cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15, No 1 (2024)" : 6 Documents clear
Teacher’s and Students’ Perceptions Toward Teaching and Learning EFL at Sumba Hospitality Foundation Djahimo, Ph.D., Santri E.P.; Bera, Laurensius Kian; Bora, Dewi I. N. Bili
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i1.4201

Abstract

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru dan siswa terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing (EFL) di Sumba Hospitality Foundation. Persepsi guru dan siswa EFL berperan penting dalam proses belajar mengajar maka penelitian terkait hal ini harus dilakukan dalam banyak konteks. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana guru dan siswa memandang pengajaran dan pembelajaran EFL di lingkungan mereka berdasarkan persepsi mereka sendiri. Dua kelas bahasa Inggris (masing-masing terdiri dari 15 siswa) telah diobservasi. Dari jumlah tersebut diambil 10 siswa secara acak dan seorang guru untuk dilibatkan dalam diskusi kelompok terpumpun serta wawancara terkait proses belajar mengajar di kelas. Berdasarkan analisis kualitatif, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa guru dan siswa EFL memiliki sikap positif terhadap pelajaran bahasa Inggris. Kedua belah pihak pada dasarnya berpendapat bahwa bahasa Inggris sangat dibutuhkan dalam bidang studi mereka, yaitu perhotelan, karena mereka pada akhirnya harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama yang digunakan para pelancong, tidak hanya untuk memahami permintaan pelanggan tetapi juga untuk berkomunikasi. Sebagai calon staf perhotelan, siswa telah diarahkan oleh guru bahasa Inggris mereka untuk memahami pentingnya belajar bahasa Inggris sebagai mata pelajaran sekolah, dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris sebagai keterampilan yang dianggap penting. Pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya inisiatif yang dapat dimulai DPR RI, khususnya Komisi X yang membidangi pendidikan dan pariwisata. Sebagai pengambil kebijakan, Komisi X harus mengetahui kondisi dan perkembangan di pusat pelatihan seperti Sumba Hospitality Foundation, khususnya mengenai praktik dan manajemen pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris.AbstractThis qualitative study aims to discover teacher’s and students’ perceptions of teaching and learning English at Sumba Hospitality Foundation. Due to the fact that EFL teachers’ and students’ perceptions have a critical role in the teaching and learning process, more studies have to be conducted in contexts related to this issue. This study has been organized to investigate how both parties view EFL teaching and learning in their setting based on their perceptions. Two English classes (each consisting of 15 students) have been observed. Ten students were randomly chosen, and a teacher was invited to the focus group discussion (FGD) and an interview related to the teaching and learning process in the classroom. Based on the qualitative analysis,the findings indicate that both EFL teachers and students have positive attitudes toward English. Both parties recognize the urgent necessity of English within their field of study, namely hospitality, as it serves as the primary language for tourists, enabling them to comprehend customer demands and facilitate communication. As the future hospitality staff, students have been directed by their EFL teachers to understand the importance of learning English as a school subject and communicating in English as an essential communication skill. This understanding underscores the importance of initiatives spearheaded by the DPR RI, particularly Commission X, responsible for education and tourism. As policymakers, Commission X must be apprised of the conditions and developments at training centers like Sumba Hospitality Foundation, particularly regarding English teaching and learning practices and management.
Literasi Digital Informasi Kebencanaan selama Erupsi Gunung Semeru pada Perempuan Terdampak di Kabupaten Lumajang Jawa Timur Ida, Rachmah; Wahyudi, Irfan; Kinasih, Sri Endah; Rozi, Romdhi Fatkhur
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i1.4179

Abstract

This research focuses on the importance of disaster information literacy for women's groups. This is crucial as a factor that determines the level of safety of residents in potentially disaster-affected areas, particularly those who had been affected by the eruption of Mount Semeru in 2023 in Lumajang, East Jawa. Through gendered methodology and open ended questions, researchers managed to map the main problems faced by women's groups in accessing important information sources to reduce disaster risk. Conducted between May and June 2023, the research underscored a significant gap in women's literacy concerning digital media, such as social platforms and mobile applications. Even though women are a group that has broad access to social life and can be a liaison of information from outside to all family members. The findings in this study also emphasize the importance of utilizing social capital and integrating women's groups with the government and the main sources of disaster information. By establishing an effective system for distributing disaster knowledge, there is a potential to enhance the disaster information literacy of women's groups and bolster the safety of residents in disaster-prone areas through the implementation of risk communication protocols.Abstrak Penelitian ini berfokus pada pentingnya literasi informasi bencana bagi kelompok perempuan. Hal ini sangat penting karena merupakan faktor penentu tingkat keselamatan penduduk di daerah yang berpotensi terkena dampak bencana, terutama mereka yang terdampak oleh letusan Gunung Semeru pada tahun 2023 di Lumajang, Jawa Timur. Melalui metodologi berbasis gender dan pertanyaan terbuka, para peneliti berhasil memetakan masalah utama yang dihadapi oleh kelompok perempuan dalam mengakses sumber informasi penting untuk mengurangi risiko bencana. Dilaksanakan antara bulan Mei dan Juni 2023, penelitian ini menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam literasi perempuan mengenai media digital, seperti platform sosial dan aplikasi seluler. Meskipun perempuan adalah kelompok yang memiliki akses yang luas ke kehidupan sosial dan dapat menjadi perantara informasi dari luar kepada semua anggota keluarga. Temuan dalam penelitian ini juga menekankan pentingnya memanfaatkan modal sosial dan mengintegrasikan kelompok perempuan dengan pemerintah dan sumber utama informasi bencana. Pembentukan aliran distribusi pengetahuan bencana yang baik berpotensi meningkatkan kemampuan literasi informasi bencana kelompok perempuan dan meningkatkan keselamatan penduduk di daerah yang berisiko terdampak bencana melalui protokol komunikasi risiko.
Dampak Konseling Kelompok dalam Pencegahan Relaps Narapidana Narkotika Keluar Lapas Salatiga dan Ambarawa Purwandari, Eny; Kanafi, Mochamat
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i1.3931

Abstract

Drug abuse remains a national issue that is difficult to control, and rehabilitation or imprisonment does not necessarily effectively cure addiction. Many inmates relapse after being released from prison. This article investigates the impact of group counseling in preparing drug inmates for release to prevent relapse, using a quasi-experimental method with a pretest-posttest control group design. The research subjects were 20 males aged 23 to 51 in Salatiga and Ambarawa prisons. The results showed that group counseling interventions significantly reduced the tendency to relapse, proving that group therapy can be implemented in prison rehabilitation programs. The DPR RI needs to oversee the implementation of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and provide feedback to BNN RI, the Ministry of Law and Human Rights (KemenkumHAM), and the National Police (POLRI) regarding the preparation of inmates before release to prevent relapse after release.Abstrak: Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah nasional yang sulit dikendalikan, dan rehabilitasi atau hukuman penjara belum tentu efektif dalam menyembuhkan ketergantungan. Banyak narapidana yang mengalami relaps setelah keluar dari lapas. Artikel ini meneliti pengaruh pelaksanaan konseling kelompok dalam menyiapkan narapidana narkotika yang akan keluar dari lapas untuk mencegah kekambuhan, menggunakan metode quasi-experiment dengan desain pretest posttest control group. Subjek penelitian adalah 20 laki-laki berusia 23 hingga 51 tahun di lapas Salatiga dan Ambarawa. Hasil menunjukkan bahwa intervensi konseling kelompok secara signifikan mengurangi kecenderungan kekambuhan, membuktikan bahwa terapi kelompok dapat diimplementasikan dalam pembinaan di lapas. DPR RI perlu mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan memberikan masukan kepada BNN RI, KemenkumHAM, dan POLRI terkait persiapan narapidana sebelum keluar lapas untuk mencegah kekambuhan setelah bebas.
Towards Advanced Tourism Development in Indonesia: A Critical Review of Free-Visa Policy Antariksa, Basuki; Maulana, Addin; Priyatmoko, Rakhman; Hamidah, Siti
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i1.3822

Abstract

Pada 2016, Pemerintah Indonesia menginisiasi kebijakan bebas visa bagi 169 negara untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing secara signifikan. Namun, pada 2018, parlemen merekomendasikan peninjauan kembali kebijakan tersebut. Hal ini mengingat potensi tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dilakukan oleh penerima bebas visa serta dampak signifikan terhadap penurunan pendapatan negara. Melalui pendekatan kualitatif, yang mencakup studi literatur dan analisis dokumen hukum, studi ini bertujuan untuk memberikan solusi alternatif terhadap kebijakan bebas visa di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa (1) prinsip-prinsip utama dari kebijakan bebas visa di Indonesia adalah resiprokalitas dan prinsip manfaat; (2) kebijakan ini juga kurang didukung oleh justifikasi yang memadai dari negara-negara penerima, dan belum ada bukti empiris yang konklusif tentang dampak positif kebijakan tersebut terhadap peningkatan jumlah wisatawan asing ke Indonesia; (3) oleh karena itu, perlu penyempurnaan norma hukum terutama dalam peraturan keimigrasian untuk memastikan tujuan pemerintah selaras dengan prinsip-prinsip keamanan dan proteksi teritorial. Pembuat kebijakan perlu untuk mempertimbangkan penyesuaian Undang-Undang Keimigrasian agar harmonis dengan kebijakan bebas visa, demi mencapai tujuan strategis nasional tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan kedaulatan negara.Abstract:In 2016, the Indonesian Government initiated a visa-free policy for 169 countries to significantly increase the number of foreign tourists visiting. However, in 2018, parliament recommended a review of the policy. This is considering the potential of criminal acts, both crimes and violations, by visa-free recipients and a significant impact on the decline in state revenue. Through a qualitative approach, which includes a literature review and legal document analysis, this study aims to provide alternative solutions to the visa-free policy in Indonesia. The study found that (1) the main principles of Indonesia's visa-free policy are reciprocity and the benefit principle; (2) this policy is also not supported by adequate justification from the recipient countries, and there is no conclusive empirical evidence of the positive impact of the policy on the number of foreign tourist to Indonesia; (3) therefore, need for refinement legal norm, especially immigration regulations, to ensure that government objectives are aligned with the principles of territorial security and national protection principles. Policymakers must consider adjusting the Immigration Law to be in harmony with the visa-free policy to achieve national strategic goals without overriding the security and sovereignty aspect of the country.
A Policy Study on Disability Inclusivity in National Disaster Management Wahyuningroem, Sri Lestari; Fitriyah, Irmia
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i1.3650

Abstract

Studi global menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menghadapi tantangan besar dalam menghadapi bencana, terutama selama pandemi COVID-19. Tulisan ini mengevaluasi respons kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan kelompok ini dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Fokusnya adalah empat kebijakan nasional terkait: Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas pada Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Melalui perspektif inklusivitas, analisis ini menyoroti sejauh mana kebijakan mendukung upaya perlindungan, pemenuhan hak, dan partisipasi penyandang disabilitas. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis substansi dan implementasi kebijakan, serta diskusi kelompok terpumpun dan wawancara semi- terstruktur dengan para pemangku kepentingan. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum optimal dalam mengakomodasi unsur inklusivitas yang diperlukan, sehingga memengaruhi implementasinya. Rekomendasi utama mencakup tinjauan ulang kebijakan, penyelarasan kebijakan terkait, dan alokasi anggaran yang komprehensif untuk mendukung penanggulangan bencana inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.Abstract Global studies indicate that individuals with disabilities face significant challenges during disasters, particularly amid the COVID-19 pandemic. This paper evaluates the government’s policy response to the needs of this group in disaster management in Indonesia. It focuses on four relevant national policies: Law No. 24 of 2007 on Disaster Management, Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Government Regulation No. 42 of 2020 on Accessibility for Settlements, Public Services, and Disaster Protection for Persons with Disabilities, and Head of the National Disaster Management Agency Regulation No. 14 of 2014 on the Treatment, Protection, and Participation of Persons with Disabilities in Disaster Management. Through an inclusive perspective, this analysis highlights how these policies support inclusive efforts for the protection, fulfillment of rights, and participation of individuals with disabilities. Data collection involves substantive and implementation policy analysis, focus group discussions, and semi-structured stakeholder interviews. The results indicate that the current regulations are not optimal in accommodating the necessary inclusivity elements, affecting their implementation. The main recommendations include a policy review, alignment of related policies, and comprehensive budget allocation to support inclusive disaster management, especially for individuals with disabilities.
Persepsi Masyarakat Mengenai Nilai-Nilai Integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam Layanan ASN di Kabupaten Buton Meilinda, Selvi Diana; Suwandi, -
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i1.4299

Abstract

Integrity in Buton Regency reached a vulnerability index of 67.70 percent based on the 2022 Integrity Assessment Survey (SPI) by the Corruption Eradication Commission (KPK) Prevention Network. The vulnerability of institutional potential results in low integrity ratings and impacts the erosion of resources and organizational cultural values. Data were collected using a qualitative approach, using questionnaires from 24 public service users in Buton Regency. The data were analyzed descriptively with the aim of understanding how the community perceives the integrity values of the Martabat Tujuh Constitution in the services of state civil servants (ASN) in Buton Regency. The results showed that public service users at the Takawa Office Building in Buton Regency agreed with using Martabat Tujuh Constitution integrity values in implementing public services. The survey results indicated that the public responded positively to ASN when these integrity values were applied in ASN services in Buton Regency. Commission III of the DPR RI should encourage the government to implement regulations for the ASN Law that internalize the integrity values of the Martabat Tujuh Constitution so that they can be applied widely throughout Indonesia.AbstrakIntegritas di Kabupaten Buton mencapai indeks kerawanan sebesar 67,70 persen berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Jaringan Pencegahan Korupsi KPK tahun 2022. Kerentanan potensi lembaga mengakibatkan rendahnya penilaian integritas dan berdampak pada terkikisnya sumber daya dan nilai-nilai budaya organisasi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan menggunakan angket dari 24 masyarakat pengguna layanan publik di Kabupaten Buton, data dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam layanan ASN di Kabupaten Buton. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat pengguna layanan publik di Gedung Perkantoran Takawa Kabupaten Buton setuju dengan penggunaan nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan hasil survei masyarakat yang memberikan respons positif pada nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh apabila diterapkan dalam layanan ASN di Kabupaten Buton. Komisi III DPR RI perlu mendorong pemerintah membuat peraturan pelaksana UU ASN yang menginternalisasikan nilai-nilai integritas Martabat Tujuh sehingga dapat diterapkan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025) Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) More Issue