Pamulang Law Review
Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Hukum Unpam dan diiterbitkan oleh Unpam Press. Jurnal Pamulang Law Review merupakan sebuah wadah bagi para akademisi dan peneliti serta masyarakat pada umumnya untuk menuangkan ide pemikiran dan gagasan yang kritis dan konstruktif pada bidang pengkajian Hukum sesuai dengan focus and scoupe. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan November. Pamulang Law Review (PalRev) merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum keperdataan dari berbagai sistem hukum yang terdapat dan berkembang di masyarakat tradisional dan modern yang disiapkan sebagai wadah dari pemikiran, penelitian dan gagasan para akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Yang menjadi ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal Pamulang Law Review ini membahas berkaitan dengan berbagai macam aspek hukum, ialah: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Agraria; Hukum Ekonomi; Hukum Islam; Hukum Adat; Hukum Internasional.
Articles
139 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945 ]]>
<![CDATA[Imma Rahmani]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23611
<![CDATA[Tugas yang sangat penting sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) tentang perwuju dan hak atas pendidikan. Kesadaran dan konsistensi tersebut termaktub dalam konstitusi menunjukan bahwa hal tersebut telah menjadi perhatian para Founding Fathers bangsa sejak awal. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai warga negara memperoleh hak dan kewajiban di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 UUD 1945 dan juga mengenai warga negara telah memenuhi hak dan kewajibannya di bidang pendidikan. Metode penelitian normatif, dirancang untuk menjawab pertanyaan tentang sistem pendidikan beserta aturan dan normanya serta penerapan materi hukum utama yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Perundang-undangan 2003. Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem pendidikan Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjalanan pembangunan bangsa, pemenuhan hak atas pendidikan masih menghadapi permasalahan yang sangat serius. Pertanyaan yang dihadapi secara langsung maupun tidak langsung adalah betapa sulitnya mendapatkan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Penyelewengan dan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa dari Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dengan Menggunakan Prinsip Transparansi ]]>
<![CDATA[Susanto Susanto]]>;
<![CDATA[Muhamad Iqbal]]>;
<![CDATA[Subarto Subarto]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25529
<![CDATA[Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk mengetahui sejauh mana untuk dapat menganalisis sebuah upaya dalam pencegahan terjadinya kecurangan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada desa, serta dapat mengetahui faktor pendorong serta penghambat terjadinya kecurangan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada desa. Riset ini menggunakan riset kualitatif yang mana bertujuan untuk dapat melihat sejauh mana fenomena yang terjadi terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa. Lokasi yang akan dijadikan sumber riset ini ialah Desa Jatimulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder serta data primer, teknik pengumpulan data pada riset ini ialah dokumentasi interview serta observasi. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam riset ini ialah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data sampai dengan penarikan sebuah kesimpulan yang ada. Hasil yang digukan dalam riset ini ialah Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi korupsi. Selanjutnya, menguraikan upaya yang dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi di desa karena besarnya potensi ekonomi dari desa, namun diiringi dengan kemiskinan yang tinggi juga di desa.]]>
<![CDATA[Analisis Kritis Ilmu Hukum Plural Terhadap Metode Hukum Komparatif dan Komparasi Hukum ]]>
<![CDATA[Ayyub Kadriah]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25519
<![CDATA[Dalam jurnal ini akan membedah permasalahan (1) Apakah urgensi penelitian perbandingan hukum penting dalam kajian pluralisme hukum? (2) Apakah secara kritis metode perbandingan hukum berperan dalam upaya mewujudkan pluralisme hukum? Tipe penelitian dalam melakukan penyusunan jurnal dilakukan penelitian/pengkajian terhadap permasalahan metode hukum komparatif dan evaluasi komparatif terhadap solusi yang diperbandingkan metode perbandingan dalam ilmu hukum plural, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam studi komparatif seharusnya menerapkan landasan historis yang kuat dalam konteks sosio-kultural sistem hukum yang dikaji, perbandingan hukum seharusnya mencermati pemahaman mereka sendiri tentang hukum dan memberikan perhatian kepada pengembangan hukum. dalam ruang plural tersebut dapat dipahami bahwa dua tatanan hukum yang berbeda, dianalisis dari sudut pandang horizontal atau vertikal, muncul sebagai tatanan biner di mana perbedaan tersebut hidup secara berdampingan dengan seperangkat prinsip umum. Koeksistensi harus secara substansial mengecualikan posisi kaku sentralisme hukum dan gagasan monopoli negara atas produksi norma-norma yang valid.]]>
<![CDATA[Status Hukum Proses Pelelangan Jaminan Hak Tanggugan Terhadap Debitur Wanprestasi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Analisis Putusan Nomor : No. 1924 K/Pdt/2019 ) ]]>
<![CDATA[Nur Sa’adah]]>;
<![CDATA[Reni Suryani]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23607
<![CDATA[Jika yang berpiutang wanprestasi, maka pihak yang memegang hak tanggungan memiliki hak untuk mengalihkan objek jaminannya dengan sendirinya dengan proses lelang hasil dari lelang tersebut kreditur mendapatkan pembayarannya, tentunya dari persetujuan kedua belah pihak. Penjualan jaminan hak tanggungan bisa dilaksanakan di bawah tangan apabila hasilnya akan memperoleh harga yang sangat memuaskan sehingga kedua belah pihak bisa mendapat keuntungan yang tinggi. Penjualan hanya bisa dilaksankan apabila batasnya waktunya telah melebihi satu bulan mulai diinformasikan yang dilakukan dengan tertulis dari pihak debitur atau pihak kreditur diserahkan kepada yang berhubungan dan diinformasikan paling sedikit 2 dimuat dalam media masa atau surat kabar dan di edarkan di wilayah daerah setempat yang berkepentingan dan kedua belah pihak tidak merasa keberatan. Artikel ini mengutamakan mengenai masalah hukum bagaimana status hukum atas proses pelalangan jaminan Hak Tanggungan bagi debitur yang melakukan cidera janji menurut uu hak tanggungan berasar atas putusan nomor : 1924 k/pdt/2019, dan akibat hukum atas proses pelelangan objek hak tanggungan debitur yang cidera janji menurut uu hak tanggungan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan status dan akibat dari adanya proses pelelangan akibat adanya debitur wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji bahan perpustakaan. Status hukum atas proses pelelangan jaminan hak tanggungan terhadap debitur wanprestasi ditinjau dari UU Hak Tanggungan berdasarkan putusan No. 1924 K/Pdt/2019, tidak ada aturan yang dilanggar, karena UU Hak Tanggungan telah mengaturnya. Jadi status hukum apabila pihak Termohon Kasasi sampai melelang jaminannya dianggap sah-sah saja. Karena ada dasar hukumnya yang merupakan kewenangan pihak Termohon Kasasi untuk menjual. Putusan Majlis Hakim Mahkamah Agung Nomor 1924 K/Pdt/2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Tingggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 508/Pdt/2018/PT SMG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Wsb tidak tepat.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Bagi Rumah Sakit Sebagai Korporasi atas Tindakan Medis Dokter di Luar Persetujuan Pasien ]]>
<![CDATA[Mamik Wijaya]]>;
<![CDATA[Hwian Christanto]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25524
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang tanggung jawab hukum pidana bagi rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi yang berkaitan dengan tindakan medis dokter tanpa memperhatikan persetujuan dari pasien atau keluarganya. Berbagai jenis masalah kesehatan terjadi secara teratur sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat umum. Salah satu masalah tersebut adalah tidak adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya mengenai tindakan medis yang dilakukan, terutama yang dilakukan dokter. Setiap pasien berhak untuk memahami seluruh proses tindakan medis, resiko yang terkait dengan tindakan medis, dan alternatif yang dapat digunakan. Tindakan medis tanpa persetujuan adalah kelalaian. Selain dari tenaga medis, rumah sakit sebagai korporasi atau badan hukum juga dapat diminta tanggung jawab pidana. Metode penulisan penelitian ini disebut dengan hukum normatif atau hukum kepustakaan, yaitu cara penulisan yang dilakukan dengan menggunakan pustaka atau data sekunder. Teori atau doktrin pertanggungjawaban pidana untuk korporasi yang diterapkan dalam tanggung jawab pidana rumah sakit terhadap tindakan medis di luar persetujuan pasien adalah teori stict liability dan teori vicarious liability.]]>
<![CDATA[Progresifitas Peran Organ Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governenance) ]]>
<![CDATA[Asip Suyadi]]>;
<![CDATA[Imam Sofi’i]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23612
<![CDATA[Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang.” Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom suatu daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari praktek KKN serta adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.]]>
<![CDATA[Urgensi Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah ]]>
<![CDATA[Wina Bugi Wijaya]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25530
<![CDATA[Pendaftaran tanah sangat penting karena bidang tanah yang sudah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional akan mendapatkan sertifikat serta memiliki kepastian hukum, Kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan tanahnya masih rendah, dikarenakan banyak masyarakat berpikir bahwa proses pensertipikatan tanah akan memakan biaya yang tidak kecil, memakan waktu yang lama, serta sulit dalam hal pemberkasan. Bahkan, ada juga yang belum tahu informasi mengenai pentingnya mendaftarkan tanahnya ke kantor BPN setempat. Pemerintah dan perwakilan masyarakat harus bekerja sama dalam hal pensertipikatan tanah, Seperti melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, contoh dari sosialisasi secara langsung yaitu mengadakan pertemuan dengan Perwakilan Masyarakat, dan yang secara tidak langsung yaitu melalui brosur, papan pengumuman di kantor BPN dan Balai warga, media massa, serta media sosial. Pendaftaran tanah secara sistematik sangat diharapkan oleh masyarakat yang memiliki bidang tanah terutama masyarakat pemilik bidang tanah menengah ke bawah. ]]>
<![CDATA[Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terus Menerus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada PT Sarana Gama Sejahtera) ]]>
<![CDATA[Dauman Dauman]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25520
<![CDATA[Untuk melindungi antara para pihak tersebut diperlukan suatu payung hukum yang mengatur terkait hak dan kewajiban baik oleh pekerja maupun pengusaha, sehingga keduanya akan saling memahami dan mematuhi fungsi, hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hubungan ketenagakerjaan telah diatur beberapa hal yang terkait tentang ikatan hubungan antara pengusaha dengan pekerja tersebut. Beberapa ketentuan tersebut anatara lain tentang Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT). Pada pembahasan ini akan dikhususkan pembahasan terkait PKWT. Selanjutnya pada ketentuan-ketentuan tersebut, baik yang terkandung dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan tetapi dalam pelaksanaanya masih menimbulkan permasalahan hukum, sehingga menimbulkan delematis baik bagi pengusaha sendiri maupun pekerja, dalam hal ini. khususnya bagi pekerja, pada posisi yang lemah dan dirugikan, dibandingkan oleh pemberi kerja. Jadi tererkait hal tersebut tidak mudah dilaksanakan bagi pengusaha sehingga selaalu memperpanjang kontrak pekerja setatus PKWT terus menerus, agar masih bisa berlangsung dalam kegiatan operasionalnya.]]>
<![CDATA[Peralihan Kewenangan Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Henlia Peristiwi Rejeki]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23608
<![CDATA[Tata Cara Pengalihan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada Pengawas di Sektor Jasa Keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prasarana, anggaran, personel, struktur organisasi, sistem informasi, sistem informasi, dll. Langkah-langkah berikut dilakukan sesuai aturan. Selain itu, aturan tersebut digunakan sebagai instrumen hukum dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam penelitian ini akan membahas mengenai 1) Bagaimanakah kendala-kendala peralihan kewenangan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan peninjauan industri keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia? 2)Bagaimanakah peralihan kewenangan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan industri keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia? Dalam pada penelaahan akan menggunakan metode yuridis normatif.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Hukum Konflik Tanah Perbatasan Kalimantan-Malaysia: Sebuah Perspektif Filsafat Hukum ]]>
<![CDATA[Safrin Salam]]>;
<![CDATA[Mustakim La Dee]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25526
<![CDATA[Kampung sentabeng merupakan salah satu kampung yang menjadi binaan Desa Sikida. Keberadaan Masyarakat sentabeng yang sebagian besar bekerja sebagai petani telah membuka lahan seluas 100 ha. Penguasaan tanah oleh masyarakat Sentabeng sebagai pemegang hak atas tanah ditandai dengan adanya sertifikat hak milik (SHM) yang dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat membayar pajak tiap tahunnya. Perlakuan negara terhadap keberadaan masyarakat sentabeng menunjukan hukum tidak berdaya. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis, menjelaskan dan memahami pengaturan hukum kepemilikan tanah masyarakat sentabeng yang berada dalam kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia dan 2) Untuk menganalisis, menjelaskan dan memahami hakikat penyelesaian konflik kepemilikan tanah perbatasan masyarakat sentabeng ditinjau dari perspektif Filsafat Ilmu dan Ilmu Hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pengaturan Hukum Kepemilikan Tanah Masyarakat Sentabeng yang Berada dalam Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia adalah dengan memberikan pengakuan hak komunal atas masyarakat sentabeng dan 2) Penyelesaian konflik kepemilikan tanah perbatasan masyarakat Sentabeng ditinjau dari perspektif filsafat ilmu dan ilmu hukum adalah dengan menempuh model penyelesaian konflik berbasis prinsip-prinsip keseimbangan yang mengutamakan musyawarah mufakat yang harus memenuhi keseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat sentabeng dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah. ]]>
