Articles
136 Documents
<![CDATA[Peran Sakti Peksos dalam Program Kesejahteraan Sosial di Taman Penitipan Anak (Tpa ]]>
<![CDATA[Suryani Suryani]]>;
<![CDATA[Amelia Suryaningtyas]]>
<![CDATA[ Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 40 No 1 (2016): Volume 40 Nomor 1 April 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31105/mipks.v40i1.2286
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menggambarkan peran dan fungsi keberadaan Sakti Peksos dalam memberikan pelayanan sosial dalam program kesejahteraan anak, serta faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pendampingan terhadap anak di TPA. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisa secara deskriptip kualitatif sesuai dengan kondisi di lapangan. Lokasi penelitian meliputi dua daerah yakni Kota Banjarmasin dan Kota Mataram. Alasan pemilihan lokasi bahwa di dua kota tersebut terdapat lembaga perlindungan anak dan telah memiliki beberapa Sakti Peksos yang berperan sebagai pendamping dalam pelayanan kesejahteraan sosial anak. Sasaran penelitian meliputi Sakti Peksos, penerima manfaat, serta pengasuh anak di TPA. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberadaan Sakti Peksos sangat dibutuhkan dalam program kesejahteraan sosial anak di TPA. Peran Sakti Peksos memberi pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak yang bermasalah sosial. Pelayanan yang diberikan antara lain membantu pencairan dana bantuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak dan pembuatan akte kelahiran. Peran perlindungan meliputi pendampingan dalam belajar, bermain, dan bersosialisasi. Faktor pendukung dalam pelaksanaan peran adanya kerjasama antara dinas sosial dengan lembaga terkait. Faktor penghambat yakni jumlah yang tidak seimbang antara Sakti Peksos dan anak yang didampingi dan kondisi lokasi penjangkauan yang sangat jauh membuat Sakti Peksos kesulitan dalam menjalankan tugas. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial cq. Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, dengan meningkatkan peran Sakti Peksos dalam memberikan pelayanan sosial pada program kesejahteraan sosial anak, melalui peningkatan kapasitas dan dukungan fasilitas.]]>
<![CDATA[menanamkan nilai kesetiakawanan sosial sejak dini pada anak ]]>
<![CDATA[tyas eko raharjo]]>
<![CDATA[ Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 2 (2020): Volume 44 Nomor 2 Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31105/mipks.v44i2.2074
<![CDATA[abstractThis study aims to describe the planting of the value of social solidarity early on in children in the family. The approach used is descriptive qualitative to reveal the instillation of the value of social solidarity in children in the family. The study was conducted in the Village of Panggungharjo, Sewon District, Bantul Regency with the setting of a family family that has elementary school age children. Panggungharjo Village was chosen as a research location because it is unique in the organization of social welfare services, especially in preserving local culture that is related to children's traditional games. The village government also provides a location for implementing traditional children's games called Kampong Dolanan. The data source was determined purposively namely the village apparatus and the community of Desa Panggungharjo. Data obtained using interview techniques, observation, and document review, then the data are analyzed descriptively with exposure in the form of narration.The results showed that the attention of the village government in instilling the value of social solidarity for children was very good with the availability of kampong dolanan as a means of playing children and socializing with their peers. The existence of the traditional playground is a means of growing social solidarity values for children. Instilling the value of social solidarity by parents by providing understanding and exemplary children in life in the family. It is recommended to local governments to conduct guidance and outreach to teaching staff related to the value of social solidarity in schools, then the teaching staff can help direct their students to understand, and behave according to the values of social solidarity.]]>
<![CDATA[Kinerja Tksk dalam Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ]]>
<![CDATA[Sri Prastyowati]]>;
<![CDATA[Tyas Eko Raharjo F]]>
<![CDATA[ Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 40 No 3 (2016): Volume 40 Nomor 3 Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31105/mipks.v40i3.2298
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi empirik kinerja TKSK yang ada di Kota Yogyakarta. Dipilihnya Kota Yogyakarta karena daerah ini memiliki jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial cukup banyak (20756 kasus) dengan 14 TKSK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial No.108/HUK/2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Kemampuan dalam penanganan masalah sosial dimulai dari pendataan, assesment, pemberian bantuan berupa penyuluhan, rujukan, dan pendampingan yang  layak untuk dijadikan dasar penilaian kinerja TKSK. Responden penelitian adalah 14 orang TKSK yang berada di seluruh kecamatan, satu orang aparat dinas sosial dan 42 orang penerima layanan di 14 kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan kondisi empirik TKSK beserta kemampuannya dalam penanganan PMKS.  Analisis data dilakukan secara kualitatif dalam bentuk narasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 14 TKSK di Kota Yogyakarta telah menunjukkan kinerjanya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yang ada. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pengakuan kinerja TKSK dalam penananganan masalah kesejahteraan sosial dengan memberikan imbalan jasa yang lebih memadai disesuaiakan dengan hasil kinerja yang telah dilakukan.]]>
<![CDATA[Peran Pendamping Berbasis Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas dalam Membangun Kemandirian ]]>
<![CDATA[Ani Mardiyati]]>
<![CDATA[ Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 41 No 2 (2017): Volume 41 Nomor 2 Agustus 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31105/mipks.v41i2.2265
<![CDATA[Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Tulisan ini mengungkap bagaimana penyandang disabilitas mendapat layanan sosial dari pendamping berbasis masyarakat sehingga dapat menjalankan partisipasi sosialnya dengan baik menuju kemandirian. Jenis penelitian berupa kajian kualitatif, mengenai peran pendamping disabilitas berbasis masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, melalui informan yaitu pendamping disabilitas berbasis masyarakat (Pekerja Sosial Masyarakat). Hasil penelitian menemukan bahwa pendamping berbasis masyarakat menjalankan tugas dengan dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diterapkan dalam melakukan pendampingan. Penyandang disabilitas ringan yang didampingi sudah dapat menghasilkan karya yang bernilai komersial dan dapat menghasilkan uang, membuat disabilitas dapat mandiri dalam hidupnya. Kemandirian penyandang disabilitas tidak lepas dari peran pendamping dan pemerintah melalui dinas sosial. Perlunya pembinaan berkelanjutan pada pendamping khususnya yang berbasis masyarakat agar mereka dapat makin meningkatkan keterampilan dalam mendampingi penyandang disabilitas dengan berdasarkan sikap kerelawanan]]>
<![CDATA[Kajian Kekerasan Terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Eni Hikmawati]]>;
<![CDATA[Chatarina Rusmiyati]]>
<![CDATA[ Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 40 No 1 (2016): Volume 40 Nomor 1 April 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31105/mipks.v40i1.2281
<![CDATA[Kajian ini bertujuan mendeskripsikan kekerasan menurut pandangan anak serta upaya yang harus dilakukan untuk mencegah dan menekan terjadinya kekerasan terhadap anak. Lokasi penelitian di Kota Yogyakarta dengan subjek penelitian anak berusia 13 hingga 18 tahun berjumlah delapan orang. Informan dari lembaga peduli korban kekerasan anak dan perempuan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa informan belum begitu memahami kejadian yang dialami terutama kejahatan seksual sebagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi agar anak memahami bentuk-bentuk kekerasan, upaya yang harus dilakukan untuk mencegah dan atau tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan pada anak. Direkomendasikan perlu meningkatkan jejaring kelembagaan perlindungan anak untuk melakukan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA). Kementerian Sosial agar melakukan optimalisasi satuan bakti pekerja sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang ada untuk penanganan kasus anak, serta mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Perbatasan Antarnegara Kajian Masyarakat Kawasan Perbatasan di Timor Tengah Utara ]]>
<![CDATA[Andayani Listyawati]]>;
<![CDATA[Lidia Nugrahaningsih Ayal]]>
<![CDATA[ Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 42 No 1 (2018): Volume 42 Nomor 1 April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31105/mipks.v42i1.2249
<![CDATA[TTU (Timor Tengah Utara) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste. Kawasan perbatasan umumnya identik dengan permasalahan tingginya angka kemiskinan, yang dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera yang bermukim. Penelitian berjenis deskriptif ini bertujuan mengetahui karakteristik masyarakat perbatasan dalam upaya mempertahankan kehidupan dan merupakan kajian masyarakat di TTU, NTT. Sumber data adalah keluarga yang bertempat tinggal di Bikomi Utara, TTU, NTT sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara (FGD), observasi, dan telaah dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat kawasan perbatasan antarnegara dalam kategori terbatas secara sosial ekonomi dan identik dengan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam setempat. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial dan instansi terkait lain agar berkolaborasi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan melalui program pendampingan. Hal ini untuk mengantisipasi agar program layanan sosial yang masuk dapat dinikmati dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kawasan perbatasan.]]>
<![CDATA[Intervensi Pekerja Sosial dalam Bimbingan Sosial Individual bagi Lanjut Usiamelalui Lembaga Konsultasi Kesejahtern Keluarga ( Lk3 ) Sembada 9 Dinas Sosial Kabupaten Sleman Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Sri Handayani]]>
<![CDATA[ Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 41 No 3 (2017): Volume 41 Nomor 3 Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31105/mipks.v41i3.2260
<![CDATA[Intervensi Pekerja Sosial dengan menggunakan metode pendekatanBimbingan Sosial Individu(Social Case Work) bagi Lanjut Usia melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sembada 9, dimana LK3 adalah lembaga/organisasi pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, outreach, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan yang mampu memecahkan masalahnya. Tujuannya meningkatkan kemampuan keluarga melalui pemberian konseling untuk memahami dan memiliki alternatif-alternatif pemecahan permasalahan mereka sendiri,memberi informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pemecahan masalah keluarga, menumbuhkan kepedulian keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi terhadap permasalahan keluarga. Faktor penting dalam melaksanakan bimbingan sosial perseorangan adalah “keahlian dan ketrampilan dalam relasi sosialâ€. Bentuk relasinya sering disebut sebagai “one to one relationship†atau “face to face relationship†yaitu relasi yang terjadi secara langsung antara pekerja sosial dengan seorang klien. Intervensi seorang pekerja sosial dilakukan secara bertahap, diawali dengan bimbingan konseling profesional.Setiap orang pasti mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri, pekerja sosial berpijak pada kode etik professional dalam setiap langkah pertolongannya. Metode dan teknik yang diterapkan seorang pekerja sosial professional didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah dan standar profesi yang telah teruji secara empirik. Bimbingan sosial Konseling individu merupakan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Proses konseling dapat dilihat dari dua sisi perspektif, yakni proses konseling berdasarkan perspektif pekerja sosial, proses konseling berdasarkan perspektif klien. Kedua perspektif ini dalam praktiknya dapat dilakukan secara bersamaan dan saling mengisi.Oleh karena itu, setiap langkah pekerja sosial harus didasarkan pada kode etik 6 dasar.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PEKERJAAN : IMPLEMENTASI UU NO. 8 TAHUN 2016 PENYANDANG DISABILITAS DI SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Andayani - Andayani]]>
<![CDATA[ Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 3 (2020): Volume 44 Nomor 3 Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31105/mipks.v44i3.2219
<![CDATA[Pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas merupakan salah satu amanah UU No. 8 Tahun 2016. Perlindungan hak ini karena maraknya diskriminasi dan eksklusi sosial terhadap penyandang disabilitas di tempat kerja. Penelitian ini memakai metode field research dengan melakukan wawancara dan FGD untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi UU ini dalam pemenuhan hak pekerjaan mereka. Lokasi penelitian yang dipilih adalah  Samarinda, mengingat posisinya sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur yang telah memiliki Perda No 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan turunan dari UU ini. Temuan penelitian  mengindikasikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya dilindungi di mana hampir sebagian besar pasal-pasal dalam UU masih menyisakan persoalan dalam implementasinya. Namun, hal yang positif adalah adanya komitmen dari Walikota Samarinda untuk merekrut penyandang disabilitas sebagai pegawai honorer yang ditempatkan di berbagai instansi pemerintahan. Peneliti merekomendasikan pentingnya pemerintah bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, khususnya PPDI Kaltim terkait dengan perlindungan hak pekerjaan dan pemenuhan aksesibilitas. Upah yang layak, sosialisasi UU dan penerimaan terhadap pekerja disabilitas adalah beberapa hal yang menjadi catatan khusus dalam rekomendasi penelitian ini.]]>
<![CDATA[Peran Pendamping dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Kube-FM ]]>
<![CDATA[Suryani Suryani]]>;
<![CDATA[Akhmad Purnama]]>
<![CDATA[ Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 41 No 1 (2017): Volume 41 Nomor 1 April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31105/mipks.v41i1.2276
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan diketahuinya peran pendamping dalam meningkatan kesejahteraan sosial anggota KUBe-FM. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu di Kabupaten Timor Tenggah Selatan dengan alasan terdapat beberapa Kube-FM yang di dampingi oleh pendamping. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan panduan yang terdiri dari aparat desa, petugas Dinas Sosial, serta penerima manfaat. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping Kube-FM dalam meningkatkan kesejahteraan anggota cukup berperan terutama dalam melaksanakan perannya sebagai motivator, fasilitator, broker/penghubung dan pembela (advocacy). Jenis usaha responden sebelum menjadi anggota KUBe rata-rata sebagai peternak dan bertani. Sesudah menjadi anggota KUBe sebagian ada yang beralih pekerjaan yakni sebagai pedagang atau penjual bahan sembako tetapi sebagai peternak dan petani tidak ditinggalkan. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga dapat untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Manfaat yang diperoleh dalam mengikuti keanggotaan kelompok bersama bahwa pendapatan dalam keluarga dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka merasa terbantu dengan menjadi anggota kelompok usaha bersama dimana dalam mengembangkan usaha dapat berjalan lancar dengan kehadiran seorang pendamping dalam kelompok. Pendamping berhasil dalam mendampingi binaannya yaitu diwujudkan dengan pendapatan.yang meningkatkan dan kesejahteraan dalam keluarga tercapai. Pendamping memberikan bantuan berupa gagasan/ide, sumbang saran dan bimbingan terhadap penerima manfaat sehingga keberhasilan dalam berusaha tercapai. Keberhasilan dapat dilihat dari jenis usaha yang dijalankan oleh para penerima manfaat yang berhasil yakni beternak dan pertanian. Keberhasilan pendamping membutuhkan keterampilan dan pengetahuan dalam membina kelompok usaha bersama. Pendamping yang baik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI, cq Direktorat Jenderal Penanggulangan Kemiskinan agar memperhatikan dan memberikan peningkatan kemampuan melalui diklat, terutama bimtek tentang metode Pekerjaan Sosial sehingga mereka akan bekerja secara maksimal dalam membantu masyarakat]]>
<![CDATA[Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pornografi bagi Anak Melalui Internet Sehat ]]>
<![CDATA[Wiwik Widayanti]]>
<![CDATA[ Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 42 No 2 (2018): Volume 42 Nomor 2 Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31105/mipks.v42i2.2243
<![CDATA[Secara keseluruhan prinsip penerapan internet sehat dalam pencegahan pornografi dijalankan dengan tujuan agar seluruh anak remaja dapat menyambut baik serta mampu memanfaatkan kehadiran tekhnologi komunikasi dan informasi global ini secara sehat. Langkah selanjutnya adalah menggunakan pendekatan partisipatif yang dilakukan orangtua bersama unsur lingkungan dalam penerapan internet sehat dalam pencegahan pornografi. Langkah-langkah tersebut yaitu: (1) menerangkan fungsi internet (2) mendampingi putra-putri saat mengakses internet dan berikan penjelasan serta batasan apa saja yang boleh diakses (3) menggunakan program-program filter (4) memberikan pengertian bagi anak agar segera meninggalkan situs yang tidak pantas atau yang membuat mereka tidak nyaman, baik disengaja ataupun tidak sengaja terbuka (5) menggunakan Internet bersama dengan anggota keluarga lain yang lebih dewasa (6) memberikan waktu bersama agar seluruh keluarga dapat mempelajari sarana komunikasi dan kandungan informasi yang ditawarkan oleh Internet, secara bersama dengan anggota keluarga yang lain (7) Memberikan pengertian kepada seluruh anggota keluarga untuk tidak menanggapi/menjawab setiap e-mail ataupun private chat dari orang yang tak dikenal, termasuk tidak membuka file kiriman (attachment) dari siapapun dan dalam bentuk apapun (8) mengutamakan membuat dan mengakses konten-konten lokal dan tidak mendownload file-file yang tidak perlu dari situs di luar negeri]]>
