Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi Nastiti, Putri Meila Faiza; Maskur, Ali
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10637

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Polres Kudus, meliputi jenis pelanggaran, faktor penyebab, serta efektivitas sanksi yang diterapkan. Permasalahan ini di latar belakangi oleh meningkatnya kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak, seperti tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan melawan arus, yang memerlukan pendekatan khusus dalam penegakan hukum. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya intervensi yang tepat untuk mencegah dampak negatif dari pelanggaran ini, seperti meningkatnya risiko kecelakaan fatal, hilangnya rasa disiplin berlalu lintas, dan lemahnya penegakan hukum di masyarakat. tanpa tindakan yang efektif, pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak dapat menjadi kebiasaan buruk yang terus terbawa hingga dewasa dan mengancam keselamatan mereka sendiri dengan pengguna jalan lainnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur adalah tidak menggunakan helm dengan total 3.410 kasus periode Januari-Agustus 2024. Pelanggaran ini mendominasi karena anak-anak sering kali menganggap penggunaan helm sebagai sesuatu yang tidak penting, tidak nyaman dan menganggap sebagai aksesoris saja. Disisi lain, pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur juga sering terjadi akibat kurangnya pengawasan dari orang tua dan minimnya transportasi umum. Sanksi tilang yang diterapkan sudah efektif dalam pencegahan melalui sosialisasi ke beberapa sekolah, namun sering kali tanggung jawab sanksi dialihkan kepada orang tua, sehingga anak tidak merasakan dampak langsung. Meningkatnya pelanggaran lalau lintas oleh anak di bawah umur tidak hanya mengancam keselamatan mereka, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pendekatan penegakan hukum yang belum mempertimbangkan aspek edukasi. Kesimpulannya, diperlukan sanksi alternatif seperti keterlibatan dalam program layanan masyarakat yang terkait dengan keselamatan lalu lintas, untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik anak-anak tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penekanan aspek edukasi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak sebagai strategi baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan menggabungkan antara perspektif hukum, pendidikan, dan sosial, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas di kalangan anak-anak.

Implikasi Kebijakan Pemberian Uang Saku dengan Ketidakpastian Jam Kerja Magang berdasarkan Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Roulina, Cahaya Grace; Nugroho, Andriyanto Adhi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10980

This study analyzes the legal protection and responsibilities for interns in Indonesia, particularly regarding stipends and working hours based on Indonesian labor laws. The legal uncertainty surrounding the protection of interns opens the potential for exploitation, an issue that has not been widely discussed in previous studies, especially in comparison with the legal system in Australia. Employing a normative juridical study method and a comparative analysis with the Australian legal system, this study reveals a significant gap between existing regulations and practices in the fields. This comparative approach provides a new perspective in building a more progressive legal framework to protect interns in Indonesia. The study findings highlight a substantial disparity between existing regulations and practical implementation regarding the protection of interns. Ambiguities in the regulations create loopholes for unfair practices, such as excessive working hours and inadequate wages for interns. Therefore, this study urges comprehensive legal reforms to promote fairer labor practices, improve welfare, and ensure justice for all interns. Key issues discussed include the lack of clear guidelines, inconsistent implementation regarding stipend calculations, and the flexibility of working hours, which opens up opportunities for intern exploitation. The study concludes that legal updates, especially in labor laws, are necessary, including specific provisions on work hour limits and minimum stipend standards to ensure adequate protection for interns and promote fair and decent work practices. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab bagi pekerja magang di Indonesia, khususnya terkait uang saku dan jam kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Ketidakpastian hukum mengenai perlindungan pekerja magang, membuka potensi eksploitasi yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, khususnya dalam perbandingan dengan sistem hukum di Australia. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan perbandingan dengan sistem hukum Australia, penelitian ini mengungkap adanya celah signifikan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Pendekatan perbandingan ini memberikan perspektif baru dalam membangun kerangka hukum yang lebih progresif untuk melindungi pekerja magang di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Ketidakjelasan dalam peraturan menciptakan celah bagi praktik-praktik yang tidak adil, seperti jam kerja yang berlebihan dan upah yang tidak layak bagi pekerja magang. Penelitian ini mendesak adanya reformasi hukum yang komprehensif untuk mendorong praktik ketenagakerjaan yang lebih adil, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pekerja magang. Isu utama yang dibahas termasuk peraturan mengenai tidak adanya pedoman yang jelas serta penerapan yang tidak konsisten mengenai perhitungan uang saku, dan fleksibilitas jam kerja yang sering kali tidak jelas menyebabkan terbukanya peluang eksploitasi bagi tenaga kerja magang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan adanya pembaharuan hukum terlebih pada undang-undang ketenagakerjaan yang mencakup ketentuan spesifik tentang batasan jam kerja dan standar minimal uang saku guna memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja magang dan mendorong penerapan praktik kerja yang adil dan layak.

Realizing Restitution Justice for Child Victims of Sexual Assault Hidaya, Wahab Aznul; Rakia, A. Sakti R.S.; Kora, Paulinus; Ali, Muhammad; Tuasikal, Hadi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9697

Children who are victims of crime often face severe challenges in their recovery after the incident. In the context of the Indonesian criminal justice system, protecting their rights is still an issue that has not been fully resolved. This study aims to analyze the procedures and considerations of judges in determining the amount of compensation for victims, especially children, who are victims of crime. The normative method examines relevant legal regulations and related legal principles. The analysis shows that the regulation on restitution for child victims has provided a systematic framework to ensure fair compensation. However, there are still challenges in effectively implementing restitution, especially in cases of sexual assault, where offenders often struggle to fulfil their restitution obligations. It creates injustice for victims, who have to bear the brunt of financial and emotional losses. In this context, the role of the judge is crucial in determining the amount of restitution appropriate to the loss suffered by the victim. The protection of child victims of crime is not only the responsibility of the criminal justice system but also of the entire society. Therefore, further measures are needed to increase public awareness and support in victim recovery, as well as to ensure that the criminal law system is more humane and progressive in protecting the rights of victims, especially the rights of children.

Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan Astinda, Afifudin Nur Rosyid; Pratama, Wahyu Pujo; Haidar, Muhammad Bagas
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10900

This study aims to examine the regulatory conflict regarding the granting of Mining Business Permits (IUP) to religious organizations and to assess whether, from a business law perspective, religious organizations are eligible to manage mining operations. This research employs a normative legal research method based on statutory regulations, specifically Law Number 3 of 2020 and Government Regulation (PP) Number 25 of 2024. The study also adopts a literature review approach, where the researcher examines literature discussing mining permits through research findings, reports, scientific studies, and other regulations related to the cases analyzed in this study, utilizing the business law perspective applicable in Indonesia. The study concludes that granting Mining Business Permits (IUP) to religious organizations is still not compliant with regulatory provisions. Furthermore, the eligibility of religious organizations to manage mining operations needs to be thoroughly assessed, particularly in terms of administrative compliance, financial capability, waste or environmental management, and technical requirements as stipulated in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik regulasi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi Ormas keagamaan dan mengkaji apakah Ormas keagamaan dalam perspektif hukum bisnis layak untuk mengelola usaha pertembangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Penelitian yang dilakukan juga menggunakan pendekatan studi literatur di mana peneliti mengkaji literatur yang membahas tentang izin pertambangan melalu hasil penelitian, laporan, kajian ilmiah dan peraturan lain yang berkaitan dengan kasus yang dikaji di dalam penelitian ini dengan menggunakan perspektif hukum bisnis yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Ormas keagamaan secara regulasi masih tidak sesuai dan kelayakan Ormas keagamaan dalam mengelola pertambangan masih perlu diuji baik secara administratif, kemampuan finansial, pengolahan limbah atau lingkungan, dan syarat-syarat teknis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

The Urgency of Implementing Conjugal Visit for Inmates from the Perspective of Positive Law and Human Rights Hikmah, Faidatul; Hakim, Nurul Adillah; Roka, Tarisma Adha; Yokotani, Yokotani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10483

This study examines the urgency of implementing conjugal visits in Indonesia through the lens of positive law and human rights, with a case study at the Class IIA Correctional Institution in Pangkalpinang. Limited access to healthy sexual relations with spouses contributes to stress, behavioral problems, and the spread of infectious diseases in overcrowded facilities. Conjugal visits are proposed to improve inmates' psychological well-being, maintain family ties, and support rehabilitation efforts. The research employs interviews, field observations, and literature reviews to address five key objectives: (1) identifying the legal vacuum in existing regulations, (2) examining practices related to inmates' sexual needs, (3) analyzing the relationship between overcrowding and deviant sexual behavior, (4) exploring legal considerations necessary for implementing conjugal visits, and (5) identifying challenges and proposing practical solutions. The findings show that conjugal visits reduce deviant sexual behavior, lower infection risks, and strengthen family relationships, thereby aiding successful reintegration into society. However, obstacles include the absence of a clear legal framework, budget constraints, and inadequate facilities in correctional institutions. This study emphasizes the need for legal reform, recommending a phased implementation of conjugal visits based on international best practices. Its novelty lies in proposing a progressive policy that aligns with the right to family life and procreation, as guaranteed by Articles 28B and 28H of the 1945 Constitution and the 1957 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

Akibat Hukum Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dengan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Saputro, Daffa Mulyo; Silviana, Ana
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9708

This research aims to analyze the legal consequences of using a Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights (SKMHT), focusing on creditor protection when mortgage rights are not registered at the Land Office. Legal uncertainty arises for creditors when SKMHT, intended as a temporary measure, is not followed by the Deed of Granting of Mortgage Rights (APHT) and registration. This non-registration potentially harms creditors by depriving them of preferential rights in collateral execution. The urgency of this study is driven by the frequent use of SKMHT in banking and financial practices, which often lack proper legal follow-up, creating loopholes that disadvantage creditors. Using a normative juridical method. The novelty lies in exploring the legal risks faced by creditors due to non-registration, a topic that has received limited attention in prior studies. This research fills a gap by examining practical risks and proposing legal solutions to emphasize the importance of legal certainty in collateral execution. The findings show that creditors who fail to register mortgage rights after SKMHT issuance lose legal protection, making it crucial for creditors to act promptly and follow up with APHT within legal time limits. Doing so ensures execution power and prevents significant losses if debtors default. Legal reforms are essential to enhance protection and certainty in Indonesia’s debt security framework. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum penggunaan SKMHT, khususnya terkait perlindungan kreditur ketika hak tanggungan tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan. Ketidakpastian hukum yang dialami kreditur saat SKMHT, yang seharusnya bersifat sementara, tidak diikuti oleh pembuatan APHT dan pendaftaran di Kantor Pertanahan. Ketidakdaftaran ini berpotensi merugikan kreditur karena mereka kehilangan hak preferen dalam eksekusi jaminan. Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya penggunaan SKMHT dalam praktik perbankan dan lembaga pembiayaan, yang sering kali tidak diikuti oleh langkah hukum yang semestinya, sehingga menimbulkan celah hukum yang merugikan kreditur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai akibat hukum bagi kreditur ketika pendaftaran hak tanggungan tidak dilakukan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini mengeksplorasi konsekuensi praktis dan risiko yang dihadapi kreditur, serta memberikan solusi hukum yang menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam eksekusi jaminan, mengisi celah dalam literatur sebelumnya mengenai kurangnya membahas perlindungan kreditur dalam konteks non-registrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur yang tidak segera mendaftarkan hak tanggungan setelah penerbitan SKMHT kehilangan perlindungan hukum yang efektif dalam eksekusi jaminan. Penggunaan SKMHT tanpa pendaftaran hak tanggungan membawa risiko hukum signifikan bagi kreditur, penting bagi kreditur untuk segera menindaklanjuti SKMHT dengan APHT sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang yang memberikan kekuatan eksekusi dan mencegah kerugian yang signifikan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya dan diperlukan reformasi hukum untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem jaminan utang di Indonesia.

Menggagas Model Penerapan Prorogasi dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10473

This research aims to initiate the revival of prorogation in civil procedural law in Indonesia and also design a relevant model to be implemented. In fact, all judicial processes in Indonesia must be guided by and apply the principles of simple, fast and low-cost justice. It is important to apply this principle in order to provide legal certainty in a short time and also make the courts an affordable means for all parties. However, in practice the civil justice process in Indonesia still tends to be slow and complicated, which often makes it difficult for justice seekers. The Supreme Court then created a simple claims institution to resolve cases where the value of the claim was not too large efficiently and reduce the flood of cases at the Supreme Court. However, simple lawsuits can only be used for certain cases so the scope of the case is very limited plus simple lawsuits are not able to significantly reduce the backlog of cases in the Supreme Court. So a solution is needed to overcome judicial problems in ordinary civil cases and also to reduce the backlog of cases at the Supreme Court. Prorogation, which is no longer practiced, can shorten the judicial process, which can then reduce the backlog of cases at the Supreme Court. This research is a type of normative juridical research carried out using the literature study method. The research results show that prorogation can be applied to realize simple, fast and low-cost justice in ordinary civil cases and can also reduce the backlog of cases at the Supreme Court. The application of prorogation in modern Indonesian civil procedural law requires several modifications to adapt to the needs and developments of the times. These modifications include simplifying the requirements for lawsuits and legal remedies as well as integrating e-court as a means of implementation. Penelitian ini bertujuan untuk menggagas penghidupan kembali prorogasi dalam hukum acara perdata di Indonesia dan juga merancang model yang ideal untuk diterapkan. Sejatinya seluruh proses peradilan di Indonesia harus berpedoman dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip tersebut penting diterapkan guna memberikan kepastian hukum dalam waktu yang singkat dan juga menjadikan pengadilan sebagai sarana yang terjangkau bagi seluruh pihak. Namun, pada praktiknya proses peradilan perdata di Indonesia masih cenderung lamban dan berbelit-belit sehingga kerap kali menyulitkan para pencari keadilan. Mahkamah Agung kemudian membuat lembaga gugatan sederhana guna menyelesaikan perkara yang nilai gugatannya tidak terlalu besar dengan efisien dan mengurai banjir perkara di Mahkamah Agung. Namun, gugatan sederhana hanya dapat digunakan untuk perkara-perkara tertentu sehingga ruang lingkup perkaranya sangat terbatas, gugatan sederhana juga tidak mampu mengurai penumpukan perkara di Mahkamah Agung secara signifikan. Sehingga dibutuhkan solusi guna mengatasi masalah peradilan dalam perkara perdata biasa dan juga untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Prorogasi yang sudah tidak lagi dipraktekan dapat mempersingkat proses peradilan, yang kemudian dapat menurunkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan prorogasi dapat diterapkan guna mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan pada perkara perdata biasa dan juga dapat mengurai penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penerapan prorogasi dalam hukum acara perdata modern Indonesia memerlukan beberapa modifikasi guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang ada. Modifikasi tersebut mencakup penyederhanaan persyaratan gugatan dan upaya hukum serta pengintegrasian e-court sebagai sarana pelaksana.

Diyat Sebagai Pengganti Pidana Mati Sebagai Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia Abdul Aziz, Dudung; Setiani, Darwiti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10869

This research aims to analyze the relationship of diyat with the application of the death penalty and diyat as a substitute for the death penalty in Indonesia. The death penalty in Indonesia is regulated in criminal law legislation in general (lex generali) or called the Criminal Code (KUHP), as well as in several criminal laws outside the Criminal Code or special criminal laws (lex specialis). This research method uses normative juridical research with a legislative approach and comparative law. The results of the study explain that the existence of the death penalty is not necessarily approved by all groups of people in Indonesia. There are those who think that the death penalty is contrary to the existing constitution. In fact, for the first time, the issue of the death penalty was submitted before the Constitutional Court (MK), because it was considered contrary to the 1945 Constitution, namely contrary to the right to life guaranteed under Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution. This is as stated in the judicial review of the death penalty carried out against several death row inmates who committed narcotics offenses based on Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics. In Indonesia, the majority of its citizens are Muslims. Countries where the majority of people are Muslims obey Islamic law as part of their legal system, where all behavior from all aspects of human endeavor and law becomes the subject of Islamic law, namely Sharia. Thus it becomes clear that the Indonesian people, the majority of whose population is Muslim, deserve to know more about the Islamic legal system including its criminal law. Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis relasi diyat dengan penerapan hukuman mati dan diyat t sebagai pengganti hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam peraturan perundangan-undangan hukum pidana secara umum (lex generali) atau yang disebut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dibeberapa peraturan perundangundangan pidana di luar KUHP atau peraturan perundang-undangan pidana secara khusus (lex specialis). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menjelaskan Eksistensi hukuman mati tersebut tidak serta merta disetujui oleh seluruh kelompok masyarakat di Indonesia. Ada yang beranggapan bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi yang ada. Bahkan, untuk pertama kalinya permasalahan hukuman mati diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertentangan dengan hak hidup yang dijamin berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hal ini seperti tertera dalam Uji materil (judicial review) hukuman mati tersebut dilakukan terhadap beberapa terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Indonesia mayoritas warga negaranya adalah pemeluk agama Islam. Negara-negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam mentaati hukum Islam sebagai dari sistem hukum mereka, dimana seluruh perikelakuan dari seluruh aspek usaha manusia dan hukum menjadi subjek hukum Islam, yaitu Syariah. Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pantas mengenal lebih jauh tentang sistem hukum Islam termasuk hukum pidananya.

Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional di Indonesia Melalui Pengesahan Konvensi Mediasi Singapura Janisriwati, Sylvia
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.8404

This study aims to explore the urgency and relevance of the ratification of the Singapore Mediation Convention (SMC) in the context of international arbitration settlement in Indonesia. Using the juridical-normative method, this study analyzes various primary, secondary, and tertiary legal documents. Data collection was conducted through literature studies, which were then analyzed using descriptive methods and content analysis. This study highlights the substantial similarities between the SMC and the 1958 New York Convention, especially regarding the procedural aspects in international settlement settlements. However, this study found that the SMC focuses more on mediation as a non-adjudicative settlement method. The urgency of this study lies in the question of whether Indonesia needs to ratify the SMC considering the existing legal infrastructure, including the New York Convention. The results of the study state that Indonesia does not need to ratify the SMC, because the provisions in the SMC do not make a significant contribution to the dispute settlement system in Indonesia which has been accommodated by the New York Convention. This study provides a new perspective by underlining that the administrative application of the SMC is not relevant to the practical needs of dispute resolution in Indonesia. In conclusion, ratification of the KMS will not provide significant additional benefits for Indonesia, given its similarities with the New York Convention and the KMS’s more limited focus on mediation. This study provides a new contribution to understanding the role of the KMS and its relevance to the Indonesian legal system, and emphasizes the importance of considering specific needs before ratifying a new international convention. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi dan relevansi ratifikasi Konvensi Mediasi Singapura (KMS) dalam konteks penyelesaian sengketa arbitrase internasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis berbagai dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analisis isi. Penelitian ini menyoroti adanya persamaan substansial antara KMS dan Konvensi New York 1958, terutama terkait aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa internasional. Namun, penelitian ini menemukan bahwa KMS lebih berfokus pada mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa non-ajudikatif. Urgensi penelitian ini terletak pada pertanyaan apakah Indonesia perlu meratifikasi KMS mengingat infrastruktur hukum yang sudah ada, termasuk Konvensi New York. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu meratifikasi KMS, karena ketentuan dalam KMS tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem penyelesaian sengketa di Indonesia yang sudah diakomodasi oleh Konvensi New York. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menggarisbawahi bahwa implikasi administratif KMS tidak relevan dengan kebutuhan praktis penyelesaian sengketa di Indonesia. Kesimpulannya, ratifikasi KMS tidak akan memberikan manfaat tambahan yang substansial bagi Indonesia, mengingat adanya kesamaan dengan Konvensi New York serta fokus KMS yang lebih terbatas pada mediasi. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami peran KMS dan relevansinya bagi sistem hukum Indonesia, serta menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan khusus sebelum meratifikasi konvensi internasional baru.

Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Saffanah, Arla Haiqa; Ramadhani, Dwi Aryanti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10707

This research is motivated by the frequent occurrence of unilateral executions by creditors that often harm debtors. The study examines the impact of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the execution of fiduciary guarantee objects in Indonesia. This ruling reinterprets provisions in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, and the research focuses on the legal uncertainties in the implementation of fiduciary guarantees, particularly regarding the rights and protection of debtors during the repossession of collateral objects by creditors. Although the Constitutional Court’s decision aims to provide a balanced protection between the rights of debtors and creditors, practical challenges in the field indicate that this balance has yet to be fully realized. Unlike previous studies that only discussed the aspects of the decision, this research offers a new perspective by examining the obstacles in the execution process, both before and after the Constitutional Court's decision, and analyzing specific case studies. This study uses a normative juridical method. The findings indicate that although the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has provided a stronger legal foundation, legal protection for debtors has not been fully achieved. Non-compliance by financing institutions and a lack of understanding of the amended provisions are the main obstacles. Therefore, further harmonization between the Fiduciary Guarantee Law and related regulations is needed to ensure consistent and aligned implementation in fiduciary guarantee execution. Enhanced supervision mechanisms and fair law enforcement are also necessary to achieve balanced legal protection. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik eksekusi sepihak oleh kreditur yang seringkali merugikan debitur. Penelitian ini mengkaji dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Putusan ini menafsirkan ulang ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini berfokus pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia, khususnya terkait hak dan perlindungan debitur selama proses penarikan objek jaminan oleh kreditur. Meskipun Putusan MK ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan perlindungan antara hak debitur dan kreditur, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar, sehingga keseimbangan tersebut belum terwujud sepenuhnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas aspek putusan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji kendala implementasi eksekusi di lapangan, baik sebelum maupun setelah Putusan MK, serta menganalisis kasus secara spesifik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan landasan hukum yang lebih baik, perlindungan hukum bagi debitur belum sepenuhnya terwujud. Ketidakpatuhan lembaga pembiayaan dan kurangnya pemahaman terhadap perubahan ketentuan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan terkait lainnya untuk memastikan implementasi yang konsisten dan selaras dalam eksekusi jaminan fidusia.. Dalam penerapannya juga diperlukan peningkatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang adil sehingga dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum. Kata kunci: Debitur; Eksekusi; Jaminan Fidusia; Perlindungan Hukum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone +6282242226898

Journal Mail Official usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA