cover
Contact Name
Zaenal Arifin
Contact Email
zaenal@usm.ac.id
Phone
+6282242226898
Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL USM LAW REVIEW
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 26214105     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266
Core Subject : Social,
Journal USM LAW REVIEW (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Master of Law, Semarang University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. The focus and scope of this journal are legal problems in the fields of Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; International Law; Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Medical Law; Environmental Law; Adat Law; Agrarian Law; Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 561 Documents
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Anggraeni, Happy Yulia; Listiawati, Erna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6710

Abstract

This study aims to provide confirmation of the accommodation of disclosure which is still questionable in the cluster of international regulations, this is done in order to obtain the same interpretation of regulations in international practice for the protection of Genetic Resources and Traditional Knowledge (SDGPT), which is also an implication of the existing system in Law Number 13 of 2016 concerning Patents has not been able to protect it optimally. By using a normative juridical method with qualitative analysis, this study justifies the results that have been in previous studies that the beneficial sharing mechanism has become the government's effort to protect SDGPT from acts of misappropriation, but this research found a novelty, namely by supporting the affirmation and perfecting of these matters which need to be acknowledged are not sufficient to meet the needs of international practice, because it was found that there are still Indonesian State patents taken without beneficialy sharing due to the plurality of interpretations and accommodations of the Patent Law which are not in accordance with international practice requirements. Thus, the accommodation of disclosure or the formulation of disclosure requirements deserves a position in the regulation of the Patent Law in Indonesia for steps to encourage the sound of the same interpretation in the echoes of international practices and regulations, so that the benefits can be maintained and felt by people of origin.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penegasan terhadap akomodasi pengungkapan yang masih menyoal dalam rumpun regulasi internasional, hal ini dilakukan guna mendapatkan penafsiran regulasi yang sama dalam praktik internasional atas perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT), yang juga merupakan implikasi dari sistem yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten belum dapat melindungi secara maksimal. Keterbatasan pemahaman masyarakat tradisional di negara berkembang yang seringkali dibenturkan dengan orientasi komersil yang dimiliki oleh masyarakat di negara maju dalam pemanfaatan SDGPT dengan membuat paten. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualititif, penelitian ini menjustifikasi hasil yang telah ada dalam penelitian-penelitian terdahulu bahwa mekanisme beneficialy sharing telah menjadi upaya pemerintah dalam melindungi SDGPT dari tindakan misappropriation, namun penelitian ini mendapati kebaruan yaitu dengan menyokong penegasan dan menyempurnakan hal tersebut yang perlu diakui tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan praktik internasional, karena ditemukan hasil bahwa masih terdapat paten Negara Indonesia yang diambil tanpa beneficialy sharing karena kemajemukan penafsiran dan akomodasi UU Paten yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktik secara internasional. Maka, akomodasi pengungkapan atau rumusan disclosure requirements layak mendapatkan posisi dalam regulasi UU Paten di Indonesia untuk langkah mendorong suara penafsiran yang sama dalam gaungan praktik dan regulasi internasional, sehingga manfaat dapat tetap terjaga dan dirasakan oleh masyarakat asal.    
Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Tanda Bukti Ahli Waris Pada Peralihan Hak Milik Atas Kapal Pratama, Radhyca Nanda; Priandhini, Liza
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6418

Abstract

The purpose of this study is to determine the authority of a Notary in making proof of transfer of ownership rights to a ship due to inheritance. Ships in the legal context have characteristics and are classified as material rights. In this regard, according to and in line with the principles in the law, objects can be transferred. However, in the transfer of ownership rights to ships that need to be underlined are ships that have been registered and recorded in the Indonesian ship register as evidenced by proof of grosse ownership of the ship registration deed. As for the problem in the transfer of ownership rights to ships due to inheritance in the provisions of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2017 concerning Registration and Nationality of Ships, it is only limited to documents determining inheritance from the Court so that in inheritance law practice, especially to make evidence as an heir also involves the role of Notary. The method of writing this article uses normative juridical research. Characteristics of acquiring ownership of a ship can be done in two ways, first through registration of the ship to the Registry Officer and Registrar of the Transfer of the Name of the Ship. Second, through the transfer of ownership rights to the ship, moreover it can also be transferred through inheritance according to law or according to a will. The position of the Notary's role in the transfer of ownership rights to the ship due to inheritance actually has the authority to make a certificate of inheritance even though this authority is traced in other laws and regulations. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam pembuatan tanda bukti peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan. Kapal dalam konteks hukum memiliki karakteristik dan tergolong sebagai hak kebendaan. Sehubungan hal tersebut sesuai dan selaras dengan prinsip dalam hukum benda dapat dialihkan. Akan tetapi dalam peralihan hak milik atas kapal yang perlu di garis bawahi adalah kapal yang telah terdaftar dan tercatat dalam daftar kapal Indonesia yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan grosse akta pendaftaran kapal.  Adapun yang menjadi persoalan dalam peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal hanya dibatasi dengan dokumen penetapan waris dari Pengadilan sehingga dalam praktek hukum kewarisan, khususnya untuk membuat tanda bukti sebagai ahli waris juga melibatkan peran Notaris. Metode penulisan artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Karakteristik perolehan hak milik atas kapal dapat dilakukan dengan dua acara, pertama melalui pendaftaran kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Kedua, melalui peralihan hak milik atas kapal, terlebih dapat juga dialihkan melalui pewarisan menurut undang-undang maupun menurut wasiat. Kedudukan peran Notaris dalam peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan sejatinya memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan waris meskipun kewenangan tersebut terlacak dalam peraturan perundang-undangan lainnya.  
Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah Septianto, Finly; Zamroni, Mohammad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6363

Abstract

This study aimed to analyze the authority of internal medicine specialists for oral chemotherapy in blood cancer patients and the legal protection of internal medicine specialists for oral chemotherapy in blood cancer patients. Blood cancer has a significant impact on physical, psychological, and social well-being. The commonly used treatment method is chemotherapy. Chemotherapy is usually carried out in a hospital, but there is a chemotherapy method that can be done at home, namely oral chemotherapy. Oral chemotherapy does seem more efficient, but patients who are undergoing oral chemotherapy must be careful in knowing the dosage of drugs that must be consumed. Seeing the potential for large risks, it is necessary to be careful in handling which is the authority of health workers, especially doctors who specialize in internal medicine. This research is structured using normative legal research. The results of this study indicate that there are no laws and regulations that regulate in detail related to oral chemotherapy, the clinical authority of doctors who perform oral chemotherapy, and protection for doctors and patient safety. If the doctor's actions are by professional standards and standard operating procedures, and during the treatment or care process unexpected complications occur, even resulting in the patient's death, the doctor cannot be sued. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan dokter internis untuk kemoterapi oral pada pasien kanker darah dan menganalisis perlindungan hukum dokter internis untuk kemoterapi oral pada pasien kanker darah. Kanker darah memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan fisik, psikologis dan sosial. Metode pengobatan yang umum digunakan adalah kemoterapi. Kemoterapi biasanya dilakukan di rumah sakit, namun ada metode kemoterapi yang bisa dilakukan di rumah yaitu kemoterapi oral. Kemoterapi oral memang terkesan lebih efisien, namun pasien yang menjalani kemoterapi oral harus berhati-hati dalam mengetahui dosis obat yang harus dikonsumsi. Melihat potensi risiko yang besar, maka perlu kehati-hatian dalam penanganan yang menjadi kewenangan tenaga kesehatan khususnya dokter internis. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait kemoterapi oral, kewenangan klinis dokter yang melakukan kemoterapi oral serta perlindungan bagi dokter dan keselamatan pasien. Apabila tindakan dokter tersebut sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasi, dan selama proses pengobatan atau perawatan terjadi komplikasi yang tidak diharapkan, bahkan mengakibatkan kematian pasien, maka dokter tidak dapat dituntut.        
Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka Fernanda, Silvia; Nugroho, Andriyanto Adhi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6726

Abstract

The purpose of this study is to explore more deeply the role of invoices in buying and selling with the due payment method in the catering service pemasok sector or in the culinary field in the event of a default. Because it is very vulnerable to default events because the method of payment due is often experienced by business actors. Fulfillment of obligations that are late or not fulfilled at all results in losses for business actors or sellers. In carrying out buying and selling transactions, you should use proof of transaction or what is commonly called an invoice or invoice. The important role of proof of the transaction, in addition to archiving documents, information that explains the type, quantity of goods and the nominal that must be removed, can also be one of the proofs in the case of things that are not desirable as a result of buying and selling transactions carried out. That's why it should be business actors are more careful about giving trust to buyers or customers and the completeness of proof of transaction documents. thus the role of a valid transaction proof is one of the important things that should always be used. The research method that the author uses is normative juridical method. This writing will be more in-depth or specific regarding the role of invoices as evidence of a buying and selling event in the event of a default. The results of this research update are the role of invoices from the buying and selling system with the due payment method.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendalami lebih dalam mengenai peranan invoice dalam jual-beli dengan metode pembayaran tempo pada pemasok sektor jasa boga atau pada bidang kuliner apabila terjadinya peristiwa wanprestasi. Dikarenakan rentan sekali terjadi peristiwa wanprestasi karena cara pembayaran tempo seringkali dialami oleh pelaku usaha. Pemenuhan kewajiban yang terlambat maupun tidak sama sekali dipenuhi mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha atau penjual. Dalam melakukan transaksi jual beli sudah seharusnya menggunakan bukti transaksi atau yang biasa disebut faktur atau invoice. Peran penting bukti transaksi tersebut selain untuk arsip dokumen, informasi yang menerangkan jenis, jumlah barang serta nominal yang harus dibayarkan, juga dapat untuk menjadi salah satu bukti surat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat transaksi jual beli yang dilakukan.oleh sebab itu sudah seharusnya pelaku usaha lebih berhati-hati terhadap memberikan kepercayaan kepada pembeli atau customer dan kelengkapan bukti dokumen transaksi. dengan demikian peranan sebuah bukti transasi yag sah merupakan salah satu hal penting yang sudah seharusnya selalu digunakan. Metode penelitian yang penulis pakai yakni adalah metode yuridis normatif. penulisan ini akan lebih mendalam atau spesifik mengenai peranan invoice sebagai alat bukti adanya terjadi peristiwa jual-beli apabila terjadi peristiwa wanprestasi, Adapun hasil dari pembaruan penelitian ini adalah peranan invoice dari sistem jual-beli dengan metode pembayaran tempo.   
Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja Habib, Muhammad; Hadiarlamsyah, Apik; Sunardi, Lutfizar Wahyu Pramukti; Chesar, Wery
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6569

Abstract

Lahirnya perpu cipta kerja didasari atas pertimbangan pemerintah terhadap kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengantisipasi perubahan kondisi global baik terkait ekonomi dalam menghadapi resesi, inflasi dan ancaman stagflasi. Solusi dalam melahirkan peraturan baru ditujukan untuk mengatasi regulasi yang tumpang tindih dan mampu meningkatkan birokrasi. Perubahan substansi dalam perpu cipta kerja yang berkaitan dengan penegakan hukum persaingan usaha di indonesia ini terkait perubahan upaya keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh KPPU, fiat eksekusi putusan KPPU ke Pengadilan Niaga, Penghapusan denda maksimal sanksi, serta penghapusan pidana tambahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis atas kepastian hukum dan menganalisis problematika yang akan timbul dari berlakunya Perpu Cipta Kerja ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terbitnya Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang terdapat pada hukum persaingan usaha. Tidak hanya itu perpu ini diharapkan dapat menjadi payung hukum agar para investor dapat tertarik berinvestasi di Indonesia dan dapat memajukan perekonomian.
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Hutadjulu, Ryan Dwitama; Abubakar, Lastuti; Handayani, Tri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6646

Abstract

The research was conducted to analyze the legal impact on the position and obligations of the bank as the holder of mortgage rights (HT) for HT which has been determined to have no legal force by a court decision. With regard to lending, the existence of guarantees is a matter of sufficient concern to banks. Until now, land has been highly favored by banks as collateral for loans with mortgage rights. Cancellation of land ownership certificates can be submitted for land that has become HT. By canceling the mortgage right, the bank will lose the guarantee for the credit that has been issued, especially if the debtor is in bad credit status. Normative juridical is the method been used in this research. It is concluded from the discussion result that the legal consequences of the mortgage rights that have been determined to be non-forceable by a court decision on the position and obligations of the bank as the mortgage holder is that the bank will lose its position as preferred creditor. The cancellation of the agreement on the transfer of land rights also causes the cancellation of the mortgage agreement, considering that the object of the agreement does not meet the legal requirements of the agreement. The contractual relationship between the debtor and the bank as the creditor in the said rights agreement is considered non-existent and must be returned to its original state before the mortgage agreement. Penelitian dilakukan untuk menganalisis dampak hukum terhadap kedudukan dan kewajiban bank sebagai pemegang hak tanggungan (HT) untuk HT yang telah ditetapkan tidak memiliki kekuatan hukum oleh putusan pengadilan. Terkait pemberian kredit, keberadaan jaminan menjadi hal yang cukup diperhatikan oleh bank. Tanah hingga saat ini menjadi sangat disukai bank sebagai jaminan kredit dengan hak tanggungan. Pembatalan atas sertifikat kepemilikan atas tanah dapat diajukan terhadap tanah yang telah menjadi HT. Dengan pembatalan hak tanggungan, bank akan kehilangan jaminan atas kredit yang telah dikeluarkannya terlebih jika debitur dalam status kredit macet. Yuridis normative adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan bahwa akibat hukum terhadap hak tanggungan yang telah ditetapkan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan terhadap kedudukan dan kewajiban bank selaku pemegang hak tanggungan adalah bahwa bank akan kehilangan kedudukan sebagai kreditur preferen. Pembatalan perjanjian peralihan hak atas tanah turut menyebabkan pembatalam perjanjian hak tanggungan, mengingat objek perjanjiannya menjadi tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Hubungan kontraktual antara debitur dan bank selaku kreditur dalam perjanjian hak tersebut dianggap tidak ada, sehingga keadaannya harus dikembalikan seperti semula. 
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik Waruwu, Khamozaro; Nadirah, Ida
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6368

Abstract

Perlindungan hukum terhadap seseorang yang memiliki hak cipta terhadap sebuah karya merupakan suatu hal yang perlu dijelaskan secara terperinci. Hak Atas Kekayaan Intelektual disebut sebagai Hak Kebendaan, dan hasil karya ini dapat berupa benda immaterial benda tidak berwujud yang bersumber pada hasil kerja otak serta hasil kerja rasio menalar yang melahirkan hak kekayaan intelektual. Dalam UUHC khususnya dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n, secara implisit mengakui bahwa buku digital atau elektronik (E-book) adalah salah satu karya adaptasi yang mendapatkan perlindungan. Meskipun UUHC memberikan jaminan atau proteksi yang sah kepada hak cipta, pembuat dan pemegang hak cipta, namun dalam pelaksanaannya terjadi begitu saja masih terdapat penyimpangan di bidang hak cipta dan pelaku penyimpangan hak cipta dapat diadili secara sah. Sebagai gambaran pelanggaran yang sering terjadi terhadap buku digital atau e-Book khususnya dengan mencuri dan menjualnya. Mediasi merupakan salah satu jenis Penyelesaian sengketa yang dapat dipilih dalam menyelesaikan soal-soal di bidang HKI terlebih terhadap sengketa pembajakan buku elektronik (ebook) yang sedang marak terjadi pada saat ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan Tipe penelitian yuridis normatif dengan dua penggunaan tipe pendekatan yakni tipe pendekatan Penelitian Undang-undang (statute approach) serta tipe pendekatan Penelitian kasus (case approach). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni berupa sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder
Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web Muhammad, Faiz Emery; Harefa, Beniharmoni
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6649

Abstract

This study aims to analyze legal arrangements related to vague phishing in order to answer legal problems, namely whether it is in accordance with the elements of justice which is a legal ideal. The research discusses that the current criminal law rules need to be changed to pay attention to all parties (victims and the community) to be restored to their situation based on the ITE Law. This research method is a normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The study yielded 2 points: first; That the current criminal law is still oriented towards the old penal system in accordance with the theory of criminal retaliation which is aimed at the punishment of the perpetrator and the rights of the victim are ignored. Second; There is no criminal arrangement regarding compensation that concretely regulates the crime of phishing. The novelty in this study is that it complements studies conducted in previous studies that only provide imprisonment for perpetrators as a form of compensation from the perpetrator and there is no personal responsibility from the perpetrator to return material losses suffered by the victim.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait dengan phising yang kabur agar dapat menjawab permasalahan hukum yaitu apakah sudah sesuai dengan unsur keadilan yang merupakan suatu cita-cita hukum. Penelitian membahas bahwa aturan hukum pidana saat ini perlu diadakan perubahan agar memperhatikan semua pihak (korban dan masyarakat) untuk dapat dikembalikan keadaannya berdasarkan UU ITE. Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan 2 poin: pertama; bahwa aturan hukum pidana saat ini masih berorientasi pada sistem pemidanaan lama sesuai dengan teori pembalasan pidana yang tertuju kepada hukuman pelaku tersebut dan hak atas korban terabaikan. Kedua; tidak ada pengaturan pidana mengenai ganti rugi yang mengatur secara konkret tindak pidana phising tersebut. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu melengkapi studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang hanya memberikan pidana penjara terhadap pelaku sebagai bentuk hukuman ganti kerugian dari si pelaku dan tidak ada pertanggungjawaban pribadi dari pelaku untuk mengembalikan kerugian secara materiil yang dialami oleh korban.  
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah Irfany, Muhammad Parsamarda
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6132

Abstract

Sharia bank in indonesia have to obey the prudential principle and sharia principle to keep people trust regarding that they have to implement their role as an intermediary institution. They did those obligations because they must deal with plenty of risks. When a financing faces some problems, Bank could save them by doing some actions. One of those actions is to do a debt-to-equity swap mechanism. The purpose of this research is knowing how the prudential principle regulated and measure what is the implications of the debt-to-equity swap mechanism. Based on the research that have done, the research implied that Bank action on taking the debt-to-equity swap action have to implement the prudential principle based on OJK’s regulation, this action turned the position of a Bank from a creditor to a shareholders. When they did a debt-to-equity swap to their debtor, the implication of this action was changing the position of the bank form a creditor to a shareholder, hence making the bank also being responsible for the condition of the investee. This action resulting more obligation to the bank as a shareholder and made them for taking the responsibilities, furthermore the bank must run their new role well.Lembaga perbankan syariah di Indonesia wajib untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut dilakukan untuk memitigasi berbagai risiko yang ada. Salah satu upaya yang dapat dilakukan merestrukturisasi pembiayaan melalui kegiatan penyertaan modal sementara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal sementara oleh bank syariah yang dilakukan dalam rangka mengatasi akibat kegagalan pembiayaan serta mengetahui implikasi yuridis dari kegiatan penyertaan modal sementara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh bank umum syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur oleh OJK, dikarenakan penyertaan modal sementara mengakibatkan perubahan kedudukan hukum bank menjadi pemegang saham, maka bank wajib menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Implikasi yuridis dari penyertaan modal sementara ini adalah perubahan kedudukan hukum bank dari kreditur menjadi pemegang saham sehingga mengakibatkan bank untuk turut bertanggungjawab atas keadaan investee.    
Perlindungan Konsumen bagi Penyandang Disabilitas pada Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace Martanti, Gelora
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6387

Abstract

 This research aims to analyze what is needed from the standard features of consumer complaint services for consumer protection that must exist in every marketplace to ensure that all consumers, including consumers with disabilities, can easily access consumer complaint services in the marketplace where they transact. The problem in this study is about how to fulfill consumer protection for users of the e-commerce trade sector who come from people with disabilities. This research method uses normative juridical research methods with a qualitative approach. In this research, it is known that until now there is no legislation that specifically regulates consumer protection for persons with disabilities in the online trading sector. The results of this study based on a brief research on customer care services in marketplace applications in Indonesia concluded that marketplaces have different means and ways of handling consumer complaints. Most marketplaces use FAQs that are divided based on the category of obstacles most often faced by consumers, and only some marketplaces have customer care services through hotlines (telephone lines). This is unfortunate considering that customer care services through a hotline or telephone line will greatly help visually impaired people to complain about their complaints or obstacles in transacting on the marketplace directly.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal yang diperlukan dari standar fitur layanan pengaduan konsumen guna perlindungan konsumen yang wajib ada di setiap marketplace untuk menjamin bahwa seluruh konsumen termasuk konsumen dengan disabilitas bisa mendapatkan kemudahan untuk mengakses layanan pengaduan konsumen pada marketplace tempat mereka bertransaksi. Urgensi penelitian dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pemenuhan perlindungan konsumen terhadap pengguna sektor perdagangan e-commerce yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini diketahui bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen bagi penyandang disabilitas pada sektor perdagangan online. Hasil pada penelitian ini berdasarkan penelitian singkat atas layanan customer care pada aplikasi marketplace yang ada di Indonesia disimpulkan bahwa marketplace memiliki sarana dan cara yang berbeda dalam menangani aduan konsumen. Sebagian besar marketplace menggunakan melalui FAQ yang dibagi berdasarkan kategori kendala yang paling sering dihadapi oleh konsumen, dan hanya sebagian marketplace yang memiliki layanan customer care melalui hotline (saluran telepon). Hal ini sangat disayangkan mengingat layanan customer care melalui hotline atau saluran telepon akan sangat membantu disabilitas tunanetra untuk mengadukan keluhan atau kendalanya dalam bertransaksi pada marketplace secara langsung.     Keywords: