Pamulang Law Review
Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Hukum Unpam dan diiterbitkan oleh Unpam Press. Jurnal Pamulang Law Review merupakan sebuah wadah bagi para akademisi dan peneliti serta masyarakat pada umumnya untuk menuangkan ide pemikiran dan gagasan yang kritis dan konstruktif pada bidang pengkajian Hukum sesuai dengan focus and scoupe. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan November. Pamulang Law Review (PalRev) merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum keperdataan dari berbagai sistem hukum yang terdapat dan berkembang di masyarakat tradisional dan modern yang disiapkan sebagai wadah dari pemikiran, penelitian dan gagasan para akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Yang menjadi ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal Pamulang Law Review ini membahas berkaitan dengan berbagai macam aspek hukum, ialah: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Agraria; Hukum Ekonomi; Hukum Islam; Hukum Adat; Hukum Internasional.
Articles
139 Documents
<![CDATA[Konstruksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Dinasti Korupsi Sebagai Upaya Penjeraan ]]>
<![CDATA[Sulis Setyowati]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23609
<![CDATA[Kritik terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi terlebih yang berkaitan dengan pemidanaan berupa penjatuhan sanksi pidana apabila dilihat dari tingkat efektivitasnya belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pidana sebagai bagian dari penegakan hukum yang secara menyeluruh dalam penerapannya menggunakan sarana sistim peradilan pidana masih lemah. Terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan seperti dominasi dan pengaruh dinasti di Banten yang mampu melumpuhkan hukum. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen akhirnya dapat menangkap dua anggota utama dinasti korupsi Banten. Melalui penelitian deskriptif analitis bersifat eksploratif yang lebih menekankan pada studi kasus, dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data sekunder kemudian data dianalisis dengan metode induktif kualitatif. Hasil penelitian bahwa konstruksi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam dinasti korupsi masih rendah dari tuntutan sehingga perlu dilakukan rekonstruksi pemidanaan yang ideal.]]>
<![CDATA[Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara ]]>
<![CDATA[Sri Susyanti]]>;
<![CDATA[Marwati Riza]]>;
<![CDATA[Kahar Lahae]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25527
<![CDATA[Tanah Adat Tongkonan adalah hak bersama yang dikuasai oleh masyarakat suku Toraja, dimana semua warga tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama terhadap tanah adat tongkonan berdasarkan suatu pertalian keturunan. Hubungan keluarga didasarkan pada hubungan kerabat dari satu sumber (kinship) yang disebut Marga/clan sehingga masyarakat suku toraja mempunyai kelompok-kelompok yang didasarkan pada satu nenek moyang. Keberadaan masyarakat suku toraja dalam kehidupan berkelompok menguasai, dan memanfaatkan wilayah adat yang terdiri dari permukiman, sawah, pekuburan, pekarangan, hutan bamboo, dan lain-lain di atas tanah adat tongkonan secara bersama-sama atau disebut Hak Komunal. Metode penelitian hukum empiris dan sifat penelitian adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian bahwa: 1) Tanah Tongkonan merupakan wilayah adat yang merupakan asal-usul seseorang atau tempat lahir, tempat pembinaan keluarga dalam persatuan keturunan, dan merupakan harta warisan bersama keluarga, sehingga eksistensi wilayah adat tongkonan sangat bergantung pada keaktifan anggota masyarakat adat tongkonan serta sumbangsihnya; 2) bahwa eksistensi tanah adat tongkonan sebagai harta Bersama dalam wilayah adat belum sepenuhnya terdaftar dan terdata melalui kegiatan Pendaftaran Tanah, sehingga keberlangsungannya sebagai.]]>
<![CDATA[Azas Monogami dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya ]]>
<![CDATA[Edy Mulyanto]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23614
<![CDATA[Monogami sebagai asas sistem hukum perkawinan di Indonesia yang telah dinyatakan secara tegas dalam UU No. 1/1974 tampaknya ketegasan tersebut juga diperlukan terhadap aturan-aturan hukum pelaksananya sehingga tidak terjadi pengaburan berlakunya sistem monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia. Antara azas monogami yang diterapkan secara relatif dan azas poligini sangat tipis perbedaannya mana kala diimplementasikan sehingga perlu dipertimbangkan mengenai pengkualifikasian perbuatan hukum beserta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini sebenarnya mengangkat suatu permasalahan yang klise dalam sistem perkawinan di Indonesia, akan tetapi untuk kepastian dan tertib hukum serta pembaharuan hukum tetap perlu dilakukan, mengingat seringkali hukum selalu tertinggal oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia. Bagaimanakah keberadaan asas monogami dan asas poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah permasalahan pertama yang penulis angkat disamping permasalahan yang kedua, yakni bagaimanakah eksistensi pasal 279 KUHP terhadap pelanggaran asas monogami? Peneliltian ini adalah studi pustaka di bidang ilmu hukum yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).]]>
<![CDATA[Problematika Pemberlakuan Hukuman Mati Terhadap Bandar Narkoba di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ary Oktaviyanti]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23605
<![CDATA[Di Indonesia untuk menentukan pemidanaan suatu kejahatan diatur dalam hukum pidana. Tujuan pemidanaan agar dapat menjamin pelaku pidana mendapat hukuman yang setimpal dan dapat mengurangi kejahatan.hukuman mati termasuk dalam hukuman pokok yang dianggap sebagai bagian hukum positif di Indonesia. Secara hukum, penerapan pidana mati didasari oleh putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. hukuman mati bagi pengedar narkoba merupakan hukuman yang paling berat yang berujung dengan kematian dengan harapan ada efek jera terhadap pelaku kejahatan ini. Penerapan pidana mati sudah diatur didalam KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain. ancaman pidana berkaitan dengan pidana mati dalam hukum Indonesia merupakan persoalan yang sensitif tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya seringkali bersinggungan dengan hak asasi manusia, namun hal tersebut diperbaiki dengan adanya prosedur pelaksanaan tatacara eksekusi hukuman mati yang sesuai sehingga mengurangi pro dan kontra dan Indonesia telah menangani sejumlah kasus pidana mati terhadap penyalah gunaan dan pengedar narkoba yang diatur didalan UU no 35 tahun 2009. ]]>
<![CDATA[Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kecelakaan Lalu Lintas Beruntun Terhadap Pelaku dan Korban Sedarah yang Mengakibatkan Kematian ]]>
<![CDATA[Ditentandhyo Siswo]]>;
<![CDATA[Indra Yudha Koswara]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25522
<![CDATA[Keadilan restorative (Restoratif Justice) merupakan suatu kondisi dimana dalam penyelesaian tindak pidana menitik beratkan kepada pemulihan kondisi korban dan pelaku. Namun, bagaimana jika korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas beruntun yang diakibatkan oleh kelalaian salah satu keluarganya? Apakah upaya keadilan restorative dalam hal ini dapat ditempuh pelaku yang tidak menginginkan keadaan ini terjadi, terlebih yang menjadi korban kelalaiannya adalah ibu kandungnya sendiri? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan perkara. Sehingga rumusan masalah yang dapat diambil yaitu: (1) Bagaimana upaya penerapan keadilan restorative dalam kecelakaan lalulintas beruntun yang menimpa korban dan pelaku yang masih memiliki hubungan darah hingga menyebabkan kematian? Dan (2) Apakah upaya penghentian penyidikan dalam keadilan restorative dapat mengakibatkan hapusnya hukuman bagi pelaku yang dalam hal ini masih memiliki hubungan darah dengan korban dalam perkara kecelakaan lalulintas beruntun yang mengakibarkan kematian? Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas di atur dalam Pasal 7 huruf c.]]>
<![CDATA[Keabsahan Dokumen Fisik Sertipikat Hak Atas Tanah Terhadap Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Layanan Berbasis Online ]]>
<![CDATA[Surti Ramadani]]>;
<![CDATA[Mutiara Hikmah]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23610
<![CDATA[Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2017 untuk pelayanan pengecekan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Hasil pengecekan sertipikat tanah secara online berupa dokumen yang ditandatangani digital menggunakan sertipikat elektronik BsrE dan kode QR. Berbeda dengan hasil pengecekan sebelum online yang fisik sertipikatnya mendapatkan cap serta diberi tanggal oleh Kantor Badan Pertanahan, dengan demikian rumusan masalah yang dibahas yakni bagaimanakah keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah yang diterima PPAT dan peran PPAT melakukan pengecekan sertipikat tanah secara online. Penelitian ini memakai metode kepustakaan bersifat yuridis normatif dan menganalisa isu hukum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian dari bahan pustaka serta hukum positif. Hasil penelitian menunjukan alasan yuridis bahwa PPAT tidak berwenang menguji dan tidak bertanggung jawab terhadap syarat materil keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah sepanjang PPAT melakukan tugas jabatannya sesuai kode etik dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Kota Depok ]]>
<![CDATA[Suci Kusumawardhani]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25528
<![CDATA[Perlindungan serta Pengelolaan terhadap Barang Bukti yang berasal dari suatu tindak pidana, yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana maupun barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, oleh negara diamanatkan disimpan di dalam “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan “bahwa Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Barang Bukti tersebut dapat disita oleh Aparat Penegak Hukum dalam rangka pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di dalam Persidangan”. Namun masih banyak dijumpai Barang Bukti yang disita tidak ditempatkan di dalam RUPBASAN, melainkan disimpan oleh Instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan dalam melakukan Penyidikan dan/atau Penuntutan sehingga dalam tugas dan fungsi dari RUPBASAN mengalami beberapa tumpang tindih dengan Instansi Penegak Hukum lain. Secara keseluruhan penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan untuk: pertama, mengetahui Bagaimanakah Pengelolaan Benda Sitaan (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN) Negara dalam penegakan Hukum di Indonesia; Kedua, mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam mengelola Benda Sitaan (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN) di Wilayah Hukum Kota Depok serta mencari solusi dalam mengatasi hambatan tersebut.]]>
<![CDATA[Kedudukan Atas Peran Masyarakat Terhadap Kejahatan Seksual yang Terjadi Kepada Anak ]]>
<![CDATA[Erma Hari Alijana]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23615
<![CDATA[Sudah saatnya Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.” Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bersifat Empiris yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pada anak menurut undang-undang perlindungan anak dan mengetahui penerapan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut undang-undang perlindungan anak]]>
<![CDATA[Kedudukan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik ]]>
<![CDATA[Toni Sastra Jaya]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23606
<![CDATA[Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat, dalam suatu partai politik. Perselisihan dalam internal partai politik tentunya harus diselesaikan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pengertian mengenai “perselisihan partai Politik” dikemukakan dalam penjelasan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut. Terkait pada penyelesaian sengketa internal diatas, terbentuknya mahkamah partai politik sebagai badan peradilan internal partai menimbulkan suatu pertanyaan, mengenai kedudukan mahkamah partai itu sendiri, kedudukan putusan yang dihasilkan, dan kekuatan hukum yang mengikuti hasil putusan mahkamah partai dalam penyelesaian sengketa internal partai politik. Rumusannya adalah bagaimana Efektipitas Mahkamah Partai Politik yang telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut dapat menyelesaikan permasalahan kisruh internal Partai Politik itu sendiri.]]>
<![CDATA[Penerapan Fungsi Kontrol Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kegiatan pada Bank Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Ichwan Kurnia]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25523
<![CDATA[Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan bank adalah merupakan tugas pokok bagi bank sentral atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk melakukan pengawasan yang dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mana DPS mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Namun Dewan DPS belum mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk Bank Syari’ah kepada umat Islam khususnya untuk menggunakan bank syari’ah. Adapun permasalahan yang diangkat oleh Penulis dalam pembahasan Artikel ini adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah dalam pembiayaan yang dilaksanakan oleh Perbankan Syariah? Untuk menjawab permasalahan di atas penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan cara menganalisis data primer dan sekunder dan tersier serta bahan wawancara sehingga menghasilkan jawaban dari setiap permaslaahan yang di kemukakan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya baik sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang ataupun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini yang penulis kira menjadi penyebab “semeraut”nya proses perbankan dalam menerapkan prinsip syariah.]]>
