cover
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 14, No 1 (2023)" : 7 Documents clear
Implementasi dan Tantangan Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung Andina, Elga
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.3859

Abstract

The revitalization of local languages in Indonesia has become an increasingly important issue and required serious attention. The Ministry Of Education, Culture, Research and Technology responded to this crisis by implementing Merdeka Belajar Episode 17, which focuses on revitalizing local languages in the province of Lampung in 2023. This research aims to evaluate the challenges of revitalizing local languages implemented by the government in Lampung province. Using a qualitative descriptive approach with a case study pattern, primary data was obtained from interviews and focused group discussions with government agencies involved in revitalizing local languages, including the Lampung Provincial Language Office, the Lampung Provincial Education Office, and the Welfare Department of the Lampung Provincial Government, in addition to academic from Lampung University. The study found that in Lampung province, revitalization is carried out through structured learning activities in schools by using the Model B approach, which included teaching local content, especially Lampung language. Although there are compulsory regulations to teach Lampung language in primary and secondary schools, several challenges have still remained, such as psychological barriers faced by communities in using local languages, insufficient support from the government, and weak interagency coordination in implementing language revitalization programs. Overcoming these challenges requires joint efforts from all parties to promote the use of local languages and document them, provide consistent government support, and increase public awareness of the importance of preserving them. It is expected that the result of this study can contribute to the improvement and enrichment of the cultural diversity in Indonesia.AbstrakRevitalisasi bahasa daerah di Indonesia telah menjadi isu yang semakin penting dan memerlukan perhatian serius. Kemendikbudristek merespons krisis tersebut dengan menerapkan Merdeka Belajar Episode 17 Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tantangan implementasi revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan pemerintah di Provinsi Lampung. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola studi kasus, data primer diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan instansi pemerintah pelaksana revitalisasi bahasa daerah, yaitu Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dan Bidang Kesra Pemerintah Provinsi Lampung, ditambah dengan akademisi Universitas Lampung. Penelitian ini menemukan bahwa di Provinsi Lampung revitalisasi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran terstruktur di sekolah dengan menggunakan pendekatan Model B yang mencakup pengajaran konten lokal, khususnya bahasa Lampung. Meskipun sudah ada regulasi untuk mengajarkan bahasa Lampung di sekolah dasar dan menengah, tantangan masih ada seperti hambatan psikologis yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan bahasa daerah, dukungan yang kurang dari pemerintah, dan koordinasi antarlembaga yang lemah dalam menjalankan program pemulihan bahasa daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak untuk mempromosikan penggunaan bahasa daerah, mendokumentasikannya, memberikan dukungan pemerintah yang konsisten, dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya melestarikannya. Dengan melakukan hal tersebut, bahasa daerah di Indonesia dapat terus berkembang dan memperkaya keanekaragaman budaya di negara ini.
Dampak Budaya Adaptif dan Ideasional dalam Kasus Stunting di Indonesia Teguh, Monika; Koesbardiati, Toetik; Ida, Rachmah; Puspa, Ratih; Syafarani, Yavrina
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.2896

Abstract

Stunting is a form of malnutrition that occurs as a result of improper child- rearing practices that cause a child to lack nutrition from the womb until the first thousand days of life. In 2021, 24.4% of Indonesian toddlers still experience stunting. One of the causes is a culture that is not in line with healthy living behaviors. This study will answer the question of what culture has an impact on the stunting cases in Indonesia? The research method used is descriptive qualitative with literature study as the basis for its data. The results of the research show various cultural roles both adaptive and ideational cultures that contribute to stunting. Adaptive cultures that play a role in stunting include hustle culture, working mothers, and education. Meanwhile, ideational cultures that still have an impact on stunting until now include beliefs, early marriage, incorrect feeding, and incorrect feeding methods. It is hoped that the results of this study can provide a contribution to the study of public health and more effective health promotion in the future. AbstrakStunting merupakan kasus kekerdilan yang terjadi akibat kesalahan pola asuh anak yang menyebabkan anak kekurangan gizi sejak dari dalam kandungan sampai seribu hari pertama kehidupan. Pada tahun 2021 masih terdapat 24,4 persen anak balita yang mengalami stunting di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan perilaku hidup sehat. Studi ini akan menjawab pertanyaan budaya apa yang berdampak terhadap kasus stunting di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai dasar datanya. Hasil dari penelitian menunjukkan berbagai peranan budaya baik budaya adaptif maupun budaya ideasional yang turut mendorong terjadinya stunting. Budaya adaptif yang berperan dalam terjadinya stunting antara lain hustle culture, ibu bekerja, dan pendidikan. Sementara itu, budaya ideasional yang juga masih berpengaruh terhadap terjadinya stunting sampai saat ini antara lain kepercayaan, pernikahan dini, kesalahan pemberian makanan, dan kesalahan cara pemberian makanan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi kajian kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan yang lebih efektif ke depannya. 
Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016–2020 Adawiah, Rabiah Al; Eleanora, Fransiska Novita
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.3065

Abstract

Cyberbullying has become a worrying phenomenon, especially among children. Increased use of the internet and social media among children may increase their risk of experiencing cyberbullying. In this study, the author raises the issue of the phenomenon of cyberbullying, its impact and prevention efforts on children. The purpose of this research is to provide education and preventive measures to protect children from cyberbullying. In this study, the authors used the library research method using secondary data obtained from KPAI, UNICEF, and other research published in the form of articles, journals or other references. The stages of the research started from selecting the topic, formulating the problem, analyzing it, and compiling the report. The results of this study indicate that cyberbullying is rife, especially on social media with children who are victims and perpetrators. This phenomenon has an impact physically, psychologically, and academically. The impact of cyberbullying is more harmful than traditional bullying because cyberbullying leaves a digital footprint that can be seen by everyone regardless of physical distance. Therefore, as a form of protection for children, efforts to prevent cyberbullying are necessary. Families and communities can provide education to children in using social media. In addition, the role of the legislature (DPR RI) is needed in providing adequate regulations, because regulations related to cyberbullying and its legal consequences have not been clearly regulated in the information and electronic transaction law or child protection law. AbstrakPerundungan dunia maya telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak. Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di kalangan anak-anak dapat meningkatkan risiko mengalami perundungan dunia maya. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat masalah fenomena perundungan dunia maya, dampak, dan upaya pencegahannya pada anak. Adapun tujuan penelitian ini memberikan edukasi dan upaya preventif untuk melindungi anak dari perundungan dunia maya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari KPAI, UNICEF, serta penelitian lain yang dipublikasikan dalam bentuk artikel, jurnal, atau referensi lainnya. Tahapan penelitian dimulai dari pemilihan topik, perumusan masalah, analisis, dan penyusunan laporan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perundungan dunia maya marak terjadi terutama di media sosial dengan anak yang menjadi korban maupun pelakunya. Fenomena tersebut berdampak secara fisik, psikis, maupun akademik. Dampak perundungan dunia maya lebih berbahaya daripada perundungan tradisional karena perundungan dunia maya meninggalkan jejak digital yang dapat dilihat oleh semua orang tanpa dibatasi oleh jarak fisik. Oleh karena itu, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, perlu dilakukan upaya pencegahan perundungan dunia maya. Keluarga dan masyarakat dapat memberikan edukasi kepada anak dalam penggunaan media sosial. Selain itu, diperlukan peran lembaga legislatif (DPR RI) dalam menyediakan regulasi yang memadai, karena regulasi terkait perundungan dunia maya dan akibat hukumnya belum diatur secara jelas dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik maupun undang-undang perlindungan anak.
Dampak Kebijakan Akreditasi Puskesmas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Nugroho, Arief Priyo; Ardani, Irfan; Effendi, Diyan Ermawan
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.3039

Abstract

Puskesmas/primary health center (PHC) accreditation policy has a relativeimpact on improving health services quality. In addition to management andorganizational improvements, PHC accreditation has negative excesses which canbe seen in the implementation process. Namely, the issue of fulfilling citizens’ basicrights to health. This study aims to explain some of the negative excesses of PHCaccreditation policy to fulfill health care access. A qualitative analysis of variousinterviews in roundtable discussions and secondary data collection on the processand implementation of accreditation in 12 districts/cities. This study shows that thePHC accreditation policy that was carried out encouraged a shift in the Government’svalues and norms in providing essential health services, from public goods to privategoods. The management logic that tends to be private-like-oriented places thecommunity as a consumer rather than as a citizen, not yet maximizing the active roleof the community raises the issue of inequity in the country’s efforts to guarantee therights of the community as citizens. The Government places basic health services nolonger fully as public goods, which ensures that every people as a citizen can accessthem without exception. AbstrakKebijakan akreditasi puskesmas relatif memiliki pengaruh padapeningkatan kualitas pelayanan. Selain terdapat perbaikan manajemen danorganisasi, akreditasi puskesmas memiliki ekses negatif yang terlihat pada prosesimplementasinya, terutama dalam permasalahan pemenuhan hak dasar warganegara atas kesehatan. Studi ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakanakreditasi puskesmas menimbulkan ekses negatif dalam pemenuhan aksespelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dataprimer diperoleh melalui wawancara mendalam diskusi meja bundar dan data sekunder dari pengalaman pelaksanaan akreditasi puskesmas di 12 kabupaten/kota. Studi ini menemukan bahwa kebijakan akreditasi puskesmas yang dilakukanmendorong pergeseran nilai dan norma pemerintah dalam menyelenggarakanpelayanan kesehatan dasar, yaitu perubahan dari barang publik menjadibarang privat. Logika pengelolaan yang lebih cenderung private-like-oriented,menempatkan masyarakat sebagai konsumen dibanding sebagai warga negara,belum maksimalnya peran aktif masyarakat memunculkan isu kesenjangan dalamupaya negara menjamin hak masyarakat sebagai warga negara. Pemerintahmenempatkan pelayanan kesehatan dasar tidak lagi sepenuhnya sebagai barangpublik yang menjamin setiap masyarakat sebagai warga negara mampu mengaksestanpa terkecuali.
Hambatan dan Strategi Bertahan Para Penyintas Covid-19: Studi Kasus Wirausaha Kuliner di Yogyakarta Jaya, Pajar Hatma Indra
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.3204

Abstract

This study explores the survival strategies employed by Covid-19 survivors to improve their economic activities, with a specific focus on culinary entrepreneurs. Despite recovering from the virus, these individuals continue to face obstacles in resuming their businesses. Limited research has been conducted on the strategies adopted by survivors after their recovery, particularly in the culinary sector. This paper presents qualitative data collected through observation, document study, and interviews. The study includes twelve informants from six cases of Covid-19 transmission, purposively selected to investigate their perceptions and practices regarding economic survival post-recovery. The findings reveal that Covid-19 survivors encounter social exclusion in the form of isolation when attempting to resume work. The fear of societal stigmatization and maintaining distance from survivors results in a lack of community support, leading to economic stagnation for over a month. Despite efforts to obtain a health certificate from the government, the survivors struggle to restore normalcy. Consequently, they adopt various survival strategies, although these methods often require a considerable amount of time to achieve full recovery. To address this issue, the Indonesian House of Representatives should provide support, including oversight of government policies. It is recommended that when the government forces the closure of a business, they must also offer assistance and facilitate the official reopening after the recovery period. This approach will help restore consumer confidence and expedite economic recovery. It is crucial to learn from these findings to better prepare for similar situations in the future.Abstrak:Penelitian ini mengeksplorasi strategi bertahan yang digunakan oleh penyintas Covid-19 untuk meningkatkan aktivitas ekonomi mereka, dengan fokus khusus pada para pengusaha kuliner. Meskipun telah sembuh dari virus, mereka ini tetap menghadapi hambatan dalam melanjutkan usaha mereka. Penelitian mengenai strategi yang diadopsi oleh mereka setelah pulih, terutama di sektor kuliner, masih terbatas. Makalah ini menyajikan data kualitatif yang dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara. Penelitian ini melibatkan dua belas informan dari enam kasus penularan Covid-19, yang dipilih secara sengaja untuk menyelidiki persepsi dan praktik mereka terkait bertahan secara ekonomi setelah pulih. Temuan menunjukkan bahwa mereka yang selamat dari Covid-19 menghadapi eksklusi sosial dalam bentuk isolasi saat mencoba untuk kembali bekerja. Rasa takut akan stigmatisasi sosial dan menjaga jarak dari mereka yang sembuh mengakibatkan kurangnya dukungan komunitas, yang mengakibatkan stagnasi ekonomi selama lebih dari sebulan. Meskipun telah berusaha mendapatkan hasil tes negatif dari pemerintah, mereka masih kesulitan kembali ke kondisi normal. Oleh karena itu, mereka mengadopsi berbagai strategi bertahan, meskipun metode ini sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai pemulihan penuh. Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebaiknya memberikan dukungan, termasuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Direkomendasikan agar ketika pemerintah memaksa penutupan suatu bisnis, mereka juga harus menawarkan bantuan dan memfasilitasi pembukaan kembali resmi setelah masa pemulihan. Pendekatan ini akan membantu mengembalikan kepercayaan konsumen dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sangat penting untuk belajar dari temuan ini agar dapat lebih siap menghadapi situasi serupa di masa depan.
Partisipasi Masyarakat dan Produsen dalam Pengelolaan Sampah Saset di Kota Depok, Jawa Barat Rahayuningtyas, Caecilia Meyta; Sodri, Ahyahudin; Astuti, Lina Tri Mugi
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.3419

Abstract

Plastic is widely used as packaging, thereby increasing plastic production. One form is the use of sachets or multilayer plastic, which are widely used for food packaging and household needs. Packaging using sachets is widely used in Indonesia because the price is more economical. However, the community has not been effective in sorting their household waste, so that a lot of unmanaged plastic waste is wasted and accumulates in landfills. Law Number 18 of 2008 states that every producer is responsible for the waste they produce. However, there are only a few producers who process and recycle their sachet waste, so that scavengers and waste banks also do not accept sachet waste. This has an impact on the environment, where sachet waste is difficult to decompose. The purpose of this research is to analyze community and producer participation in waste management through the implementation of extended producer responsibility (EPR), thereby increasing the plastic circular economy. The location of this research was conducted in Depok City, which disposes of its waste to the Cipayung Landfill, Depok. Cipayung Landfill has exceeded its capacity. This research uses quantitative methods, through observation, questionnaires, and literature studies. Based on this study, it was concluded that the composition of 17 percent sachet waste can be managed with the 3R program (reduce, reuse, and recycle), which is supported by community participation in waste segregation and waste banks in the collection, where waste banks can reduce 20 percent inorganic waste, and are supported by manufacturers with the implementation of EPR.AbstrakDi Indonesia, banyak produsen memilih menggunakan saset plastik karena harganya yang lebih ekonomis dibandingkan bahan kemasan lainnya. Namun, penggunaan saset plastik menimbulkan masalah pengelolaan sampah. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap produsen bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya, masih sedikit produsen yang mengelola dan mendaur ulang sampah sasetnya. Hal ini menyebabkan pemulung dan bank sampah juga tidak menerima sampah saset. Sebagai akibatnya, sampah plastik yang tidak terkelola menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) dan memperburuk masalah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dan produsen dalam pengelolaan sampah saset melalui penerapan extended producer responsibility (EPR), sehingga meningkatkan ekonomi sirkular plastik. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Depok, yang membuang sampahnya ke TPA Cipayung, Depok. TPA Cipayung ini sudah melebihi daya tampungnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan teknik observasi, kuesioner, dan studi literatur untuk memperoleh data. Dapat disimpulkan bahwa komposisi sampah saset sebesar 17 persen dapat dikelola dengan program 3R (reduce, reuse, dan recycle) , yang didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan bank sampah dalam pengumpulannya. Bank sampah dapat mengurangi 20 persen sampah anorganik dengan cara ini, yang didukung oleh produsen dengan penerapan EPR.
Mapping Survey of Public Acceptance on Development Nuclear Power Plant (NPP) in Bangka Belitung Province Kartono, Drajat Tri; Hastjarjo, Sri; Sajidan, Sajidan; Effendi, Bob Soelaiman; Ashari, Dhita Karunia; Wijayanto, Purbayakti Kusuma; Saraswati, Zahra Nadhila; Sulistyawan, Herwanto Gede; Andriani, Lutfi
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.3143

Abstract

Indonesia sebagai negara yang belum memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih perlu melakukan riset untuk mengkaji penerimaan masyarakat. Bangka Belitung merupakan kandidat lokasi pembangunan PLTN oleh BATAN dan kepulauannya diprediksi akan menjadi pionir energi baru dan terbarukan dari mineral ringan yaitu torium. Oleh karena itu, penelitian di Bangka Belitung bertujuan untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap pembangunan PLTN. Penelitian ini menggunakan metode gabungan (mixed-method), dan pengumpulan data dilakukan dengan survei pada 1.500 responden yang terdiri dari penduduk Bangka Belitung. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan uji Chi-Square, sedangkan analisis kualitatif dengan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Bangka Belitung menyambut baik rencana pembangunan PLTN tersebut. Total penerimaan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 73,73 persen, yang didukung oleh persepsi masyarakat yang setuju dengan manfaat PLTN sebesar 94,27 persen, risiko PLTN sebesar 70,93 persen, itikad baik pengembang PLTN sebesar 92,53 persen, dan kompetensi operator PLTN sebesar 93,53 persen. Terkait jarak, masyarakat yang setuju pada pembangunan pembangkit listrik ini menginginkan jarak sejauh 30 km dari pemukiman penduduk. Belum ada indikasi fenomena not in my backyard di Bangka Belitung, tetapi masih ada kesalahan persepsi di masyarakat mengenai risiko PLTN. Dikarenakan peran pemerintah yang terbatas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu memfasilitasi pendampingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan strategi sosialisasi untuk mengedukasi manfaat dan risiko pembangkit listrik tenaga nuklir.AbstractIndonesia, as a country that does not have nuclear power plant (NPP), still requires research to examine public acceptance. Bangka Belitung is a candidate for NPP locations by BATAN, and the islands are predicted to become pioneers of new and renewable energy from a light mineral, thorium. Thus, research in Bangka Belitung aims to determine the public acceptance of an NPP development. This study used a mixed method, and the data were collected by survey with 1,500 respondents consisting of residents in Bangka Belitung. The quantitative analysis in this study was descriptive statistics and Chi-square test, while the qualitative analysis was with descriptive qualitative. The result showed that most Bangka Belitung people welcomed the NPP’s development plan. Total public acceptance in Bangka Belitung Province is 73.73 percent. Public perceptions agree with the benefits of NPP at 94.27 percent, the risks of NPP at 70.93 percent, the goodwill of NPP developers at 92.53 percent, and the competence of NPP operators at 93.53 percent. Regarding the distance, the neighbourhood wanted for this electric power plant to be 30 km away from the residential areas. There was no indication of the NIMBY phenomenon in Bangka Belitung, but there were still misperceptions in the community caused by perceptions of the risk of NPP. Due to the limited government role, the DPR RI must step in and facilitate community assistance while encouraging the government to devise effective strategies to develop a dissemination strategy to educate the benefits and risks of nuclear power plants.

Page 1 of 1 | Total Record : 7