Articles
561 Documents
<![CDATA[Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ]]>
<![CDATA[Sudarmanto, Kukuh]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>;
<![CDATA[Tatara, Tirsa]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i1.6400
<![CDATA[The purpose of the research conducted is to find out and analyze the juridical study of corruption crimes in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and the ideal concept pursued by the government as an anti-corruption effort to be applied in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in the future. This research uses sociological juridical legal researc.The results of the study can be concluded that corruption crimes in PTSL begin with the identification of the causes of corruption crimes. In terms of law enforcement, it is related to efforts to prevent and eradicate corruption, whether or not law enforcement is successful depends on the components of the legal structure, legal substance, and legal culture.Law enforcement is described in several stages including pre-adjudication with the cooperation of the Pungli Saber Team which continues the process of investigating and investigating suspected perpetrators of corruption crimes by the police by including at least 2 (two) pieces of evidence, after the minutes of the results of the complete investigation (P21) then proceed to the prosecutor's office.The ideal concept pursued by the government in the future as an effort to implement an anti-corruption program consists of external and internal concepts, in addition to that government steps are needed to evaluate, update, and/or change.The suggestion this research is that it is hoped that the first land registration program based on PTSL which is carried out en masse which is intended for all economic groups can be carried out smoothly for the orderly order of national land law to ensure legal certainty and legal protection for owners of rights to a plot of land. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa kajian yuridis tindak pidana korupsi) dan penanganan pencegahan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam PTSL dimulai dengan adanya identifikasi penyebab terjadi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan PTSL sendri banyak dtemukan unsur tindak pidana koruspi seperti adanya pungutan liar dan gratifikasi. Salah satu upaya pencegahan tindak pidan korupsi dalam PTSL melalui kerja sama dengan Tim Saber Pungli. Konsep ideal yang ditempuh pemerintah pada masa yang akan datang sebagai upaya program anti korupsi terdiri dari konsep eksternal dan internal, selain itu diperlukan langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi, pembaharuan, dan/atau perubahan. Saran yang digunakan oleh penlitian ini adalah diharapkan progam pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan PTSL yang dilakukan secara massal yang diperuntukkan kepada semua golongan ekonomi dapat terlaksana dengan lancar demi tertibnya hukum pertanahan nasional guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas suatu bidang tanah. ]]>
<![CDATA[Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Suhardin, Yohanes]]>;
<![CDATA[Flora, Henny Saida]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i1.6307
<![CDATA[This study aims at analyzing the existence of Constitutional Court Ruling No. 91/PUU-XVIII/2020 (Job Creation MK Decision) after Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This research is a normative legal research by prioritizing case approaches, concepts, and legislation. The results of the study confirmed that the existence of the Job Creation MK Decision after the passage of the Job Creation Law was as if the Job Creation MK Decision was between "there and not". It is said that there is because it is used as a juridical basis in the Job Creation Law, however substantively the Decision of the Job Creation MK, especially the constitutional order to substantively improve the Job Creation Law by involving meaningful community participation, has not been implemented. Because, the government (in this case the President) actually uses the Job Creation Law instrument which substantively denies the Job Creation MK Decision. The legal implications of the Job Creation MK Decision after the Job Creation Law was passed is that the Job Creation Law has actually violated the substance of the Job Creation MK Decision. It can be seen that the Job Creation MK Decision orients the reformulation of the Job Creation Law through meaningful participation involving all components of society. The existence of disobedience to the Job Creation Law against the Decision of the Job Creation MK has the potential to cause a phenomenon of disregard for the constitution (constitutional disobedience). Therefore, in the future it is necessary to formulate the forms and types of sanctions against the Constitutional Court's Decision and also be oriented to the Constitutional Court being able to review a Law or UU that contradicts the Constitutional Court's Decision. Penelitian ini bertujuan pada analisis atas eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK Cipta Kerja) pasca disahkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan kasus, konsep, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja seolah-olah Putusan MK Cipta Kerja adalah antara “ada dan tiada”. Dikatakan ada karena dijadikan landasan yuridis dalam UU Cipta Kerja akan tetapi secara substantif Putusan MK Cipta Kerja khususnya perintah konstitusional untuk memperbaiki UU Cipta Kerja secara substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, justru tidak dilaksanakan. Pemerintah (dalam hal ini Presiden) justru menggunakan instrumen UU Cipta Kerja yang secara substantif mengingkari Putusan MK Cipta Kerja. Implikasi hukum Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah bahwa UU Cipta Kerja sejatinya telah melanggar substansi dari Putusan MK Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat bahwa Putusan MK Cipta Kerja mengorientasikan perumusan ulang UU Cipta Kerja melalui partisipasi yang bermakna dengan melibatkan segenap komponen masyarakat. Adanya ketidaktaatan UU Cipta Kerja terhadap Putusan MK Cipta Kerja berpotensi membuat adanya fenomena pengabaian terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Oleh karena itu, ke depan perlu diformulasikan bentuk dan jenis sanksi terhadap Putusan MK serta diorientasikan pula MK dapat melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang atau UU yang bertentangan dengan Putusan MK. ]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa ]]>
<![CDATA[Sihotang, Amri Panahatan]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>;
<![CDATA[Sudarmanto, Kukuh]]>;
<![CDATA[Fristianti, Nadya Dhea]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i1.6579
<![CDATA[The purpose of this study was to find out the Judge’s consideration of the Decision Number 40/G/2020/PTUN.Smg on the validity of the islamic boarding school diploma as a requirement for participation in the Village Head election and to find out the Judge’s application of the law on the validity of the islamic boarding school diploma as a requirement for participation in the village head election in the analysis on Decision Number 40/G/2020/PTUN.Smg. This study was normative juridical research using a qualitative analytical method based on a literature review. Based on the results of this study, it can be concluded that in his legal consideration, the Judge stated that the Plaintiff’s interest was not harmed. The Plaintiff did not have the legal standing to file a lawsuit in the State Administrative Court. The issue of determining the diploma validity as a requirement for nomination to the village head election was not addressed further in the decision. Judges should not only decide in a procedural manner, but also prioritize the resolution of the dispute substance. The application of law to be considered by the Judge must include the three fundamental values of legal objectives, namely legal justice, benefit, and certainty. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim atas putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg terhadap keabsahan ijazah pondok pesantren sebagai syarat keikutsertaan pemilihan kepala desa dan penerapan hukum yang seharusnya diterapkan Hakim atas keabsahan ijazah Pondok Pesantren sebagai syarat keikutsertaan Pilkades dalam kajian putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode analitis kualitatif berdasarkan studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap pokok permasalahan penentuan keabsahan ijazah sebagai syarat pencalonan pemilihan kepala desa tidak dipertimbangkan lebih lanjut di dalam putusan. Hakim seharusnya tidak sekedar memutus secara prosedural saja, namun harus mengedepankan penyelesaian subtansi pokok sengketa. Penerapan hukum yang seharusnya diterapkan dalam pertimbangan Hakim harus memuat ketiga nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Abstract ]]>
<![CDATA[Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Asaad, Annisa Febriana]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i1.6267
<![CDATA[This study aims to analyze the legal effectiveness of electronic evidence in examining evidence at the Makassar City State Administrative Court and to analyze the obstacles faced by the Makassar City State Administrative Court in examining electronic evidence. Electronic Evidence is a form of implementing the digitalization era which is then expected to be able to keep up with the times. The application of electronic information in the judicial environment is considered capable of realizing the vision and mission of the Supreme Court as an Indonesian judicial institution. The urgency of applying electronic evidence in the judicial process in Indonesia is of course to determine its effectiveness both from the point of view of all process organizers and applicable rules. The research method used is empirical research method.The results of the study concluded that the examination of electronic evidence at the State Administrative Court was not optimal. This is caused by several things, namely, there are no legal regulations that specifically regulate procedural proving of electronic evidence, the unavailability of institutions that can help determine the authentication of evidence at low cost, and the non-fulfillment of existing legal effectiveness factors. as; legal factors; law enforcement factor; and facilities and infrastructure factors. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum alat bukti elektronik dalam pemeriksaan bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar dalam pemeriksaan alat bukti elektronik. Bukti Elektronik merupakan wujud implementasi era digitalisasi yang kemudian diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman. Penerapan informasi elektronik di lingkungan peradilan dinilai mampu mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan Indonesia. Urgensi penerapan alat bukti elektronik dalam proses peradilan di Indonesia tentunya untuk mengetahui keefektifannya baik dari segi semua penyelenggara proses maupun aturan yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemeriksaan alat bukti elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu, belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus terkait prosedural pembuktian alat bukti elektronik, tidak tersedianya Lembaga yang dapat membantu menentukan autentikasi dari alat bukti dengan biaya yang murah, serta tidak terpenuhinya faktor-faktor efektivitas hukum yang ada seperti; faktor hukum; faktor penegekan hukum; dan faktor sarana dan prasana. ]]>
<![CDATA[Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara ]]>
<![CDATA[Permadi, Iwan]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i1.6678
<![CDATA[The purpose of this study is to analyse the existing Land Bank arrangements in Indonesia and the legal implications of its arrangements for the management and control of land by the State. The problem is that the concept of land as state property has harmed the Indonesian constitution that "The land, water and natural resources contained therein shall be controlled by the state for the greatest prosperity of the people". Land that cannot be proven to have ownership is considered to have no ownership rights on it and becomes state land. The method used in this research is normative juridical. The results of this research show that there is a conflict of norms between the rules on the Land Bank Agency and the Indonesian constitution. So it is necessary to conduct a material test related to the article in the Land Bank Agency regulation to the Supreme Court. There are several studies that examine the Land Bank, but in this study there is novelty, namely judicial review related to articles in the Land Bank Agency rules.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan Bank Tanah yang ada di Indonesia dan implikasi hukum dari pengaturannya terhadap pengelolaan dan penguasaan tanah oleh Negara. Keterbatasan tanah dan jaminan ketersediannya untuk kepentingan umum ialah ugrensi pembentukan Bank Tanah, problemnya konsep tanah sebagai hak milik negara telah mencederai konstitusi Indonesia bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dianggap tidak ada penguasaan hak di atasnya dan menjadi tanah negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat konflik norma antara aturan tentang Badan Bank Tanah dengan konstitusi Indonesia. Sehingga perlu dilakukan uji materil terkait pasal dalam aturan Badan Bank Tanah kepada Mahkamah Agung. Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang Bank Tanah namun dalam penelitian ini terdapat kebaharuan yaitu uji materil terkait pasal dalam aturan Badan Bank Tanah. ]]>
<![CDATA[Legal Uncertainty Of Foreign Share Ownership In The Construction Services Sector ]]>
<![CDATA[Yogaswara, Aisyah Jasmine]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i1.6106
<![CDATA[This article is written to analyze the legal uncertainties found in the positive regulation related to the foreign ownership limitation in the construction services sector. In 2020, the Indonesian government issued the Job Creation Law which changed several laws and regulations including the Investment Law. According to the amended Investment Law, provisions regarding investment requirements are further regulated in a Presidential Regulation, in this case Perpres 10/2021 and Perpres 49/2021. However, both regulations do not stipulate any foreign ownership limitation in the construction services sector and the foreign ownership limitation regulated under other regulations instead. The most suitable method for this research is the normative juridical method, which is therefore used in this article. Until the writing of this article, there has been no research that examines the same subject matter, so the authors assess the importance of conducting this research. After this research was performed, it was found that legal uncertainty regarding restrictions on foreign shares in the construction services sector was found in the appendix of PP 5/2021 with the foreign ownership limitation for ASEAN BUJKA of 70% and Non-ASEAN BUJKA of 67%.]]>
<![CDATA[Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[Desmon, Andi]]>;
<![CDATA[Angelia, Rina Rahma Ornella]]>;
<![CDATA[Erwin, Rahmi]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i1.6805
<![CDATA[Research on local examinations by judges in criminal cases aims to find out and obtain a comprehensive picture regarding local examinations by judges in criminal cases. This research is important to do, because in the development of judicial practice in Indonesia, local examinations conducted by judges are not only carried out on civil cases, but are also practiced in the settlement of criminal cases. Even though the Criminal Procedure Code does not regulate local examinations in the verification process carried out by judges in criminal cases. Implicitly the Criminal Procedure Code only regulates reconstruction or reconstruction activities carried out by investigation at the investigative stage. This research is a legal research using bid-invitation approach and case approach. Based on the results of the research, it was concluded that local examinations by judges in criminal cases are the judge's discretion to clarify and validate a piece of evidence to find legal facts, which aims to increase the judge's confidence in giving a decision on a criminal case being examined. The discretionary authority possessed by judges in carrying out local examinations in criminal cases is facultative, meaning that it is not a priori binding and is only complementary, the implementation of which depends on the judge's judgment. Legally, a local examination by a judge in a criminal case is part of the evidence in the judicial process. Therefore theoretically included in the law of evidence. Penelitian tentang pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu gambaran yang komprehensif terkait pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana. Penelitian ini penting dilakukan, karena dalam perkembangan praktek peradilan di Indonesia, pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim tidak hanya dilakukan terhadap perkara perdata saja, namun juga dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana. Padahal KUHAP tidak mengatur tentang pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara pidana. Secara implisit KUHAP hanya mengatur kegiatan rekonstruksi atau reka ulang yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana merupakan diskresi Hakim untuk mengklarifikasi dan menvalidasi suatu alat bukti guna menemukan fakta hukum, yang bertujuan untuk menambah keyakinan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana bersifat fakultatif, artinya tidak secara apriori mengikat dan hanya bersifat sebagai pelengkap, yang pelaksanaannya tergantung dari penilaian Hakim. Secara hukum, pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana merupakan bagian dari pembuktian dalam proses persidangan. Karenanya secara teoretis masuk dalam hukum pembuktian.Diskresi; Pembuktian; Pemeriksaan Setempat. .]]>
<![CDATA[Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances ]]>
<![CDATA[Nainggolan, Indra Lorenly]]>;
<![CDATA[Saputra, Rahmat]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i1.5959
<![CDATA[The purpose of this study was to analyze norms that do not regulate the requirements for candidates for legislative members (DPR) without being accompanied by a police record certificate (SKCK) which has a material impact on their duties and responsibilities in establishing law. The research method used in this study is normative juridical with a conceptual approach and a statutory approach. This research is very important in filling public positions because the lack of conditions in question is a form of institutional imbalance in the DPR compared to the requirements for the candidacy of the President and Vice President, Governors, Mayors, and Regents. Even though all of them are public positions that directly receive a mandate from the people. The form of a rule of law requires checks and balances, which upholds Indonesia's constitutional cultural values and places greater emphasis on the harmony and integration of shared values. Meanwhile, the invalidity of the SKCK as a condition for candidacy for members of the DPR is a form of denial. So this has implications for the integrity and quality of prospective members who will occupy the DPR positions. As a law-forming institution, quality and integrity are important parts that must be attached to them, so that in carrying out their duties it will result in the formation of laws that are oriented towards the protection of human rights. The novelty of this research is the analysis of the importance of regulating the requirements for police record certificates in the Election Law as a basis for measuring the filling of public office. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis norma yang tidak mengatur syarat calon anggota legislatif (DPR) tanpa disertakan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang secara materiil berdampak pada tugas dan tanggungjawabnya dalam pembentukan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini sangat penting dalam pengisian jabatan publik, sebab ketiadaan syarat yang dimaksud adalah bentuk ketidakseimbangan kelembagaan DPR dibandingkan dengan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Padahal semuanya sama-sama jabatan publik yang langsung menerima mandat dari rakyat. Bentuk negara hukum menghendaki adanya checks and balances, yang menjunjung nilai-nilai budaya konstitusional Indonesia dan lebih menekankan harmoni dan integrasi nilai-nilai bersama. Sedangkan ketidakberlakuan SKCK sebagai syarat pencalonan anggota DPR adalah bentuk pengingkaran dimaksud. Sehingga hal ini berimplikasi terhadap integritas maupun kualitas dari calon-calon anggota yang akan menduduki jabatan DPR. Sebagai lembaga pembentuk undang-undang kualitas dan integritas adalah bagian penting yang harus melekat bagi mereka, sehingga dalam menjalankan tugasnya akan menghasilkan pembentukan undang-undang yang beorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Adapun kebaharuan penelitian ini adalah analisis mengenai pentingnya pengaturan mengenai syarat surat keterangan catatan kepolisian dalam UU Pemilu sebagai dasar tolak ukur pengisian jabatan publik. ]]>
<![CDATA[Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia ]]>
<![CDATA[Sukimin, Sukimin]]>;
<![CDATA[Nuswanto, Heru]]>;
<![CDATA[Triwati, Ani]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i1.5859
<![CDATA[The purpose of this writing is to analyze the position of Village Regulations in statutory regulations and to formulate a form of reviewing the constitutionality of Village Regulations in statutory regulations. The novelty of previous research is that this research does not only emphasize the position of village regulations but also examines the constitutionality of village regulations in a combined form. The Village Head and the Village Consultative Body have the authority and independence from village institutions to regulate life with the community through regulatory instruments in the form of village regulations. The existence or position of village regulations in the legal system in Indonesia is not listed in the hierarchy of statutory regulations, so that the form of reviewing the constitutionality of village regulations is unclear. Of course, this is interesting to study in more depth regarding how the position of village regulations is in statutory regulations and also how the form of testing the constitutionality of village regulations in statutory regulations. Through the method of research on doctrinal law or normative law, this research has the object of studying legal norms or rules as a building system related to a legal event. The position of village regulations also includes statutory regulations which are recognized juridically, while related to testing the constitutionality of village regulations, namely in the form of executive review by carrying out supervision which authority is given to the regent/mayor to supervise, besides that the regent/mayor can also cancel village regulations if they conflict with higher regulations and/public interest. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan serta merumuskan bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundangundangan. Kebaruan dari penelitian sebelumnya bawasanya penelitian ini tidak hanya menekankan pada kedudukan dari peraturan desa melainkan juga kepada pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam bentuk kombinasi. Kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dan kemandirian dari lembaga desa dapat mengatur kehidupan bersama masyarakat melalui instrumen aturan yang dalam bentuk peraturan desa. Keberadaan atau kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum di Indonesia tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa menjadi tidak jelas. Tentunya hal tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait bagaimana kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan. Melalui metode penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif, maka penelitian ini mempunyai objek kajian terhadap kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan system yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Kedudukan peraturan desa termasuk pula sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui secara yuridis keberadaaanya, Sedangkan terkait dengan pengujian konstitusionalitas peraturan desa yaitu dalam bentuk executive review dengan melakukan pengawasan yang kewenangan diberikan kepada bupati/walikota untuk mengawasi, selain itu pula bupati/walikota dapat pula membatalkan peraturan desa apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/kepentingan umum ]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Sani Pratiwi, Alya]]>;
<![CDATA[Sonhaji, Sonhaji]]>;
<![CDATA[Suhartoyo, Suhartoyo]]>;
<![CDATA[Pujiastuti, Endah]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i1.6817
<![CDATA[This study examines the implementation of imposing sanctions on companies that do not employ workers with disabilities and the factors that influence its implementation, especially in the city of Semarang. Persons with disabilities have the same rights and opportunities as other Indonesian citizens to get a job. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 stipulates that private companies are required to employ workers with disabilities, if they do not do so they can be subject to sanctions. The approach method used is approachempirical juridical. Research specifications areanalytical descriptive. The data collection method was carried out by interviewing and literature study. The analytical method used is analytical methodqualitative. Drawing conclusions using the deductive method. The results of the study show that until now no company has been sanctioned for not employing workers with disabilities. There are 2 categories of factors that influence the non-juridical factors, namely juridical factors and non-juridical factors. The juridical factor is the weak regulation of sanctions at the central and regional levels. The non-juridical factors include labor inspection that has not been maximized, data reporting on workers with disabilities has not been integrated, and the Committee for the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities has not been formed. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya khususnya di Kota Semarang. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagaimana warga negara Indonesia lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menentukan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, apabila tidak dilakukan maka dapat dikenai sanksi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penarikan simpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada perusahaan yang diberikan sanksi karena tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Terdapat 2 kategori faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya sanksi tersebut, yaitu faktor yuridis dan faktor nonyuridis. Faktor yuridis adalah lemahnya pengaturan sanksi di tingkat pusat maupun daerah. Adapun faktor nonyuridis meliputi pengawasan ketenagakerjaan yang belum maksimal, pelaporan data tenaga kerja penyandang disabilitas belum terintegrasi, dan belum terbentuknya Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. ]]>
