Articles
561 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming ]]>
<![CDATA[Juita, Subaidah Ratna]]>;
<![CDATA[Astanti, Dhian Indah]]>;
<![CDATA[Septiandani, Dian]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i1.6353
<![CDATA[Theft of bank customer money through the mode of duplicating ATM cards (skimming) is one of the banking crimes. This paper is the result of research focusing on the study of legal protection for bank customers due to skimming crimes. This research was conducted with a normative juridical approach using data collection methods through literature studies conducted on secondary data. Secondary data is obtained through various laws and regulations, books, internet media, and scientific journals in order to obtain results of studies regarding the crime of ATM card skimming and legal protection for bank customers who are harmed by skimming crimes. Furthermore, the data analysis method uses descriptive analysis. Meanwhile, the urgency of this research is expected to be a source of reference for banking institutions to carry out legal protection efforts as well as for law enforcement officials in carrying out efforts to combat skimming crimes as a concrete form of legal protection for bank customers who are harmed by skimming crimes.Thus, the juridical-normative approach in this study is used to analyze issues related to legal protection of bank customers due to skimming crimes. Based on the analysis, it was identified that the crime of stealing customer money using the skimming method is one of the crimes with a high-tech dimension (cyber crime) in the banking sector. This action is included in the criminal act of information and electronic transactions which prohibits everyone intentionally and without rights or unlawfully accessing computers and or electronic systems in any way with the aim of obtaining electronic information and or electronic documents as stipulated in Article 30 paragraph (2) Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). Protection of customers who are victims of skimming crimes can be carried out in the context of criminal law enforcement and civil law enforcement. Pencurian uang nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM (skimming) merupakan salah satu kejahatan perbankan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan memfokuskan pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank akibat kejahatan skimming. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka yang dilakukan terhadap data sekunder. Selanjutnya metode analisis data menggunakan analisis deskriptif analitis. Sementara itu urgensi penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi lembaga perbankan untuk melakukan upaya perlindungan hukum sekaligus bagi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan skimming sebagai wujud konkret perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming, Berdasarkan analisis, diidentifikasikan bahwa kejahatan pembobolan uang nasabah dengan metode skimming merupakan salah satu kejahatan berdimensi high-tech (cyber crime) di bidang perbankan. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Perlindungan terhadap nasabah korban kejahatan skimming dapat dilakukan dalam konteks penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Kejahatan Skimming; Nasabah Bank; Perlindungan Hukum ]]>
<![CDATA[Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian ]]>
<![CDATA[Utami, Safira Maharani Putri]]>;
<![CDATA[Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i1.6899
<![CDATA[This research aims to examine the application of the division of marital assets after divorce by analyzing the case in decision number 2802/Pdt.G/2018/Dpk. The focus of this research is on the division of marital assets and how the theory of justice is applied in the division process. This research is important as it highlights the division of marital assets as a sensitive issue in society, and the importance of justice as a key factor in the division that can influence court decisions. Therefore, it is necessary to analyze the factors considered by the panel of judges in cases involving the division of marital assets. This research adopts a normative legal research method by analyzing the applicable legal regulations and supported by other legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings of this research indicate that the existing regulations governing the division of marital assets do not fully meet the criteria of justice for wives who bear a double burden in marriage. Judges are allowed to deviate from existing laws and engage in contra legem practices to achieve justice for all parties involved in the marriage. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penerapan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dengan menganalisis perkara pada putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk. Penelitian ini berfokus pada pembagian atas harta bersama dan bagaimana teori keadilan diterapkan dalam proses pembagian tersebut. Penelitian ini menjadi penting dengan menyoroti pembagian harta bersama sebagai isu yang cukup sensitif dalam masyarakat dan pentingnya keadilan sebagai faktor utama dalam pembagian tersebut yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Maka dari itu, dirasa perlu adanya urgensi untuk menganalisis faktor-faktor pertimbangan oleh majelis hakim dalam kasus pembagian atas harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan didukung oleh bahan hukum lainnya, antara lain bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peraturan yang telah diundangkan yang mengatur mengenai pembagian atas harta bersama belum sepenuhnya memenuhi kriteria keadilan bagi istri yang memiliki beban ganda dalam perkawinan. Hakim dalam memutuskan terkait diizinkan untuk melanggar hukum yang ada dengan melakukan contra legem guna mencapai keadilan bagi semua pihak dalam perkawinan. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi ]]>
<![CDATA[Cahyasabrina, Ghea Tyagita]]>;
<![CDATA[Winanti, Atik]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.7282
<![CDATA[The purpose of this research is to determine the legal consequences that can be borne by the giver of the name in the nominee agreement against defaulting paylater borrowers and the form of legal protection for the name giver in cases of default by paylater borrowers. The paylater payment method is a popular payment method in the community, but in its use abuse is often found, namely borrowing names, where borrowing names is done orally on the basis of trust which often results in default. This research uses normative legal research methods with the type of library research and uses statue approach and conceptual approach. The results of the study show that due to the insistence on norms, the legal consequences that arise are that the debtor or the party giving the name must be fully responsible if a default occurs by a third party, because the payment provider does not care who binds himself while the terms of the agreement are agreed, other than that the form Legal protection for lenders for the use of later payments is not specifically regulated in laws and regulations, while protection can be carried out, namely by holding amicable deliberations to ask for the fulfillment of obligations accompanied by compensation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang dapat ditanggung oleh pemberi nama dalam perjanjian pinjam nama terhadap peminjam paylater yang wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pemberi nama dalam kasus wanprestasi oleh peminjam paylater. Metode pembayaran paylater menjadi metode pembayaran yang popular dimasyarakat, tetapi dalam penggunaanya kerap kali ditemukan penyalahgunaan yakni terjadi pinjam nama penggunaan paylater, yang mana pinjam nama ini dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan yang tidak jarang menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan adalah debitur atau pihak pemberi nama harus bertanggung jawab penuh jika terjadi wanprestasi oleh pihak ketiga, karena pihak penyedia paylater tidak peduli dengan siapa mengikatkan diri selagi syarat dalam perjanjian terpenuhi, selain itu bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjam nama penggunaan paylater ini tidak secara khusus diatur dalam perundang-undangan, adapun perlindungan yang dapat dilakukan yakni dengan cara melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk meminta pemenuhan kewajiban disertai dengan ganti rugi.]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia ]]>
<![CDATA[Cintya, Sindhi]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Hery]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.6379
<![CDATA[This study aims to determine the application of Restorative justice in the form of a judge's pardon for the crime of theft committed by seniors over 70 years of age. The research carried out in this study is empirical juridical research, which is carried out directly in the field to find out the real problems that occur, and then it will be connected with the applicable laws and regulations and existing legal theories. The results of the study show that the application of a new Restorative justice in the form of a judge's apology to the perpetrators who are 70 years old because they are no longer productive is deemed ineffective if imprisoned and also that the country of Indonesia is a country that has eastern customs, which means that the culture of the Indonesian state is making a decision by deliberation to reach a consensus or in other words, Restorative justice provides an opportunity for the perpetrator to become a better person so that he can organize his future life for the better, rather than having to prioritize a retributive justice system that prioritizes the imposition of law on the physical perpetrator by confining him in in detention/prison. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Restorative justice Dalam Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lansia Diatas 70 Tahun. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan baru sebuah Restorative justice dalam bentuk permaafan hakim kepada para pelaku yang berusia 70 tahun karena diusia yang sudah tidak produktif dirasa tidak efektive jika dimasukan di dalam penjara dan juga negara Indonesia merupakan negara yang memiliki adat ketimuran yang artinya budaya negara Indonesia adalah mengambil sebuah keputusan dengan musyawarat untuk mufakat atau dalam kata lain dari Restorative justice memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi sosok yang lebih baik agar dapat menata kehidupan kedepannya menjadi lebih baik, dibandingkan harus mengedepankan system retributive justice yang lebih mengedepankan penjatuhan hukum terhadap fisik pelaku dengan mengurungnya di dalam tahanan/penjara. ]]>
<![CDATA[The Legal Protection of Ngajat Lesung Dance as a Copyright for Traditional Cultural Expressions ]]>
<![CDATA[Karlina, Dina]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.7334
<![CDATA[Traditional art must be protected as it is included in Intellectual Property Rights (IPR), including Copyrights. The Copyright law aims to protect works of art created by artists. In addition, it can facilitate individual creativity or expression for the broad benefit of humanity, ensuring that the rights to property owned by artists are recognized, respected and can be defended on actions that violate their rights. Ngajat Lesung dance is a traditional dance that belongs to the Village of Sejuang, Seluar District, Bengkayang Regency. The empirical legal approach is the method for conducting this research. This method involved by directly collecting predetermined data and information. The collected results were then collected and analyzed to determine how the implementation of Legal Protection for Ngajat Lesung dance as a Copyright of Traditional Cultural Expressions in Seluas District, Bengkayang Regency. Copyright Legal Protection for Ngajat Lesung dance has yet to be carried out optimally by the Regional Government of Bengkayang Regency through the Department of Youth, Sports, and Tourism. This is because the efforts made by the Regional Government have not been maximized to educate artists regarding the protection of Copyright law for traditional culture, causing the artist's ignorance of the importance of protection for the work that has been made. In addition, the artist thinks that registering the Copyright for Traditional Dances requires a large fee and is very expensive. Therefore, the Regional Government of Bengkayang Regency through the Youth, Sports, and Tourism Service, is expected to pay more attention and educate to help the artists inventory and register Ngajat Lesung Dance. This dance is part of various Traditional Cultural Expressions in the field of Intellectual Property. Registering the Copyright of Ngajat Lesung Dance and having it listed as a Traditional Cultural Art with the Directorate General of Intellectual Property is important.]]>
<![CDATA[Praktik Walimatul Ursyi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Jahidin, Taufik]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.7255
<![CDATA[The purpose of this research focuses on analyzing the practice of "walimatul ursyi" within the community of Jangka Subdistrict, Bireuen Regency, which is influenced by local cultural values and the development of modern culture, as well as its relevance to the development of Islamic law. The urgency of this research lies in understanding the interaction between tradition and local culture with Islamic teachings, especially in the context of the "walimatul ursyi" practice. The research method employs a qualitative approach with a case study research design. This study combines literature research and field research. Thus the data sources obtained include field data and library sources. The research findings indicate that the "walimatul ursyi" practice in Bireuen Regency reflects a harmonious blend of local cultural values and Islamic Sharia. Although some aspects need adjustment to align with Islamic lawfully, the essence of this practice still retains the traditions and local wisdom of the Bireuen community. The novelty of the research lies in its in-depth exploration of how the local traditions, particularly the "walimatul ursyi" practice, interact and integrate with Islamic Sharia, as well as how the adaptation and modification of these traditions are confronted with the challenges of modern culture and the need to remain in line with the principles of Sharia law. Therefore, this research has the potential to serve as a reference for further studies related to the implementation of Islamic law within specific socio-cultural contexts, especially in the context of marriage in Islamic society. Tujuan penelitian ini berfokus pada menganalisis praktik walimatul ursyi di masyarakat Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen yang terpengaruh oleh nilai-nilai budaya lokal dan perkembangan budaya modern serta relevansinya dengan perkembangan hukum Islam. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami interaksi antara tradisi dan budaya lokal dengan ajaran syariat Islam, khususnya dalam konteks praktik walimahtul ursyi di Kabupaten Bireuen. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian study kasus. Penelitian ini merupakan perpaduan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sehingga sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat dari sumber data lapangan (data primer) dan sumber data kepustakaan (data skunder). Hasil penelitian menunjukkan praktik walimatul ursyi di Kabupaten Bireuen mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai-nilai budaya lokal dan syariat Islam. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, namun esensi dari praktik ini tetap mempertahankan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Bireuen. Novelty penelitian ini yaitu eksplorasi mendalam mengenai bagaimana tradisi lokal masyarakat Kabupaten Bireuen, khususnya praktik walimatul ursyi, berinteraksi dan berintegrasi dengan syariat Islam, serta bagaimana adaptasi dan modifikasi tradisi tersebut dihadapkan dengan tantangan budaya modern dan kebutuhan untuk tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syari’at. Sehingga penelitian ini berpotensi untuk menjadi acuan dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial budaya tertentu, khususnya dalam konteks pernikahan dalam masyarakat Islam.]]>
<![CDATA[The Role of Busines Actors in Ensuring Halal Products ]]>
<![CDATA[Qahar Awaka, Muhammad]]>;
<![CDATA[Rachmawati, Rachmawati]]>;
<![CDATA[Lolita, Lolita]]>;
<![CDATA[Yaniza, Tiza]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.7173
<![CDATA[The number of certified halal products from business actors in the area of the South Pontianak Sub-district tends to be low. This study aimed to determine the role of business actors in implementing halal product guarantees in the South Pontianak city area with the title of the role of business actors in guaranteeing halal products in the South Pontianak sub-District area. This type of research is a qualitative approach using a juridical sociological system. The population in this study consists of business actors in the South Pontianak Sub-district area. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation techniques. The results of this study indicate that business actors in ensuring halal products in the South Pontianak sub-district area have not been optimally implemented as they experienced some obstacles; firstly, business actors are unaware of the obligation to register their products; secondly, the registration process for Halal certification is difficult and costly. The efforts made by business actors in ensuring halal products are by joining the MSME group, which assists in product registration, obtaining halal certificates, and receiving guidance and socialization from the government. ]]>
<![CDATA[Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet ]]>
<![CDATA[Salsabila, Raddine]]>;
<![CDATA[Gultom, Elisatris]]>;
<![CDATA[Sudaryat, Sudaryat]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.6866
<![CDATA[With reference to the Civil Code and the type of legal protection available to holders of local e-wallets that store cryptocurrency, this paper examines the legality of trading transactions involving digital currency, in this case crypto coins, as a form of payment. The urgency of this study is the occurrence of a legal vacuum (rechtsvacuum) of the existence of crypto coins that creates legal uncertainty. Normative juridical is the research method used in this study. The conclusion that can be drawn from the results of the discussion is that trade transactions using crypto coins as a means of payment in terms of the Civil Code are not prohibited if they are related to Article 1320 jo 1541 of the Civil Code, payments using crypto coins can be equated with legal exchange relationships. This form of legal protection for crypto coin users can be preventive and repressive. Preventive is carried out through consistent regulation. Repressively, now BAPPEBTI as a supervisor can provide administrative sanctions, in the form of warnings to license revocation for companies that organize e-wallets. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan transaksi perdagangan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam e-wallet lokal. Urgensi dari penelitian ini adalah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) keberadaan koin kripto yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam penyusunan artikel ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Transaksi perdagangan yang menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan sesuatu hal yang dilarang, jika dikaitkan dengan Pasal 1320 jo 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pembayaran melalui penggunaan koin kripto dapat dipersamakan dengan hubungan hukum tukar-menukar. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna koin kripto dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan melalui regulasi yang konsisten. Secara represif, sekarang ini BAPPEBTI sebagai pengawas dapat memberikan sanksi administratif, berupa peringatan hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang menyelenggarakan e-wallet. ]]>
<![CDATA[Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ]]>
<![CDATA[Hakim, Syerrin]]>;
<![CDATA[Haryanto, Imam]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.7085
<![CDATA[This study aims to examine juridically the implementation of supervision and sanctions against companies for the implementation of PKWT based on the labor copyright law. The method used in this research is the normative juridical method. The result of this writing is the need for evaluation, supervision and improvement of the PKWT arrangement in the Job Creation Law. Supervision of companies that employ PKWT workers / laborers exceeding the maximum period stipulated results in an increase in labor cases, especially on PKWT. Suggestions from this research are the need to evaluate the performance of the Manpower Office on the maximum period of non-permanent contracts applied by companies, improvements to specific provisions regarding the rights and obligations of the Manpower Supervisory Service and legal sanctions for companies that do not comply with the provisions of the Job Creation Law. It is hoped that this can provide protection and a balanced legal umbrella, especially for PKWT workers / laborers in accordance with the provisions of the applicable Job Creation Law and workers / laborers can get the rights and obligations they should get. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengawasan dan pemberian sanksi terhadap perusahaan atas pelaksanaan PKWT berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penulisan ini yaitu diperlukannya evaluasi, pengawasan dan perbaikan terhadap pengaturan PKWT pada UU Cipta Kerja. Pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh PKWT melebihi jangka waktu maksimal yang ditetapkan mengakibatkan meningkatnya kasus ketenagakerjaan terutama pada PKWT. Saran dari penelitian ini adalah diperlukannya evaluasi kinerja dinas ketenagakerjaan terhadap jangka waktu maksimal PKWT yang diterapkan oleh perusahaan, perbaikan terhadap ketentuan spesifik mengenai hak dan kewajiban dari dinas pengawas ketenagakerjaan dan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UU Cipta Kerja. Hal tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan serta payung hukum yang seimbang khusunya kepada para pekerja/buruh PKWT sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja yang berlaku dan para pekerja/buruh bisa mendapatkan hak dan kewajiban yang semestinya mereka dapatkan.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan oleh Notaris/PPAT Dihadapan Para Pihak ]]>
<![CDATA[Alia, Amalia]]>;
<![CDATA[Ayu Musyafah, Aisyah]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i2.6850
<![CDATA[This study aims to explore and assess the legal effects resulting from the execution of the sale and purchase deed that has been made by a Notary/PPAT but is not read out in front of the parties concerned. The research used by the researcher is a research that has a descriptive nature based on several literature sources such as books, research results, journals and research articles. In this study, it is explained that the Notary/PPAT has the responsibility to read out the results of the deed that he has made before the parties. The result is the degradation of the value ofThe Notary/PPAT plays a vital role in confirming the authenticity of the deed of sale and purchase. Formally, a deed whose contents are not read out to related parties, this deed will be equated with an underhand deed. The deed's validity in relation to the sale and purchase content is intact, but it is important to consider other relevant factors, if it is seen from the authenticity value, this deed is flawed and degraded. Therefore, the Notary/PPAT who commits this mistake will be given a sanction in accordance with the applicable code of ethics for the violations and omissions he has committed.Tujuan penelitian adalah untuk melakukan pengkajian serta analisa akibat hukum dari akta jual beli yang telah disusun oleh Notaris/PPAT akan tetapi tidak dibacakan didepan para pihak yang bersangkutan. Riset yang eipakai oleh penulisan ini ialah riset yang memiliki karakter deskripftif yang berlandaskan atas sejumlah sumber literatur semacam buku, hasil riset, jurnal dan artikel riset. Dalam riset ini diberi penjelasan bahwa Notaris/PPAT mempunyai tanggung jawab untuk membacakan hasil dari akta yang telah dibuatnya dihadapan pada pihak. Akibat yang ditimbulkan adalah terdegradasinya nilai dari keontetikan dari akta jual beli yang telah disusun oleh Notaris/PPAT. Melalui cara formal, sebuah akta yang tidak dibacakan isisnya kepada pihak terkait, akta ini akan disamakan dengan akta dibawah tangan. Meskipun akta yang dibuat ini tetap sah secara isi jual beli namun jika dilihat dari nilai keontentikannya akta ini sudah cacat dan terdegradasi. Oleh karena itu Notaris/PPAT yang melakukan kesalahan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan kode etik yang berlaku atas pelanggaran dan kelalaian yang dilakukannya. ]]>
