Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Jurnal Abdimas Bina Bangsa Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Law and Social Politics
Rachmawati
Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
LANDASAN HUKUM PENERBITAN GREEN SUKUK DI INDONESIA Tiza Yaniza; Rachmawati; Devi Cintiya Ramadhanti; Mahesa Aryo Bimo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1997. Sejarah panjang ini menjadikan Pemerintah Indonesia lebih bersikap dewasa dari banyaknya resiko dalam suatu transaksi ekonomi bagi setiap investor. Sehingga, peranan regulasi dan landasan hukum menjadi hal yang sangat krusial tidak terkecuali pada pembiayaan syariah yang hidup ditengah masyarakat dan keharusan memiliki payung hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan stabilitas ekonomi syariah adalah hal pasti. Hingga saat ini pengaturan mengenai green sukuk belum diatur secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan-peraturan yang mendasari penerbitan green sukuk di Indonesia. Sedangkan metode pelaksanaan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis yuridis. Dimana penelitian ini mengkaji dan mengolah data hasil penelitian lapangan dengan bertitik tolak pada aspek hukum secara normatif dan didukung dengan dokumen-dokumen yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti Eksistensi obligasi/sukuk berwawasan lingkungan (green bond/green sukuk) merupakan hal yang baru di Indonesia. Dengan hadirnya regulasi yang mengakomodir penerbitan obligasi/sukuk berwawasan lingkungan serta menjadi landasan hukum bagi Pemerintah maupun pelaku usaha untuk beralih kepada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
Sosialisasi Terhadap Kemasan Madu Kelulud Di Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya Uti Asikin; M. Qahar Awaka; Aktris Nuryanti; Tiza Yaniza; Rachmawati Rachmawati; Sri Widyastuti
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 3 No. 2.2 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.68 KB)

Abstract

Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi (Shofie & Yusuf, 2003). Banyak masalah mengenai pangan terjadi di Indonesia. Hingga kini masih banyak kita temui pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan pangan yang kedaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Program PKM ini dilaksanakan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap kemasan madu kelulud yang menarik sehingga akan menarik minat konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program PKM adalah dengan cara ceramah, diskusi dan evaluasi kegiatan.Pelaksanaan program PKM ini berjalan baik dan lancer, serta dipahami oleh masyarakat.
Evaluasi Kinerja Internet Kampus Universitas Tanjungpura dengan Analisis Quality of Service dan User Acceptance Test Herry Sujaini; Muanuddin -; Fitri Imansyah; Yus Sholva; Ferry Hadary; Eva Dolorosa; Andi Ihwan; Mochammad Meddy Danial; Silvia Uslianti; Purwaningsih -; Dwi Zulfita; Aktris Nuryanti; Rommy Patra; Yuline -; Stepanus Sahala Sitompul; Syaifurrahman -; Alhadiansyah -; Muhammad Yusuf; Achmadi -; Rachmawati -; Wendy -; Hamdani -; Syarif Hasyim Azizurrahman; Witarsa -; Endang Purwaningsih; Syamswisna -; Bistari -; Ade Mirza; Asep Nursangaji; Ratna Herawatiningsih; Kurnia Ningsih; Surachman -; Meiran Panggabean; Siti Hadijah; Rahmidiyani -; Priyo Saptomo; Memet Agustiar; Vivi Bachtiar; Afrizal -; Setia Budi; Yohanes Gatot Sutapa; Windhu Putra; Nurmainah -; Elly Suharlina; Zubaidah R; Erni Djun Astuti; Muhsin -; Riduansyah -; Agustina Listiawati; Imam Ghozali; Ade Elbani; Yulis Jamiah; Edy Suasono; Ismawartati -; Aswandi -; Uti Asikin; Siti Halidjah
JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9 No 1
Publisher : Program Studi Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jp.v9i1.63541

Abstract

Paper ini membahas tentang evaluasi kualitas layanan internet di Universitas Tanjungpura. Penulis menggunakan dua metode analisis, yaitu Quality of Service (QoS) dan User Acceptance Test (UAT) untuk mengukur kinerja internet di kampus Universitas Tanjungpura. Pada analisis QoS, penulis mengukur beberapa parameter kinerja internet, seperti throughput, delay, packet loss, dan jitter, untuk setiap fakultas di kampus. Hasil analisis menunjukkan bahwa throughput tertinggi berada di Fakultas Teknik (FT) dengan nilai rata-rata 87,90 MB, sementara delay dan packet loss terendah terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan nilai rata-rata 0,16 ms dan 0,00% secara berturut-turut. Sementara itu, pada analisis UAT, penulis melakukan survei terhadap mahasiswa untuk mengetahui penggunaan internet di kampus dan kepuasan mereka terhadap layanan internet yang disediakan. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menganggap internet di kampus memadai dan lancar, serta sering digunakan untuk belajar dan mengakses media sosial.
The Role of Halal Task Force Unit in Ensuring Halal Products in West Kalimantan Province Rachmawati Rachmawati; Tiza Yaniza; Uti Asikin; Ismawartati Ismawartati; Siti Rohani
Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Vol. 3 No. 5 (2023)
Publisher : PT Mattawang Mediatama Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.daengku2186

Abstract

Based on Law of The Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 concerning Halal Product Assurance, the Halal Product Guarantee Organizer (BPJPH) is one of the supporting elements in the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia which is under and responsible to the Minister of Religion who oversees implementing halal product guarantees in accordance with the provisions of laws and regulations. BPJPH is assisted by the Halal Task Force (Satgas Halal) in carrying out its role as a halal guarantor in each region. Not spared also in the West Kalimantan area. This research is entitled The Role of the Halal Task Force (Satgas Halal) in the West Kalimantan Province Region with the aim of knowing the Role of the Halal Task Force (Satgas Halal) in Guaranteeing Halal Products in the West Kalimantan Province. The method used in this research is a juridical sociological approach method. The results of this study show that the role carried out by the Halal Product Guarantee Organizer (BPJPH) of the Ministry of Religion in Guaranteeing Halal Products in the West Kalimantan Province Region has carried out its functions, but there are still obstacles, firstly the lack of human resources, secondly a minimal budget and the third inadequate facilities and infrastructure. The efforts made by the Halal Task Force (Satgas Halal) of the Ministry of Religious Affairs, West Kalimantan Representative, to optimize product services are in synergy with all stakeholders and coordination with related agencies.
Profit Sharing System of Oil Palm Fresh Fruit Bunches (FFB) between Plasma Farmers and Palm Oil Companies in Kalimantan Province Ismawartati Ismawartati; Aktris Nuryanti; Rachmawati Rachmawati; Siti Rohani; Muhammad Qahar Awaka
Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Vol. 3 No. 5 (2023)
Publisher : PT Mattawang Mediatama Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.daengku2197

Abstract

The aim of this research is tosystem of oil palm fresh fruit bunches (FFB) between plasma farmers and palm oil companies in Kalimantan Province. This research is socio-legal legal research that was carried out at PT. Ichtiar Gusti Pudi in South Amboyo Village, Ngabang Subdistrict, Landak Regency, West Kalimantan Province. Primary legal materials are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 2014 concerning Plantations and the Civil Code, as well as various regulations related to oil palm plantation activities. Secondary legal materials involved legal books, especially those related to oil palm plantations included various articles and journals related to the problems in the research. Tertiary legal materials are the Law Dictionary and the Big Indonesian Dictionary, both printed and online versions. A data collection tool was in the form of interviews. Interviews were conducted with respondents and resource persons consisting of plasma farmers, managers of PT. Ichtiar Gusti Pudi in South Amboyo Village, Ngabang Subdistrict, Landak Regency, and administrators of the Maju Mandiri Cooperative, as well as Head of the Landak Regency Plantation Service. Data analysis consists of a flow of activities that occur simultaneously, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The urgency of contracts or agreements in the oil palm Fresh Fruit Bunches (FFB) production sharing system between plasma farmers and palm oil companies is required to clarify the rights and obligations of each party, including the oil palm Fresh Fruit Bunches (FFB) profit sharing system between plasma farmers and palm oil plantation companies.
PEMBERDAYAAN UMKM KERUPUK SINGKONG MELALUI PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN DAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Rachmawati Rachmawati; Afra Roki; Tiza Yaniza
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i1.840

Abstract

The purpose of this activity is to empower cassava cracker MSMEs through entrepreneurship coaching and increasing awareness of consumer protection laws. The method of implementing activities is legal counseling and technical training on product packaging in accordance with the provisions of laws and regulations as well as increasing the production capacity of household businesses. The obligation to meet food packaging standards in order to realize safe food products is closely related to the obligation to label food. This PKM activity is an effort to empower MSME business actors in their food production. In order for these MSME business actors to be able to produce and package food according to food packaging and labeling standards, training in packaging and making food labels in accordance with regulations is given. In addition, MSME actors are also given equipment assistance that can support and increase production, but still by paying attention to statutory provisions. In the future, it is expected that more MSME business actors will have legal awareness about food packaging and labels in carrying out their business activities. For example, with the sustainability of PKM activities using the same model, but applied to different MSMEs, it can even be expanded again with MSMEs in other areas outside Kubu Raya Regency. It is also necessary to include other related parties, such as business groups, credit unions, banks, and local governments, so that the scope of benefits of activities can be wider
OPTIMALISASI HIGIENITAS PADA UMKM DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Sri Widiyastuti; Tiza Yaniza; Rachmawati Rachmawati; Dina Karlina; Siti Rohani; Uti Asikin
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i1.1034

Abstract

The lack of partner knowledge regarding packaging, labels and hygiene that partners need to pay attention to makes the implementation team feel they have to provide education regarding matters regarding hygiene to partners and the surrounding community. The method of implementing activities is legal counseling and technical training on product packaging in accordance with statutory provisions as well as increasing the production capacity of household businesses. The obligation to meet food packaging standards in order to create safe food products is closely related to food labeling obligations. This PKM activity is an effort to empower MSME business actors in food production. So that MSME business actors can produce and package food according to food packaging and labeling standards, they are provided with training on packaging and making food labels that comply with regulations. Apart from that, MSME players are also given equipment assistance that can support and increase their production, but still taking into account statutory provisions. In the future, it is hoped that more MSME business actors will have legal awareness regarding food packaging and labels when carrying out their business activities
The Role of Busines Actors in Ensuring Halal Products Muhammad Qahar Awaka; Rachmawati Rachmawati; Lolita Lolita; Tiza Yaniza
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7173

Abstract

The number of certified halal products from business actors in the area of the South Pontianak Sub-district tends to be low. This study aimed to determine the role of business actors in implementing halal product guarantees in the South Pontianak city area with the title of the role of business actors in guaranteeing halal products in the South Pontianak sub-District area. This type of research is a qualitative approach using a juridical sociological system. The population in this study consists of business actors in the South Pontianak Sub-district area. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation techniques. The results of this study indicate that business actors in ensuring halal products in the South Pontianak sub-district area have not been optimally implemented as they experienced some obstacles; firstly, business actors are unaware of the obligation to register their products; secondly, the registration process for Halal certification is difficult and costly. The efforts made by business actors in ensuring halal products are by joining the MSME group, which assists in product registration, obtaining halal certificates, and receiving guidance and socialization from the government.  
Algorithmic Monopoly: New Challenges for Indonesian Business Competition Law Enforcement in the Face of Digital Platform Dominance Rahmat Rahmat; Rachmawati Rachmawati; Dina Khairunnisa
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 4 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v4i4.174

Abstract

Background: The digital economy has transformed business competition by positioning algorithms, data, artificial intelligence, and network effects as key sources of market power. This development has enabled algorithmic monopolies, in which digital platforms exert substantial control over market access and interactions, posing challenges to Indonesia’s conventional competition law framework.Objective: This study examines the characteristics of algorithmic monopolies, identifies limitations in dominant-position regulation under Law Number 5 of 1999, compares regulatory approaches in the European Union, the United States, and the OECD, and proposes a reconstructed concept of algorithm-based market dominance for Indonesian competition law.Methods: This normative legal research applies statutory, conceptual, comparative, and case approaches. Legal materials comprising regulations, scholarly literature, policy documents, and digital competition law developments were qualitatively examined using a prescriptive-analytical method.Results: The findings reveal that the existing dominant-position framework inadequately addresses market power derived from algorithms, data control, and network effects, creating a normative gap. Comparative analysis demonstrates more adaptive approaches through the European Union’s Digital Markets Act, modernized U.S. antitrust policies, and OECD algorithmic governance initiatives. Accordingly, this study proposes algorithmic market dominance as an assessment framework encompassing control over data and algorithms, network effects, user dependence, self-preferencing, and digital barriers to entry.Conclusion: This reconstruction provides a conceptual basis for regulatory reform and KPPU enforcement guidelines responsive to digital-market dynamics while strengthening competition, innovation, fairness, legal certainty, and accountability in Indonesia’s digital economy.
Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya Sri Ismawati; Edy Suasono; Herlina Herlina; Hamdani Hamdani; Tri Dian Aprilsesa; Aswandi Aswandi; Chandra Maharani; Endah Mintarsih; Rachmawati Rachmawati; Ria Wulandari
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 5 (2026): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v6i5.2944

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan sosial dan hukum yang tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam membangun sistem pencegahan yang dekat dengan masyarakat melalui penguatan kesadaran hukum, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan mekanisme perlindungan dan pengaduan yang mudah diakses. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan optimalisasi peran Pemerintah Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung data lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga perlu diperkuat melalui tiga aspek utama, yaitu penguatan kebijakan desa yang responsif terhadap perlindungan keluarga, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mengenali serta mencegah kekerasan, dan pembangunan mekanisme koordinasi serta pengaduan yang cepat, aman, dan berorientasi pada kepentingan korban. Optimalisasi tersebut menempatkan pemerintah desa tidak semata-mata sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi sebagai aktor perlindungan masyarakat yang mampu membangun lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan. Dengan demikian, penguatan peran Pemerintah Desa Mekar Sari perlu diarahkan pada model pencegahan berbasis masyarakat yang mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, edukasi, dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
Co-Authors Achmadi Achmadi Ade Elbani Ade Mirza Afra Roki Afrizal - Agustina Listiawati Aktris Nuryanti, Aktris Alhadiansyah Andi Ihwan Asep Nursangaji Aswandi - Aswandi Aswandi Bistari Chandra Maharani Devi Cintiya Ramadhanti Dina Karlina Dina Khairunnisa Dwi Zulfita Edy Suasono Elly Suharlina Endah Mintarsih Erni Djun Astuti Eva Dolorosa Ferry Hadary Fitri Imansyah Hamdani - Hamdani . Herlina Herlina Herry Sujaini Imam Ghozali Ismawartati - Ismawartati Ismawartati Lolita Lolita M. Qahar Awaka Mahesa Aryo Bimo Meiran Panggabean Memet Agustiar Mochammad Meddy Danial Muanuddin - Muhammad Qahar Awaka Muhammad Qahar Awaka Muhammad Yusuf Muhsin Muhsin Ningsih, Kurnia Nurmainah - Priyo Saptomo Purwaningsih - Rahmat Rahmat Rahmidiyani - Ratna Herawatiningsih Ria Wulandari Riduansyah - Rommy Patra Setia Budi Sholva, Yus Siti Hadijah Siti Halidjah Siti Rohani Siti Rohani Sri Ismawati Sri Widiyastuti Sri Widyastuti Stepanus Sahala Sitompul Surachman - Sy. Hasyim Azizurrahman Syaifurrahman Syaifurrahman Syamswisna , Tiza Yaniza Tiza Yaniza Tiza Yaniza Tiza Yaniza Uslianti, Silvia Uti Asikin Uti Asikin Uti Asikin Vivi Bachtiar Wendy Windhu Putra Witarsa - Yohanes Gatot Sutapa Yuline - Yulis Jamiah Zubaidah R