari pembahasan ini terungkap bahwa persoalan utamanya adalah bagaimana riset itu dapat dipahami sebagai bahan penting dalam penentuan alternatif kebijakan. Penelitian komprehensif (intersektoral) dan interdisiplin ilmu sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan sosial yang semakin besar sekaligus semakin kompleks. Peningkatan kapasitas peneliti, baik kuantitas maupun kualitas dalam merespons persoalan tersebut sangat dibutuhkan. Pada sisi lain, sinkronisasi program penelitian, baik di lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan, unit teknis kementerian maupun instansi sektoral di lingkungan pemerintah pusat dan daerah masih mengalami banyak hambatan. Pengejawantahan wacana proses kebijakan berbasis riset perlu dibangun berupa kesamaan persepsi antarorganisasi termaksud sejak penentuan isu, perumusan masalah, hingga pelaporan hasil, tanpa mengesampingkan kaidah (metodologi dan administrasi) penelitian untuk menjamin kredibilitas hasil. Konsekuensi logisnya sangat terkait dengan kesiapan peneliti dan sarana prasarana penelitian, termasuk dukungan penganggaran.
Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dan Dampak terhadap Keterpenuhan Kebutuhan Dasar Soetji Andari
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 40 No 1 (2016): Volume 40 Nomor 1 April 2016
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v40i1.2283

Abstract

Masalah disabilitas berat  tidak dapat direhabilitasi dan penyandang  tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, dan mandi, sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Mereka tidak mampu dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari mereka sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keluarga menjadi landasan bagi kehidupannya karena mereka tidak dapat mengakses layanan utama seperti program perawatan kesehatan dan distribusi permakanan, karena hambatan fisik. Bantuan pemerintah diharapkan dapat mengurangi beban keluarga untuk mengasuh dan merawat anggota yang menyandang disabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan pengamatan (observasi) dan wawancara dengan penerima manfaat. Data yang dikumpulkan dari 40 orang sebagai sampel dari 445 pria dalam program bantuan untuk cacat berat di Makassar. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian dari program bantuan sosial untuk penyandang disabilitas berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas berat. Implementasi program dapat diketahui untuk penyandang disabilitas berat dikatakan kurang efisien dalam hal waktu dan jumlah dana karena tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi penerima manfaat. Harus dilakukan setiap bulan dan tidak terlambat dalam memberikan bantuan. Namun demikian bantuan dapat dikatakan efektif, karena berdampak positif bagi penerima manfaat mengingat bahwa penerima manfaat program adalah penyandang disabilitas, ternyata memiliki perubahan lebih baik yang ditandai dengan keterpenuhan kebutuhan makanan, penambahan gizi, dan peningkatan kesehatan
EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL BAGI EKS WTS SOCIAL ASSISTANCE ACTIVITIES FOR WTS EXCLUSIONS Listyawati Listyawati Listyawati
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 2 (2020): Volume 44 Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v44i2.1917

Abstract

Abstrak        This type of evaluation research with a survey approach model, the selection of respondents determined by random technique, as many as 30 ex-WTS from a number of ex-WTS populations who were returned to the area of origin. Main data collection: with interview and free observation techniques. Data analysis: using a combination of descriptive-quantitative and descriptive-qualitative techniques. Research objectives: 1) Knowing the scheme model and localization closure pathway involving the Ministry of Social Affairs and local government from an empirical research base on the closure of localization that has been carried out. 2) The living conditions of ex-WTS in the area of origin are known, especially in utilizing assistance provided by the government and the extent of the effectiveness of social assistance for ex-WTS in the place of origin. 3) Known impacts experienced by parties related to the existence of localization at the study site.                    Results of the study 1) Schematic model and planned closure localization model because there is no standard rule. 2) Stimulant assistance is 36.67% effective, 43.33% less effective stimulant assistance, and only 20% effective stimulant assistance. 3) The impact on the parties related to the existence of localization is that most of the income is decreasing and some is losing work. Optimizing policy recommendations aimed at: 1) Ministry of Social Affairs through the Directorate: Creating a clear schema model and flowchart; Increase business capital assistance and synergize with local governments; Transport money for returning WTS to their original home needs to be reviewed. 2. Local Government: Increase (budget support, monitoring and evaluation); Careful planning; Adequate time technical guidance; Mentoring more intensity; The policy of closing localization with the transfer of functions as a coffee shop and karaoke place is very high risk for the misuse of prostitution. The alternative is that the building is used by other activities that are not vulnerable to prostitution, or totally closed. For parties related to the existence of localization which is affected by the closure of localization, by providing skills and business capital to get new businesses, so as not to add to social problems.Keywords: Effectiveness, Social Assistance, Ex-WTSAbstrakJenis penelitian evaluasi dengan model pendekatan survei,pemilihan responden ditentukan dengan teknik random, sebanyak 30 eks WTS  dari sejumlah populasi eks WTS yang dipulangkan ke daerah asal. Pengumpulan data utama: dengan teknik wawancara dan observasi bebas. Analisis data: mengunakan teknik gabungan deskriptif-kuantitatif dan deskriptif-kualitatif. Tujuan penlitian: 1) Diketahuinya model skema dan alur penutupan lokalisasi yang melibatkan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah dari basis penelitian empirik tentang penutupan lokalisasi yang telah dilakukan. 2) Diketahui kondisi kehidupan eks WTS di daerah asal terutama dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan sejauhmana efektivitas bantuan sosial bagi eks WTS di tempat asal. 3) Diketahui dampak yang dialami pihak-pihak yang berkait dengan eksistensi lokalisasi di lokasi penelitian.Hasil penelitian 1) Model skema dan alur penutupan lokalisasi model yang direncanakan karena belum ada atuan yang baku. 2) Bantuan stimulan cukup efektif 36,67%, bantuan stimulan kurang efektif 43,33%, dan bantuan stimulan efektif hanya 20%. 3) Dampak bagi pihak terkait dengan eksistensi lokalisasi sebagian besar penghasilan menurun dan sebagian  kehilangngan pekerjaan. Optimalisasi kebijakan rekomendasi ditujukan kepada: 1) Kementerian Sosial melalui Direktorat:  Membuat model skema dan alur pikir yang jelas; Meningkatkan bantuan modal usaha dan bersinergi dengan pemerintah daerah; Uang transport pemulangan WTS ke rumah asal perlu dikaji lagi. 2. Pemerintah Daerah: Meningkatkan ( dukungan anggaran, monitoring dan evaaluasi); Perencanaan yang matang; Bimbingan teknis waktu yang cukup; Pendampingan lebih intensitas; Kebijakan penutupan lokalisasi dengan alihfungsi sebagai warung kopi dan tempat karaoke sangat berisiko tinggi untuk disalahgunakan praktek prostitusi. Alternatifnya adalah gedung tersebut dimanfatkan kegiatan lain yang tidak rentan terhadap kegiatan prostitusi, atau ditutup total. Bagi pihak terkait dengan eksisstensi lokalisasi yang terkena dampak penutupan lokalisasi, dengan memberikan bekal keterampilan dan modal usaha guna mendapatkan usaha baru, sehingga tidak menambah permasalahan sosial.Kata kunci: Efektifvitas, Bantuan Sosial,Eks WTS. 
Kondisi Kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan Ikawati Ikawati; Sri Wahyuni
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 40 No 2 (2016): Volume 40 Nomor 2 Agustus 2016
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v40i2.2295

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi keluarga miskin di perdesaan dan perkotaan. Jenis penelitian adalah deskritif menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara community setting dengan kategori wilayah administrasi, yaitu dengan mengambil setting daerah perkotaan dan perdesaan. Sasaran dan objek penelitian keluarga miskin yang teresgister dan keluarga miskin yang tidak teresgister layanan program pemerintah. Berdasarkan hal tersebut ditentukan 600 keluarga miskin di wilayah pedesaan dan 600 di wilayah perkotaan. Objek penelitian adalah kondisi keluarga miskin yang ada di perdesaan dan perkotaan. Teknik pengumpulan data digunakan   kuesioner dan observasi. Data penelitian diolah secara manual dan komputasi dengan menggunakan bantuan program Excel dan program statistik SPSS versi 17.00 for windows. Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif dan kemudian diberi makna (interpretatif). Hasil penelitian ditemukan adanya perbedaan dan persamaan kondisi kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Persamaan antara lain: mempunyai jumlah anggota rata-rata 3-4 orang, frekuensi makan dua kali sehari,  tidak mempunyai pekerjaan sampingan, tidak mempunyai ketrampilan, pekerjaan ada di sektor informal, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungannya, membelanjakan uang untuk kebutuhan dasar, kurang adanya budaya menabung dan kurang mendapat kesempatan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan, terbatasnya aksesibilitas layanan sosial, terbatasnya kepemilikan aset. Perbedaan antara lain: perdesaan seperti pendidikan sebagian besar SD, pekerjaan buruh tetap/tidak tetap pertanian, kepemilikan rumah milik sendiri, ada pembagian ruangan sesuai fungsinya, dan  bahan bakar utama kayu, sedangkan perkotaan bervariasi dari SD, SMP dan SMA; buruh tetap/tidak tetap non pertanian, kepemilikan rumah sewa/kontrak, tidak ada pembagian ruangan sesuai fungsi masing-masing ruangan, dan  bahan bakar utama gas/listrik serta perbedaan partisipasi sosial desa lebih tinggi keterlibatannya daripada perkotaan. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanggulangan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan, perlunya instrumen  indikator kemiskinan yang tepat dalam rangka mengidentifikasi keluarga miskin, sehingga ada ketepatan sasaran dalam program-program yang akan diterapkan.
Aksesibilitas Keluarga Miskin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional A.Nururrochman Hidayatullah; Tri Gutomo
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 41 No 3 (2017): Volume 41 Nomor 3 Desember 2017
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v41i3.2262

Abstract

Penelitian mengungkap implementasi aksesibilitas rumah tangga miskin dalam program jaminan sosial melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional. Lokasi Penelitian  di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Penelitian  dilakukan  dengan metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Sumber data primer berasal dari informan yaitu masyarakat miskin penerima program, pelaksana program yaitu puskesmas dan pelaksana BPJS. Data sekunder diperoleh melalui observasi lapangan, telaah dokumen dan beberapa peraturan yang relevan. Pengumpulan data melalui wawancara  kepada petugas BPJS, Dinas kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas dan Masyarakat Miskin pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin merupakan peserta jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran. Masyarakat miskin lebih suka mengakses puskesmas sebagai fasilitas layanan lainnya. Aksesibilitas masyarakat miskin memiliki kemudahan dalam menjangkau pelayanan kesehatan terbukti dengan kenaikan kunjungan yang cukup signifikan. Keterbatasan pengetahuan masyarakat miskin belum diimbangi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan sosialisasi secara lebih menyeluruh. Masyarakat miskin belum sepenuhnya memahami. Rekomendasi diupayakan perlu adanya update dan sinkronisasi data terpadu terhadap jumlah masyarakat miskin setiap enam bulan sekali dengan melakukan  koordinasi melalui Instansi Sosial dengan Instansi Kesehatan dan Penyelenggara BPJS Kesehatan. Menempatkan petugas BPJS pada pusat layanan fasilitas kesehatan sebagai pelayan informasi bagi masyarakat miskin.
Retrospeksi Model Pengembangan Manusia di Daerah Pedalaman Pegunungan dan Perbatasan Papua – Papua Nugini Pranowo Pranowo; Fatwa Nurul Hakim
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 41 No 1 (2017): Volume 41 Nomor 1 April 2017
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v41i1.2278

Abstract

Penelitian ini bertujuan melakukan retrospeksi kondisi daerah, model pengembangan manusia di daerah pedalaman pegunungan dan perbatasan Papua-PNG pelayanan sosial dengan pendekatan pemberdayaan komunitas adat terpencil. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Lembah Baliem, Pegunungan Tengah, Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Astro Timur, Kabupaten Keerom. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan informan yang dipilih adalah orang yang dianggap mengetahui dan dapat member informasi terkait dengan tujuan penelitian. Selain itu, observasi dan telaah dokumen juga dilakukan untuk memperkuat data primer hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengembangan manusia di daerah pedalaman pegunungan dan perbatasan Papua-PNG belum berjalan secara maksimal, dan dari aspek pengembangan manusia belum menyeluruh kehidupan kesejahteraan di daerah pedalaman hal ini disebabkan sebagian besar daerah di Papua, termasuk yang ada di perbatasan berupa pegunungan, pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya dapat mengatasi keterpencilan, sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedalaman/terpencil belum secara maksimal tersentuh pengembangan manusia. Oleh sebab itu perlu peningkatan pemberdayaan, dan pembangunan kesejahteraan sosial yang integral dengan bidang lain, dan model pemberdayaan (KAT) lebih ditingkatkan pada pengembangan manusia

Page 13 of 14 | Total Record : 136

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 44 No 3 (2020): Volume 44 Nomor 3 Desember 2020 Vol 44 No 2 (2020): Volume 44 Nomor 2 Agustus 2020 Vol 44 No 1 (2020): Volume 44 Nomor 1 April 2020 Vol 43 No 3 (2019): Volume 43 Nomor 3 Desember 2019 Vol 43 No 2 (2019): Volume 43 Nomor 2 Agustus 2019 Vol 43 No 1 (2019): Volume 43 Nomor 1 April 2019 Vol 42 No 3 (2018): Volume 42 Nomor 3 Desember 2018 Vol 42 No 2 (2018): Volume 42 Nomor 2 Agustus 2018 Vol 42 No 1 (2018): Volume 42 Nomor 1 April 2018 Vol 41 No 3 (2017): Volume 41 Nomor 3 Desember 2017 Vol 41 No 2 (2017): Volume 41 Nomor 2 Agustus 2017 Vol 41 No 1 (2017): Volume 41 Nomor 1 April 2017 Vol 40 No 3 (2016): Volume 40 Nomor 3 Desember 2016 Vol 40 No 2 (2016): Volume 40 Nomor 2 Agustus 2016 Vol 40 No 1 (2016): Volume 40 Nomor 1 April 2016 Vol 39 No 1 (2015): Volume 39 Nomor 1 Maret 2015 More Issue